Mayoritas Diam

Oleh: Azyumardi Azra

Adanya mayoritas diam (silent majority) telah cukup lama menjadi perhatian sekaligus sasaran kritik kalangan aktivis dan Indonesianis. Fenomena ini terkait dengan kenyataan, diamnya warga mayoritas menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks itu, pernyataan Megawati Soekarnoputri tentang silent majority dalam peringatan hari lahir ke-44 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Selasa (10/1) pekan lalu, sangat tepat waktu dan perlu. Megawati dalam pidatonya yang oratoris mengimbau, sudah saatnya silent majority bersuara dan menggalang kekuatan untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Megawati melihat, NKRI dalam kesulitan. Salah satu kesulitan itu adalah memelihara keutuhan eksistensi negara-bangsa (nation- state) Indonesia. Dengan mengisyaratkan bahaya diamnya mayoritas, Megawati percaya, ”mayoritas rakyat Indonesia mencintai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Di sini, bagi rakyat mayoritas, mencintai saja tak cukup. Cinta rakyat mayoritas kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika mesti diekspresikan secara terbuka, khususnya ketika empat prinsip dasar negara-bangsa Indonesia ini mendapat tantangan serius yang bisa mengancam persatuan, kesatuan, dan keutuhan Indonesia.

Siapa sebenarnya yang dimaksud Megawati dengan rakyat mayoritas yang diam itu? Dari sudut politik, tampaknya yang dimaksudkan adalah mayoritas absolut dari totalitas warga yang memiliki kecintaan dan komitmen sepenuhnya kepada negara-bangsa Indonesia dengan empat prinsip dasar UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di luar kumpulan mayoritas ini adalah minoritas yang menolak atau skeptis terhadap negara-bangsa Indonesia lengkap dengan keempat prinsip dasarnya. Mereka punya orientasi ideologi transnasional dengan tujuan menciptakan negara dalam bentuk lain, misal khilafah atau daulah Islamiyah.

Sebagai gejala sosiologis-politis sekaligus religio-politis, kelompok minoritas ini cenderung agresif dan militan. Berkat demokrasi, mereka dapat secara bebas menggunakan ruang publik untuk menegaskan diri, lengkap dengan tujuan yang ingin mereka capai yang tidak sejalan dengan keempat prinsip dasar negara-bangsa Indonesia.

Berhadapan dengan fenomena ini, warga mayoritas sebaliknya lebih banyak bersikap pasif. Meski tidak setuju dengan ekspresi dan agenda minoritas yang kian menguasai panggung, mereka bersikap berdiam diri.

Sikap membisu mayoritas memunculkan banyak dampak negatif. Kebisuan mayoritas, misalnya, terlihat dalam hal korupsi yang mengakibatkan penyakit ini tetap menjadi salah satu masalah besar dan serius. Selama berpuluh tahun, rakyat umumnya hanya diam melihat dan mengalami korupsi yang merajalela sejak tingkat paling bawah sampai tingkat atas birokrasi.

Alih-alih bersuara lantang menentang, mayoritas warga memilih diam dan permisif atau merestui (condoning) serta menerima korupsi dalam berbagai bentuknya. Hasilnya, korupsi seolah menjadi budaya yang sangat sulit diberantas. Dampak negatif lain juga terlihat dalam kehidupan keagamaan. Banyak bukti historis dan empiris yang memperlihatkan, kaum Muslim yang merupakan penduduk mayoritas Indonesia adalah umat beriman yang inklusif akomodatif.

Namun, berbagai perkembangan hampir dua dasawarsa ini menunjukkan meningkatnya sikap tidak toleran di sebagian warga atas nama agama. Intoleransi itu meruyak, baik intra-agama maupun antar-agama.

Menghadapi gejala tidak menguntungkan ini, mayoritas umat beragama—khususnya pemimpin arus utama—lebih banyak berdiam diri. Jika ada yang bersuara, nadanya tidak cukup tegas dan lantang sebagai peringatan (warning) untuk mencegah keadaan lebih buruk. Problemnya adalah mayoritas warga yang diam menghadapi masalah dan kendala yang membuat mereka tidak bisa menembus kebisuan. Akibatnya, mereka sering menjadi buih, terombang-ambing terseret arus.

Banyak faktor yang membuat mayoritas lebih banyak berdiam diri. Umumnya rakyat mayoritas lebih sibuk dengan urusan dan kegiatan sehari-hari yang bukan tidak sering bersifat eksistensial bagi masing-masing.

Lagi pula, kebanyakan rakyat mayoritas tidak berorientasi politis dan juga bukan aktivis politis-ideologis transnasional. Boleh jadi juga mereka tidak terlalu paham tentang ideologi dan praksis ideologi religio-politik transnasional. Jika cukup paham, dalam diam mereka lebih nyaman dengan realitas politik kebangsaan yang bersifat indigenous.

Sementara di lingkungan elite kepemimpinan politik mayoritas, sikap diam lebih banyak didasarkan pertimbangan pragmatis tentang dukungan konstituen. Bukan tidak jarang di antara mereka malah berpihak dan merestui pemahaman serta praksis religio- politik yang tidak sesuai dengan keempat prinsip dasar negara-bangsa Indonesia.

Kecenderungan sama juga ada di lingkungan kepemimpinan sosial, budaya, dan agama. Kepemimpinan agama, khususnya di lingkungan ormas arus utama yang besar, sering lebih sibuk dengan rutinitas pengelolaan organisasi dan berbagai lembaganya.

Kepemimpinan ormas bersifat kolektif dan kolegial juga sering membuat tidak mudah bagi pemimpin puncak memberikan respons memadai dan tepat terhadap dinamika dan eskalasi sosial, politik, dan agama yang dimunculkan minoritas militan intoleran.

Dalam keadaan seperti itu, organisasi dan kelompok masyarakat madani (civil society) menjadi sangat penting. Indonesia kaya dengan organisasi, kelompok, dan lembaga civil society (LSM) yang bergerak dalam advokasi demokrasi, jender, HAM, perdamaian, dan toleransi. LSM masyarakat sipil sepatutnya kian memperkuat perannya sebagai salah satu lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong mayoritas dari kebisuan. []

KOMPAS, 17 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Advertisements

Langkah dan Isyarat Jokowi

Oleh: Azyumardi Azra

Dua peristiwa besar pekan lalu di Tanah Air yang terjadi pada hari yang sama, Jumat (2/12), mengandung banyak makna tak kurang pentingnya bagi Presiden Joko Widodo. Kedua peristiwa itu memberikan pesan penting kepada sejumlah pihak yang belakangan ini menjadi sumber peningkatan suhu politik, sekaligus menjadi tantangan dan ujian serius bagi kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kedua peristiwa itu menjadi berita besar tak hanya di media domestik, tetapi juga di media internasional. Peristiwa pertama menjadi fokus perhatian terkait anggapan tentang peningkatan tekanan kalangan Muslim garis keras terhadap Presiden Jokowi. Peristiwa kedua merupakan kejutan menghebohkan media, khususnya internasional.

Peristiwa pertama adalah Aksi Super Damai 212 sangat masif yang bisa dipastikan memecahkan rekor jumlah massa yang memadati kawasan Monas, Medan Merdeka, Kebon Sirih, Thamrin, dan sekitarnya. Seca- ra retrospektif, bayangkan apa yang dapat terjadi apabila di antara massa menyemut itu ada provokator.

Aksi Super Damai 212 menghadirkan massa yang lebih tafakur mengumandangkan zikir, doa, dan tausiah (wasiat atau nasihat keagamaan) daripada pernyataan dan provokasi membakar. Massa juga bersikap damai kepada rerumputan, taman, pepohonan, dan lingkungan. Sampah pun langsung dibersihkan sendiri oleh kelompok massa yang tampaknya juga bertugas khusus memungut sampah.

Tak kurang pentingnya kehadiran Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi dalam aksi itu. Presiden tidak hanya ikut shalat Jumat, tetapi juga memberikan sambutan, berterima kasih, dan mengapresiasi unjuk rasa damai disertai seruan takbir (Allahu Akbar) tiga kali dalam dua kesempatan.

Peristiwa kedua adalah penangkapan 10 orang-termasuk sejumlah nama penting aktivis dan purnawirawan TNI-pada dini hari menjelang Aksi Super Damai 212. Menurut Polri, mereka merencanakan makar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Kehebohan media internasional terutama terkait penangkapan Rachmawati Soekarnoputri. Secara tersirat media internasional membayangkan, Presiden Jokowi tidak memiliki “nyali” menangkap Rachmawati, aktivis politik, putri Soekarno, proklamator dan presiden pertama RI.

Tak kurang pentingnya, Rachmawati adalah adik Megawati Soekarnoputri, presiden kelima RI, sekaligus Ketua Umum PDI-P, partai utama pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014. Orang tidak tahu pasti apakah Presiden Jokowi sebelumnya menginformasikan atau berkonsultasi dengan Megawati tentang penangkapan sang adik.

Meski kemudian segera dibebaskan, mereka tetap dijadikan Polri sebagai tersangka perencana makar. Mereka umumnya adalah figur kritis terhadap pemerintah sejak masa Presiden Soeharto, mulai dari Sri Bintang Pamungkas sampai “aktor figuran” yang belum banyak dikenal publik.

Dalam kedua peristiwa besar itu, Presiden Jokowi membuat jelas dan tegas: dia memiliki nyali besar (has the gut) mengambil keputusan dan tindakan. Dengan nyali besarnya, Presiden Jokowi menyelesaikan sejumlah masalah yang menjadi sumber rumor dan isu peningkatan tensi politik dalam masyarakat belakangan ini.

Banyak kalangan, baik pemimpin maupun peserta Aksi Super Damai 212, tidak membayangkan Presiden Jokowi “berani” menyambangi mereka. Apalagi, pada pagi harinya di tengah kedatangan massa ke kawasan Monas, Presiden Jokowi pergi blusukan ke proyek persiapan Asian Games di Senayan. Sama dengan kegiatan Presiden yang blusukan ke proyek pembangunan di kawasan Bandara Cengkareng saat terjadi “aksi 411”.

Menentang arus terbuka atau tersembunyi di bawah permukaan yang menganggap Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian- yang agaknya dengan persetujuan Presiden Jokowi-“terlalu mengalah” ketika bersedia mengakomodasi tuntutan para pemimpin Aksi Super Damai 212 untuk tetap berunjuk rasa. Penulis mendapat banyak pertanyaan bernada gugatan dari media internasional tentang Polri yang “menyerah” (give in) kepada orang-orang yang mereka sebut garis keras yang ujung-ujungnya ingin mengubah Indonesia menjadi “negara Islam” (daulah Islamiyah) atau khilafah.

Sebaliknya, pihak terakhir ini juga bersedia melakukan aksi yang dipusatkan di dalam lingkungan Monas. Mereka juga bersedia mengubah substansi yang semula merupakan aksi protes menjadi doa, zikir, tausiah, dan shalat Jumat bersama.

Terlepas dari sikap mereka yang menganggap Polri dan Presiden Jokowi “memberi angin” kepada para pemimpin Aksi Super Damai 212, sikap sejumlah pihak terkait menunjukkan budaya khas Indonesia-baik politik maupun keagamaan-yang memberi ruang memadai untuk akomodasi dan kompromi. Ini bisa disebut win-win-solution.

Bayangkan apabila para pemangku kepentingan tidak ada yang bersedia bersikap akomodatif dan kompromistis. Yang terjadi adalah zero-sum-game yang dapat berujung pada kekerasan seperti terjadi di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim lain, semacam Mesir, Suriah, Irak, Arab Saudi, Afganistan, atau Pakistan.

Meskipun menampilkan sikap akomodatif menghadapi Aksi Super Damai 212, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan lain yang jelas dan tegas; tidak ada kompromi terhadap mereka yang terindikasi makar.

Dengan kedua bentuk sikap berbeda, Presiden Jokowi menegaskan, dia sepenuhnya memegang kendali (full grip of situation). Presiden yang menguasai keadaan-tanpa harus bersikap otoriter, apalagi diktatorial-jelas sangat urgen demi menjaga keutuhan dan persatuan negara-bangsa Indonesia serta melanjutkan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan warga. []

KOMPAS, 6 Desember 2016
Azyumardi Azra | Profesor Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Kembali ke Jati Diri (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Karakter atau jati diri Islam Indonesia adalah wasathiyah yang bersifat tawasuth dan tawazun. Dalam terminologi kajian Islam di dunia internasional Islam wasathiyah sering diterjemahkan sebagai ‘justly-balanced Islam’—‘Islam berkeseimbangan secara adil’—atau juga ‘middle path Islam’—‘Islam jalan tengah’.

Paradigma Islam wasathiyah berlandaskan ayat Alquran, Surah al-Baqarah (2): 143 tentang ummatan wasathan: “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu [umat Islam] ummatan wasathan agar kamu menjadi saksi [atas[ perbuatan manusia dan agar Rasul [Muhammad] menjadi saksi atas [perbuatan] kamu”.

Seperti dikemukakan Profesor Mohammad Hashim Kamali dalam The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasatiyyah (2015), penyebutan umat Islam sebagai ummatan wasathan (midmost community) juga berarti sebagai umat terbaik yang pernah diciptakan Allah (Alu ‘Imran 3: 110). Hal ini tidak lain karena umat Islam didedikasikan untuk peningkatan kebajikan dan pencegahan kemungkaran, pembangunan bumi untuk kesejahteraan manusia, dan penegakan keadilan di muka bumi.

Jati diri sebagai ummatan wasathan berdasarkan prinsip wasathiyah didefinisikan Kamali sebagai; “postur direkomendasikan yang terwujud dalam diri orang yang memiliki naluri dan intelek yang sehat, yang ditandai dengan ketidaksukaan pada ekstrimisme dan kecerobohan yang nyata”.

Wacana dan paradigma mengenai Islam wasathiyah relatif baru. Pembicaraan tentang subyek ini mulai berkembang sejak awal abad 20, disinggung dalam berbagai karya pemikir di Dunia Arab semacam Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad al-Madani, Muhammad Syaltut, Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayli.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, “dalam percakapan umum di antara kalangan masyarakat di masa kita, wasathiyah berarti moderasi dan keseimbangan (i’tidal) dalam keimanan, moralitas dan karakter; dalam cara memperlakukan orang lain; dan dalam sistem terapan tatanan sosial-politik dan tata pemerintahan”.

Kebalikan wasathiyah adalah ekstrimisme (tatharruf) yang menurut pandangan Islam dapat berlaku bagi siapapun yang melewati batas dan ketentuan syari’ah. Tatharruf juga berlaku bagi orang yang melewati batas moderasi, pandangan mayoritas umat (ra’y al-jama’ah); dan juga bagi orang yang bertindak dalam norma dan praktik lazim sudah berlebih-lebihan dan aneh.

Muncul dan berkembangnya wacana tentang ummatan wasathan dan Islam wasathiyah di Timur Tengah merupakan respon intelektual terhadap kecenderungan meningkatnya ekstrimisme di kalangan Muslim di kawasan tersebut. Meski pada tingkat intelektual keislaman konsep ummatan wasathan dan Islam wasathiyah diterima, namun dalam praktiknya susah terlaksana.

Kesulitan penerapan paradigma Islam wasathiyah dan ummatan wasathan di berbagai kawasan Muslim di Timur Tengah atau Asia Selatan terkait dengan kuatnya sektarianisme keagamaan, kabilah, sosial, budaya dan politik. Sektarianisme yang ada berlapis-lapis baik intra-umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan umat-umat agama lain.

Keadaan ini berbeda dengan umat Islam Indonesia yang umumnya menerapkan Islam wasathiyah. Tradisi umat Islam Indonesia sebagai ummatan wasathan telah terbentuk melalui perjalanan sejarah amat panjang.

Tradisi ini dimulai dengan proses Islamisasi yang berlangsung damai dengan melibatkan banyak akomodasi dan akulturasi dengan budaya lokal. Proses seperti ini di masa awal memunculkan gejala sinkretisme dengan kepercayaan dan praktek agama lokal. Tetapi sepanjang sejarah pula berlangsung gelombang demi gelombang pembaharuan Islam, yang pada inti bertujuan membawa pemikiran dan praktek kaum Muslimin Indonesia kian lebih dekat dan menjadi lebih sesuai dengan ortodoksi Islam.

Proses-proses inilah kemudian memunculkan ortodoksi Islam Indonesia. Meski dalam prinsip-prinsip pokok aqidah dan ibadah hampir tidak ada beda antara kaum Muslimin Indonesia dengan saudara-saudara seiman-seislam mereka di tempat-tempat lain, jelas pula terdapat distingsi Islam Indonesia.

Salah satu distingsi utama kaum Muslimin Indonesia itu adalah kepenganutan pada paradigma Islam wasathiyah. Dengan paradigma dan praksis wasathiyah, umat Islam Indonesia dapat tercegah dari sektarianisme keagamaan, kesukuan dan sosial-politik yang bernyala-nyala. Karena itulah kaum Muslimin Indonesia yang memiliki kecenderungan pemahaman dan praktik keislaman yang berbeda dalam hal ranting (furu’iyah) terhindar dari pertikaian dan konflik yang bisa tidak berujung.

Dengan distingsi wasathiyah itu pula arus utama Muslim Indonesia dapat bersikap inklusif, akomodatif dan toleran pada umat beragama lain. Tanpa kepenganutan pada Islam wasathiyah, dengan realitas demografis Muslim sebagai mayoritas absolut penduduk di negeri ini sulit dibayangkan bisa terwujud negara-bangsa Indonesia. []

REPUBLIKA, 17 November 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Menjaga Indonesia

Oleh: Azyumardi Azra

Tensi politik Indonesia sesudah unjuk rasa pada 4 November 2016 tampak belum berakhir. Demonstrasi damai sampai waktu Isya (sekitar pukul 19.00) akhirnya diwarnai kericuhan antara die-hard demonstran dan aparat keamanan. Semestinya sejumlah pihak berusaha menurunkan suasana (cooling down). Tensi politik, sosial, dan agama bukan hanya sekadar bertahan, melainkan cenderung meningkat.

Peningkatan tensi disebabkan sejumlah faktor yang kait-berkait. Akumulasi beberapa faktor seperti disebutkan berikut, jika terus meningkat, dapat menimbulkan gejolak sosial politik yang bisa menimbulkan kekerasan dan anarki yang dapat berujung pada disintegrasi negara-bangsa Indonesia.
Faktor pertama, tindakan aparat kepolisian yang menangkap beberapa orang, seperti kalangan Himpunan Mahasiswa Islam yang dianggap provokator kericuhan. Dilihat dari mereka yang ditangkap polisi, tampaknya tak lebih dari aktor ”figuran”, ujung tombak yang berhadapan langsung dengan aparat.

Sementara itu, otak (mastermind) yang dikatakan Presiden Joko Widodo sudah dia ketahui belum tersentuh. Akibatnya, spekulasi dan rumor beredar kian banyak di kalangan elite politik, pimpinan ormas keagamaan, dan warga. Keadaan ini turut meningkatkan suasana saling curiga dan permusuhan di antara sejumlah elemen bangsa.

Faktor kedua, meningkatnya jumlah gugatan terhadap figur politik yang dianggap mencemarkan agama atau nama baik atau sebagai provokator. Mereka yang dilaporkan ke Polri bukan hanya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sumber awal kekisruhan, melainkan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernyataannya dalam konferensi pers sebelum aksi besar dianggap sumber provokasi kericuhan. Bahkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan juga dilaporkan ke Propam Polri.

Dalam satu segi, aksi gugatan atau pelaporan mengandung makna positif. Pihak pelapor lebih memilih jalan damai melalui jalur hukum daripada tindakan lain, misalnya kekerasan. Namun, pada segi lain tetap saja turut meningkatkan suasana politik yang kurang kondusif.

Faktor ketiga, meningkatnya polemik atau perbedaan pendapat di kalangan intra dan antaragama. Perbedaan intra-Islam meningkat tentang tafsir, pandangan dan sikap terhadap penistaan Al Quran Surat Al-Maidah Ayat 51. Aksi takfiri sesama Muslim juga meningkat. Pertikaian terbuka antarelite Muslim di media cetak dan elektronik meningkatkan tensi intra-Islam. Ketegangan mengimbas ke akar rumput umat Islam.

Tensi antaragama juga terlihat meningkat, khususnya antara kalangan umat Muslim dan Kristiani. Semula tensi itu tersembunyi di arus bawah, tetapi kini kian mencuat terbuka lewat media sosial atau kemunculan kelompok milisi semacam laskar atau brigade yang menuntut agar pimpinan aksi 4 November ditangkap.

Faktor keempat adalah safari Presiden Jokowi yang mengesankan keadaan ”gawat”. Safari dan pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam lain, dan kelompok ulama yang diorganisasi parpol tertentu memberikan kesempatan bagi Jokowi menjelaskan beberapa hal, khususnya penanganan kasus Ahok dan situasi politik, sosial dan umat beragama setelah demo 4 November. Sebaliknya, elite ulama dan pemimpin ormas Islam juga menyampaikan aspirasi.

Namun, safari Presiden Jokowi ke pasukan elite, seperti Kopassus, Marinir, dan Brimob, pekan lalu, menimbulkan kesan di kalangan publik tentang ”situasi gawat” yang membuat aparat harus siap dengan loyalitas penuh kepada negara.

Berbagai faktor itu, tidak hanya meningkatkan tensi politik, sosial, dan agama, tetapi juga kecemasan tentang masa depan Indonesia yang bersatu. Tanpa harus membesar-besarkan masalah, jelas tantangan dewasa ini untuk menjaga kesatuan Indonesia terlihat kian tidak mudah.

Jelas bukan hanya kali ini Indonesia mengalami ujian yang dapat mengarah pada rusaknya kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. JS Furnivall dalam Netherlands East Indies: A Study of Plural Economy (1944) memprediksi, begitu Belanda tidak lagi berkuasa di East Indies (Indonesia), kawasan sangat plural ini bakal hancur berkeping-keping. Doomsday scenario ini, menurut dia, tak lain karena absennya faktor pemersatu yang mampu mengintegrasikan kawasan ini menjadi negara-bangsa tunggal.

Skenario kelabu tentang Indonesia juga merebak ketika transisi demokrasi terjadi sejak 1998. Gelombang demokrasi membuat Uni Soviet dan Eropa Timur berkeping-keping. Disintegrasi yang juga disebut balkanisasi dengan segera diterapkan pakar asing tertentu kepada Indonesia bahwa negara ini juga segera mengalami balkanisasi dalam proses transisi demokrasi yang memunculkan sejumlah ekses disintegratif. Namun, Indonesia bertahan. Karena itulah Indonesia hingga sekarang ini disebut ahli asing sebagai ”mukjizat” atau ”keajaiban” (miracle).

Dalam perspektif orang dalam (from within), Indonesia sebagai keajaiban, terkait banyak dengan tradisi sosial-budaya dan keagamaan yang memberikan ruang untuk inklusivitas, akomodasi, kompromi, dan tole- ransi. Realitas inilah yang membuat Indonesia tetap bersatu di tengah gejolak politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keagamaan.

Meskipun demikian, beberapa faktor disintegratif—terutama terkait kontestasi politik, kesenjangan ekonomi, dan isu SARA— juga bertahan. Isu-isu ini laten; dapat menyelinap ke bawah arus, tetapi juga bisa menyeruak ke permukaan, seperti terlihat dalam beberapa pekan terakhir.

Karena itu, adalah tugas suci (mission sacre) seluruh warga, khususnya elite kepemimpinan—politik, sosial budaya, dan keagamaan—untuk senantiasa menjaga dan merawat Indonesia. Salah satu cara terpenting adalah memperkuat kembali tradisi dan perilaku saling menghormati, tepa salira atau tenggang rasa, akomodasi, kompromi, dan toleransi. Semua itu mutlak dalam hal eksistensial menyangkut keutuhan dan kesatuan negara-bangsa Indonesia. []

KOMPAS, 15 November 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Politik Melihat ke Dalam

Oleh: Azyumardi Azra

Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meninggalkan semacam kesan campur aduk. Ada sejumlah pencapaian yang membangkitkan harapan warga, tetapi juga ada beberapa agenda yang cenderung terabaikan—membuat gundah masyarakat.

Salah satu pencapaian terpenting Presiden Jokowi adalah konsolidasi basis kekuasaan pemerintahan Jokowi-Kalla. Pada tahun pertama sempat berkembang kekhawatiran, Presiden Jokowi yang didukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menghadapi kekuatan ”oposisi” Koalisi Merah Putih (KMP) lebih besar, yang bisa membuat pemerintahan tidak efektif menjalankan programnya.

Menjelang tahun kedua, Jokowi berhasil merangkul sebagian besar pendukung KMP. Namun ”harga” yang dia bayar cukup signifikan, yaitu membagi kursi kabinet bagi Partai Golkar dan PAN. Sebelumnya sudah ada wakil-wakil parpol yang menjadi menteri (PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura). Kini, tinggal Gerindra dan PKS yang tidak punya menteri di kabinet; menjadi ”oposisi minimalis”.

Konsolidasi politik pemerintahan Jokowi-Kalla bisa dibilang tuntas. Kelompok ”oposisi” atau ”kekuatan pengimbang” tinggal ”pemanis”. Tuntasnya konsolidasi politik ini perlu diapresiasi karena menciptakan stabilitas politik yang sangat urgen. Meminjam paradigma Orde Baru, ”tanpa stabilitas politik, tidak ada pembangunan ekonomi”.

Pencapaian terpenting lain dalam masa dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla adalah percepatan pembangunan infrastruktur; percepatan ketersambungan jalan tol Trans-Jawa dan jalan tol serta jalan baru lain di tempat tertentu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua; pembangunan dan perluasan bandara dan pelabuhan serta proyek infrastruktur lain.

Dalam konteks ini, Presiden Jokowi jelas memiliki obsesi besar mengatasi ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur. Obsesi ini membuat Jokowi sering menghabiskan waktu meninjau berbagai proyek di tempat tertentu di daerah sambil terus blusukan ke pusat kerumunan warga.

Gaya kepemimpinan Presiden Jokowi ini menyisakan pertanyaan dan skeptisisme di kalangan politisi dan pengamat. Apakah memang perlu Presiden sendiri yang terus turun ke lapangan meninjau proyek yang sudah berjalan baik? Tidak cukupkah menteri terkait atau pejabat tinggi lain yang mengecek kemajuan proyek? Apakah tidak lebih baik jika Presiden Jokowi menangani program lain yang juga tidak kurang strategisnya?

Pertanyaan semacam ini juga menyeruak ketika Presiden Jokowi yang disertai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tito Karnavian turun langsung dalam operasi pemberantasan pungutan liar di Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10). Seolah menjawab pertanyaan publik, Presiden Jokowi menegaskan, meski jumlah uang yang disita relatif sedikit (total Rp 60 juta dan Rp 1,2 miliar dalam rekening), dia perlu turun untuk memastikan pemberantasan pungli berjalan baik.

Penjelasan ini tampaknya tetap belum bisa memuaskan kalangan publik yang berpendapat Presiden Jokowi tak perlu turun langsung dalam kasus semacam itu. Meski pemberantasan pungli (dan berbagai bentuk KKN lain) amat urgen, sebaiknya Presiden Jokowi mendelegasikan kepada Kapolri, misalnya, sehingga dia dapat melakukan hal besar lain.

Dengan obsesi percepatan pembangunan infrastruktur beserta peninjauan langsung ke lapangan, Presiden Jokowi mengonfirmasi prediksi banyak ahli dan pengamat sejak awal pemerintahan. Mereka melihat kecenderungan kuat Presiden lebih melihat ke dalam (inward looking).

Politik inward looking dengan memberi lebih banyak perhatian pada percepatan pembangunan infrastruktur tentu saja tidak salah, bahkan amat perlu. Namun, dalam konteks dalam negeri saja, Presiden Jokowi patut pula memberikan perhatian besar pada berbagai urusan besar lain.

Dalam konteks terakhir ini, bisa dipahami kenapa aktivis HAM, misalnya, menilai pemerintah Jokowi-Kalla belum berhasil banyak meningkatkan penegakan HAM di negeri ini. Misalnya menyelesaikan tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Hal sama juga terlihat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Meskipun Presiden Jokowi memberlakukan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara universal di Tanah Air, berbagai masalah akut dan serius menyangkut pendidikan sejak tingkat dasar, menengah, sampai tinggi belum terselesaikan.
Begitu pula di bidang kebudayaan. Presiden Jokowi pernah mengundang sejumlah budayawan makan siang bersama di Istana. Namun, Presiden tidak datang membuka Forum Kebudayaan Dunia (WCF) di Bali (10-14 Oktober). Padahal, Indonesia menjadi aktor utama forum internasional ini.

Ketidakhadiran Presiden membuka WCF hanyalah satu dari indikasi kian surutnya Indonesia dari kancah internasional. Presiden Jokowi, misalnya, juga tidak hadir dalam Sidang Umum PBB (2015), padahal Indonesia dinyatakan PPB sebagai salah satu dari lima negara kunci utama (key central players) dalam perumusan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Presiden Jokowi juga absen dalam Sidang Umum PBB 2016. Dalam kedua kesempatan itu, Indonesia diwakili Wapres Jusuf Kalla.

Ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sejumlah forum internasional kontras dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan Indonesia sebagai negara besar. Namun, Presiden Jokowi tampaknya berhenti sampai pada pernyataan itu. Indonesia, yang memang dalam berbagai segi merupakan negara besar, bertanggung jawab memainkan peran lebih besar dalam kancah internasional. Sebagai negara besar, Indonesia memiliki bobot dan daya tekan (leverage) dalam percaturan internasional. Dalam bahasa studi hubungan internasional hal itu disebut punch its weight—”menonjok” sesuai bobotnya yang besar.

Untuk itu, Presiden Jokowi sepantasnya mengambil inisiatif agar Indonesia lebih aktif dalam diplomasi internasional guna menciptakan dunia lebih damai dan adil. Dengan begitu, kebesaran Indonesia tidak sekadar retorika belaka. []

KOMPAS, 25 Oktober 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pendidikan Berbasis Nilai Kebangsaan

Oleh: Azyumardi Azra

Banyak kalangan publik dalam dua dasawarsa terakhir sering komplain bahwa semangat kebangsaan (nasionalisme) generasi muda bangsa mengalami kemerosotan signifikan. Fenomena atau kecenderungan ini terkait misalnya dengan minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang empat prinsip dasar negara-bangsa Indonesia yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Banyak faktor yang menyebabkan kondisi memprihatinkan itu. Faktor pertama adalah perubahan cepat berdampak panjang sejak Mei 1998 berikutan dengan amalgamasi berbagai krisis sejak dari moneter, keuangan dan ekonomi, politik dan sosial-budaya.

Perubahan drastis itu meningkat ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kekuasaan yang dipegangnya selama 32 tahun menimbulkan kegoncangan yang berlipat ganda dengan adopsi liberalisasi politik. Kebebasan politik dan adopsi demokrasi liberal kompetitif menciptakan ketidakseimbangan baru dalam masyarakat luas. Sampai sekarang equilibrium belum sepenuhnya tercapai.

Semangat kebangsaan secara langsung atau tidak langsung merosot ketika Pancasila seolah tidak lagi menduduki posisi sentral. Pejabat publik dan tokoh masyarakat enggan berbicara tentang Pancasila yang mendapat citra dan persepsi jelek karena pernah digunakan rezim Orde Baru sebagai alat mempertahankan status quo kekuasaannya.

Berbarengan dengan itu, sentralisme kekuasaan dan pemerintahan yang berpusat di Jakarta secara cepat mengalami desentralisasi dan otonomi. Hasilnya, Indonesia seolah telah menjadi semacam’negara federal’; NKRI seolah hanya tinggal dalam UUD 1945’ lebih terlihat hanya sekadar slogan.

Faktor kedua adalah globalisasi, bukan hanya dalam hal pasar, keuangan dan ekonomi, tetapi juga dalam komunikasi, informasi, gaya hidup, politik dan ideologi keagamaan. Meningkatnya orientasi global di kalangan generasi muda khususnya membuat mereka berpandangan, semangat kebangsaan tidak lagi relevan.

Pada saat yang sama, kebebasan dan demokrasi secara domestik yang tumpang tindih dengan globalisasi membuat ideologi dan praksis trans-nasional khususnya dalam bidang agama dan politik menyebar cepat. Hasilnya adalah meningkatnya paham atau ideologi dan praksis yang bertentangan dengan semangat kebangsaan.

Berorientasi trans-nasional, berbagai ideologi dan praksis yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika gentayangan di berbagai pelosok Indonesia. Tidak banyak hal yang dilakukan pemerintah dalam mengkonter ideologi dan gerakan semacam ini. Pemerintah seolah tidak berdaya untuk dapat melarang mereka.

Pada saat yang sama juga tidak ada upaya komprehensif dan sistematis untuk penguatan kembali semangat kebangsaan. Jika ada, itu pun dilakukan secara sporadis dan ad hoc (sementara). Ini misalnya dilakukan MPR sejak dipimpin Ketuanya (almarhum) Taufik Kiemas melalui program yang dikenal sebagai sosialisasi ‘Empat Pilar’.

Meski kegiatan ini sebenarnya sebenarnya secara susbtantif sangat kontributif untuk revitalisasi semangat kebangsaan, ada juga kalangan yang mempertanyakan kewenangan MPR melaksanakan program tersebut. Cukup telak, ada pula kalangan yang mempertanyakan istilah ‘Empat Pilar’ yang tak ada dalam nomenklatur konstitusi, perundangan dan ketentuan hukum lain.

Di tengah keadaan yang tidak kondusif itu, perlu apresiasi pada lembaga atau institusi dan pemimpin atau figur bangsa yang mencoba dengan segenap daya membangkitkan semangat kebangsaan. Dalam konteks itu, apresiasi perlu diberikan kepada FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, yang menyelenggarakan Konperensi tentang ‘Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan’ (8/10/2016).

Penulis Resonansi ini yang juga menjadi narasumber dalam konperensi itu memandang, pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah lokus sangat strategis dalam transfer ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kecakapan. Pada saat yang sama pendidikan formal juga sangat instrumental dalam penanaman nilai, sejak dari agama, akhlak mulia dan budi pekerti, sampai pada semangat kebangsaan.

Pendidikan berbasis kebangsaan dapat mencakup seluruh subjek; tidak hanya yang menyangkut pendidikan nilai seperti PKn, PAI, Sejarah, IPS dan semacamnya, tetapi juga bahkan ilmu alam. Nilai-nilai kebangsaan dapat disisipkan dan ditanamkan dalam semua subyek itu tanpa terjerumus ke dalam kelatahan.

Meski demikian, pendidikan berbasis nilai-nilai kebangsaan tidak perlu menjadi matapelajaran tersendiri. Karena jika dilakukan seperti itu, dia menjadi beban baru bagi para penuntut ilmu. Cukuplah nilai-nilai kebangsaan itu diintegrasikan ke dalam berbagai subyek yang ada. []

REPUBLIKA, 20 October 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Kemiskinan dan Inklusi Sosial

Oleh: Azyumardi Azra

Menurut data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertahan, atau bahkan cenderung meningkat. Penduduk miskin adalah mereka yang berpendapatan Rp 364,527 per kapita per bulan untuk perkotaan; atau Rp 343,646 di pedesaan. Dengan ukuran ini, jumlah orang miskin di Indonesia (BPS, Maret 2015) mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen). Angka ini bertambah 0,86 juta dibandingkan keadaan September 2014 sebanyak 27,73 juta jiwa (10,96 persen).

Jelas penduduk miskin tidak hanya terdapat di desa, tetapi juga di perkotaan. Persentase penduduk miskin di wilayah urban sampai September 2014 adalah 8,16. Angka ini naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Dalam periode ini penduduk miskin di wilayah urban naik 0,26 juta jiwa—dari 10,36 juta menjadi 10,65 juta.

Kenaikan penduduk miskin juga terjadi di pedesaan. Antara September 2014 sampai Maret 2015 terjadi kenaikan dari 13,76 persen menjadi 14,21 persen; atau naik sebanyak 0,57 juta orang—dari 17,37 juta menjadi 17,94 juta jiwa.

Dengan masih banyaknya penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, bisa dipastikan ada jutaan anak dan remaja yang mengalami marjinalisasi dan tersisihkan. Mereka tidak mendapat kebutuhan pokok kehidupan, kesehatan, dan pendidikan secara memadai; hidup seadanya dan tanpa masa depan yang baik.

Selain itu, ada juga anak-anak dan remaja yang tersisihkan karena konflik sosial, budaya dan agama yang terjadi dalam masyarakat. Ada pula yang tersisih karena kehidupan orangtua mereka sebagai TKIB (Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah) yang bekerja di negara tetangga seperti Malaysia. Mereka sulit mendapat pendidikan dasar sekalipun.

Mengingat anak dan remaja marjinal baik di perkotaan maupun di perdesaan tertinggal dalam banyak aspek kehidupan, perlu peningkatan gerakan inklusi sosial—yaitu membawa mereka ke dalam kehidupan sosial lebih luas atau arus utama masyarakat. Untuk itu perlu strategi inklusi sosial komprehensif.

Strategi menuju inklusi sosial setidak-tidaknya mencakup tiga bidang besar: pendidikan, sosial-budaya, dan ekonomi. Strategi dalam ketiga bidang ini terkait satu sama lain, sehingga memerlukan pendekatan integratif. Dari ketiga bidang itu, peningkatan pendidikan merupakan prioritas paling mendesak. Hanya dengan pendidikan, anak dan remaja marjinal bisa terbebaskan dari belenggu kenestapaan dan keterbelakangan.

Peningkatan pendidikan anak dan remaja marjinal dan tersisih memerlukan pendekatan alternatif yang komprehensif dan holistik. Pendidikan formal dasar dan menengah (SD-SMP/MI-MTs) telah cukup tersedia di perkotaan dan pedesaan dan daerah tertinggal bahkan sejak masa Orba melalui ‘sekolah Inpres’. Tetapi pendidikan formal ini sering tidak bisa mereka akses.

Peningkatan anggaran pendidikan pusat dan daerah sampai 20 persen dari total APBN/APBD memberikan kesempatan lebih besar bagi anak marjinal dan tersisih untuk mendapat pendidikan. Tetapi karena berbagai masalah sosial, budaya dan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin, anak-anak dan remaja marjinal tidak dapat mengambil peluang itu secara maksimal.

Dengan begitu, meski pemerintah telah berusaha menyediakan pendidikan lebih universal bagi anak-anak dan remaja, tetapi karena berbagai alasan, tetap saja masih sangat banyak anak-anak dan remaja marjinal dan tersisih. Karena itu, organisasi (ormas) dan kelompok masyarakat (biasa dalam bentuk yayasan) tetap mesti meningkatkan gerakan inklusi sosial melalui perluasan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan agama bagi anak dan remaja marjinal.

Ormas-ormas Islam di seantero Indonesia sejak masa awal pembentukan telah bergerak dalam kegiatan yang banyak mengandung aspek inklusi sosial. Mereka memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dan remaja marjinal dan tersisih dengan mengenakan pembiayaan seadanya atau ‘seikhlasnya’ bagi mereka yang berasal dari keluarga dhu’afa, fakir dan miskin.
Meski ormas-ormas dan kelompok masyarakat (yayasan) menghadapi banyak keterbatasan, sejak dari prasarana dan fasilitas pendidikan lain, tenaga guru, bahan dan buku untuk pengajaran dan pembelajaran, lembaga pendidikan formal telah memberikan kontribusi penting ke arah peningkatan (Indeks Pembangunan Manusia (IPM) anak-anak dan remaja marjinal dari lingkungan rakyat miskin dan tertinggal.

Karena itu yang kini sangat mendesak dilakukan adalah konsolidasi kerjasama dan kemitraan berbagai instansi, ormas, lembaga yang bergerak dalam gerakan inklusi sosial. Konsolidasi kerjasama mencakup antar-kementerian, antar-instansi dan antar-lembaga terkait seperti Kemenko Kesra, Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, Kominfo, Kemenakertrans, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota beserta ormas dan yayasan di lingkungan masyarakat.

Konsolidasi-kemitraan mesti pula mencakup lembaga amil zakat (LAZ) dan institusi filantropi Islam semacam Baznas atau Dompet Dhu’afa. Selain itu, perlu juga kemitraan dengan donor internasional yang menaruh minat pada pengembangan inklusi pendidikan, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat marjinal dan tertinggal—termasuk anak-anak dan remaja mereka. []

REPUBLIKA, 15 September 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)