Masjid dan Politik

Oleh: Azyumardi Azra

Apa hubungan masjid dan politik? Meski Islam dipercayai para penganutnya sebagai mengatur segala aspek kehidupan, apakah politik — yang lazimnya terkait kekuasaan (power)— kompatibel dengan masjid yang merupakan tempat suci di mana kaum beriman menyembah Allah Yang Maha Suci.

Pada pihak lain, politik lazimnya bersifat divisif — cenderung memecah belah. Kepentingan politik tak bisa lain membuat orang dan kelompok bersifat partisan, mementingkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Di sinilah kemudian terjadi kontestasi kepentingan yang bukan tidak sering berujung pada konflik fisik dan kekerasan — yang tidak selaras dengan kesucian masjid.

Fenomena semacam ini terjadi bukan hanya di masa kini, tetapi — suka atau tidak — memiliki preseden historis panjang. Sejak masa Dinasti Umayyah dan berlanjut dengan Dinasti Abbasiyah sehingga mencapai era Dinasti Usmani (Turki) menjelang masa moderen, para penguasa berlomba mendirikan masjid.

Kenapa para penguasa yang lebih berorientasi keduniaan gemar mendirikan masjid? Tujuannya bukan hanya untuk memfasilitasi warga Muslim beribadah, tetapi juga guna kepentingan politik. Mereka umumnya meski bukan sosok yang dikenal alim, tetapi dengan membangun masjid menampilkan diri sebagai orang yang memiliki perhatian pada salah satu keperluan pokok umat untuk beribadah dengan baik.

Sebab itu, nama penguasa — sultan atau raja — disebut dan didoakan dalam khutbah dan ceramah. Masjid menjadi tempat paling efektif untuk menyampaikan kebijakan dan perintah penguasa. Berkombinasi dengan konsep politik Sunni yang menekankan kepatuhan total pada penguasa, masjid mengukuhkan religio-politik Islam sejak masa klasik dan abad pertengahan.

Fragmentasi politik kaum Muslimin karena penjajahan Eropa mengakibatkan masjid tidak lagi dapat menjadi pusat propaganda politik penguasa Muslim. Jika penguasa Muslim yang dipertahankan penguasa kolonial Eropa — misalnya Inggris di Semenanjung Malaya — dengan wewenang terbatas pada urusan keagamaan dan adat resam Melayu, masjid diintegrasikan ke dalam ranah kekuasaan penguasa lokal. Dalam keadaan ini, masjid tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan melawan kekuasaan kolonial dan penguasa lokal sekutunya.

Sebaliknya di Indonesia, kekuasaan politik Muslim lokal (kerjaan atau kesultanan) umumnya dihapuskan kolonial Belanda. Karena itu, umat Muslimin dengan berbagai lembaga dan pranatanya—termasuk masjid—menjadi independen dari politik. Kolonial Belanda kemudian memandang masjid sebagai bagian ‘Islam ritual’ yang tidak perlu dicampuri; berbeda dengan ‘Islam politik’ yang harus ditindas karena dapat mengancam status-quo kekuasaan kolonial Belanda.

Hasilnya, kebijakan itu dalam jangka panjang adalah rahmat terselubung (blessing in disguise) bagi Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia mandiri dalam membangun masjid, mushala, langgar dan seterusnya; juga dalam memberikan khutbah dan ceramah. Masjid menjadi salah satu pusat terpenting pengembangan ‘Islam kultural’ yang menghasilkan banyak warisan (legacy) Islam Indonesia.

Perkembangan inilah yang dapat menjelaskan kenapa masjid di Indonesia tidak pernah menjadi ajang politik. Khutbah dan ceramah di masjid berlangsung secara bebas tanpa harus ada sertifikat dan izin dari pihak berwenang semacam Kementerian Agama dan/atau Kepolisian.

Khutbah, ceramah atau halaqah di masjid atau mushala dalam dua atau tiga dasawarsa terakhir juga sering bertema atau menyinggung soal politik. Tetapi jelas bukan politik kekuasaan partisan yang berorientasi pada kekuasaan. Sebaliknya, lebih menyangkut ajaran Islam tentang prinsip sistem politik dan etika politik yang sering disebut sebagai high politics.

Meski demikian, belakangan ini mimbar masjid sering digunakan untuk penyebaran paham radikal, provokasi dan agitasi politik. Survei tentang masjid oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta pada 2010 menemukan meluasnya penggunaan mimbar masjid untuk kepentingan politik. Pengurus masjid dan jamaah lama-kelamaan menjadi permisif pada paham dan praksis kekerasan. Misalnya, 9 persen takmir masjid yang disurvei di wilayah DKI Jakarta setuju penggunaan kekerasan atas nama amar ma’ruf nahi mungkar; dan dengan persentase sama mereka menyetujui pembentukan negara Islam di Indonesia. Cukup alarming, 31 persen setuju pemberlakuan hukum jinayah (pidana) syariah seperti potong tangan dan rajam.

Meski kabar ini tidak menggembirakan, tetapi Indonesia beruntung karena masjid tidak memiliki tradisi sebagai pusat aktivisme politik kekuasaan seperti terjadi di Dunia Arab, misalnya. Ini juga terkait kenyataan Jumat di Indonesia bukan hari libur, sehingga jamaah kembali ke rutinitas mereka seusai Jumatan.

Jika ada upaya menjadikan masjid sebagai pusat aktivisme politik di tanahair, jelas tidak sesuai dengan realitas historis dan tradisi umat Islam Indonesia. Jika ada kasus-kasus isolated di mana masjid mau dijadikan pusat aktivisme politik, ini dapat memunculkan kontestasi dan konflik baru di antara jamaah dan umat secara keseluruhan.

Karena itu kesucian masjid perlu dijaga. Silakan politik kekuasaan partisan dilakukan di tempat lain. Dengan begitu masjid tetap menjadi rumah Allah yang sejuk, damai dan membawa berkah. []

REPUBLIKA, 19 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Melawan Ekstrimisme dan Islamo-Fobia (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Jika ekstrimisme keagamaan pada satu pihak dan Islamo-fobia pada pihak lain terus bertahan dan berkecenderungan meningkat, lantas apa yang harus dilakukan? Apakah kecenderungan ini dapat dikurangi jika belum dapat diatasi secara keseluruhan?

Dalam pembicaraan di berbagai forum konferensi, seminar dan simposium tentang subjek ini terungkap bahwa ekstrimisme keagamaan dan Islamo-fobia tidak berdiri sendiri. Ia banyak terkait dengan situasi domestik negara tertentu dan juga dengan dinamika politik, ekonomi dan sosial-budaya di level internasional. Karena itu memang sama sekali tidak mudah mengatasinya.

Keadaan politik, ekonomi, sosial-budaya dan agama yang kacau di banyak negara Muslim—khususnya di Dunia Arab, Asia Selatan dan Afrika—jelas menjadi faktor utama tumbuh dan menguatnya ekstrimisme agama. Konflik politik dan perang yang terjadi beberapa tahun terakhir -— di tengah kegagalan democratic opening di Dunia Arab —- yang beramalgamasi dengan sektarianisme agama dan kabilahisme membuat ekstrimisme mencapai tingkat yang tidak pernah ada sebelumnya. Ini terlihat dalam pertumbuhan ISIS di wilayah Syria dan Irak.

Celakanya, ekstrimisme politik dan agama di kawasan ini menyebar ke tempat-tempat lain; tidak hanya di Dunia Muslim, tapi juga ke Eropa dan Amerika. Hasilnya, terjadi globalisasi ekstrimisme yang menciptakan masalah serius dalam keamanan dan sekuriti.

Kondisi ekonomi yang mengalami krisis atau kemerosotan di beberapa negara Eropa Selatan seperti Yunani atau Italia hanya meningkatkan Islamo-fobia yang memang sudah ada sejak lama di Eropa atau di Dunia Barat secara keseluruhan. Kedatangan jutaan pengungsi dari Libya, Syria, Afghanistan, Somalia dan seterusnya ke Eropa—kemudian juga diterima dalam jumlah terbatas di AS, Kanada dan Australia—hanya meningkatkan Islamo-fobia.

Akhirnya para pengungsi bisa diterima di sejumlah negara. Sayang terjadi kasus-kasus tidak menyenangkan. Misalnya, terjadinya kasus memalukan ketika ‘oknum-oknum’ pengungsi di awal tahun baru 2016 melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan lokal Jerman dan Prancis.

Dengan demikian, terjadi interplay, saling memengaruhi antara berbagai faktor yang bekerja meningkatkan ekstrimisme agama dan Islamo-fobia sekaligus. Melihat interplay dan dinamika berbagai faktor internal dan internasional, sekali lagi, sulit terlihat jalan keluar dari masalah berat dan serius ini.

Karena itu upaya ‘memerangi’ ekstrimisme agama dan Islamo-fobia sama sekali tidak mudah. Sebaliknya melibatkan proses yang kompleks dan rumit yang memerlukan penanganan serius dan terencana baik pada tingkat domestik maupun internasional.

Pada tingkat pemerintahan, jelas perlu kerja sama internasional untuk menangani berbagai masalah yang menjadi sumber ekstrimisme agama dan Islamo-fobia. Berbagai negara dapat bertukar pengalaman dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis, toleran dan hidup berdampingan secara damai.

Tetapi masalah ekstrimisme agama dan Islamo-fobia juga memerlukan peran masyarakat, khususnya masyarakat sipil atau masyarakat madani (civil society). Masyarakat sipil bukan hanya dapat menjadi mitra pemerintah dalam isu terkait, sekaligus pula bisa meningkatkan perannya dalam proses de-ekstrimisasi dan de-Islamo-fobiaisasi.

Masalahnya kemudian, tidak semua negara memiliki civil society yang aktif dan dinamis untuk meresponi berbagai perkembangan tidak menguntungkan baik di negara tertentu maupun di tingkat internasional. Dalam keadaan seperti ini, sering terlihat, banyak negara yang tidak memiliki civil society harus bekerja sendiri melalui birokrasi pemerintahan

Di sini banyak negara seolah tidak berdaya mengatasi perkembangan tidak kondusif. Negara-negara ini akhirnya terjerumus menjadi ‘negara gagal’ (failed states) karena ketidakmampuan menegakkan hukum dan ketertiban guna menciptakan keharmonisan dan kedamaian.

Di tengah keadaan domestik banyak negara dan juga dunia internasional yang cenderung buram (gloomy), Indonesia berada dalam posisi sangat baik untuk berada di garis terdepan. Secara domestik, Indonesia stabil secara politik dan ekonomi. Sebagai negara sangat majemuk, Indonesia mampu bertahan dalam kesatuan dan persatuan.

Karena itulah banyak kalangan internasional, baik pemerintahan negara maupun masyarakat mengharapkan Indonesia memainkan peran lebih besar dalam menghadapi ekstrimisme dan Islamo-fobia. Indonesia sebagai negara besar bukan hanya dalam ukuran teritori, jumlah penduduk, demografi Muslim dan sekaligus demokrasi sepatutnya memikul tanggung jawab dan peran lebih besar pula.

Sebab itu, cukup kuat alasan agar pemerintah RI merevitalisasi aktivisme Indonesia dalam kancah internasional. Presiden Jokowi tetap bisa melanjutkan pembangunan infra-struktur, tapi pada saat yang sama juga membangun kembali postur Indonesia yang gagah pada tingkat internasional. Dengan begitulah Indonesia dapat menjadi negara besar seperti sering ditekankan Presiden Jokowi. []

REPUBLIKA, 15 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Melawan Ekstrimisme dan Islamo-Fobia (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Judul Resonansi kali ini, penulis pinjam dari Konferensi World Forum for Muslim Democrats (WFMD) III yang diselenggarakan Sasakawa Peace Foundation (SPF), Tokyo pada akhir bulan lalu (24-25/11/2016). Judul persisnya: ‘Consolidating Democracy in Fighting Extremism and Islamophobia’.

Tema semacam ini yang dikaitkan dengan demokrasi, sekuriti dan Islam nampaknya masih favorit di banyak tempat baik di dalam maupun luar negeri. Sejak Oktober lalu, penulis Resonansi ini menjadi narasumber beberapa konperensi, simposium dan seminar dengan tema yang hampir sama.

Di samping Konperensi SPF tadi, daftarnya antara lain mencakup Konperensi Internasional ‘Global Terrorism: The Way Forward’, UNS Surakarta (26/10/16); Simposium ‘Islamophobia and Violent Extremism’, UI Depok dan Kemlu RI (30/10/16) dan terakhir Konperensi Internasional ‘Islam, Democracy, and the Challenges of Pluralism and Security’, Kemlu, Dewan Pers Indonesia, dan Institute for Peace and Democracy (IPD, 6-7/12/16).

Tidak ragu lagi, ekstrimisme agama—dan juga politik—tidak hanya sekedar bertahan, tapi cenderung meningkat. Ekstrimisme agama berlanjut di kalangan segelintir Muslim baik di negara-negara mayoritas Muslim terutama di Dunia Arab, Afrika dan Asia Selatan. Belum ada tanda dan indikasi kuat berakhirnya ekstrimisme yang menghasilkan pertikaian, konflik dan perang sesama Muslim yang telah mengorbankan banyak nyawa, harta benda dan warisan kebesaran peradaban Islam di masa silam.

Ekstrimisme agama tidak hanya menyangkut Islam, tapi juga terkait agama Buddha misalnya. Ketika Donald Trump memenangkan Pemilu AS, Bhiksu Budha Myanmar, Ashin Wiranu secara terbuka menyatakan, dia mendapat mitra baru [Trump] untuk melenyapkan Muslim dari bumi Myanmar. Wiranu sendiri pernah disebut majalah Time sebagai ‘The Face of Buddhist Terror’ (20/6/2013).

Profesor Imtiyaz Yusuf, gurubesar Universitas Mahidol, dalam Konperensi SPF Tokyo mengungkapkan panjang lebar pertumbuhan ekstrimisme di kalangan kepemimpinan dan komunitas Budhis Myanmar. Dinamika ini turut menghasilkan kekerasan dan terorisme berkepanjangan terhadap kaum Muslim Rohingya.

Menurut Imtiyaz yang juga Direktur Pusat Dialog Buddhis-Muslim Dialog Universitas Mahidol Bangkok, ekstrimisasi dan radikalisasi bhiksu Myanmar banyak terinspirasi radikalisme Budhisme Srilanka. Wajah agama Budha yang disebut BBC London sebagai ‘The Darker Side of Buddhism” berhasil mengusir banyak orang Tamil dari negara pulau tersebut.

Meski gejala ekstrimisme kalangan bhiksu Myanmar dan di beberapa negara lain seperti Thailand misalnya terus meningkat, Imtiyaz Yusuf menyarankan tetap perlunya dialog Buddhist-Muslim. Dia melihat adanya cukup banyak komonalitas di antara ajaran Budha dan Islam khususnya menyangkut perdamaian, toleransi dan saling menghargai di antara para penganut kedua agama.

Ektrimisme agama jelas tidak berdiri sendiri. Baik di kalangan Muslim maupun Budhis dan juga agama-agama lain—seperti Kristen Protestan—ekstrimisme banyak terkait dengan politik dan ‘nativisme’ agama dan sosial-budaya. Meningkatnya politik ‘sayap kanan’ (ultra right) di Eropa dan Amerika Serikat misalnya memberi momentum bagi kian menguatnya ekstrimisme agama.

Dalam Islam, ekstrimisme banyak terkait dengan paham dan praksis ‘Islam murni’ yang dipraktekkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Paham dan praksis yang sering disebut sebagai ‘Salafisme’, dalam bentuk paling keras diwakili paham dan praksis ‘Wahabiyah’.

Upaya penyebaran paham dan praksis Wahabiyah secara internasional menciptakan berbagai masalah. Wahabisme sering dipandang bertanggung atas peningkatan ekstrimisme bukan hanya di negara-negara Muslim seperti Indonesia, tetapi juga di kalangan komunitas Muslim di Eropa dan Amerika Utara.

Peningkatan ekstrimisme di kalangan Muslim yang tidak jarang disertai kekerasan dan terorisme di –negara-negara Muslim sendiri—termasuk Indonesia–maupun di Eropa dan AS ibarat menuangkan bensin ke nyala api Islamo-fobia di kedua benua ini. Islamo-fobia yang secara historis sudah ada sejak waktu lama dan kemudian sempat menyurut seusai Perang Dunia II, sejak awal milenium baru 2000 kembali bangkit.

Krisis keuangan dan ekonomi yang melanda AS dan sejumlah negara Eropa sejak paroan kedua dasawarsa 2000-an, mendorong politisi ultra-kanan dan kalangan masyarakat di kedua wilayah ini menjadikan imigran—yang sebagian besar Muslim—sebagai ‘kambing hitam’. Pihak terakhir ini mereka anggap telah ‘merampok’ banyak pekerjaan sehingga membuat sulit bagi warga pribumi mendapatkan pekerjaaan.

Peningkatan ekstrimisme keagamaan dan politik jelas tidak menguntungkan. Sebaliknya, gejala ini meningkatkan tensi dan ketegangan di antara para warga—baik di lingkungan domestik maupun internasional, sehingga membuat kian sulit membangun peradaban dunia yang damai, adil dan berkeadaban. []

REPUBLIKA, 08 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Politik Melihat ke Dalam

Oleh: Azyumardi Azra

Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meninggalkan semacam kesan campur aduk. Ada sejumlah pencapaian yang membangkitkan harapan warga, tetapi juga ada beberapa agenda yang cenderung terabaikan—membuat gundah masyarakat.

Salah satu pencapaian terpenting Presiden Jokowi adalah konsolidasi basis kekuasaan pemerintahan Jokowi-Kalla. Pada tahun pertama sempat berkembang kekhawatiran, Presiden Jokowi yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menghadapi kekuatan ”oposisi” Koalisi Merah Putih (KMP) lebih besar, yang bisa membuat pemerintahan tidak efektif menjalankan programnya.

Menjelang tahun kedua, Jokowi berhasil merangkul sebagian besar pendukung KMP. Namun ”harga” yang dia bayar cukup signifikan, yaitu membagi kursi kabinet bagi Partai Golkar dan PAN. Sebelumnya sudah ada wakil-wakil parpol yang menjadi menteri (PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura). Kini, tinggal Gerindra dan PKS yang tidak punya menteri di kabinet; menjadi ”oposisi minimalis”.

Konsolidasi politik pemerintahan Jokowi-Kalla bisa dibilang tuntas. Kelompok ”oposisi” atau ”kekuatan pengimbang” tinggal ”pemanis”. Tuntasnya konsolidasi politik ini perlu diapresiasi karena menciptakan stabilitas politik yang sangat urgen. Meminjam paradigma Orde Baru, ”tanpa stabilitas politik, tidak ada pembangunan ekonomi”.

Pencapaian terpenting lain dalam masa dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla adalah percepatan pembangunan infrastruktur; percepatan ketersambungan jalan tol Trans-Jawa dan jalan tol serta jalan baru lain di tempat tertentu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua; pembangunan dan perluasan bandara dan pelabuhan serta proyek infrastruktur lain.

Dalam konteks ini, Presiden Jokowi jelas memiliki obsesi besar mengatasi ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur. Obsesi ini membuat Jokowi sering menghabiskan waktu meninjau berbagai proyek di tempat tertentu di daerah sambil terus blusukan ke pusat kerumunan warga.

Gaya kepemimpinan Presiden Jokowi ini menyisakan pertanyaan dan skeptisisme di kalangan politisi dan pengamat. Apakah memang perlu Presiden sendiri yang terus turun ke lapangan meninjau proyek yang sudah berjalan baik? Tidak cukupkah menteri terkait atau pejabat tinggi lain yang mengecek kemajuan proyek? Apakah tidak lebih baik jika Presiden Jokowi menangani program lain yang juga tidak kurang strategisnya?

Pertanyaan semacam ini juga menyeruak ketika Presiden Jokowi yang disertai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tito Karnavian turun langsung dalam operasi pemberantasan pungutan liar di Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10). Seolah menjawab pertanyaan publik, Presiden Jokowi menegaskan, meski jumlah uang yang disita relatif sedikit (total Rp 60 juta dan Rp 1,2 miliar dalam rekening), dia perlu turun untuk memastikan pemberantasan pungli berjalan baik.

Penjelasan ini tampaknya tetap belum bisa memuaskan kalangan publik yang berpendapat Presiden Jokowi tak perlu turun langsung dalam kasus semacam itu. Meski pemberantasan pungli (dan berbagai bentuk KKN lain) amat urgen, sebaiknya Presiden Jokowi mendelegasikan kepada Kapolri, misalnya, sehingga dia dapat melakukan hal besar lain.

Dengan obsesi percepatan pembangunan infrastruktur beserta peninjauan langsung ke lapangan, Presiden Jokowi mengonfirmasi prediksi banyak ahli dan pengamat sejak awal pemerintahan. Mereka melihat kecenderungan kuat Presiden lebih melihat ke dalam (inward looking).

Politik inward looking dengan memberi lebih banyak perhatian pada percepatan pembangunan infrastruktur tentu saja tidak salah, bahkan amat perlu. Namun, dalam konteks dalam negeri saja, Presiden Jokowi patut pula memberikan perhatian besar pada berbagai urusan besar lain.

Dalam konteks terakhir ini, bisa dipahami kenapa aktivis HAM, misalnya, menilai pemerintah Jokowi-Kalla belum berhasil banyak meningkatkan penegakan HAM di negeri ini. Misalnya menyelesaikan tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Hal sama juga terlihat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Meskipun Presiden Jokowi memberlakukan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara universal di Tanah Air, berbagai masalah akut dan serius menyangkut pendidikan sejak tingkat dasar, menengah, sampai tinggi belum terselesaikan.
Begitu pula di bidang kebudayaan. Presiden Jokowi pernah mengundang sejumlah budayawan makan siang bersama di Istana. Namun, Presiden tidak datang membuka Forum Kebudayaan Dunia (WCF) di Bali (10-14 Oktober). Padahal, Indonesia menjadi aktor utama forum internasional ini.

Ketidakhadiran Presiden membuka WCF hanyalah satu dari indikasi kian surutnya Indonesia dari kancah internasional. Presiden Jokowi, misalnya, juga tidak hadir dalam Sidang Umum PBB (2015), padahal Indonesia dinyatakan PPB sebagai salah satu dari lima negara kunci utama (key central players) dalam perumusan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Presiden Jokowi juga absen dalam Sidang Umum PBB 2016. Dalam kedua kesempatan itu, Indonesia diwakili Wapres Jusuf Kalla.

Ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sejumlah forum internasional kontras dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan Indonesia sebagai negara besar. Namun, Presiden Jokowi tampaknya berhenti sampai pada pernyataan itu. Indonesia, yang memang dalam berbagai segi merupakan negara besar, bertanggung jawab memainkan peran lebih besar dalam kancah internasional. Sebagai negara besar, Indonesia memiliki bobot dan daya tekan (leverage) dalam percaturan internasional. Dalam bahasa studi hubungan internasional hal itu disebut punch its weight—”menonjok” sesuai bobotnya yang besar.

Untuk itu, Presiden Jokowi sepantasnya mengambil inisiatif agar Indonesia lebih aktif dalam diplomasi internasional guna menciptakan dunia lebih damai dan adil. Dengan begitu, kebesaran Indonesia tidak sekadar retorika belaka. []

KOMPAS, 25 Oktober 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Politik Primordialisme

Oleh: Azyumardi Azra

Kegaduhan terjadi di masyarakat terkait bakal calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)—Gubernur Petahana Provinsi DKI Jakarta—yang dituding melecehkan ayat Al Quran (Surat Al-Maidah Ayat 51). Kehebohan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di tempat lain karena akhir pekan lalu saya mendapat pertanyaan tentang masalah ini seusai seminar di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Kehebohan itu bersumber ketika Ahok, lengkap dengan pakaian dinas, bertemu warga Kepulauan Seribu, yang antara lain menyatakan, ”…dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam.” Ayat ini melarang orang- orang beriman mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.

Ada dua pendapat di kalangan tokoh dan warga Muslim. Pertama, mereka yang menganggap pernyataan itu merupakan pelecehan terhadap Al Quran dan Islam. Kedua, mereka yang menganggap Ahok tidak melecehkan Al Quran, dia hanya memperingatkan warga agar tidak ”dibohongi” orang tertentu dengan memakai Surat Al-Maidah Ayat 51.

Kontroversi dari pernyataan Ahok membuktikan, membawa isu agama ke ranah politik—khususnya pilkada—bisa sangat sensitif. Membawa isu agama dalam kontestasi politik dapat sangat divisif, apalagi jika figur calon terkait berbeda agama dengan mayoritas pemilih. Kepecahbelahan juga bisa meningkat di antara umat beragama berbeda. Bisa terjadi pula perbedaan pendapat cukup sengit di antara para penganut satu agama; antara yang menganggap ”pelecehan agama” dan yang menilai ”bukan pelecehan”.

Kontroversi divisif seputar masalah ini membuktikan, isu terkait suku, agama, ras, antargolongan (SARA) bisa eksplosif. Karena itu, sangat bijak jika politisi, pemimpin baik formal maupun informal, menghindari isu SARA ke ranah politik. Keempat aspek SARA adalah hal primordial dan perenial dalam kehidupan pribadi ataupun kelompok. Karena itu, orientasi berbau primordialisme, termasuk dalam politik, sulit dihindari.

Menurut definisi, primordialisme adalah perasaan intrinsik tentang kebanggaan, dedikasi, serta emosi kuat pada etnisitas dan ras, agama, bahasa, sejarah, dan negara asal sendiri. Karena intrinsik, primordialisme hampir selalu mewarnai pandangan dunia dan perilaku seseorang dan kelompok masyarakat.

Dalam konteks itu, primordialisme bersifat perenial (abadi) yang berurat berakar dalam psike setiap manusia. Karena itu, primordialisme ras, suku, dan agama sulit dihilangkan. Masalahnya kemudian sejauh mana primordialisme bisa diterima? Dalam banyak kajian akademik tentang subyek ini, primordialisme biasanya dibagi menjadi dua.

Pertama, primordialisme keras (hard primordialism) yang menghasilkan chauvinisme atau sentimen rasial dan etnis berlebihan, seperti Jerman di masa Hitler. Chauvinisme etnis juga bisa beramalgamasi dengan sektarianisme agama bernyala-nyala yang memecah belah, seperti kasus Yugoslavia yang terbelah menjadi Serbia (Ortodoks), Kroasia (Katolik), dan Bosnia-Herzegovina yang juga terbelah tiga (komunitas Muslim mayoritas, Kroasia Katolik, dan Serbia Ortodoks).

Kedua, primordialisme lunak (soft primordialism), yaitu sentimen dan kesetiaan pada ras dan etnisitas, serta agama yang disertai kesadaran tentang pentingnya relasi harmonis dengan sejumlah komunitas. Kelompok primordial terlibat satu sama lain dalam proses negosiasi dan pertukaran bermacam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Proses dalam soft primordialism memungkinkan individu dan komunitas tetap setia pada ikatan primordialisme tanpa mengorbankan kelompok primordial lain. Keadaan ini memberi iklim kondusif bagi terciptanya perasaan saling mengerti dan saling menghormati yang merupakan prasyarat terciptanya kohesi dan integrasi sosial-politik.

Karena hard primordialism dan soft primordialism selalu mengendap dalam psike sadar individu dan masyarakat, politisi dan para pemimpin sepatutnya tidak menampilkan sikap (gesture) dan/atau mengeluarkan pernyataan yang dapat memantik sentimen hard primordialism. Jika ini terjadi, soft primordialism yang jauh lebih positif terkalahkan chauvinisme politik sempit.

Karena itu pula, calon dalam pilkada dan politisi perlu menampilkan sikap politik yang sering disebut political correctness (politik yang benar). Saat sama, politisi seyogianya menghindarkan diri dari political incorrectness, perilaku dan pernyataan yang politically incorrect—secara politik tidak benar.

Political correctness menyangkut prinsip menghindari sikap, gesture, kebijakan politik- pemerintahan, dan pernyataan yang dapat merendahkan atau menyinggung perasaan orang lain, baik secara agama dan keyakinan, dan/atau ras dan etnis. Pejabat publik dan politisi yang tidak mengindahkan prinsip ini disebut secara politik tidak benar.

Jelas, political correctness sangat perlu dalam kehidupan bernegara-berbangsa. Alasannya jelas: Indonesia adalah negara amat bineka dalam banyak hal, dari etnis dan ras, kehidupan sosial-budaya, agama dan keyakinan sampai sosial-ekonomi. Sebagian besar mengandung primordialisme. Karena itu, tanpa kepenganutan dan kepatuhan pada prinsip political correctness negara-bangsa ini dapat hancur berkeping-keping.

Political correctness jelas amat penting dalam ranah politik, khususnya pada musim pilkada dan pemilu. Mereka yang bertarung sepatutnya menghindari sikap, tindakan, dan pernyataan yang secara politik tidak benar dan tidak bijak, yang dapat kian memecah belah masyarakat. Karena itu, para (bakal) calon di mana pun patut lebih berorientasi pada kepentingan negara-bangsa lebih esensial, yaitu kesatuan dan keutuhan Indonesia. Inilah political correctness paling utama, paling bermartabat, dan sekaligus paling mulia. []

KOMPAS, 11 Oktober 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mahar Politik, Politik Mahar

Oleh: Azyumardi Azra

Kehebohan sekitar Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tampaknya bakal terus berkembang. Pekan lalu, Basuki ”Ahok” Tjahaja Purnama memutuskan maju sebagai calon perseorangan berpasangan dengan Heru Budi Hartono, pegawai negeri sipil mantan Wali Kota Jakarta Utara yang kini menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ahok menyatakan, ia tidak punya uang sebagai ”mahar” untuk partai politik yang dapat menjadi pengusungnya.

Ahok menyatakan ”mahar”—tegasnya ”mahar politik”—adalah untuk menutupi biaya menggerakkan parpol sejak dari tingkat bawah sampai ke atas. Namun, banyak kalangan tampak lebih memersepsikan soal mahar dengan praktik ”jual beli” dukungan antara calon dalam pilkada atau pilgub (juga dalam pileg dan pilpres) dengan parpol. Karena itu, mereka memandang negatif praktik ”mahar” dalam percaturan politik.

Praktik mahar politik mencerminkan terjadinya pergeseran arti istilah atau konsep mahar (bahasa Arab mahr, bahasa Inggris dowry) dalam wacana publik Indonesia. Mahar yang semula terkait agama (Islam) kian populer dalam wacana dan praktik politik masa demokrasi pasca-Soeharto.

Dari sudut sentimen keislaman, pergeser- an makna dan konsep mahar yang semula positif menjadi peyoratif patut disayangkan karena dapat menimbulkan persepsi dan pemahaman keliru terhadap ketentuan hukum Islam. Agaknya kesulitan mencari istilah lain, mahar dengan begitu saja juga diterapkan dalam politik Indonesia.

Istilah atau konsep mahar semula dalam fikih (yurisprudensi Islam) mengacu pada ketentuan tentang pemberian wajib (calon) suami kepada (calon) istri yang disampaikan pada waktu akad nikah (ijab kabul) perka- winan. Besar-kecilnya tergantung kemampuan pihak (calon) suami, dan (calon) istri mesti ikhlas menerima.

Dengan demikian, mahar merupakan pertanda ikatan sakral (akad) dalam pernikahan antara (calon) suami dan (calon) istri. Mahar bendawi yang diberikan suami menjadi sepenuhnya milik istri sebagai cadangan jika ia membutuhkan dana.

Namun, dalam praktik politik Indonesia lebih satu dasawarsa terakhir, istilah mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (elected office) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya.

Tanpa bermaksud memberi justifikasi pada praktik mahar politik yang tampaknya kian lazim, hal sama terjadi di banyak negara. Disebut sebagai political dowry, praktik mahar politik bisa terjadi antarcalon untuk berbagai jabatan melalui pemilu dan juga antarpartai untuk membentuk koalisi.

Kehebohan pernah terjadi di Amerika Serikat saat Presiden George W Bush, yang maju sebagai calon presiden pada 2000 memilih Dick Cheney sebagai cawapres, disebut-sebut melibatkan praktik political dowry. Di Korea Selatan, koalisi Aliansi Baru, gabungan tiga partai oposisi, pada 2015 diberitakan media terbentuk berkat generous political dowry dari pihak tertentu. Political dowry disebut menghasilkan ”kawin kontrak” (marriage for convenience) dengan bulan madu di antara parpol berbeda yang (semula) memiliki kepentingan masing-masing.

Baik dalam konteks Indonesia maupun mancanegara, sangat sulit mengetahui persis proses atau modus operandi praktik mahar politik yang memunculkan ”politik mahar”. Pemberi dan penerima tidak pernah mengungkapkan bagaimana kesepakatan mahar politik tercipta, berapa jumlah mahar politik, dan apa saja yang harus dipenuhi sang calon jika ia menang kepada donor dana atau parpol pendukungnya.

Dalam konteks terakhir, Ahok misalnya menyatakan tidak punya dana untuk mahar politik. Namun, hampir bisa dipastikan ada kalangan berduit yang bersedia membayarkan mahar politik. Dengan tingkat elektabilitas sangat tinggi dibandingkan bakal calon lain, jika mau Ahok tidak sulit mendapatkan donor yang bermurah hati mendanai.

Gejala adanya donor murah hati di Indonesia juga selalu muncul dalam rumor politik sepanjang musim pileg, pilpres, dan pilkada. Bahkan di Indonesia—seperti juga di Amerika Serikat—selalu ada donor dari kalangan korporasi yang memasang kakinya di semua calon. Siapa pun yang menang, donor tetap melekat dengan kekuasaan.

Politik mahar dan mahar politik jelas menimbulkan penyimpangan dalam demokrasi. Jika demokrasi adalah kepentingan rakyat, politik mahar membuat demokrasi lebih berorientasi pada pihak pemberi mahar, baik parpol maupun donor korporasi.

Karena itu, bisa diharapkan, pemegang jabatan publik yang terlibat politik mahar dan mahar politik cenderung mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan berbagai pihak terkait langsung daripada kepentingan publik. Hasilnya, demokrasi gagal dalam meningkatkan kehidupan politik, juga dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Tak kurang pentingnya, mahar politik dan politik mahar memunculkan politik biaya tinggi—menjadi ”investasi” sangat mahal bagi setiap aspiran politik. Investasi perlu dikembalikan, dan ini mendorong merajalelanya korupsi.

Karena itu, perlu upaya serius dari berbagai pemangku kepentingan untuk memerangi praktik politik transaksional ini; misalnya perlu pengawasan lebih ketat atas keuangan dan pendanaan para calon dan parpol dalam pileg, pilpres, dan pilkada. []

KOMPAS, 15 Maret 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Dewan Penasihat International IDEA Stockholm (2007-2013) dan UNDEF New York (2006-2008)

Rasionalisasi Parpol

Sumber Tulisan : Disini

REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Azyumardi Azra

Pemilu 2014 nanti agaknya bisa dipastikan sedikit lebih ‘senyap’. Hal ini tidak lain karena berkurangnya jumlah parpol peserta Pemilu dari 38 pada Pemilu 2009 menjadi 10 parpol saja secara nasional, ditambah tiga parpol lokal Aceh.

Sesuai hasil verifikasi dan keputusan KPU pekan awal Januari 2013, mereka adalah Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan—yang semuanya adalah ‘partai parlemen’ hasil Pemilu 2009; ditambah satu parpol baru, Partai Nasdem. Juga ada tiga parpol lokal; Partai Aceh, Partai Damai Aceh dan Partai Nasionalisme Aceh.

Meski jumlah parpol yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014 berkurang menjadi 10 partai—dengan menyisakan 24 parpol yang tidak lolos verifikasi faktual KPU—pluralisme politik Indonesia terlihat tetap bertahan. Jika disederhanakan, pluralisme politik itu terbelah menjadi tiga kelompok: pertama, parpol nasionalis berdasar Pancasila: PDI-P, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem; kedua, parpol nasionalis berdasar Pancasila dan berbasis massa Islam, PAN dan PKB; dan ketiga, parpol nasionalis berdasar Islam, PKS dan PPP.

Dengan ketiga tipologi ini, pluralisme politik terlihat tidak hanya pada eksistensi masing-masing parpol, tetapi sesungguhnya juga di dalam setiap parpol. Jelas ada faksi-faksi di dalam setiap parpol, yang pada waktu tertentu bisa muncul jelas ke permukaan yang dapat memicu konflik internal partai.

Rasionalisasi jumlah parpol—meski tetap mencerminkan pluralisme politik—selain dapat menampilkan arsitektur baru politik nasional, membuka peluang pula bagi munculnya berbagai perkembangan yang perlu diantisipasi menjelang waktu pemberian suara. Perkembangan-perkembangan itu dalam segi-segi tertentu bakal mempengaruhi tidak hanya Pemilu itu sendiri, tetapi juga pemilihan presiden, dan bahkan kancah perpolitikan nasional selanjutnya.

Dengan rasionalisasi jumlah parpol, kini lebih terbuka kesempatan untuk merancang politik kepartaian, legislatif dan eksekutif yang lebih sehat.

Pengalaman hasil Pemilu 2009 dengan sembilan parpol yang memiliki kursi di DPR-RI menghasilkan koalisi politik dengan Partai Demokrat sebagai parpol pemenang. Tetapi jelas koalisi itu sangat rapuh karena sikap terbelah di antara para ‘anggota’ koalisi karena perbedaan yang sering muncul karena sikap masing-masing parpol lebih berdasarkan pragmatisme politik, khususnya terkait kebijakan Presiden SBY—yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat—dan isyu-isyu krusial semacam skandal Bank Century, wacana kenaikan harga BBM dan banyak lagi.

Hasilnya adalah ‘kegaduhan politik’ dan ‘saling sandera’ yang kontinu baik di antara parpol-parpol sendiri, maupun antara kalangan parpol anggota koalisi dengan pihak eksekutif, khususnya Presiden, dan juga kalangan menteri-menterinya. Akibatnya adalah tidak efektifnya program pembangunan. Keadaan ini bertambah parah dengan kelemahan dan kegagapan Presiden SBY untuk mengambil keputusan yang sepatutnya segera dia putuskan seperti terlihat jelas dalam kasus bolak-baliknya rencana kenaikan harga BBM.

Tak heran kalau pagu subsidi BBM dalam APBN 2012 meroket dari Rp 137 T menjadi sekitar Rp 216,8 T. Bayangkan berapa banyak infra-struktur yang bisa dibangun jika subsidi BBM dikurangi dengan menaikkan harga BBM bersubsidi ke tingkat  lebih rasional.

Kondisi politik tidak kondusif itu bertahan tanpa adanya terobosan karena parpol-parpol yang berada di luar koalisi (PDI-P, Gerindra, dan Hanura) tidak pula mampu menjadi kekuatan ‘oposisi’ efektif. Selain karena jumlah kursi DPR-RI yang mereka miliki jauh lebih sedikit dibanding kursi kekuatan koalisi, di dalam pihak oposisi juga terdapat pula riak-riak faksi dengan sikap dan kepentingan yang bukan tidak cenderung memihak kepada koalisi.

Kondisi dan dinamika politik pasca-Pemilu 2009 sepatutnya dapat diantisipasi dan dihindari sejak awal—pra dan pasca-Pemilu 2014.

Mengingat pluralisme politik yang kelihatan sudah menjadi salah satu karakter perpolitikan Indonesia, seyogyanya sejak penetapan 10 parpol peserta Pemilu 2014 dilakukan upaya serius untuk menciptakan dan menggalang ‘Konsensus Politik’ baru.

Konsensus Politik dapat digalang misalnya menyangkut orientasi lebih teguh pada prinsip-prinsip  fundamental dalam negara-bangsa Indonesia; Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya konsensus juga dapat dibangun menyangkut prinsip-prinsip pokok yang urgen dalam pemberdayaan efektivitas lembaga legislatif dan eksekutif.

Konsensus politik baru tersebut memang tidak menjamin lenyapnya konflik dan kontestasi kepentingan masing-masing parpol. Tetapi setidaknya menyangkut hal-hal fundamental dalam kehidupan negara-bangsa dan penyelenggaraan pemerintahan terdapat gentlemen agreement di antara seluruh kekuatan politik.