Trump dan Islam (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Menyaksikan Donald Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat yang baru dilantik 20 Januari 2017 lalu, mendengar bacaan ayat-ayat Alquran, terlihat dia berusaha menyimak dengan baik. Dia juga terlihat mencolek istrinya yang sibuk dengan lembaran kertas yang dipegangnya agar tenang.

Ayat Alquran yang dibacakan Imam Mohammed Magid, Direktur Eksekutif All Dulles [bagian Washington D.C.] Area Muslim Society, memang patut direnungkan Presiden Trump khususnya. Imam Magid pertama membaca Surah al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan; manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal (li ta’arafu); dan di sisi Allah, orang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling bertaqwa.

Imam Magid kemudian membaca ayat Alquran kedua, Surah al-Rum ayat 22, yang menyatakan; di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasa dan warna kulit [umat manusia]; dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Menyimak kandungan dan pesan kedua ayat Alquran itu, jelas Imam Magid bukan tanpa maksud memilihnya. Kedua ayat jelas mengingatkan Presiden Trump dan warga Amerika khususnya tentang sejarah dan realitas kemajemukan dan keragaman negara ‘Paman Sam’. Padahal keragaman diakui konstitusi Amerika dan juga prinsip negara e pluribus unum, dalam pluralitas [terdapat] kesatuan. Prinsip ini persis sama dengan bhinneka tunggal ika, salah satu dari empat prinsip negara-bangsa Indonesia.

Pernyataan Presiden Trump sejak masa kampanye sampai pidato inaugurasinya nampak menolak keragaman. Semasa kampanye dia misalnya menyatakan bakal melarang Muslimin masuk AS; membuat tembok tinggi di perbatasan dengan Meksiko sehingga mencegah orang Hispanik atau Latino masuk Amerika.

Trump nampaknya tidak berubah banyak setelah terpilih sebagai presiden. Dalam pidato inaugurasinya, Trump memang tak menyebut lagi ‘melarang Muslim memasuki AS’. Tapi dia mengeluarkan pernyataan yang tidak kurang konfrontatif, antara lain;…”[we] will unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth”.
[…akan menyatukan negara dunia beradab melawan terorisme Islam radikal, yang kami akan lenyapkan sepenuhnya dari muka bumi].

Menjadi tanda tanya besar tentang bagaimana Trump bisa menyatukan ‘dunia beradab’ dengan cara konfrontatif dan pendekatan keras (hard approach). Berbagai kajian ilmiah tentang pemberantasan terorisme memperlihatkan, hard approach tidak selalu efektif menyelesaikan radikalisme dan terorisme—tidak hanya di kalangan Muslim, tapi juga di antara penganut agama-agama lain.

Tetapi selain masalah tersebut, nada Trump yang konfrontatif dan Islamo-fobik mendapat kecaman dari banyak tokoh Muslim moderat baik pemimpin agama maupun akademisi. Dengan mengecam Trump tidak berarti mereka ‘merestui’—apalagi mendukung radikalisme atau terorisme. Sederhananya, pernyataan dan pendekatan Trump bisa sangat kontra-produktif dalam upaya menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme; sebaliknya ketegangan, konflik dan kekerasan dapat menemukan raison d’etre dan momentum baru dalam skala sulit dibayangkan.

Skenario gelap itu bukan hanya terpikirkan para pemimpin Islam. Banyak kalangan Amerika sendiri dan Barat lainnya juga memprediksi skenario menyedihkan.

Salah satunya adalah Jackson Diehl, Deputy Editorial Page Editor, koran The Washington Post. Dalam tulisannya yang diterbitkan The Washington Post (14/12/2016 sebelum inaugurasi Donald Trump), Diehl menyatakan, Trump akan membawa Barat [khususnya AS] ke dalam tahap ketiga, tahap tergelap, dalam usaha selama 15 tahun terakhir menetralisasi ekstrimisme Islam. Tahap itu disebut Diehl sebagai ‘Trump’s Coming War against War’.

Menurut Diehl, tahap pertama adalah ‘inisiatif kebebasan’ Presiden G.W.Bush. Inisiatif ini didasarkan pandangan, liberalisasi politik Timur Tengah dari rejim otoriter bakal membuat keringnya sumber rekrutmen kelompok radikal dan teroristik.

Fase ini gagal. Liberalisasi politik di Dunia Arab memang berhasil menumbangkan rejim-rejim otoriter. Tetapi, liberalisasi politik diikuti kekacauan, kekerasan dan perang masih berlanjut sampai sekarang.

Fase kedua adalah kebijakan Presiden Obama berdasarkan ‘engagement’ melalui dialog yang saling menghormati dan kesediaan mendengar kaum Muslim yang menuntut keadilan. Pendekatan ini yang diharapkan tidak lagi menjadikan Amerika dan Barat lain sebagai target kekerasan juga berujung kegagalan.

Kini Presiden Trump menempuh cara dan pendekatannya sendiri yang dalam perspektif kebijakan Bush dan Obama secara moral keliru dan kontra-produktif. Hal ini tak lain karena Trump menciptakan konflik peradaban. []

REPUBLIKA, 26 January 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Memberantas Terorisme

Oleh: Azyumardi Azra

Terrorism will spill over if you don’t speak up.” (Malala Yousafzai, Peraih Nobel Perdamaian 2014)

Indonesia tampaknya masih jauh dari bebas ancaman terorisme. Meskipun Indonesia disebut kalangan internasional sebagai salah satu negara paling berhasil memberantas terorisme, jelas mereka yang siap melakukan aksi terorisme masih bergentayangan di berbagai penjuru negeri ini.

Gejala ini terlihat jelas dari sejumlah peristiwa terkait terorisme sepanjang Desember 2016. Beberapa rencana teror dapat digagalkan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Keberhasilan Densus 88 menggagalkan aksi terorisme mencegah jatuhnya korban sia-sia sekaligus menyelamatkan negara dari dampak terorisme yang sangat merugikan.

Penggagalan rencana aksi terorisme terakhir terjadi pada 25 Desember ketika Densus 88 menggerebek rumah apung di Waduk Jatiluhur yang berisi terduga teroris. Densus 88 juga melakukan penggerebekan di beberapa tempat lain di Jawa Barat. Jaringan sel teroris ini berencana meledakkan bom menjelang pergantian tahun. Dua terduga teroris tewas karena melakukan perlawanan.

Rabu (21/12), Densus 88 melakukan operasi di rumah kontrakan terduga teroris di Kampung Curug, Setu, Tangerang Selatan. Dua dari tiga teroris tewas dalam baku tembak. Hari yang sama, Densus 88 juga menangkap terduga teroris di tiga lokasi: Payakumbuh, Sumatera Barat; Deli Serdang, Sumatera Utara; dan Batam, Kepulauan Riau. Sepuluh hari sebelumnya, Sabtu (10/12), Densus 88 juga menggerebek rumah kontrakan terduga teroris di Bintara, Bekasi. Terkait terduga teroris itu, aparat kepolisian juga melakukan penangkapan di Solo.

Ketiga peristiwa ini menambah panjang daftar aksi dan rencana aksi teror sepanjang 2016. Aksi terorisme 2016 dimulai dengan bom bunuh diri di sekitar Plaza Sarinah, Jakarta, 14 Januari, yang menewaskan 4 pelaku dan 4 warga sipil. Setelah itu terjadi beberapa aksi teror relatif kecil.

Meskipun sepanjang 2016 tidak terjadi aksi teror yang menewaskan korban dalam jumlah besar, jelas rencana aksi teror untuk menewaskan warga dalam jumlah besar tetap ada. Hal itu terungkap dari 40 terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di beberapa tempat.

Lagi-lagi, walau tidak terjadi aksi teror berskala besar, penting dicermati gejala baru yang berkembang. Pertama, adanya calon pengebom bunuh diri perempuan, Dian Yulia Novi, yang tertangkap dalam kasus Bintara. Kedua, semakin banyak di antara terduga teroris yang berusia di bawah usia 18 tahun (Kompas, 24/12).

Gejala ini mengindikasikan bahwa perekrutan calon teroris kian meluas; mencakup perempuan dan anak-anak. Kedua kelompok ini jelas merupakan bagian masyarakat paling rawan terkontaminasi paham dan praksis ekstrem, radikal, dan teroristik.

Kenapa terorisme bertahan di Tanah Air? Tak ada penjelasan tunggal yang memadai menjelaskannya. Terorisme merupakan amalgamasi dan kombinasi berbagai faktor yang bekerja menjerumuskan orang tertentu -termasuk ke dalam “kelompok rawan”-ke dalam paham dan praksis teroristik. Meskipun demikian, beberapa faktor utama dapat diidentifikasi. Selama faktor-faktor utama ini tidak atau belum bisa diatasi, bisa diduga bakal selalu ada orang yang terjerumus ke dalam paham dan praksis terorisme.

Faktor utama adalah berlanjutnya kekerasan dan perang di dunia Arab, terutama terkait Islamic State/IS (atau DaulahIslamiyah/DaIs yang sebelumnya dikenal ISIS/Islamic State of Iraq and Syria (Negara Islam di Irak dan Suriah/NIIS). Sejak NIIS muncul pada 2013, cukup banyak kalangan Muslim di berbagai penjuru dunia-tak hanya di dunia Muslim, termasuk di Indonesia, juga di dunia Barat- yang berbaiat kepada pemimpin NIIS, Abu Bakar al-Baghdadi, yang mengklaim sebagai pendiri khilafah atau daulah Islamiyah.

Kekalahan atau kemunduran gerak IS di sejumlah tempat bukan membuat surut keinginan kalangan Muslim tertentu, melainkan masih banyak yang ingin bergabung dengan IS. Gejala ini terlihat dari intersepsi yang dilakukan aparat keamanan, baik di Turki, Indonesia, maupun negara lain.

Di Indonesia, mereka yang ingin bantu IS membangun jaringan kelompok yang mereka sebut Jamaah Ansharut Daulah (Kelompok Pembela Daulah). Banyak terduga teroris yang digerebek Densus 88 berafiliasi dengan JAD. Jelas, JAD bukan satu-satunya kelompok radikal dan teroristik di Tanah Air.

Mengingat IS, konflik dan perang lain yang terus membara di dunia Arab menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi segelintir orang melakukan “jihad” teroristik, tidak ada jalan lain kecuali mengakhiri pertumpahan darah di kawasan itu. Upaya menciptakan perdamaian-yang tampaknya mesti lewat pendekatan militer-menjadi keharusan.

Terkait faktor utama ini adalah berkembang atau bertahannya teologi atau ideologi kekerasan yang mencakup takfiri, hijrah, dan jihad. Teologi ini menjadi justifikasi keagamaan untuk melakukan aksi teror.

Dalam konteks itu, Indonesia sepatutnya bisa memainkan peran lebih besar dalam membangun kembali perdamaian di dunia Arab atau kawasan Muslim lain-seperti Afganistan-yang menjadi sumber ilham atau motif bagi orang tertentu untuk jihad te- roristik. Indonesia tidak perlu terlibat dalam aksi militer, tetapi melakukan diplomasi total dengan penggunaan soft power.

Pada saat sama, kaum Muslim arus utama, pemimpin, dan politisi perlu bersuara lantang melawan terorisme. Bukan sebaliknya mengeluarkan pernyataan bernada merestui (condoning) terorisme semisal bahwa pemberantasan terorisme sekadar “pengalihan isu” atau “konspirasi Barat”.

Pemberantasan terorisme bukan hanya tanggung jawab Densus 88, melainkan juga pemimpin dan warga pencinta damai secara keseluruhan. Jika tidak, seperti ditegaskan Malala Yousafzai, Muslimah muda asal Pakistan, peraih Nobel Perdamaian 2014, terorisme dapat meluber ke mana-mana. []

KOMPAS, 27 Desember 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Teman Serikat Kemitraan/Partnership (untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia)

Melawan Ekstrimisme dan Islamo-Fobia (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Jika ekstrimisme keagamaan pada satu pihak dan Islamo-fobia pada pihak lain terus bertahan dan berkecenderungan meningkat, lantas apa yang harus dilakukan? Apakah kecenderungan ini dapat dikurangi jika belum dapat diatasi secara keseluruhan?

Dalam pembicaraan di berbagai forum konferensi, seminar dan simposium tentang subjek ini terungkap bahwa ekstrimisme keagamaan dan Islamo-fobia tidak berdiri sendiri. Ia banyak terkait dengan situasi domestik negara tertentu dan juga dengan dinamika politik, ekonomi dan sosial-budaya di level internasional. Karena itu memang sama sekali tidak mudah mengatasinya.

Keadaan politik, ekonomi, sosial-budaya dan agama yang kacau di banyak negara Muslim—khususnya di Dunia Arab, Asia Selatan dan Afrika—jelas menjadi faktor utama tumbuh dan menguatnya ekstrimisme agama. Konflik politik dan perang yang terjadi beberapa tahun terakhir -— di tengah kegagalan democratic opening di Dunia Arab —- yang beramalgamasi dengan sektarianisme agama dan kabilahisme membuat ekstrimisme mencapai tingkat yang tidak pernah ada sebelumnya. Ini terlihat dalam pertumbuhan ISIS di wilayah Syria dan Irak.

Celakanya, ekstrimisme politik dan agama di kawasan ini menyebar ke tempat-tempat lain; tidak hanya di Dunia Muslim, tapi juga ke Eropa dan Amerika. Hasilnya, terjadi globalisasi ekstrimisme yang menciptakan masalah serius dalam keamanan dan sekuriti.

Kondisi ekonomi yang mengalami krisis atau kemerosotan di beberapa negara Eropa Selatan seperti Yunani atau Italia hanya meningkatkan Islamo-fobia yang memang sudah ada sejak lama di Eropa atau di Dunia Barat secara keseluruhan. Kedatangan jutaan pengungsi dari Libya, Syria, Afghanistan, Somalia dan seterusnya ke Eropa—kemudian juga diterima dalam jumlah terbatas di AS, Kanada dan Australia—hanya meningkatkan Islamo-fobia.

Akhirnya para pengungsi bisa diterima di sejumlah negara. Sayang terjadi kasus-kasus tidak menyenangkan. Misalnya, terjadinya kasus memalukan ketika ‘oknum-oknum’ pengungsi di awal tahun baru 2016 melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan lokal Jerman dan Prancis.

Dengan demikian, terjadi interplay, saling memengaruhi antara berbagai faktor yang bekerja meningkatkan ekstrimisme agama dan Islamo-fobia sekaligus. Melihat interplay dan dinamika berbagai faktor internal dan internasional, sekali lagi, sulit terlihat jalan keluar dari masalah berat dan serius ini.

Karena itu upaya ‘memerangi’ ekstrimisme agama dan Islamo-fobia sama sekali tidak mudah. Sebaliknya melibatkan proses yang kompleks dan rumit yang memerlukan penanganan serius dan terencana baik pada tingkat domestik maupun internasional.

Pada tingkat pemerintahan, jelas perlu kerja sama internasional untuk menangani berbagai masalah yang menjadi sumber ekstrimisme agama dan Islamo-fobia. Berbagai negara dapat bertukar pengalaman dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis, toleran dan hidup berdampingan secara damai.

Tetapi masalah ekstrimisme agama dan Islamo-fobia juga memerlukan peran masyarakat, khususnya masyarakat sipil atau masyarakat madani (civil society). Masyarakat sipil bukan hanya dapat menjadi mitra pemerintah dalam isu terkait, sekaligus pula bisa meningkatkan perannya dalam proses de-ekstrimisasi dan de-Islamo-fobiaisasi.

Masalahnya kemudian, tidak semua negara memiliki civil society yang aktif dan dinamis untuk meresponi berbagai perkembangan tidak menguntungkan baik di negara tertentu maupun di tingkat internasional. Dalam keadaan seperti ini, sering terlihat, banyak negara yang tidak memiliki civil society harus bekerja sendiri melalui birokrasi pemerintahan

Di sini banyak negara seolah tidak berdaya mengatasi perkembangan tidak kondusif. Negara-negara ini akhirnya terjerumus menjadi ‘negara gagal’ (failed states) karena ketidakmampuan menegakkan hukum dan ketertiban guna menciptakan keharmonisan dan kedamaian.

Di tengah keadaan domestik banyak negara dan juga dunia internasional yang cenderung buram (gloomy), Indonesia berada dalam posisi sangat baik untuk berada di garis terdepan. Secara domestik, Indonesia stabil secara politik dan ekonomi. Sebagai negara sangat majemuk, Indonesia mampu bertahan dalam kesatuan dan persatuan.

Karena itulah banyak kalangan internasional, baik pemerintahan negara maupun masyarakat mengharapkan Indonesia memainkan peran lebih besar dalam menghadapi ekstrimisme dan Islamo-fobia. Indonesia sebagai negara besar bukan hanya dalam ukuran teritori, jumlah penduduk, demografi Muslim dan sekaligus demokrasi sepatutnya memikul tanggung jawab dan peran lebih besar pula.

Sebab itu, cukup kuat alasan agar pemerintah RI merevitalisasi aktivisme Indonesia dalam kancah internasional. Presiden Jokowi tetap bisa melanjutkan pembangunan infra-struktur, tapi pada saat yang sama juga membangun kembali postur Indonesia yang gagah pada tingkat internasional. Dengan begitulah Indonesia dapat menjadi negara besar seperti sering ditekankan Presiden Jokowi. []

REPUBLIKA, 15 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Melawan Ekstrimisme dan Islamo-Fobia (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Judul Resonansi kali ini, penulis pinjam dari Konferensi World Forum for Muslim Democrats (WFMD) III yang diselenggarakan Sasakawa Peace Foundation (SPF), Tokyo pada akhir bulan lalu (24-25/11/2016). Judul persisnya: ‘Consolidating Democracy in Fighting Extremism and Islamophobia’.

Tema semacam ini yang dikaitkan dengan demokrasi, sekuriti dan Islam nampaknya masih favorit di banyak tempat baik di dalam maupun luar negeri. Sejak Oktober lalu, penulis Resonansi ini menjadi narasumber beberapa konperensi, simposium dan seminar dengan tema yang hampir sama.

Di samping Konperensi SPF tadi, daftarnya antara lain mencakup Konperensi Internasional ‘Global Terrorism: The Way Forward’, UNS Surakarta (26/10/16); Simposium ‘Islamophobia and Violent Extremism’, UI Depok dan Kemlu RI (30/10/16) dan terakhir Konperensi Internasional ‘Islam, Democracy, and the Challenges of Pluralism and Security’, Kemlu, Dewan Pers Indonesia, dan Institute for Peace and Democracy (IPD, 6-7/12/16).

Tidak ragu lagi, ekstrimisme agama—dan juga politik—tidak hanya sekedar bertahan, tapi cenderung meningkat. Ekstrimisme agama berlanjut di kalangan segelintir Muslim baik di negara-negara mayoritas Muslim terutama di Dunia Arab, Afrika dan Asia Selatan. Belum ada tanda dan indikasi kuat berakhirnya ekstrimisme yang menghasilkan pertikaian, konflik dan perang sesama Muslim yang telah mengorbankan banyak nyawa, harta benda dan warisan kebesaran peradaban Islam di masa silam.

Ekstrimisme agama tidak hanya menyangkut Islam, tapi juga terkait agama Buddha misalnya. Ketika Donald Trump memenangkan Pemilu AS, Bhiksu Budha Myanmar, Ashin Wiranu secara terbuka menyatakan, dia mendapat mitra baru [Trump] untuk melenyapkan Muslim dari bumi Myanmar. Wiranu sendiri pernah disebut majalah Time sebagai ‘The Face of Buddhist Terror’ (20/6/2013).

Profesor Imtiyaz Yusuf, gurubesar Universitas Mahidol, dalam Konperensi SPF Tokyo mengungkapkan panjang lebar pertumbuhan ekstrimisme di kalangan kepemimpinan dan komunitas Budhis Myanmar. Dinamika ini turut menghasilkan kekerasan dan terorisme berkepanjangan terhadap kaum Muslim Rohingya.

Menurut Imtiyaz yang juga Direktur Pusat Dialog Buddhis-Muslim Dialog Universitas Mahidol Bangkok, ekstrimisasi dan radikalisasi bhiksu Myanmar banyak terinspirasi radikalisme Budhisme Srilanka. Wajah agama Budha yang disebut BBC London sebagai ‘The Darker Side of Buddhism” berhasil mengusir banyak orang Tamil dari negara pulau tersebut.

Meski gejala ekstrimisme kalangan bhiksu Myanmar dan di beberapa negara lain seperti Thailand misalnya terus meningkat, Imtiyaz Yusuf menyarankan tetap perlunya dialog Buddhist-Muslim. Dia melihat adanya cukup banyak komonalitas di antara ajaran Budha dan Islam khususnya menyangkut perdamaian, toleransi dan saling menghargai di antara para penganut kedua agama.

Ektrimisme agama jelas tidak berdiri sendiri. Baik di kalangan Muslim maupun Budhis dan juga agama-agama lain—seperti Kristen Protestan—ekstrimisme banyak terkait dengan politik dan ‘nativisme’ agama dan sosial-budaya. Meningkatnya politik ‘sayap kanan’ (ultra right) di Eropa dan Amerika Serikat misalnya memberi momentum bagi kian menguatnya ekstrimisme agama.

Dalam Islam, ekstrimisme banyak terkait dengan paham dan praksis ‘Islam murni’ yang dipraktekkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Paham dan praksis yang sering disebut sebagai ‘Salafisme’, dalam bentuk paling keras diwakili paham dan praksis ‘Wahabiyah’.

Upaya penyebaran paham dan praksis Wahabiyah secara internasional menciptakan berbagai masalah. Wahabisme sering dipandang bertanggung atas peningkatan ekstrimisme bukan hanya di negara-negara Muslim seperti Indonesia, tetapi juga di kalangan komunitas Muslim di Eropa dan Amerika Utara.

Peningkatan ekstrimisme di kalangan Muslim yang tidak jarang disertai kekerasan dan terorisme di –negara-negara Muslim sendiri—termasuk Indonesia–maupun di Eropa dan AS ibarat menuangkan bensin ke nyala api Islamo-fobia di kedua benua ini. Islamo-fobia yang secara historis sudah ada sejak waktu lama dan kemudian sempat menyurut seusai Perang Dunia II, sejak awal milenium baru 2000 kembali bangkit.

Krisis keuangan dan ekonomi yang melanda AS dan sejumlah negara Eropa sejak paroan kedua dasawarsa 2000-an, mendorong politisi ultra-kanan dan kalangan masyarakat di kedua wilayah ini menjadikan imigran—yang sebagian besar Muslim—sebagai ‘kambing hitam’. Pihak terakhir ini mereka anggap telah ‘merampok’ banyak pekerjaan sehingga membuat sulit bagi warga pribumi mendapatkan pekerjaaan.

Peningkatan ekstrimisme keagamaan dan politik jelas tidak menguntungkan. Sebaliknya, gejala ini meningkatkan tensi dan ketegangan di antara para warga—baik di lingkungan domestik maupun internasional, sehingga membuat kian sulit membangun peradaban dunia yang damai, adil dan berkeadaban. []

REPUBLIKA, 08 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Dinamika Muhammadiyah Kontemporer (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Peluncuran 12 buku tentang Muhammadiyah (4/11/2016) memperlihatkan organisasi ini merupakan salah satu dari sedikit subjek kajian yang paling banyak dikaji, baik oleh kalangan dalam maupun luar negeri. Tapi berbeda dengan kajian-kajian terdahulu, khususnya dilakukan sarjana asing yang terutama menyoroti aspek sejarah, paradigma pemikiran dan praksis pembaharuan dan elan vitalnya, 12 karya ini lebih banyak terkait dengan perkembangan mutakhir, terutama dari perspektif ‘orang dalam’ (from within).

Dalam konteks terakhir, orang bisa teringat pada argumen Bernard Lewis dalam jawaban kepada Edward Said; kajian dan pembahasan from within dapat terjerumus ke dalam subyektivitas yang cenderung defensif dan apologetik. Said memang menekankan pentingnya kajian yang dilakukan orang dalam, karena jika dilakukan orang luar (from without), boleh jadi kajiannya tidak objektif.

Keduabelas buku ini—berbeda dengan substansi kajian terdahulu tentang Muhammadiyah—menampilkan berbagai dinamika kontemporer salah satu dari dua ormas Islam terbesar di negeri ini. Dinamika itu bisa tidak sinkron satu sama lain atau bahkan kontradiktif. Fenomena ini mengindikasikan lingkungan luar Muhammadiyah yang berubah baik pada tingkatan nasional maupun internasional.

Pada level nasional, perubahan politik sejak 1998 dengan penerapan demokrasi liberal multi-partai kompetitif menimbulkan banyak ekses yang tidak diharapkan. Demokrasi itu sendiri sudah kompatibel dengan paradigma dan praksis politik Muhammadiyah sejak waktu sangat lama, tetapi ekses seperti merosotnya budaya kewargaan (civic culture) dan keadaban (civility); kian meluasnya korupsi; berlanjutnya politik kekuatan massa (mobocracy) membuat Muhammadiyah harus memberikan respons berupa pemikiran dan juga program aksi.

Dalam perubahan lingkungan, Muhammadiyah masih terlibat pergumulan dalam dirinya, misalnya dalam kaitan dengan budaya lokal semacam budaya Jawa. Dengan pretensi permurnian Islam dari ‘TBC’ yang cukup lazim dalam kepercayaan dan praktek keagamaan serta budaya lokal, Muhammadiyah cenderung tidak akrab. Karya Najib Burhani, Muhammadiyah Jawa secara analitik dan komprehensif menggambarkan pergulatan Muhammadiyah dengan budaya lokal Jawa.
Menyorot kritis pergulatan ormas ini, Burhani berkesimpulan, Muhammadiyah ambigu terhadap budaya Jawa: “Muhammadiyah …punya agenda memperbaharui adat-istiadat sinkretik dan menyerang struktur sosil feudal-aristoratik yang mendominasi masyarakat Jawa dan keraton menjadi porosnya”

Ambigu itu seperti diungkapkan Burhani, terlihat misalnya dalam kenyataan Ahmad Dahlan, sang pendiri…menjadi abdi dalem yang patuh pada Keratoon Yogyakarta hingga akhir hayatnya. “Meskipun ia pemimpin organisasi moderen, ia tetap mengamalkan nilai-nilai Jawa seperti menunjukkan kerendahan hati dan takzim kepada orang yang berstatus lebih tinggi, terutama Sultan”, tulisnya.

Secara nasional Muhammadiyah kontemporer menyaksikan peningkatan arus pemahaman dan praksis keislaman yang cenderung kian literal, defensif dan reaksioner, dengan kiprah ‘tanpa kompromi’, dan radikal. Pemahaman dan kiprah seperti ini mengakibatkan pergumulan di dalam Muhammadiyah sendiri, berupa peningkatan upaya meminggirkan kalangan yang dianggap ‘terlalu’ moderen, progresif, dan bahkan ‘liberal’. Tarik menarik dan pergumulan ini tidak hanya terjadi di dalam tubuh organisasi induk Muhammadiyah, juga merambah ke dalam institusi milik Perserikatan seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.

Selain itu, dinamika internal dan eksternal menimbulkan riak-riak di kalangan Muhammadiyah sendiri, khususnya para pemikir dan aktivis muda atau sudah lewat usia muda. Riak-riak itu mendorong terjadinya semacam ‘soul searching’—pencarian identitas Muhammadiyah atau dalam bahasa judul buku, Becoming Muhammadiyah.

Proses ‘menjadi Muhammadiyah’ secara teoritis tidak bakal pernah selesai karena perubahan yang terus terjadi di lingkungan dalam dan luar Muhammadiyah, baik domestik maupun internasional. Hajriyanto Y. Thohari dalam hal ini menegaskan Muhammadiyah telah ‘menjadi legasi emblematik gerakan massa yang mencatat sukses. Tidak saja secara sosial-keagamaan; legasi itu mewujud dalam jangkar sejarah dan laku politik nasional semenjak sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini’.
Dalam perjalanannya, generasi demi generasi, lapisan tokoh dan akitivis Muhammadiyah ‘masing-masing memiliki karakter dan pesona’. Generasi Muhammadiyah kontemporer memiliki alasan masing-masing ‘mengapa mereka terpesona, bergabung, dan menjadi penggerak Persyerikatan Muhammadiyah.

Maka, seperti dicatat Tohari, “Menjadi Muhammadiyah/Becoming Muhammadiyah menandai sebuah proses panjang dan kadang berliku. Ia merupakan ‘kata kerja’ yang selalu bergerak melalui ‘jeram’ dan ‘zaman’, ‘saat’, dan ‘tempat’, ‘puak’ dan ‘lapak’. Karena itulah, proses ‘menjadi’ tidak bisa dihukumi secara final sebagai sebuah ‘benda mati’ atau hasil akhir”. []

REPUBLIKA, 03 November 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Disorientasi Religio-Intelektual

Oleh: Azyumardi Azra

Kasus Kanjeng Dimas Taat Pribadi yang terungkap hampir berbarengan dengan kasus Aa Gatot Brajamusti menimbulkan kehebohan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Kedua kasus ini jelas menyangkut tindak kriminal serius, seperti penipuan, penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual , dan pencetakan uang palsu. Keduanya juga terkait dengan hal tidak kurang substantifnya mengenai spiritualitas dan agama.

Kasus-kasus semacam ini memperlihatkan betapa mudahnya masyarakat-bukan hanya orang awam, melainkan juga kalangan terpelajar-terseret ke dalam aliran dan gerakan aneh dan delusif seperti Dimas Kanjeng dan Aa Gatot. Kenapa banyak warga-khususnya inteligensia atau lebih lagi intelektual-begitu mudah terpesona dan terseret ke dalam klaim dan janji yang tidak masuk akal (too good to be true), semacam “kemampuan” menggandakan uang misalnya.

Disorientasi dan dislokasi

Dari sudut pandang sosiologi agama, kasus Kanjeng Dimas dan Aa Gatot memberikan indikasi tentang kerapuhan banyak orang dalam pemahaman dan praksis religio-intelektualnya. Dari waktu ke waktu masyarakat arus utama, pemerintah, dan aparat kepolisian dikagetkan dengan terungkapnya kelompok-kelompok yang menganut paham dan praktik tidak lazim.

Juga selalu terlihat ada figur sentral yang diyakini para penganut sebagai memiliki kekuatan gaib; bahkan dianggap memiliki karamah, kemampuan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunatullah atau kelaziman (khariqul adah) atau iron law. Padahal, dalam akidah islamiyah, yang dianugerahi karamah itu hanya wali Allah, orang yang dekat dengan Tuhan.

Di sini terlihat pula kerapuhan warga yang terkait banyak dengan perkembangan dan gejala lain; bukan hanya dengan aspek spiritualitas dan agama, melainkan juga dengan lingkungan sosial, ekonomi, hukum, dan politik lebih luas.

Karena itu, kasus-kasus seperti ini tidak bisa dijelaskan hanya dari sudut pandang kajian agama (religious studies). Penjelasannya memerlukan pendekatan berbagai sudut pandang yang dapat menjelaskan kenapa orang dapat terjerumus ke dalam pemahaman dan praktik yang secara agama, sosial, dan budaya bisa disebut sebagai “heterodoks”-menyimpang dari ortodoksi, ajaran tata nilai, dan praktik baku yang sah dan otoritatif.

Pada satu segi, keterjerumusan orang ke dalam pemahaman dan praktik heterodoks terkait pula dengan krisis sosial dan budaya lebih luas.

Krisis itu dapat menimbulkan disorientasi dan dislokasi akut pada individu-individu delusif yang rentan karena masalah tertentu yang mereka hadapi. Namun, perlu segera ditegaskan, kebanyakan orang meski berhadapan dengan krisis berganda seperti itu tidak terjerumus; mereka tetap tegar, tidak tergoda pada tawaran instan untuk menghadapi krisis lebih luas tersebut.

Karena itu, mereka yang terseret kepada heterodoksi keagamaan, budaya, dan sosial lazimnya adalah orang-orang yang menghadapi masalah tertentu yang tidak bisa mereka selesaikan secara alamiah. Secara psikologis, mereka cenderung dikuasai delusi yang membuat mereka mudah terjerumus ke dalam berbagai bentuk khurafat. Sebab itu pula, mereka mudah tergoda tawaran dan janji penyelesaian masalah secara instan atas berbagai masalah yang mereka hadapi.

Sedikitnya ada tiga faktor yang menjadi faktor pendorong (driving factor) yang membuat kalangan masyarakat-apakah orang awam atau terpelajar-terseret ke dalam heterodoksi religio-intelektual. Ketiga faktor itu bersifat internal dan eksternal yang berkelindan menjerumuskan yang bersangkutan.

Pertama, krisis kepribadian karena masalah diri atau keluarga yang tidak terselesaikan. Kian lama krisis diri tidak terselesaikan semakin rentan pula yang bersangkutan mencari jalan pintas dan instan untuk menyelesaikannya.

Kedua, obsesi politik, kekuasaan, dan jabatan. Obsesi yang bisa jadi sulit kesampaian karena berbagai alasan, baik dari diri yang bersangkutan maupun dari lingkungan politik, seperti partai dan konstituen. Keadaan ini mendorong orang mencari cara instan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dengan cara tidak lazim.

Ketiga, kerakusan harta dan uang atau sebaliknya kesulitan finansial karena usaha yang tidak berkembang atau utang menggunung. Mereka yang mengidap nestapa ini segera terjerumus ke dalam janji penggandaan uang, emas, atau harta benda lain. Untuk berhasil dalam penggandaan, mereka mau menyerahkan persekot uang yang digandakan; jumlahnya bisa puluhan juta sampai ratus miliar. Padahal, jelas “janji” penggandaan itu tidak masuk akal (too good to be true).

Kultus “heterodoks”

Semua faktor tadi dalam aktualisasinya terkait erat dengan figur sentral yang memberi janji pemecahan semua masalah secara instan. Namun, untuk meyakinkan agar orang memercayainya, dia membangun dan menampilkan diri sebagai sosok religius dan karismatik.

Citra religiositas dan karisma biasa dibangun dengan penampilan diri yang tidak berbeda atau bahkan lebih dari sosok otoritas keagamaan ortodoks. Jubah beserta sorban yang dilengkapi aksesori bernuansa keagamaan, misalnya, dapat memunculkan “wibawa” yang membuat mereka yang bermasalah tadi terpesona dan percaya.

Penguatan citra secara fisik ini kemudian dilengkapi penggunaan nama atau gelar yang bisa mendatangkan kekaguman dan respek. Nama atau gelar itu bisa diambil dari nama diri atau kosakata kitab suci atau nama dan gelar lokal yang mengandung nuansa suci, suci, sakral, dan mulia.

Kedua tahap penguatan citra fisik ini sekaligus disertai pengutipan ayat kitab suci-bisa fasih atau tidak fasih melafalkannya, doktrin atau nomenklatur yang lazim di dalam lingkungan komunitas keagamaan arus utama. Dengan cara itu, mereka yang mencari jalan pintas merasa sosok yang mereka percayai secara taklid buta, bukanlah pimpinan kultus heterodoks.

Padahal, dari sudut pandang studi agama, proses seperti itulah yang melahirkan kultus, pemimpin cult-aliran atau kelompok spiritual yang berpusat pada seorang pemimpin dianggap karismatik yang memukau dengan penampilan fisik dan penggunaan jargon religio-intelektual yang memesona. Kultus berpusat pada pemujaan tanpa reserve pada sang figur. Hasilnya adalah ketundukan (taklid buta) dan ketergantungan psiko-religius para pengikut kepadanya.

Hasilnya sudah bisa diduga dan dapat disaksikan. Para pengikut menjadi sasaran eksploitasi dan kemauan pemimpin kultus. Para pengikut kultus kehilangan nalar sehat dan logika yang benar sekalipun berpendidikan tinggi.

Perkembangan religio-sosial Indonesia yang rentan memberi iklim cukup kondusif bagi muncul dan berkembangnya kultus dari waktu ke waktu. Kondisi sosial-ekonomi, politik, dan budaya yang berubah cepat mengakibatkan banyak warga mengalami disrupsi dan disorientasi. Mereka ini berpotensi terjerumus ke dalam pelukan figur “karismatik” yang tak lain adalah con man (orang yang menyalahgunakan kepercayaan orang, alias penipu) yang menjanjikan “jalan pintas” penyelesaian masalah yang mereka hadapi.

Karena fenomena kultus con man yang selalu laten, ormas keagamaan, warga dan masyarakat perlu menyikapinya secara cerdas dengan menggunakan akal sehat. Para fungsionaris agama dan pimpinan ormas agama patut senantiasa membentengi umatnya dengan sosialisasi pemahaman dan pengamalan agama sesuai ortodoksi.

Pemerintah-khususnya Kementerian Agama-juga semestinya lebih pro-aktif mencermati kemunculan kelompok kultus yang ujung-ujung mencakup aksi kriminalitas yang melanggar hukum dan mengganggu kehidupan agama dan sosial. Dengan begitu, pemerintah dapat melindungi warganya dari con man yang merugikan banyak warga, baik mental-spiritual maupun material. []

KOMPAS, 6 Oktober 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; Anggota Council on Faith, World Economic Forum Davos; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Membendung Sektarianisme

Oleh: Azyumardi Azra

Adanya mazhab atau aliran pemahaman dan pengamalan Islam adalah keniscayaan—Sunnatullah. Sebab itu, pertengkaran, konflik, apalagi perang sesama Muslim dan juga dengan non-Muslim merupakan penolakan (kufur) terhadap Sunnatullah.

Meski jelas-jelas Alquran melarang fanatisme mazhab atau aliran agama (‘ashabiyah) atau partisan politik (hizbiyah) yang sering meningkat menjadi sektarianisme menyala-nyala, tetap saja ada kaum, kelompok, aliran atau mazhab yang tidak peduli. Sejak masa pasca-Nabi Muhammad SAW sudah muncul aliran dan kelompok seperti itu, yang bahkan menjadi pola dasar (prototype) paham dan gerakan radikal di masa moderen-kontemporer.

Kalangan Muslim dengan sektarianisme membakar, juga tidak mau belajar dari sejarah. Mereka tidak hanya membangun justfikasi teologis-doktrinal untuk membenarkan sektarianisme bernyala-nyala itu, sekaligus pula selalu mengulangi aksi kekerasan sektarian.

Hasilnya, pemikiran Islam hampir selalu diwarnai pertengkaran dan klaim kebenaran sejak zaman baheula sampai sekarang. Merupakan realitas historis, perdebatan pascaperang Siffein (Shafar 37M/Juli 657M), lengkap dengan paradigma Khawarij berupa takfir, hijrah dan jihad terhadap sesama Muslim yang tidak sepaham dan sealiran. Kini berbagai kelompok ‘neo-Khawarij’ mengadopsi paradigma dengan aksi kekerasan yang sama.

Ironi dan tragedi umat Islam akibat sektarianisme bernyala-nyala menjadi perbincangan hangat dalam Seminar Antarabangsa ‘Islam Tanpa Sekte’, atau lebih tepat ‘Islam Tanpa Sektarianisme’. Seminar yang diselenggarakan Islamic Renaissance Front (IRF, Kuala Lumpur 11/9/2016) menghadirkan pembicara; al-Fadhil Ustadz Abdul Ghani Shamsuddin, Pengurusi al-Uttihad al-‘Alam li al-‘Ulama’ al-Muslimin, dan tiga akademisi, Chandra Muzaffar, Karim Douglas Crow, Syed Farid Alatas dan penulis Resonansi ini.

Chandra Muzaffar melihat sektarianisme yang terus menimbulkan gejolak di Dunia Arab karena adanya kuasa asing seperti Amerika Serikat, Israel, Uni Soviet (kini Rusia), dan Turki yang juga ikut bermain. Kepentingan geo-politik dan geo-ekonomi berbagai kuasa asing membuat kawasan ini selalu menjadi kancah persaingan dan pertarungan.

Selanjutnya,persaingan kuasa di antara Arab Saudi dan Iran yang selain bersumber dari kepentingan politik dan kekuasaan regional juga terkait dengan sektarianisme antara Wahabi versus Syi’ah. Chandra menolak anggapan, pertarungan di antara kedua negara sebagai sepenuhnya ‘hasil konspirasi’ di antara kuasa-kuasa asing yang bermain di Timur Tengah.

Sedangkan Farid Alatas melihat ‘punca’ (sumber) kekisruhan, konflik dan kekerasan di antara umat Islam di Dunia Arab dan kawasan lain adalah kalangan kaum Muslimin sendiri. Ia melihat sejak masa pasca-Nabi, sudah ada kelompok Muslim yang mudah terpengaruh pada propanda dan provokasi internal untuk melakukan kekerasan terhadap orang dan kelompok Muslim lain yang berbeda.

Karim Crow berpandangan sama; akar pertikaian dan konflik di kalangan umat Islam sudah 1400 tahun. Karena itu pertikaian sektarianisme sudah menjadi psike banyak kalangan umat Islam. Kebencian sektarian paling dominan dalam psike tersebut sehingga dengan cepat mendorong para pengikutnya yang bertentangan untuk saling bunuh. “Ditambah struktur sosial dan pemerintahan yang gagal, negara-negara Arab kini menemui jalan buntu”, kata dia.

Jika keadaannya demikian akut dan teruk, kalau Islam dan kaum Muslimin ingin berjaya baik di dunia maupun akhirat, tidak ada cara lain kecuali membendung dan mengendalikan sektarianisme bernyala-nyala itu. Mazhab dan aliran memang tidak bisa dihilangkan sama sekali, tetapi dapat dicegah menjadi tak terkontrol dan akhirnya menghancurkan diri sendiri (self destruction).

Bagaimana cara membendung sektarianisme supaya tidak meluap-meluap? Penulis Resonansi ini dalam perbincangan itu menyarankan: pertama, umat Islam yang berbeda aliran baik intra-Sunnah maupun antara Sunni dan Syiah perlu lebih sungguh-sungguh dan lebih tulus dalam usaha taqrib al-madhahib—rekonsiliasi dan islah antar mazhab.

Upaya ini, yang misalnya pernah dan masih diusahakan al-Azhar dan juga ditegaskan kembali dalam ‘Pesan Amman’2013, belum membuahkan hasil banyak. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir sektarianisme intra-Sunni, intra-Syi’ah dan antar-Sunni-Syiah malah kian meruyak, mendegradasi citra Islam dan kaum Muslim secara keseluruhan.

Kedua, secara simultan perlu pengembangan dan penguatan pemahaman dan pengamalan Islam wasathiyah. Hanya dengan Islam wasathiyah, Islam dan kaum Muslim dapat tampil secara tawasuth, tawazun, dan ta’adul. Hanya dengan Islam wasathiyah, kaum Muslimin dapat mengembangkan budaya toleransi (tasamuh), dan damai (salam) baik sesama Muslim maupun dengan non-Muslim.

Hanya dengan budaya religio-sosial dan politik damai, Islam dan kaum Muslim punya masa depan. Jika tidak, kaum Muslim terus terjerambab ke dalam abyss atau yang disebut Buya Syafii Maarif sebagai ‘limbo sejarah’, lubang dalam yang gelap di masa lalu, masa kini dan masa depan. []

REPUBLIKA, 06 October 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)