Masjid dan Politik

Oleh: Azyumardi Azra

Apa hubungan masjid dan politik? Meski Islam dipercayai para penganutnya sebagai mengatur segala aspek kehidupan, apakah politik — yang lazimnya terkait kekuasaan (power)— kompatibel dengan masjid yang merupakan tempat suci di mana kaum beriman menyembah Allah Yang Maha Suci.

Pada pihak lain, politik lazimnya bersifat divisif — cenderung memecah belah. Kepentingan politik tak bisa lain membuat orang dan kelompok bersifat partisan, mementingkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Di sinilah kemudian terjadi kontestasi kepentingan yang bukan tidak sering berujung pada konflik fisik dan kekerasan — yang tidak selaras dengan kesucian masjid.

Fenomena semacam ini terjadi bukan hanya di masa kini, tetapi — suka atau tidak — memiliki preseden historis panjang. Sejak masa Dinasti Umayyah dan berlanjut dengan Dinasti Abbasiyah sehingga mencapai era Dinasti Usmani (Turki) menjelang masa moderen, para penguasa berlomba mendirikan masjid.

Kenapa para penguasa yang lebih berorientasi keduniaan gemar mendirikan masjid? Tujuannya bukan hanya untuk memfasilitasi warga Muslim beribadah, tetapi juga guna kepentingan politik. Mereka umumnya meski bukan sosok yang dikenal alim, tetapi dengan membangun masjid menampilkan diri sebagai orang yang memiliki perhatian pada salah satu keperluan pokok umat untuk beribadah dengan baik.

Sebab itu, nama penguasa — sultan atau raja — disebut dan didoakan dalam khutbah dan ceramah. Masjid menjadi tempat paling efektif untuk menyampaikan kebijakan dan perintah penguasa. Berkombinasi dengan konsep politik Sunni yang menekankan kepatuhan total pada penguasa, masjid mengukuhkan religio-politik Islam sejak masa klasik dan abad pertengahan.

Fragmentasi politik kaum Muslimin karena penjajahan Eropa mengakibatkan masjid tidak lagi dapat menjadi pusat propaganda politik penguasa Muslim. Jika penguasa Muslim yang dipertahankan penguasa kolonial Eropa — misalnya Inggris di Semenanjung Malaya — dengan wewenang terbatas pada urusan keagamaan dan adat resam Melayu, masjid diintegrasikan ke dalam ranah kekuasaan penguasa lokal. Dalam keadaan ini, masjid tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan melawan kekuasaan kolonial dan penguasa lokal sekutunya.

Sebaliknya di Indonesia, kekuasaan politik Muslim lokal (kerjaan atau kesultanan) umumnya dihapuskan kolonial Belanda. Karena itu, umat Muslimin dengan berbagai lembaga dan pranatanya—termasuk masjid—menjadi independen dari politik. Kolonial Belanda kemudian memandang masjid sebagai bagian ‘Islam ritual’ yang tidak perlu dicampuri; berbeda dengan ‘Islam politik’ yang harus ditindas karena dapat mengancam status-quo kekuasaan kolonial Belanda.

Hasilnya, kebijakan itu dalam jangka panjang adalah rahmat terselubung (blessing in disguise) bagi Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia mandiri dalam membangun masjid, mushala, langgar dan seterusnya; juga dalam memberikan khutbah dan ceramah. Masjid menjadi salah satu pusat terpenting pengembangan ‘Islam kultural’ yang menghasilkan banyak warisan (legacy) Islam Indonesia.

Perkembangan inilah yang dapat menjelaskan kenapa masjid di Indonesia tidak pernah menjadi ajang politik. Khutbah dan ceramah di masjid berlangsung secara bebas tanpa harus ada sertifikat dan izin dari pihak berwenang semacam Kementerian Agama dan/atau Kepolisian.

Khutbah, ceramah atau halaqah di masjid atau mushala dalam dua atau tiga dasawarsa terakhir juga sering bertema atau menyinggung soal politik. Tetapi jelas bukan politik kekuasaan partisan yang berorientasi pada kekuasaan. Sebaliknya, lebih menyangkut ajaran Islam tentang prinsip sistem politik dan etika politik yang sering disebut sebagai high politics.

Meski demikian, belakangan ini mimbar masjid sering digunakan untuk penyebaran paham radikal, provokasi dan agitasi politik. Survei tentang masjid oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta pada 2010 menemukan meluasnya penggunaan mimbar masjid untuk kepentingan politik. Pengurus masjid dan jamaah lama-kelamaan menjadi permisif pada paham dan praksis kekerasan. Misalnya, 9 persen takmir masjid yang disurvei di wilayah DKI Jakarta setuju penggunaan kekerasan atas nama amar ma’ruf nahi mungkar; dan dengan persentase sama mereka menyetujui pembentukan negara Islam di Indonesia. Cukup alarming, 31 persen setuju pemberlakuan hukum jinayah (pidana) syariah seperti potong tangan dan rajam.

Meski kabar ini tidak menggembirakan, tetapi Indonesia beruntung karena masjid tidak memiliki tradisi sebagai pusat aktivisme politik kekuasaan seperti terjadi di Dunia Arab, misalnya. Ini juga terkait kenyataan Jumat di Indonesia bukan hari libur, sehingga jamaah kembali ke rutinitas mereka seusai Jumatan.

Jika ada upaya menjadikan masjid sebagai pusat aktivisme politik di tanahair, jelas tidak sesuai dengan realitas historis dan tradisi umat Islam Indonesia. Jika ada kasus-kasus isolated di mana masjid mau dijadikan pusat aktivisme politik, ini dapat memunculkan kontestasi dan konflik baru di antara jamaah dan umat secara keseluruhan.

Karena itu kesucian masjid perlu dijaga. Silakan politik kekuasaan partisan dilakukan di tempat lain. Dengan begitu masjid tetap menjadi rumah Allah yang sejuk, damai dan membawa berkah. []

REPUBLIKA, 19 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Dinamika Muhammadiyah Kontemporer (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Dengan kian meningkatnya wacana dan gerakan literal, keras dan radikal di Indonesia belakangan ini, bisa tercipta semacam kontestasi internal di dalam tubuh pergerakan yang sedikit banyak mempengaruhi paradigma dan kiprah Muhammadiyah secara keseluruhan. Tidak jarang Muhammadiyah terlihat ‘kagok’ (awkward) dalam menyikapi pemahaman dan gerakan Islam radikal.

Karena itu, Muhammadiyah—bersama NU—sering menjadi sasaran kritik lembaga dan aktivis kebhinnekaan, toleransi dan perdamaian yang mereka anggap tidak memberi respon memadai terhadap ekspresi radikalisme dan intoleransi. Seolah mendengar kritik itu, Muhammadiyah—dan juga NU—belakangan ini bersikap dan bersuara lebih tegas dan jelas (loudly and clearly) terhadap radikalisme dan terorisme semacam ISIS.

Berhadapan dengan dinamika domestik dan internasional yang tidak kondusif, berkembang wacana di dalam Muhammadiyah tentang corak dan karakter dasar ormas ini. Pertama-tama Muhammadiyah jelas merupakan pengikut Ahlus-Sunnah wal Jama’ah dengan pemahaman dan praksis ummatan wasathan atau Islam wasathiyah. Walau tidak terlalu lazim dibicarakan di kalangan para pimpinan dan aktivis Muhammadiyah sendiri, jelas Muhammadiyah menganut pemahaman dan praksis Islam wasathiyah.

Islam wasathiyah yang menjadi arus utama di Indonesia sering pula disebut sebagai ‘Islam Nusantara’. Tetapi jelas, Muhammadiyah terlihat enggan mengunakan istilah ini karena dalam kenyataannya ‘Islam Nusantara’ lebih terasosiasi dengan NU, apalagi jika ditulis dengan Islam NUsantara (N dan U ditulis dengan huruf besar dan bold).

Fenomena ini menggambarkan masih berlanjutnya ‘kontestasi’ antara Muhammadiyah dengan NU. Kontestasi itu dalam soal ‘Islam Nusantara’ terkait distingsi yang melekat pada entitas Islam Nusantara yang tak sepenuhnya sesuai dengan paradigma dan praksis Islam Muhammadiyah. Distingsi Islam Nusantara memang lebih memiliki banyak afinitas dengan NU daripada Muhammadiyah.

Tetapi penting dicatat, ‘kontestasi’ antara Muhammadiyah dan NU—khususnya dalam pemahaman dan praksis keIslaman—sebenarnya kian terbatas terutama karena terjadinya ‘konvergensi keagamaan’. Perkembangan ini sejak 1980an menghasilkan terjadinya ‘pertukaran’ dan ‘pertemuan’ di antara pemahaman dan praksis keislaman berbeda yang sebelumnya sangat mewarnai hubungan antara Muhammadiyah dan NU. Kini ‘kontestasi’ lebih banyak terkait soal hisab dan rukyah atau posisi politik dalam pemerintahan—menteri kabinet, direktur jenderal atau direktur di kementerian tertentu.

Di luar itu dalam isyu politik, Muhammadiyah dan NU berkonvergensi sebagai Islamic-based civil society. Muhammadiyah sebagai CS dalam dasawarsa terakhir, cenderung bernada lebih kritis terhadap pemerintahan SBY-Boediono dan dalam kadar lebih rendah juga kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Menghindari istilah ‘Islam wasathiyah’ dan ‘Islam Nusantara’, Muhammadiyah sebaliknya mempopulerkan istilah dan paradigma ‘Islam Berkemajuan’—yang dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai ‘progressive Islam’. Seperti dijelaskan Burhani (Muhammadiyah Berkemajuan, 2016), istilah ini jarang terdengar, bahkan di kalangan Muhammadiyah sendiri. Ia baru diperkenalkan kembali, setelah cukup lama terpendam, dengan terbitnya buku Islam Berkemajuan: Kiai Ahmad Dahlan dalam Catatan Pribadi Kiai Syuja’ (2009). Istilah ini mulai digunakan dalam Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta (2010) untuk menegaskan karakter Muhammadiyah.

Apakah ‘Islam berkemajuan’ itu? Burhani mengungkapkan, Kiai Ahmad Dahlan sering menegaskan pentingnya ‘berkemajuan’; ‘jika ingin menjadi kiai, maka jadilah kiai yang maju’. Selanjutnya, makna berkemajuan adalah dekat dengan ‘selalu berfikir ke depan, visioner, selalu one step ahead (selangkah lebih depan) dari kondisi sekarang. Dalam literatur resmi Muhammadiyah, Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna (2014) dinyatakan, makna manusia berkemajuan adalah “manusia yang senantiasa mengikuti ajaran agama dan sejalan dengan kehendak zaman”.

Buku ini juga menyebutkan definisi ‘berkemajuan’ dalam kaitannya dengan negara bangsa Indonesia. Disebutkan “Indonesia Berkemajuan dapat dimaknai sebagai negara utama (al-madinah al-fadhilah), negara berkemakmuran dan berkeadaban (umran), dan negara sejahtera. Negara berkemajuan adalah negara yang mendorong terciptanya fungsi kerisalahan dan kerahmatan yang didukung sumber daya manusia yang cerdas, berkepribadian, dan berkeadaban mulia”

Semua penjelasan ini, sayang, tidak memberikan definisi, paradigma, distingsi dan karakter Islam Berkemajuan. Sudah saatnya perlu dirumuskan secara lebih jelas, sehingga dapat menjadi pegangan para pimpinan dan anggota Muhammadiyah.

Islam Berkemajuan Muhammadiyah dan Islam Nusantara NU saling melengkapi. Keduanya adalah salah satu warisan (legacy) Islam Indonesia yang sangat penting dalam bagi integritas Indonesia. Untuk itu keduanya perlu penguatan secara berkelanjutan. []

REPUBLIKA, 10 November 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Disorientasi Religio-Intelektual

Oleh: Azyumardi Azra

Kasus Kanjeng Dimas Taat Pribadi yang terungkap hampir berbarengan dengan kasus Aa Gatot Brajamusti menimbulkan kehebohan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Kedua kasus ini jelas menyangkut tindak kriminal serius, seperti penipuan, penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual , dan pencetakan uang palsu. Keduanya juga terkait dengan hal tidak kurang substantifnya mengenai spiritualitas dan agama.

Kasus-kasus semacam ini memperlihatkan betapa mudahnya masyarakat-bukan hanya orang awam, melainkan juga kalangan terpelajar-terseret ke dalam aliran dan gerakan aneh dan delusif seperti Dimas Kanjeng dan Aa Gatot. Kenapa banyak warga-khususnya inteligensia atau lebih lagi intelektual-begitu mudah terpesona dan terseret ke dalam klaim dan janji yang tidak masuk akal (too good to be true), semacam “kemampuan” menggandakan uang misalnya.

Disorientasi dan dislokasi

Dari sudut pandang sosiologi agama, kasus Kanjeng Dimas dan Aa Gatot memberikan indikasi tentang kerapuhan banyak orang dalam pemahaman dan praksis religio-intelektualnya. Dari waktu ke waktu masyarakat arus utama, pemerintah, dan aparat kepolisian dikagetkan dengan terungkapnya kelompok-kelompok yang menganut paham dan praktik tidak lazim.

Juga selalu terlihat ada figur sentral yang diyakini para penganut sebagai memiliki kekuatan gaib; bahkan dianggap memiliki karamah, kemampuan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunatullah atau kelaziman (khariqul adah) atau iron law. Padahal, dalam akidah islamiyah, yang dianugerahi karamah itu hanya wali Allah, orang yang dekat dengan Tuhan.

Di sini terlihat pula kerapuhan warga yang terkait banyak dengan perkembangan dan gejala lain; bukan hanya dengan aspek spiritualitas dan agama, melainkan juga dengan lingkungan sosial, ekonomi, hukum, dan politik lebih luas.

Karena itu, kasus-kasus seperti ini tidak bisa dijelaskan hanya dari sudut pandang kajian agama (religious studies). Penjelasannya memerlukan pendekatan berbagai sudut pandang yang dapat menjelaskan kenapa orang dapat terjerumus ke dalam pemahaman dan praktik yang secara agama, sosial, dan budaya bisa disebut sebagai “heterodoks”-menyimpang dari ortodoksi, ajaran tata nilai, dan praktik baku yang sah dan otoritatif.

Pada satu segi, keterjerumusan orang ke dalam pemahaman dan praktik heterodoks terkait pula dengan krisis sosial dan budaya lebih luas.

Krisis itu dapat menimbulkan disorientasi dan dislokasi akut pada individu-individu delusif yang rentan karena masalah tertentu yang mereka hadapi. Namun, perlu segera ditegaskan, kebanyakan orang meski berhadapan dengan krisis berganda seperti itu tidak terjerumus; mereka tetap tegar, tidak tergoda pada tawaran instan untuk menghadapi krisis lebih luas tersebut.

Karena itu, mereka yang terseret kepada heterodoksi keagamaan, budaya, dan sosial lazimnya adalah orang-orang yang menghadapi masalah tertentu yang tidak bisa mereka selesaikan secara alamiah. Secara psikologis, mereka cenderung dikuasai delusi yang membuat mereka mudah terjerumus ke dalam berbagai bentuk khurafat. Sebab itu pula, mereka mudah tergoda tawaran dan janji penyelesaian masalah secara instan atas berbagai masalah yang mereka hadapi.

Sedikitnya ada tiga faktor yang menjadi faktor pendorong (driving factor) yang membuat kalangan masyarakat-apakah orang awam atau terpelajar-terseret ke dalam heterodoksi religio-intelektual. Ketiga faktor itu bersifat internal dan eksternal yang berkelindan menjerumuskan yang bersangkutan.

Pertama, krisis kepribadian karena masalah diri atau keluarga yang tidak terselesaikan. Kian lama krisis diri tidak terselesaikan semakin rentan pula yang bersangkutan mencari jalan pintas dan instan untuk menyelesaikannya.

Kedua, obsesi politik, kekuasaan, dan jabatan. Obsesi yang bisa jadi sulit kesampaian karena berbagai alasan, baik dari diri yang bersangkutan maupun dari lingkungan politik, seperti partai dan konstituen. Keadaan ini mendorong orang mencari cara instan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dengan cara tidak lazim.

Ketiga, kerakusan harta dan uang atau sebaliknya kesulitan finansial karena usaha yang tidak berkembang atau utang menggunung. Mereka yang mengidap nestapa ini segera terjerumus ke dalam janji penggandaan uang, emas, atau harta benda lain. Untuk berhasil dalam penggandaan, mereka mau menyerahkan persekot uang yang digandakan; jumlahnya bisa puluhan juta sampai ratus miliar. Padahal, jelas “janji” penggandaan itu tidak masuk akal (too good to be true).

Kultus “heterodoks”

Semua faktor tadi dalam aktualisasinya terkait erat dengan figur sentral yang memberi janji pemecahan semua masalah secara instan. Namun, untuk meyakinkan agar orang memercayainya, dia membangun dan menampilkan diri sebagai sosok religius dan karismatik.

Citra religiositas dan karisma biasa dibangun dengan penampilan diri yang tidak berbeda atau bahkan lebih dari sosok otoritas keagamaan ortodoks. Jubah beserta sorban yang dilengkapi aksesori bernuansa keagamaan, misalnya, dapat memunculkan “wibawa” yang membuat mereka yang bermasalah tadi terpesona dan percaya.

Penguatan citra secara fisik ini kemudian dilengkapi penggunaan nama atau gelar yang bisa mendatangkan kekaguman dan respek. Nama atau gelar itu bisa diambil dari nama diri atau kosakata kitab suci atau nama dan gelar lokal yang mengandung nuansa suci, suci, sakral, dan mulia.

Kedua tahap penguatan citra fisik ini sekaligus disertai pengutipan ayat kitab suci-bisa fasih atau tidak fasih melafalkannya, doktrin atau nomenklatur yang lazim di dalam lingkungan komunitas keagamaan arus utama. Dengan cara itu, mereka yang mencari jalan pintas merasa sosok yang mereka percayai secara taklid buta, bukanlah pimpinan kultus heterodoks.

Padahal, dari sudut pandang studi agama, proses seperti itulah yang melahirkan kultus, pemimpin cult-aliran atau kelompok spiritual yang berpusat pada seorang pemimpin dianggap karismatik yang memukau dengan penampilan fisik dan penggunaan jargon religio-intelektual yang memesona. Kultus berpusat pada pemujaan tanpa reserve pada sang figur. Hasilnya adalah ketundukan (taklid buta) dan ketergantungan psiko-religius para pengikut kepadanya.

Hasilnya sudah bisa diduga dan dapat disaksikan. Para pengikut menjadi sasaran eksploitasi dan kemauan pemimpin kultus. Para pengikut kultus kehilangan nalar sehat dan logika yang benar sekalipun berpendidikan tinggi.

Perkembangan religio-sosial Indonesia yang rentan memberi iklim cukup kondusif bagi muncul dan berkembangnya kultus dari waktu ke waktu. Kondisi sosial-ekonomi, politik, dan budaya yang berubah cepat mengakibatkan banyak warga mengalami disrupsi dan disorientasi. Mereka ini berpotensi terjerumus ke dalam pelukan figur “karismatik” yang tak lain adalah con man (orang yang menyalahgunakan kepercayaan orang, alias penipu) yang menjanjikan “jalan pintas” penyelesaian masalah yang mereka hadapi.

Karena fenomena kultus con man yang selalu laten, ormas keagamaan, warga dan masyarakat perlu menyikapinya secara cerdas dengan menggunakan akal sehat. Para fungsionaris agama dan pimpinan ormas agama patut senantiasa membentengi umatnya dengan sosialisasi pemahaman dan pengamalan agama sesuai ortodoksi.

Pemerintah-khususnya Kementerian Agama-juga semestinya lebih pro-aktif mencermati kemunculan kelompok kultus yang ujung-ujung mencakup aksi kriminalitas yang melanggar hukum dan mengganggu kehidupan agama dan sosial. Dengan begitu, pemerintah dapat melindungi warganya dari con man yang merugikan banyak warga, baik mental-spiritual maupun material. []

KOMPAS, 6 Oktober 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; Anggota Council on Faith, World Economic Forum Davos; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Demitologisasi Perang Ramadhan

Oleh: Azyumardi Azra

Ramadhan 1437 lalu agaknya merupakan bulan puasa di mana paling banyak Muslim yang tewas dalam kekerasan yang dilakukan kelompok radikal teroris—tepatnya ISIS—di di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim sejak dari Turki, Iraq, Syria. Bangladesh, Arab Saudi, Yaman, sampai Indonesia. Terdapat pula cukup banyak non-Muslim yang menjadi korban di tempat-tempat tertentu Amerika Serikat dan Eropa dalam serangan bom bunuh diri yang dilakukan atas nama ISIS atau diklaim ISIS sendiri sebagai aksi mereka.

Bulan Ramadhan yang seharusnya menjadi momen pengendalian diri dari hawa nafsu angkara murka, justru dijadikan segelintir Muslim ekstrim dan teroristik sebagai waktu ‘paling tepat’ untuk menghancurkan Muslimin lain—yang berbeda paham, namun merupakan arus utama. Menurut beberapa laporan, korban serangan kelompok ISIS di berbagai tempat di Dunia Muslim lebih dari 800 jiwa.

Kekerasan ISIS mulai sejak hari pertama Ramadhan (6 Juni) ketika ISIS mengeksekusi sekitar 65 orang—kebanyakan mahasiswa—di Mosul, Irak. Kemudian, sepekan Ramadhan, bom bunuh diri dilakukan Omar Mateen atas nama ISIS di klub malam gay di Orlando, Florida, AS, pada 12 Juni yang menewaskan tidak kurang 49 orang.

Selanjutnya 29 Juni, bom meledak di bandara Ataturk Istanbul, Turki, yang menewaskan 49 orang. Menjelang Idul Fitri bom bunuh diri yang dibawa anggota ISIS di Baghdad, Iraq, menewaskan sekitar 290 orang; di Dakha, Bangladesh mematikan sekitar 30 orang (kebanyakan warga asing); di Madinah, Jeddah dan Qatif (semua di Arab Saudi) membunuh tujuh orang—dan terakhir di Surakarta, Indonesia, menwaskan satu orang—pembawa bom itu sendiri.

Kenapa aksi teror justru meningkat dalam masa Ramadhan? Salah satu penyebab utamanya adalah semacam ‘mitologisasi’ terhadap ‘perang’ yang pernah dimenangkan kaum Muslim dalam bulan Ramadhan. Mitologisasi itu dilakukan orang atau kelompok ekstrim terhadap Perang Badr yang dilakukan Nabi Muhammad SAW melawan kaum kafir Quraysh. Dalam Perang Badr, 17 Ramadhan 624, laskar Muslim yang berjumlah 313 orang berhasil mengalahkan kafirun Quraysh yang berjumlah tiga kali lipat, sekitar 1.000 orang.

Dalam mitologisasi ini, orang dan kelompok ekstrim melupakan kenyataan bahwa Perang Badr merupakan ‘perang eksistensial’ bagi kaum Muslimin menghadapi orang kafir Quraysh yang ingin menghancurkan mereka. Perang Badr jelas bukan perang sesama Muslim.

Tetapi, realitas Perang Badr berbeda dengan pandangan dan sikap orang dan kelompok ekstrim. Mereka menggunakan motif Perang Badr untuk menyerang dan menghancurkan Muslim lain yang berbeda sikap politik dan paham keagamaan dengan mereka. Dengan begitu mereka telah mempelintir kenyataan terkait Perang Badr sesuai kepentingan politik mereka sendiri.

Meski demikian, mitologisasi yang sudah dipelintir itu berlanjutnya dengan adanya sejumlah perang lain yang terjadi sekitar Ramadhan dan pascaramadhan. Dalam perang-perang Ramadhan itu, balatentara Muslimin berhasil mengalahkan musuh.

Perang Ramadhan tersebut, antara lain; Perang Khandak (627M); Perang Tabuk (630); penaklukan pulau Rhodes, Yunani (653); perang Andalusia, Spanyol, di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dengan mengalahkan Raja Roderick (710); perang ‘lailatul qadar’ di bawah komando Sultan Saladin membebaskan Baytul Maqdis dari kekuasaan Crusaders (Salib, 4 Juli 1187); Perang Ayn Jalut, dengan mengalahkan pasukan Mongol (1260); dan di masa moderen-kontemporer, Perang Ramadhan antara Mesir-Syria melawan Israel (1967).

Dalam mitologisasi tersebut, orang-orang Muslim ekstrim-radikal yang merasa sangat yakin bahwa perang yang mereka lakukan dalam bulan Ramadhan betul-betul merupakan ‘perang suci’ yang diredhai Allah SWT. Atas dasar ini mereka yakin dapat memenangkan perang yang mereka lakukan.

Dalam konteks mitologisasi ini, sebelum Ramadhan 1437, jurubicara ISIS secara terbuka menyatakan peningkatan aksi ‘perang’ sepanjang bulan puasa. Mereka menegaskan, telah mendapat ‘izin’ dari Allah untuk memerangi orang-orang yang memusuhi mereka, baik Muslim maupun non-Muslim.

ISIS menyatakan, mereka khususnya mengintensifkan ‘Perang Badr’ pada 17 Ramadhan (23 Juni 2016). Dengan menyebut tanggal ini, ISIS sekali melanjutkan mitologisasi yang menyesatkan tentang Perang Badr.Mengingat mitologisasi yang telah salah arah, ISIS dan/atau kelompok ektrim dan radikal lain telah membajak memori kolektif historis kaum Muslim tentang Perang Badr yang sesungguhnya seperti dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jika hal ini berlanjut, distorsi dan penyesatan sejarah Islam juga terus berlanjut.

Karena itu, perlu demitologisasi terhadap mitologisasi yang dilakukan ISIS terhadap Perang Badr. Demitologisasi itu terutama berpusat pada pelurusan sejarah sekitar Perang Badr—sekali lagi adalah perang eksistensial Muslim menghadapi usaha genosida oleh golongan kafir Quraysh. Dengan demitologisasi, umat Muslim umumnya terhindar daripada penggunaan Ramadhan untuk pemuasan nafsu angkara murka membunuh manusia lain—baik Muslim maupun non-Muslim. []

REPUBLIKA, 13 Juli 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Menjaga Marwah Islam (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Bermacam bentuk kekerasan yang dilakukan oknum dan kelompok Muslim atas nama Islam di berbagai tempat di muka bumi jelas tidak pernah dapat mengangkat marwah dan martabat Islam dan kaum Muslim. Aksi kekerasan contradictio in terminis–bertentangan dengan terma Islam itu sendiri sekaligus dengan kandungannya yang damai.

Sebaliknya, aksi kekerasan hanya membuat semakin tercemarnya citra Islam dan kaum Muslim. Pada saat yang sama, sikap bermusuhan atau fobia Islam juga terus kian meningkat, khususnya di dunia Barat.

Sikap bermusuhan dan anti-Islam dan Muslim dalam waktu yang lama telah mengendap dalam psike banyak kalangan Barat. Sikap seperti itu dengan cepat kembali muncul secara terbuka dalam ekspresi, seperti terlihat dalam pernyataan bakal calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump yang menyatakan, kalau terpilih, ia akan melarang Muslim masuk ke Amerika.

Pernyataan Trump yang kontroversial itu mengundang kecaman tidak hanya dari kaum Muslimin dari berbagai penjuru dunia, tapi juga dari banyak kalangan masyarakat AS sendiri. Namun, pada saat yang sama, terlihat pula banyak kalangan masyarakat AS lain yang merasa terwakili dengan pernyataannya tersebut.

Menghadapi fenomena semacam ini, adalah tanggung jawab kaum Muslim sendiri memulihkan marwah Islam dan kaum Muslim. Mayoritas absolut kaum Muslim jelas adalah orang-orang cinta damai. Mereka inilah yang dapat menampilkan ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin sehingga secara aktual mewujudkan kontrawacana dan praksis terhadap aksi kekerasan yang dilakukan segelintir oknum Muslim.

Akan tetapi, jelas tantangan ini sangat tidak mudah. Secara internal, sektarianisme bernyala-nyala di kalangan sebagian Muslim membuat upaya menyebarkan pesan Islam cinta damai membentur tembok beton kelompok garis keras dan radikal terhadap siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka, termasuk sesama Muslim.

Islam Indonesia diharapkan kian banyak masyarakat internasional dapat menyebarkan pesan kedamaian Islam. Negeri ini yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia diberkahi Allah SWT dengan eksistensi ormas-ormas Islam wasathiyah. Banyak kalangan masyarakat dunia, apakah Muslim maupun non-Muslim di Barat ingin belajar dari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan dan mengukuhkan Islam wasathiyah.

Dalam dua pekan terakhir, penulis “Resonansi” ini menerima beberapa tokoh Eropa yang berkeinginan untuk ikut menyosialisasikan Islam wasathiyah di benua mereka. Salah satu di antara mereka ingin membuat film tentang ekspresi Islam wasathiyah Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan perspektif berbeda dengan Islam yang ada psike banyak warga Eropa.

Meski demikian, banyak kalangan internasional juga menyatakan kekhawatiran terhadap adanya kelompok radikal dan intoleran yang seolah beroperasi bebas di Indonesia. Mereka mengutip laporan media massa Indonesia tentang sejumlah aksi kelompok garis keras yang membubarkan diskusi dan pementasan di beberapa kota di Tanah Air.

Termasuk di antara aksi-aksi tersebut adalah pembubaran Festival Belok Kiri di Taman Ismail Marzuki (TIM) oleh Pemuda Cinta Tanah Air (Pecat) dan PW GPII pada 27 Februari 2016, pelarangan teater monolog Tan Malaka oleh FPI di Bandung (23 Maret), pembubaran diskusi tentang peranan dan posisi perempuan dalam konteks keindonesiaan oleh FPI di Pekanbaru (1 April), dan pembubaran acara Lady Fast 2016 oleh Forum Umat Islam DIY di Yogyakarta (3 April).

Mengamati gejala seperti itu, banyak kalangan dalam negeri sendiri maupun internasional menyesalkan ormas-ormas Islam wasathiyah yang berdiam diri belaka menyaksikan aksi-aksi seperti itu. Mereka berharap ormas-ormas Islam wasathiyah bersuara lantang dan tegas bahwa aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan.

Pada saat yang sama, seperti mengulangi pola yang sudah klasik selama ini, aparat kepolisian juga cenderung melakukan pembiaran. Polisi seolah tidak berdaya melindungi para warga dari aksi intimidatif yang dilakukan kelompok lain. Padahal jelas, Indonesia sebagai negara hukum tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri; dan polisi wajib menegakkan hukum sesuai kewenangan dan otoritas yang dimilikinya.

Dengan demikian, penegakan marwah Islam rahmatan lil ‘alamin tidak hanya memerlukan sikap yang jelas dan tegas ormas wasathiyah sendiri, tetapi juga dari aparat negara. Jika aparat penegak hukum melakukan pembiaran, Islam Indonesia wasathiyah dapat kehilangan kredibilitas untuk dapat menyebarkan pesan kedamaian Islam di Indonesia sendiri dan lingkungan internasional lebih luas.

Pada saat yang sama, Indonesia dapat terjerumus menjadi “negara gagal” karena ketidakmampuan menegakkan hukum dan melindungi setiap dan seluruh warga. []

REPUBLIKA, 14 April 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Penerima MIPI Award 2014 dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia

Menjaga Marwah Islam (1)

Oleh : Azyumardi Azra

Peristiwa perompakan kapal Indonesia dengan penculikan sekitar 10 orang anak buah kapal (ABK) pekan lalu (30/3/16) dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf, di Mindanao, Filipina Selatan. Kelompok Abu Sayyaf merupakan faksi paling radikal di antara berbagai pecahan barisan paramiliter bangsa Moro melawan Pemerintah Filipina.

Lima hari sebelumnya, Jumat (25/3/16), pengebom bunuh diri menewaskan 74 orang yang terutama perempuan dan anak-anak yang sedang menikmati Gulshan-i-Iqbal, taman Iqbal, Lahore, Punjab, Pakistan. Jama’ah al-Ahrar yang berafiliasi dengan salah satu faksi Taliban menyatakan, target pengeboman itu adalah warga Kristiani yang sedang merayakan Paskah; tetapi sekitar dua per tiga korban tewas dan luka-luka adalah kaum Muslim.

Sebelumnya lagi, tiga hari lebih awal, pengebom bunuh diri meledakkan dua bom di Bandara Zaventem, Brussels, dan satu bom lagi di Stasiun Metro, Maalbeck, Brussels, yang menewaskan lebih 30 orang. Para pengebom itu meledakkan bom sambil meneriakkan kalimat bahasa Arab.

Pelakunya, dua bersaudara Ibrahim dan Khalid el-Bakroui, warga negara Belgia keturunan Maroko, dilaporkan berkaitan dengan pengeboman di Paris (13/11/2015) yang menewaskan lebih 130 orang. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas pengeboman di Brussels dan Paris.

Para aktor ketiga peristiwa menyedihkan ini adalah –memakai eufimisme bahasa Indonesia-oknum-oknum, baik individu maupun kelompok Muslim. Apakah secara eksplisit atau implisit, para oknum dan kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa memilukan itu menyatakan tindakan mereka atas nama Islam untuk kepentingan perjuangan Islam dan kaum Muslimin.

Ketiga peristiwa yang tidak berperikemanusiaan atas nama Islam itu hanya rentetan pendek dari berbagai peristiwa kekerasan dengan oknum-oknum beragama Islam yang terjadi sejak awal milenium baru. Rentetan peristiwa itu bisa dimulai dengan peristiwa nine-eleven, 9/11 atau 11 September 2001 di New York, Washington DC, dan Philadelpia, AS. Penyerbuan AS dan sekutu ke Afghanistan sebagai tindakan balasan terhadap Taliban dan Usamah bin Ladin yang dianggap bertanggung jawab, memercepat radikalisasi di kalangan kaum Muslim.

Setelah itu bisa dilihat rentetan pengeboman bunuh diri yang dilakukan oknum-oknum Muslim di Bali (12/10/2002), Marriott, Jakarta (5 Agustus 2003), Madrid (11/3/2004), London (7/7/2005), Bali II (1/10/2005), dan seterusnya. Daftar aksi terosisme yang mereka lakukan sangat panjang.

Menurut catatan berbagai sumber, sejak September 2001 sampai Maret 2016, para oknum dan kelompok Muslim telah melakukan 28.056 serangan yang dikategorikan sebagai aksi terorisme dengan korban tewas lebih dari 100 ribu jiwa.

Sekali lagi, aksi kekerasan atau terorisme yang dilakukan individu dan kelompok oknum sebagian besar boleh jadi genuine, murni mereka lakukan. Kelompok ini karena didorong semangat sektarianisme aliran keagamaan, politik, kabilah, budaya, sosial, dan ekonomi bernyala-nyala melampiaskan ideologi kemarahan mereka terhadap berbagai pihak –boleh jadi komunitas Muslim lain yang berbeda paham dengan mereka atau pemerintah negara mereka atau pihak asing, seperti AS dan atau negara-negara Barat lain.

Individu dan kelompok oknum Muslim kategori kedua adalah mereka yang menjadi agen dan kaki tangan pihak tertentu –bisa di negara mereka sendiri atau kalangan internasional. Sudah banyak diungkapkan, misalnya, Usamah bin Ladin semula dibantu CIA dalam perjuangannya melawan pendudukan Uni Soviet atas Afghanistan sejak 1985. CIA kemudian ibarat membesarkan “anak harimau” –Bin Ladin melawan pihak yang membesarkannya.

Namun, juga ada di kalangan kelompok kedua ini yang tetap setia pada aktor intelektual tersembunyi. Kalangan Muslim awam bersemangat yang tidak memahami kerumitan konspirasi ini kemudian menjadi korban –terjerumus ke dalam berbagai bentuk aksi kekerasan.

Terlepas dari apakah aksi kekerasan bersifat genuine atau konspirasi, dampaknya terhadap Islam dan kaum Muslimin sangat buruk. Rentetan kekerasan seolah tanpa ujung yang dilakukan individu dan/atau kelompok oknum Muslim telah membuat citra Islam dan kaum Muslim secara keseluruh terbenam ke dalam abyss, lubuk kelam tanpa dasar.

Aksi-aksi kekerasan itu juga membuat kehidupan kaum Muslim mayoritas absolut yang cinta damai menjadi kian sulit. Tidak mudah bagi mereka mendapat visa untuk melakukan perjalanan memasuki banyak negara. Nama-nama yang khas Muslim masuk ke dalam watch list yang memerlukan klarifikasi panjang sebelum dapat diproses pihak kedutaan banyak negara.

Maka, aksi kekerasan bukan membuat Islam dan kaum Muslim kian meningkat marwah dan martabatnya. Marwah Islam dan kaum Muslimin jelas tidak bisa ditegakkan dengan cara kekerasan tidak berketuhanan dan tidak berperikemanusiaan. Marwah dan martabat Islam dan kaum Muslimin hanya bisa diwujudkan dengan jalan damai, sesuai harkat kemanusiaan dan tuntunan ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin yang damai. []

REPUBLIKA, 07 April 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Penerima MIPI Award 2014 dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia

Agama dan Nasionalisme

Oleh: Azyumardi Azra

Hubungan antara agama dan nasionalisme tidak selalu serasi; dan karena itu masih terus menjadi perbincangan dan baik di kalangan akademisi maupun praktisi politik, khususnya yang berorientasi keagamaan. Penyebaran gagasan tentang nasionalisme yang bersumber dari Eropa ke banyak wilayah Dunia Muslim sejak awal abad 20 berujung pada pembentukan banyak negara-bangsa (nation-state) berpenduduk mayoritas Muslim seusai Perang Dunia II.

Tetapi, pembentukan nation-state tidak mengakhiri perdebatan tentang agama dan nasionalisme. Sebaliknya, kontestasi, pergumulan dan pergolakan politik tentang kedua entitas ini terus berlanjut sampai hari ini dan ke depan. Dinamika yang terjadi dalam masyarakat keagamaan berbarengan dengan perubahan politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional membuat perdebatan tentang agama dan nasionalisme kembali mengemuka.

Banyak masyarakat agama di berbagai negara dan benua mengalami peningkatan kecintaan (attachment) pada agama—memunculkan antusiasme baru yang pada gilirannya mendorong apa yang sejak akhir dasawarsa 1980-an disebut sebagai ‘kebangkitan agama’ (religious revival). Fenomena ini melanda komunitas keagamaan Protestan di Amerika, kalangan Muslim di banyak negara, kaum Hindu di India atau juga Budha di Srilanka dan Thailand.

Pada pihak lain, nasionalisme bangkit kembali. Kebangkitan ini membuktikan kekeliruan ahli seperti Daniel Bell akhir 1960an tentang akhir nasionalisme (the end of ideology) atau lebih belakangan Francis Fukuyama tentang akhir sejarah yang hanya menyisakan demokrasi (the end of history). Gejala ini bisa dilihat dalam tumbuhnya nasionalisme bernyala-nyala berbarengan meningkatnya gelombang demokrasi (democracy wave) yang akhirnya membuat Uni Soviet dan Yugoslavia berkeping-keping menjadi negara-negara baru.

Indonesia dengan wilayah begitu luas dan etnis yang sangat beragam alhamdulillah selamat dari perpecahan. Gelombang keempat demokrasi yang melanda Indonesia beriringan krisis moneter, keuangan dan politik sejak akhir 1997 dan berlanjut sepanjang 1998-1999 tidak berujung pada apa yang disebut sebagai ‘balkanisasi’, yaitu disintegrasi Indonesia menjadi sejumlah negara seperti terjadi di Semenjung Balkan, Eropa Timur.

Indonesia tetap bertahan. Meski masih menyisakan sejumlah agenda reformasi politik, Indonesia relatif berhasil dalam konsolidasi demokrasinya. Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim menjadi show case, contoh keberhasilan, kompatibilitas antara Islam dan demokrasi. Melihat Dunia Islam lebih luas, sulit menemukan negara berpenduduk mayoritas Muslim lain yang berhasil dalam transisi dan konsolidasi demokrasinya.

Tetapi juga jelas, liberalisasi politik melalui demokratisasi di Indonesia sekaligus mendatangkan sejumlah tantangan baru, termasuk dalam hal hubungan antara agama, khususnya Islam dengan nasionalisme. Di kalangan umat Islam Indonesia bangkit kembali kembali gagasan tentang pembentukan negara Islam (dawlah Islamiyyah) atau setidaknya perubahan UUD 1945 dengan mengembalikan ‘Piagam Jakarta’ yang memungkinkan pemberlakuan syari’ah Islam oleh negara.

Pada saat yang sama, gagasan dan usaha menggusur integrasi Islam-nasionalisme Indonesia seperti terlihat dalam dasar negara Pancasila dengan transnasionalisme politik Islam juga menguat. Berbagai gerakan berakar di Timur Tengah atau tempat lain yang ingin mendirikan khilafah—entitas politik Islam universal tunggal—baik secara ‘damai’ maupun radikal dan teroristik kian menampilkan diri secara terbuka. Mereka cukup aktif memasarkan ideologi masing-masing sekaligus merekrut para pendukung.

Subyek dan isyu semacam ini menjadi pembahasan dalam diskusi panel yang diselenggakan Baytul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi sayap Islam PDIP, akhir Februari (28/2/2016). Diskusi panel cukup ‘kolosal’, menghadirkan 14 pembicara yang mencakup tokoh ormas Islam mainstream seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan al-Washliyah, dan juga kelompok minoritas semacam Ahmadiyah, Syiah, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), akademisi dan pengamat. Para panelis mencakup antara lain, KH Hasyim Muzadi, Yunahar Ilyas, Jalaluddin Rakhmat, Ismail Yusanto, Yudi Latif, dan penulis Resonansi ini.

Para pembicara umumnya sependapat, pada dasarnya tidak ada masalah serius menyangkut hubungan antara Islam dan nasionalisme di Tanah Air. Kedua entitas ini telah terintegrasi sehingga negara-bangsa Indonesia sudah final dengan empat prinsip pokok; UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Meski demikian, penulis Resonansi ini mengingatkan integrasi Islam dan nasionalisme itu tidak bisa dipandang selesai (taken for granted). Sebaliknya senantiasa perlu penguatan keempat prinsip dasar dan sekaligus meningkatkan aktualisasi sistem dan nilainya dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Tanpa itu, boleh jadi kian banyak warga yang kehilangan kepercayaannya pada integrasi Islam dan nasionalisme Indonesia. []

REPUBLIKA, 10 Maret 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Penerima MIPI Award 2014 dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia