Halaqah Pesantren (4)

Oleh: Azyumardi Azra

Dalam halaqah pesantren, sekali lagi dikaji apakah dengan perubahan substansi dan kelembagaannya berpengaruh pada ‘ideologi’ pesantren. Hemat saya, secara umum pondok dan/atau pesantren masih tetap menganut ideologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, baik Aswaja NU maupun Ahl al-Sunnah Muhammadiyah dan ormas-ormas arus utama lain yang juga kian giat mengembangkan pesantren.

Dengan tetap memegangi paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, pesantren tetap pula pertama-tama menjadi lokus penerusan dan penguatan Islam Nusantara atau Islam Indonesia berwatak Islam wasathiyyah distingtif. Fungsi ini dapat disebut sebagai pemeliharan dan penguatan tradisi Islam Indonesia. Fungsi lainnya adalah transmisi ilmu Islam, dan terakhir sebagai lokus kaderisasi calon ulama.

Mencermati perkembangan dan dinamika pondok atau pesantren, perlu kategorisasi pondok atau pesantren. Setidaknya kini dua kategori pesantren. Pertama, pesantren Salafiyah yang menganut paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah; dan kedua Pesantren Salafi yang berpegang pada paham dan praksis Salafi—termasuk Wahabi.

Meski terjadi banyak perubahan besar di pesantren, saya mengasumsikan, mayoritas pesantren masih tetap dimiliki para kiyai NU. Juga kian banyak pesantren Muhammadiyah, al-Washliyah, Mathlaul Anwar, Nahdlatul Wathan (NW) dan ormas arus utama lain, serta jaringan Pondok Moderen Gontor baik yang langsung dikelola atau didirikan para alumni.

Tantangan terhadap pesantren Islam washatiyyah datang dari pesantren salafi yang kelihatan cukup berkembang belakangan ini. Pesantren salafi pada dasarnya tidak menganut ideologi ‘Aswaja’ atau Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, tetapi ideologi ‘Salafi’. Pesantren Salafi sebaliknha menganut paham dan praksis salafi yang menekankan ‘Islam murni’ seperti dipraktikkan kaum Salaf. Pesantren Salafi menolak kompromi dengan keindonesiaan semacam penghormatan pada bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya.

Tetapi perkembangan ini memerlukan penelitian lebih jauh tentang pesantren berideologi Salafi, khususnya tentang kurikulum, proses pembelajaran, posisi dan peranan kiai, sub-kultur dan viabilitasnya di tengah masyarakat.

Jika asumsi saya di atas benar—bahwa mayoritas pesantren sebagai lembaga induk masih dimiliki ormas arus utama—maka lingkungan ideologi keagamaan Islam wasathiyah inklusif dan akomodatif juga tetap bertahan. Dengan demikian, bisa diharapkan pandangan dunia yang menerima dan menghormati kemajemukan, inklusivitas dan toleransi tetap pula bertahan dan bahkan punya peluang untuk dikembangkan lebih jauh.

By the same token, literalisme syariah—yang mungkin terdapat pada ‘pesantren’ berideologi Salafi—sulit berkembang di lingkungan pesantren NU dan juga di pesantren milik ormas Islam arus utama lain. Penekanan yang tetap masih kuat pada tasawuf dan tarekat di kalangan NU khususnya—yang merupakan part and parcel dari ideologi ‘Aswaja’—membendung tumbuhnya literalisme syariah atau fiqh di lingkungan pesantren NU.

Mempertimbangkan realitas pesantren dan lingkungan Islam lebih luas baik di tingkat nasional, regional dan internasional, pesantren dapat menjadi lokus utama bagi proses internasionalisasi Islam wasathiyyah. Sejak Peristiwa 11 September 2001 kian banyak kalangan pejabat tinggi asing yang berkunjung ke pesantren dan akhirnya melihat pesantren sebagai lembaga alternatif untuk mencegah bertumbuhnya paham dan praksis keislaman radikal.

Dalam konteks itu, pesantren perlu meningkatkan proses internasionalisasi. Internasionalisasi itu dapat dibangun dengan memperkuat dan memberdayakan jaringan pondok/pesantren di lingkungan ASEAN. Melalui jaringan ini dapat diperkuat paham dan praksis Islam wasathiyah.

Selanjutnya, pesantren dapat mengembangkan sendiri jaringannya dengan lembaga pendidikan Islam di mancanegara lebih luas—khususnya Afrika, Eropa dan Amerika Utara. Para pemikir dan praktisi pendidikan pesantren dapat membantu pengembangan lembaga pendidikan Islam di mancanegara tidak hanya dalam hal pendidikan saja, tapi juga dalam sosialisasi dan penguatan paham dan praksis Islam wasathiyyah.

Bekerja sama dengan Kemenag, Kemendikbud dan lembaga filantropy Islam untuk penyediaan beasiswa, pesantren dapat meningkatkan jumlah para santri mancanegara, tidak hanya dari negara-negara ASEAN, tapi juga dari Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika Utara. Pesantren juga dapat bekerjasama dengan NU, Muhammadiyah dan ormas Islam lain yang memiliki bobot, leverage, dan jaringan luas untuk membangun networks dengan para pimpinan, organisasi dan lembaga mancanegara, sehingga lebih memungkinkan rekrutmen para santri interasional.

Dengan internasionalisasi baik di tingkat ASEAN maupun mancanegara lebih luas, pesantren dan mereka yang terlibat dalam segala prosesnya dapat meningkatkan aktualisasi dan peran Islam rahmatan lil-‘alamin. []

REPUBLIKA, 12 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Advertisements

Halaqah Pesantren (3)

Oleh: Azyumardi Azra

Pembicaraan dalam halaqah Pesantren ASEAN memperlihatkan, sejarah pondok dan/atau pesantren (termasuk juga madrasah) sejak 1920an adalah sejarah pembaharuan pendidikan Islam yang terus berlanjut di masa kontemporer. Dihadapkan berbagai pembaharuan sebagai dampak perubahan cepat dan luas dalam masyarakat, pesantren tetap mampu bertahan. Pesantren juga mampu mengubah citranya menjadi kian positif menyangkut distingsi pendidikannya.

Di tengah semua perubahan, para santri lulusan pesantren sejak 1980-an mampu berkompetisi dan sukses melanjutkan pendidikan di mancanegara; tidak hanya di Timur Tengah, namun juga di Barat. Mereka ini pada gilirannya memperkaya dan memperkuat generasi baru kaum terpelajar dan intelektual Muslim Indonesia dengan tetap memegangi Islam Indonesia wasathiyyah.

Sejak 1980-an, pesantren berkembang pesat menjadi semacam ‘holding institution’, lembaga induk yang mencakup tidak hanya institusi pendidikan agama—baik khusus untuk tafaqquh fid-din dan madrasah — tetapi juga pendidikan umum, seperti SD, SMP, SMU, SMK dan Perguruan Tinggi umum. Bahkan, pesantren juga menjadi pusat pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang sejak dari ekonomi rakyat seperti koperasi dan usaha kecil, teknologi tepat guna, kesehatan masyarakat sampai kepada konservasi lingkungan.

Pada saat yang sama, pesantren tidak lagi hanya terdapat di pedesaan; sejak 1980an, kian banyak pesantren bermunculan di kawasan perkotaan dan sub-urban, memunculkan gejala yang saya sebut sebagai ‘pesantren urban’. Bahkan sistem ‘santri mukim’ juga diadopsi sekolah elite Islam, dengan menggunakan istilah ‘boarding’, yang dilengkapi figur ‘kiai’ seperti di pesantren.

Sebenarnya secara historis, pesantren sebagai ‘holding institution’ telah bermula sejak waktu cukup lama. Sejak introduksi lembaga pendidikan madrasah—sebagai sebuah corak modernisme pendidikan Islam di Indonesia — sejak dasawarsa pertama abad 20, pesantren sedikit demi sedikit mulai berkembang dari lembaga pendidikan Islam tradisional dalam dirinya sendiri menjadi ‘lembaga induk’ (holding institution) yang menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan mulai dari ‘pesantren’ yang tetap tafaqquh fi al-din dan madrasah atau mengkombinasikan keduanya.

Perkembangan ‘pesantren’ sebagai ‘holding institution’ (atau holding educational institution) jelas meningkat cepat dalam dua dasawarsa terakhir. Sekali lagi, sebagai lembaga induk, kini ‘pesantren’ tidak hanya menyelenggarakan pendidikan madrasah, tetapi juga ‘sekolah umum’ sejak dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Bahkan pendidikan madrasah yang diselenggarakan pesantren juga mengalami diversifikasi, khususnya untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA). Sekarang MA yang bersifat umum seperti MA IPA, MA IPS, MA Bahasa, MA Ketrampilan lebih mendominasi di pesantren dibandingkan dengan MA Khusus (Keagamaan) yang merupakan MA ‘tafaqquh fi al-din’.

Menjadi pertanyaan besar tentang apakah santri-santri MA jurusan umum masih dapat dimasukkan ke dalam kategori santri tipikal pesantren konvensional, yang sampai sekarang kelihatan masih menjadi gambaran dan persepsi banyak kalangan masyarakat. Padahal, para santri jebolan pesantren telah merambah ke berbagai lembaga pendidikan umum baik di tanah air maupun di mancanegara. Mereka juga telah berada di mana-mana; tidak hanya di lembaga Islam, tapi juga dalam pemerintahan dan birokrasi serta berbagai institusi swasta.

Dalam pembicaraan halaqah pesantren dapat terlihat, perubahan substansi keilmuan pesantren terjadi ketika madrasah yang ada di lingkungan pesantren sesuai dengan UU Sisdiknas disetarakan dengan sekolah umum. Untuk kesetaraan itu, madrasah mesti menggunakan Kurikulum Kemendikbud — ditambah Kurikulum Agama yang ditetapkan Kemendikbud bekerja sama dengan Kemenag.

Perubahan substansi keilmuan ini mendorong terjadinya perubahan kelembagaan. Pesantren tidak hanya mengembangkan madrasah, tetapi juga sekolah umum. Bahkan pada tingat MA mengembangkan lebih banyak MA Umum dengan jurusan IPA, IPS, Bahasa, dan Keterampilan. Sedangkan MA tafaqquh fid-din yang dikenal sebagai MAK justru dihapuskan Ditjen Binbaga Islam (kini Ditjen Pendidikan Islam) sehingga menimbulkan ‘krisis’ dalam jumlah alumni MA yang mampu memasuki jurusan di PTAI yang memerlukan kemampuan bahasa Arab seperti Tafsir-Hadits, Bahasa/Sastra Arab atau Akhwalus-Sakhsiyyah.

Dengan berbagai perkembangan itu, berkembang kecemasan di banyak kalangan pesantren tentang ‘kemerosotan’ pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang banyak diharapkan melahirnya peserta didik yang memiliki pemahaman, kemampuan dan praksis yang unggul dalam ilmu dan amal Islam. Kian dominannya ‘ilmu umum’ di berbagai lembaga pendidikan berbasis pesantren cenderung membuat ‘ilmu agama Islam’ terpinggirkan.

Perubahan dan pembaruan membawa konsekuensi tertentu yang sering mencemaskan. Kecemasan itu sepatutnya mendorong para pengelola pesantren untuk mencari cara untuk memperkuat kembali aspek tafaqquh fid-din pendidikan pesantren. Dengan pendidikan yang berlangsung 24 jam, pesantren memiliki peluang besar untuk penguatan kembali tafaqquh fid-din. []

REPUBLIKA, 05 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Halaqah Pesantren (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Halaqah pesantren ASEAN menegaskan, perubahan substansi keilmuan pesantren di Indonesia mulai terjadi ketika madrasah yang ada di lingkungan pesantren sesuai UU Sisdiknas (No 2/1989 dan No 20/2003) disetarakan (equivalen) dengan sekolah umum. Konsekuensinya, madrasah mesti menggunakan kurikulum nasional yang ditetapkan Kemendikbud.

Perubahan substansi keilmuan sesuai kurikulum nasional mendorong penyesuaian kelembagaan. Hasilnya, pesantren selanjutnya tidak lagi berkutat sebagai lembaga tafaqquh fid-din dan salah satu lokus madrasah, tetapi juga sekolah umum. Dalam kenyataan, pada tingkat madrasah aliyah (MA) pesantren kemudian mengembangkan lebih banyak MA umum dengan jurusan IPA, IPS, bahasa, dan ketrampilan (kemudian menjadi MA vokasi).

Sedangkan, MA tafaqquh fid-din yang dikenal sebagai MA-K (keagamaan, yang awalnya dibentuk Menteri Agama Munawir Sjadzali sebagai MA Program Khusus/PK) justru dihapuskan sehingga menimbulkan “krisis” jumlah alumni MA yang memasuki prodi yang memerlukan kemampuan bahasa Arab kuat di PTAI seperti tafsir-hadis, bahasa/sastra arab atau akhwalus-sakhsiyyah. Akibatnya, prodi-prodi ini mengalami “krisis” jumlah mahasiswa.

Dalam halaqah pesantren, pembahasan mesti menyangkut hal tentang apakah perubahan substansi dan kelembagaan berpengaruh pada paham atau “ideologi” pesantren. Secara umum, pesantren tetap menganut ideologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, baik Aswaja NU maupun Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa’ah Muhammadiyah-yang juga semakin giat mengembangkan pesantren.

Dengan terus memegangi paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, pesantren tetap pertama-tama menjadi lokus penerusan dan penguatan Islam Nusantara atau Islam Indonesia yang berwatak Islam wasathiyyah distingtif. Fungsi ini dapat disebut sebagai pemeliharaan dan penguatan tradisi Islam Indonesia. Fungsi lain adalah transmisi ilmu agama Islam, dan terakhir sebagai lokus kaderisasi calon ulama.

Tantangan terhadap pesantren Islam washatiyyah datang dari pesantren Salafi yang kelihatan cukup berkembang belakangan ini. Pesantren Salafi menganut paham dan praksis Salafi yang menekankan “Islam murni” seperti dipraktikkan kaum Salaf. Pesantren Salafi cenderung menolak kompromi dengan keindonesiaan semacam penghormatan pada bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

Dalam kaitan itu, perlu pengembangan tipologi baru pesantren yang kini setidaknya ada dua; Pertama, pesantren Salafiyah yang menganut paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah; dan kedua Pesantren Salafi yang berpegang pada paham dan praksis Salafi-termasuk Wahabi. Menurut beberapa studi dan estimasi ada sekitar 30-an pesantren salafi di seluruh Indonesia.

Di tengah perkembangan kedua tipologi atau kategori ini, pondok atau pesantren di ASEAN terus bertumbuh signifikan. Menurut beberapa estimasi (2016), jumlah pesantren dan/atau pondok di Indonesia saja berkisar sekitar 29.000. Jumlah pondok di Malaysia, Brunei dan Thailand Selatan hanya sekitar 200.

Dengan peningkatan jumlahnya, pesantren kini tidak lagi ada hanya di wilayah pedesaan (rural), tapi juga di perkotaan atau suburban. Jika pendekatan wilayah digunakan, kategori pesantren bisa mencakup “pesantren pedesaan” (rural pesantren) dan “pesantren perkotaan” (urban pesantren). Jika kita masih menganggap pesantren sebagai “subkultur”, bisa diasumsikan “subkultur” pesantren rural dalam segi tertentu berbeda dengan “subkultur” pesantren urban.

Perubahan lain adalah kian membaiknya fasilitas fisik pesantren. Kini kian banyak pesantren memiliki gedung permanen bertingkat tiga atau dua. Sebaliknya, semakin sedikit pesantren dengan bangunan reot seadanya. Lingkungan pesantren kian higienis; asrama santri tidak lagi menjadi sarang kutu busuk (budug) yang menghasilkan “santri budug” seperti sebelum 1960 dan 1970-an.

Perubahan lingkungan dan fasilitas pesantren itu dimungkinkan penguatan kelas menengah Muslim yang kian gemar mengamalkan filantropi Islam melalui ziswaf. Mereka menjadi tulang punggung pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan Islam; pesantren, madrasah dan sekolah Islam.

Peningkatan fasilitas fisik tidak banyak mengubah entitas dan jati diri pesantren. Pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan Islam indigenous karena tradisinya yang panjang. Atau lembaga pendidikan Islam tradisional karena umumnya dimiliki para kiai NU. Pesantren “tradisional” dalam nomenklatur kepesantrenan biasa disebut sebagai “pesantren Salafiyah”.

Mitra pesantren Salafiyah adalah “pesantren Khalafiyah”-pesantren modern. Meski modern, pondok atau pesantren Khalafiyah tetap mengikut paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.

Pesantren Salafiyah dan Pesantren Khalafiyah dan/atau pesantren Salafiyah yang telah dimodernisasi dimiliki kiai-kiai NU dan organisasi arus utama lain seperti Muhammadiyah, Jami’iyah al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, Persis, Nahdlatul Wathan, al-Khairat dan banyak lagi Jelas pula selain itu, juga terdapat pesantren yang mandiri dari dari ormas arus-meski tetap memegangi paham dan praksis Islam wasathiyyah. []

REPUBLIKA, 29 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Halaqah Pesantren (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Ranah budaya Islam Asia Tenggara—biasanya juga disebut Nusantara—sangat beruntung dengan eksistensi lembaga pendidikan ‘tradisional’ pesantren atau pondok. Di tengah pergolakan dan perubahan zaman, lembaga pendidikan ini—khususnya di Indonesia—tidak hanya bertahan, tetapi juga terus menemukan momentum.

Pesantren dan pondok memiliki peran sangat penting dalam pembentukan tradisi dan ortodoksi Islam Asia Tenggara yang dikenal sebagai ‘Islam wasathiyah’. Pembicaraan tentang Islam wasathiyah juga menemukan momentum ketika berbagai paham transnasional yang cenderung literal dan ekstrim memasuki wilayah Muslim Asia Tenggara dan berusaha mendapat penganut.

Karena itu, dua pertemuan dan pembicaraan tentang pesantren sangat tepat waktu dan strategis. Pertama, Halaqah Ulama ASEAN 2016 bertema ‘Enhancing Moderate Islam through Pesantren” (13-15/12/16), diselenggarakan Pusat Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang-Diklat, Kemenag; kedua, Workshop Pesantren ASEAN bertajuk ‘Promoting Cross-Cultural Educational Exchanges in ASEAN’ (27-29/11/ 2016) , dilaksanakan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Jepang.

Bagi penulis Resonansi ini, kedua forum tersebut adalah halaqah yang sekaligus revisitasi, ‘kunjungan kembali’ ke pesantren yang juga lazim disebut pondok baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara lain,khususnya di Malaysia dan Brunei Darussalam. Dengan revisitasi, dapat dilihat apa yang telah dan sedang terjadi di lingkungan pesantren dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Sejak paroan kedua 1980an pesantren mengalami berbagai perubahan dalam berbagai aspeknya; kelembagaan, isi pendidikan dan lingkungan fisik dan fasilitas. Berbagai perubahan terjadi bukan hanya karena dorongan faktor eksternal, seperti kebijakan modernisasi pendidikan Islam sejak awal 1970an, tetapi juga disebabkan perubahan dalam kehidupan keagamaan, ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam kehidupan secara keseluruhan.

Perkembangan dan perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia umumnya, tak bisa tidak juga mempengaruhi pendidikan Islam, khususnya pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di kawasan ini. Tak kurang pentingnya, dinamika perkembangan Islam di tingkat global sedikit banyak juga mempengaruhi perkembangan pesantren.

Mempertimbangkan berbagai perubahan, perlu penyesuaian perspektif, paradigma dan tipologi tentang pesantren. Di sini juga dapat terlihat kontinuitas dan perubahan pesantren sekaligus relevansi dan peluangnya untuk internasionalisasi guna pengembangan Islam Wasathiyyah secara global untuk realisasi Islam rahmatan lil ‘alamin.

Halaqah membincang sekarang tentang pesantren pasti menimbulkan kesan—dan kesimpulan sangat berbeda dengan persepsi konvensional tentang pesantren. Sekali lagi, terjadi sangat banyak perubahan di lingkungan pesantren atau pendidikan Islam umumnya, yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh para pemerhati dan pengembang pendidikan Islam di negeri ini.

Hemat saya, istilah ‘pesantren’ itu sendiri perlu dipertimbangkan dan didefinisikan kembali. Perkembangan kelembagaan—termasuk kepemimpinan dan manajemen, substansi pendidikan dan fasilitas pesantren mengalami perubahan yang hampir tak mungkin dimundurkan—dikembalikan ke bentuk asalnya yang tercakup dalam pengertian konvensional ‘pesantren’.

Dalam pengertian ‘konvensional’, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk tafaqquh fi al-din dalam halaqah melalui metode pembelajaran bandongan dan sorogan. Dalam perkembangannya, metode pembelajaran berubah menjadi klasikal dengan lebih banyak ceramah dari guru atau kiai. Dalam masa kontemporer, pembelajaran kemudian juga menggunakan medium teknologi informasi, sehinggga kiai dan guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan.

Perubahan atau perkembangan metode pembelajaran yang melibatkan akses lebih besar pada informasi dan ilmu pengetahuan menimbulkan konsekuensi tertentu. Para kiai, guru dan kitab kuning tidak lagi merupakan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan; para santri kini juga dapat memperoleh banyak pengetahuan dari dunia maya. Tetapi, tentu saja peran kiyai dan guru tetap sangat vital juga sebagai contoh teladan kepribadian dan keilmuan.

Perubahan substansi keilmuan pesantren adalah salah satu perkembangan paling signifikan sejak awal 1970an. Dari sudut substansi keilmuan, pesantren kini lebih lengkap; tidak hanya bertumpu pada ilmu-ilmu keagamaan (al-‘ulum al-diniyyah), tetapi juga ilmu-ilmu umum (ilmu sosial/humaniora lain dan eksakta/ilmu alam) yang secara epistimologis juga bersumber dari Allah SWT. Berbekal berbagai macam ilmu, santri lulusan pesantren memiliki potensi untuk lebih dapat menjawab tantangan yang terus berubah dan sekaligus memainkan peran lebih besar dalam kehidupan keumatan-kebangsaan. []

REPUBLIKA, 24 Desember 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

PTAII dan Imam Eropa

Oleh: Azyumardi Azra

Apa hubungan antara Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTAII baik negeri/PTAIIN maupun swasta/PTAIIS) dengan imam Eropa? Dari segi geografis, PTAII tentu saja berada di Indonesia yang sangat jauh dari Eropa. Islam Indonesia juga tak dikenal luas di Eropa. Masyarakat Eropa lebih kenal Muslim asal Dunia Arab dan Maghrib (Afrika Utara) atau Turki, Pakistan, Bangladesh dan India.

Namun keadaan ini mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Kian banyak pemimpin pemerintahan dan kalangan masyarakat Eropa (baik Muslim maupun non-Muslim) yang makin tertarik pada Islam Indonesia. Meski di Indonesia juga ada orang, sel atau kelompok Muslim tidak toleran atau suka main kekerasan, tetapi kalangan Eropa tetap melihat Islam Indonesia jauh lebih damai.

Sedangkan di Eropa masih berlanjut kekerasan yang dilakukan ‘oknum-oknum’ Muslim secara sporadis di berbagai tempat di Eropa sejak awal 2000-an. Pada saat yang sama juga meningkat sikap anti-Islam atau anti-Muslim dalam berbagai bentuk Islamo-fobia yang ditampilkan kelompok dan partai sayap kanan.

Menghadapi berbagai kenyataan ini kian banyak kalangan Eropa melirik pendidikan Islam, khususnya pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan imam dan pemimpin Muslim Eropa. Mereka berharap adanya pendidikan tinggi Islam Eropa untuk menghasilkan imam dan pemimpin Muslim yang bisa mewujudkan Islam yang ramah dan dan damai. Untuk itu mereka perlu memiliki pemahaman dan sensitivitas yang baik tentang realitas sosial, kultural dan politik Eropa.

Pandangan seperti itu terkait kenyataan selama ini bahwa para imam dan pemimpin Muslim kebanyakan berasal dari berbagai negara Muslim. Kebanyakan mereka adalah migran atau keturunan migran—bisa jadi sudah generasi ketiga atau keempat—yang secara agama, sosial, budaya dan bahkan politik lebih berorientasi ke negara leluhur mereka.

Karena itulah banyak imam dan pemimpin Muslim memiliki kecenderungan berikap literal, kaku, ekstrim dan radikal. Sikap seperti ini lazim di antara sesama Muslim dan juga terhadap lingkungan masyarakat Eropa.

Keadaan seperti itu membuat mereka terlepas dari konteks lingkungan sosial, budaya dan politik lingkungan negara tempat diaspora mereka. Akibat lebih jauh, Islam menjadi sangat asing bagi masyarakat lingkungannya.

Di sinilah terletak salah satu sebab salah persepsi terhadap Islam dan kaum Muslimin, sekaligus juga sikap bermusuhan dan fobia Islam dan kaum Muslimin. Keadaan ini tidak kondusif bukan hanya bagi umat Islam sendiri, tetapi juga bagi masyarakat Eropa.

Karena itu, kian banyak kalangan masyarakat Eropa melirik Islam Indonesia yang lebih akomodatif, inklusif dan toleran. Mereka ingin tahu bagaimana cara umat Islam Indonesia mengembangkan pendidikan yang mampu menghasilkan penampilan Islam yang ramah dan damai dengan lingkungannya.

Gejala ini dialami penulis Resonansi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, penulis mendapat undangan beberapa lembaga pendidikan tinggi di Eropa di Inggris, Belgia, Italia, dan terakhir sekali dari Prancis (15-17/11/2016) untuk berbicara antara lain tentang PTAII. Mereka meminta penjelasan tentang substansi kurikulum dan pendekatan dalam pembelajaran.

Sistem PTAII—yang belakangan sering juga disebut sebagai pendidikan tinggi keagamaan Islam (PTKI), tak ragu lagi adalah yang terbesar di dunia. PTKIN (negeri) saja kini berjumlah 56 yang terdiri dari UIN (11), IAIN (23) dan STAIN (19). Belum lagi PTKIS (swasta) yang pasti jauh lebih banyak lagi.
Sejarah PTAII tidak terlalu panjang jika dibandingkan kebanyakan PT di Eropa atau Amerika Utara. PTKIN bermula pada 1957 dengan Akademi Dinas llmu Agama (ADIA) di Jakarta (kemudian pindah ke Ciputat) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta. Kedua PT Kedinasan ini pada 1960 dikembangkan menjadi IAIN.

Sejarah PTKIN selanjutnya adalah sejarah mengenai ekspansi. Sejak 1997 seluruh fakultas cabang IAIN di luar ibukota provinsi menjadi mandiri dengan perubahannya menjadi STAIN. Sejak 2002, UIN menjadi nomenklatur baru di dalam lingkup PTKIN.

Jika kalangan masyarakat Eropa ingin menjadikan PTKIN sebagai model pendidikan tinggi Islam yang dapat menghasilkan imam dan pemimpin Islam yang damai dan ramah, bagaimana kurikulum dan proses pembelajarannya?

Kurikulum PTKIN bisa dikatakan cukup komprehensif, tidak hanya mencakup ilmu ‘murni’ agama, tetapi juga ilmu umum. Dengan begitu, dalam hal keilmuan, menekankan keterkaitan dan ketergantungan satu ilmu dengan ilmu lain. Lagi pula, pendekatan keilmuan dan pembelajaran tidak teologis-normatif semata, namun juga historis, sosiologis dan antropologis.

Melalui kurikulum dan pembelajaran seperti itu dapat dikembangkan sikap terbuka dan inklusif dalam sikap keagamaan. Mereka belajar tentang berbagai aliran dan mazhab dalam Islam lewat kombinasi kajian akar doktrinal normatif dengan pendekatan historis dan seosiologis. Dengan begitu, para mahasiswa/i tidak terjerumus ke dalam sikap sektarianisme bernyala-nyala yang merusak; sebaliknya menumbuhkan sikap inklusif dan toleran pada perbedaan dan keragaman. []

REPUBLIKA, 01 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Kembali ke Jati Diri (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Jati diri Islam Indonesia wasathiyah memiliki ortodoksinya sendiri, terdiri dari tiga aspek; kalam (teologi) Asy’ariyah-Jabariyah, fiqh mazhab Syafi’i dan tasawuf al-Ghazali. Ketiga aspek ortodoksi ini terbentuk khususnya sejak abad 17-18 berkat usaha ulama besar otoritatif seperti Syekh ‘Abd al-Ra’uf al-Singkili, Syekh Muhammad Yusuf al-Makassari, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syekh Abd al-Samad al-Palimbani dan banyak lagi.

Ortodoksi Islam Indonesia wasathiyah berbeda misalnya dengan ortodoksi Islam Arab Saudi, misalnya, yang terdiri dari hanya dua aspek: kalam Salafi-Wahabi, dan fiqh mazhab Hanbali. Sedangkan tasawuf hampir tidak mendapat tempat dalam ortodoksi Saudi karena menurut otoritas ulama Saudi, tasawuf mengandung banyak bid’ah dan khurafat.

Ortodoksi Islam Indonesia wasathiyah—memodifikasi kerangka antropolog Robert Redfield (1897-1958)—menjadi ‘tradisi besar’ (great tradition) yang mencakup berbagai ‘tradisi lokal’ (local tradition) yang dipraktikkan suku-suku dan komunitas Muslim beragam. Interaksi dan tukar menukar yang berlangsung terus menerus di antara kedua tradisi ini menghasilkan konvergensi aliran dan paham keagamaan, yang justru kian memperkuat paradigma Islam Indonesia wasathiyah.

Dalam perspektif perbandingan, ‘tradisi besar’ ortodoksi Islam Arab Saudi misalnya mencakup ‘tradisi kecil’ Najdi yang berasal dari kawasan timur yang merupakan sumber paham Wahabi yang kaku dan ketat dengan tema pemurniannya. Pada pihak lain, ada ‘tradisi kecil’ Hijazi yang lebih akomodatif karena sejak lama menjadi kosmopolit berkat posisi Makkah dan Madinah sebagai pusat ibadah haji, umrah dan ziarah.

Berbagai dinamika dan perubahan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang tidak mampu menggoyahkan jati diri Islam Indonesia wasathiyah. Sebaliknya, para penjajah menjadi saksi konsolidasi Islam Indonesian washatiyah, tidak hanya dalam hal murni keagamaan seperti aqidah dan ibadah, tetapi juga dalam kelembagaan ormas Islam, pendidikan Islam (pesantren, madrasah dan sekolah Islam), pelayanan kesehatan, dan penyantunan sosial.

Semua ini menjadi warisan (legacy) sangat kaya dan beragam yang dimiliki Islam Indonesia. Dapat dikatakan, tidak ada negara berpenduduk mayoritas Muslim lain yang memiliki legacy sebanyak dan sekaya Indonesia.

Pembangunan atau modernisasi yang menemukan momentum sejak masa Orde Baru juga tidak mampu mengubah jati diri Islam Indonesia washatiyah. Jika modernisasi sering disebut para ahli hanya menyingkirkan agama, sebaliknya modernisasi di Indonesia memunculkan intensifikasi keagamaan yang terlihat dalam kecintaan yang kian meningkat pada Islam (increased attachment to Islam).

Intensifikasi keislaman di Indonesia dalam proses modernisasi tidak hanya meningkatkan pendidikan kaum Muslimin, sekaligus memunculkan konvergensi keagamaan. Berbagai kecenderungan dan praktek keagamaan (tradisi kecil) yang dalam dan satu hal berbeda kini bersatu (convergent). Tetapi tetap saja konvergensi keagamaan itu memperkuat jati diri Islam Indonesia washatiyah.

Tantangan serius terhadap Islam Indonesia washatiyah justru mulai muncul secara terbuka sejak masa pasca-Orde Baru—era yang ditandai demokratisasi dan liberalisasi politik. Memanfaatkan suasana kebebasan politik dan sosial, berbagai paham dan praksis Islam transnasional—dengan ortodoksi yang tidak kompatibel dengan Islam Indonesia wasathiyah—berusaha mendapat pengikut di Indonesia.

Ketidaksesuaian itu Islam Indonesia wasathiyah dengan paham dan praksis Islam transnasional pertama-tama terlihat dari paradigma keislamannya. Paham dan praksis Islam transional cenderung literal yang dengan mudah menjerumuskan para pengikutnya ke dalam ekstrimisme dan radikalisme.

Tak kurang pentingnya adalah menyangkut politik. Jika Islam Indonesia wasathiyah telah menerima empat prinsip dasar dalam negara-bangsa Indonesia, yaitu NKRI, UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebaliknya gerakan transnasional mengimpikan dawlah Islamiyah dan/atau khilafah.

Mencermati fenomena itu, banyak kalangan baik di dalam maupun luar negeri mencemaskan masa depan Islam Indonesia wasathiyah. Sementara mereka yang menganut paham dan praksis Islam transnasional terlihat sangat aktif, dalam pada itu, ormas-ormas Islam pemegang Islam wasathiyah nampak pasif. Hanya sekali-kali mereka bersuara tegas dan jelas menolak paham dan praksis Islam transnasional.

Ormas-ormas Islam yang memegangi jati diri wasathiyah seperti NU, Muhammadiyah dan banyak lagi ormas berpaham sama di seantero Indonesia jelas memiliki peran krusial dalam menjaga keutuhan negara-bangsa Indonesia. Karena itu, ormas-ormas ini perlu senantiasa memperkuat jati diri Islam wasathiyah Indonesia.

Dengan penguatan terus menerus, mereka dapat menjadi aktor utama, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga untuk aktualisasi Islam rahmatan lil ‘alamin dan penciptaan kedamaian di Dunia Muslim secara keseluruhan. Hanya dengan kedamaian, umat Islam dapat kembali memberi sumbangan signifikan dalam pembangunan peradaban berkeadaban dan berkemajuan. []

REPUBLIKA, 24 November 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Kembali ke Jati Diri (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Karakter atau jati diri Islam Indonesia adalah wasathiyah yang bersifat tawasuth dan tawazun. Dalam terminologi kajian Islam di dunia internasional Islam wasathiyah sering diterjemahkan sebagai ‘justly-balanced Islam’—‘Islam berkeseimbangan secara adil’—atau juga ‘middle path Islam’—‘Islam jalan tengah’.

Paradigma Islam wasathiyah berlandaskan ayat Alquran, Surah al-Baqarah (2): 143 tentang ummatan wasathan: “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu [umat Islam] ummatan wasathan agar kamu menjadi saksi [atas[ perbuatan manusia dan agar Rasul [Muhammad] menjadi saksi atas [perbuatan] kamu”.

Seperti dikemukakan Profesor Mohammad Hashim Kamali dalam The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasatiyyah (2015), penyebutan umat Islam sebagai ummatan wasathan (midmost community) juga berarti sebagai umat terbaik yang pernah diciptakan Allah (Alu ‘Imran 3: 110). Hal ini tidak lain karena umat Islam didedikasikan untuk peningkatan kebajikan dan pencegahan kemungkaran, pembangunan bumi untuk kesejahteraan manusia, dan penegakan keadilan di muka bumi.

Jati diri sebagai ummatan wasathan berdasarkan prinsip wasathiyah didefinisikan Kamali sebagai; “postur direkomendasikan yang terwujud dalam diri orang yang memiliki naluri dan intelek yang sehat, yang ditandai dengan ketidaksukaan pada ekstrimisme dan kecerobohan yang nyata”.

Wacana dan paradigma mengenai Islam wasathiyah relatif baru. Pembicaraan tentang subyek ini mulai berkembang sejak awal abad 20, disinggung dalam berbagai karya pemikir di Dunia Arab semacam Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad al-Madani, Muhammad Syaltut, Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayli.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, “dalam percakapan umum di antara kalangan masyarakat di masa kita, wasathiyah berarti moderasi dan keseimbangan (i’tidal) dalam keimanan, moralitas dan karakter; dalam cara memperlakukan orang lain; dan dalam sistem terapan tatanan sosial-politik dan tata pemerintahan”.

Kebalikan wasathiyah adalah ekstrimisme (tatharruf) yang menurut pandangan Islam dapat berlaku bagi siapapun yang melewati batas dan ketentuan syari’ah. Tatharruf juga berlaku bagi orang yang melewati batas moderasi, pandangan mayoritas umat (ra’y al-jama’ah); dan juga bagi orang yang bertindak dalam norma dan praktik lazim sudah berlebih-lebihan dan aneh.

Muncul dan berkembangnya wacana tentang ummatan wasathan dan Islam wasathiyah di Timur Tengah merupakan respon intelektual terhadap kecenderungan meningkatnya ekstrimisme di kalangan Muslim di kawasan tersebut. Meski pada tingkat intelektual keislaman konsep ummatan wasathan dan Islam wasathiyah diterima, namun dalam praktiknya susah terlaksana.

Kesulitan penerapan paradigma Islam wasathiyah dan ummatan wasathan di berbagai kawasan Muslim di Timur Tengah atau Asia Selatan terkait dengan kuatnya sektarianisme keagamaan, kabilah, sosial, budaya dan politik. Sektarianisme yang ada berlapis-lapis baik intra-umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan umat-umat agama lain.

Keadaan ini berbeda dengan umat Islam Indonesia yang umumnya menerapkan Islam wasathiyah. Tradisi umat Islam Indonesia sebagai ummatan wasathan telah terbentuk melalui perjalanan sejarah amat panjang.

Tradisi ini dimulai dengan proses Islamisasi yang berlangsung damai dengan melibatkan banyak akomodasi dan akulturasi dengan budaya lokal. Proses seperti ini di masa awal memunculkan gejala sinkretisme dengan kepercayaan dan praktek agama lokal. Tetapi sepanjang sejarah pula berlangsung gelombang demi gelombang pembaharuan Islam, yang pada inti bertujuan membawa pemikiran dan praktek kaum Muslimin Indonesia kian lebih dekat dan menjadi lebih sesuai dengan ortodoksi Islam.

Proses-proses inilah kemudian memunculkan ortodoksi Islam Indonesia. Meski dalam prinsip-prinsip pokok aqidah dan ibadah hampir tidak ada beda antara kaum Muslimin Indonesia dengan saudara-saudara seiman-seislam mereka di tempat-tempat lain, jelas pula terdapat distingsi Islam Indonesia.

Salah satu distingsi utama kaum Muslimin Indonesia itu adalah kepenganutan pada paradigma Islam wasathiyah. Dengan paradigma dan praksis wasathiyah, umat Islam Indonesia dapat tercegah dari sektarianisme keagamaan, kesukuan dan sosial-politik yang bernyala-nyala. Karena itulah kaum Muslimin Indonesia yang memiliki kecenderungan pemahaman dan praktik keislaman yang berbeda dalam hal ranting (furu’iyah) terhindar dari pertikaian dan konflik yang bisa tidak berujung.

Dengan distingsi wasathiyah itu pula arus utama Muslim Indonesia dapat bersikap inklusif, akomodatif dan toleran pada umat beragama lain. Tanpa kepenganutan pada Islam wasathiyah, dengan realitas demografis Muslim sebagai mayoritas absolut penduduk di negeri ini sulit dibayangkan bisa terwujud negara-bangsa Indonesia. []

REPUBLIKA, 17 November 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)