Trump dan Islam (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Menyaksikan Donald Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat yang baru dilantik 20 Januari 2017 lalu, mendengar bacaan ayat-ayat Alquran, terlihat dia berusaha menyimak dengan baik. Dia juga terlihat mencolek istrinya yang sibuk dengan lembaran kertas yang dipegangnya agar tenang.

Ayat Alquran yang dibacakan Imam Mohammed Magid, Direktur Eksekutif All Dulles [bagian Washington D.C.] Area Muslim Society, memang patut direnungkan Presiden Trump khususnya. Imam Magid pertama membaca Surah al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan; manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal (li ta’arafu); dan di sisi Allah, orang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling bertaqwa.

Imam Magid kemudian membaca ayat Alquran kedua, Surah al-Rum ayat 22, yang menyatakan; di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasa dan warna kulit [umat manusia]; dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Menyimak kandungan dan pesan kedua ayat Alquran itu, jelas Imam Magid bukan tanpa maksud memilihnya. Kedua ayat jelas mengingatkan Presiden Trump dan warga Amerika khususnya tentang sejarah dan realitas kemajemukan dan keragaman negara ‘Paman Sam’. Padahal keragaman diakui konstitusi Amerika dan juga prinsip negara e pluribus unum, dalam pluralitas [terdapat] kesatuan. Prinsip ini persis sama dengan bhinneka tunggal ika, salah satu dari empat prinsip negara-bangsa Indonesia.

Pernyataan Presiden Trump sejak masa kampanye sampai pidato inaugurasinya nampak menolak keragaman. Semasa kampanye dia misalnya menyatakan bakal melarang Muslimin masuk AS; membuat tembok tinggi di perbatasan dengan Meksiko sehingga mencegah orang Hispanik atau Latino masuk Amerika.

Trump nampaknya tidak berubah banyak setelah terpilih sebagai presiden. Dalam pidato inaugurasinya, Trump memang tak menyebut lagi ‘melarang Muslim memasuki AS’. Tapi dia mengeluarkan pernyataan yang tidak kurang konfrontatif, antara lain;…”[we] will unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth”.
[…akan menyatukan negara dunia beradab melawan terorisme Islam radikal, yang kami akan lenyapkan sepenuhnya dari muka bumi].

Menjadi tanda tanya besar tentang bagaimana Trump bisa menyatukan ‘dunia beradab’ dengan cara konfrontatif dan pendekatan keras (hard approach). Berbagai kajian ilmiah tentang pemberantasan terorisme memperlihatkan, hard approach tidak selalu efektif menyelesaikan radikalisme dan terorisme—tidak hanya di kalangan Muslim, tapi juga di antara penganut agama-agama lain.

Tetapi selain masalah tersebut, nada Trump yang konfrontatif dan Islamo-fobik mendapat kecaman dari banyak tokoh Muslim moderat baik pemimpin agama maupun akademisi. Dengan mengecam Trump tidak berarti mereka ‘merestui’—apalagi mendukung radikalisme atau terorisme. Sederhananya, pernyataan dan pendekatan Trump bisa sangat kontra-produktif dalam upaya menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme; sebaliknya ketegangan, konflik dan kekerasan dapat menemukan raison d’etre dan momentum baru dalam skala sulit dibayangkan.

Skenario gelap itu bukan hanya terpikirkan para pemimpin Islam. Banyak kalangan Amerika sendiri dan Barat lainnya juga memprediksi skenario menyedihkan.

Salah satunya adalah Jackson Diehl, Deputy Editorial Page Editor, koran The Washington Post. Dalam tulisannya yang diterbitkan The Washington Post (14/12/2016 sebelum inaugurasi Donald Trump), Diehl menyatakan, Trump akan membawa Barat [khususnya AS] ke dalam tahap ketiga, tahap tergelap, dalam usaha selama 15 tahun terakhir menetralisasi ekstrimisme Islam. Tahap itu disebut Diehl sebagai ‘Trump’s Coming War against War’.

Menurut Diehl, tahap pertama adalah ‘inisiatif kebebasan’ Presiden G.W.Bush. Inisiatif ini didasarkan pandangan, liberalisasi politik Timur Tengah dari rejim otoriter bakal membuat keringnya sumber rekrutmen kelompok radikal dan teroristik.

Fase ini gagal. Liberalisasi politik di Dunia Arab memang berhasil menumbangkan rejim-rejim otoriter. Tetapi, liberalisasi politik diikuti kekacauan, kekerasan dan perang masih berlanjut sampai sekarang.

Fase kedua adalah kebijakan Presiden Obama berdasarkan ‘engagement’ melalui dialog yang saling menghormati dan kesediaan mendengar kaum Muslim yang menuntut keadilan. Pendekatan ini yang diharapkan tidak lagi menjadikan Amerika dan Barat lain sebagai target kekerasan juga berujung kegagalan.

Kini Presiden Trump menempuh cara dan pendekatannya sendiri yang dalam perspektif kebijakan Bush dan Obama secara moral keliru dan kontra-produktif. Hal ini tak lain karena Trump menciptakan konflik peradaban. []

REPUBLIKA, 26 January 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Advertisements

Dana Aspirasi Anggota DPR

Oleh: Azyumardi Azra

Presiden Joko Widodo setidaknya dalam dua kali kesempatan (10/5/2016 dan 16/9/2016) menegaskan agar kementerian dan lembaga negara mematuhi mekanisme pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menggariskan agar permintaan usulan anggaran tambahan yang diajukan tetap harus sesuai dengan ketentuan dan mekanisme.

Penegasan Presiden Jokowi ini menggariskan agar pejabat tinggi lembaga negara dan menteri tidak menyisipkan anggaran sesuai permintaan anggota DPR di luar yang telah ditetapkan. Memang, Presiden Jokowi tak menyebut eksplisit pihak yang menjadi sasaran tembaknya. Namun, segera bisa dipastikan pernyataan Presiden tersebut terkait kehebohan publik ketika sejumlah anggota DPR dalam rapat kerja dengan dua menteri kabinet berusaha menyisipkan anggaran Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). UP2DP lebih dikenal sebagai ”dana aspirasi”. Dengan alasan memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan (dapil), anggota DPR berusaha mengegolkan anggaran negara untuk mereka salurkan.

Kehebohan terjadi ketika anggota Komisi XI DPR yang menganggap tidak atau belum pernah mendapat jatah proyek pembangunan di dapil masing-masing berusaha menyi- sipkan kesimpulan rapat menyetujui usulan dana aspirasi dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (13/9). Namun, Menkeu yang berlaku seperti perempuan besi (iron lady) menolak tegas dengan alasan hal itu mengandung masalah etika dan moral hazard.

Gagal dengan Sri Mulyani, anggota DPR ini menempuh usaha lain melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro. Entah karena alasan apa, Bambang Brodjonegoro menerima penyisipan dana aspirasi dalam kesimpulan rapat.

Dengan adanya perbedaan sikap kedua menteri, ditambah pernyataan keras Presi- den Jokowi, kita tidak tahu pasti bagaimana realisasi dana aspirasi itu nanti. Perdebatan dan kontroversi bakal terus berlanjut karena DPR juga senantiasa memperjuangkan dana aspirasi—yang bagi mereka sangat penting untuk kelanjutan karier politik masing-masing. Namun, boleh jadi tidak terlalu urgen bagi konstituen mereka.

Poin terakhir ini bisa dilihat dari kenya- taan bahwa usaha anggota DPR untuk mendapatkan dana aspirasi bukan hal baru. Pada Juni 2010, semua fraksi DPR menyepakati usul Fraksi Partai Golkar tentang dana aspi- rasi. Beberapa fraksi yang keukeuh menolak akhirnya juga menerima. Dana aspirasi disepakati setiap anggota DPR senilai Rp 15 miliar sehingga total anggarannya Rp 150 triliun. KPK dan organisasi masyarakat menolak manuver anggota DPR itu.

Namun, anggota DPR (dan juga fraksi dan komisi) tampaknya belum menyerah. Bayangkan, di tengah pengetatan ikat pinggang dan pemotongan APBN-P, anggota DPR malah kembali berusaha mengusulkan dana aspirasi. Besarnya dana aspirasi 2015 meningkat menjadi Rp 20 miliar per anggota. Artinya, jika disetujui, harus disiapkan dana sekitar Rp 200 triliun.

Lagi-lagi, dilihat dari kondisi keuangan negara yang cukup mencemaskan, jelas keinginan anggaran dana aspirasi tidak sensitif, baik secara keuangan maupun sosial. Jika menerima usulan ini, pemerintah harus menambah utang dalam negeri dan luar negeri; atau menambah beban kewajiban pajak—selain amnesti pajak—bagi warga.

Jika hal ini terjadi, sungguh sangat ironis. Tajuk Rencana Kompas, Jumat (16/9), mengungkapkan ironi itu dalam kisah bocah penjual tisu di lampu merah gedung DPR seharga Rp 20.000 untuk dua pak. Ketika diberi uang Rp 20.000 dan diambil hanya satu pak, dia tetap memberi dua pak.

”Apa yang terjadi di luar gedung DPR itu justru terasa berbanding terbalik dengan (hal) yang terjadi di dalam gedung. Anggota Dewan yang terhormat justru terus berburu anggaran UP2DP atau sering disebut dana aspirasi,” tulis Tajuk Rencana Kompas.

Memang, jika anggota DPR berargumen, adanya semacam dana aspirasi di sejumlah negara, itu adalah benar. Di Amerika Serikat disebut sebagai pork barrel budget (dana gentong babi). Anggaran pork barrel memungkinkan ”penggunaan dana negara untuk membiayai proyek-proyek yang bertujuan menarik dukungan konstituen guna memenangi pemilu berikutnya”.

Meski praktik pork barrel budget berlaku di AS dan beberapa negara lain, tidak berarti warga menerimanya. Warga di mana praktik ini berlaku selalu memandang negatif (derogatory) praktik anggaran gentong babi. Karena itu, kalangan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil tetap menolaknya.

Alasan penolakan sudah jelas. Dana pork barrel alias dana aspirasi mengandung banyak moral hazard sejak dari tidak ada akuntabilitas, penyimpangan penyaluran, percaloan anggaran, dan berbagai bentuk penggunaan dana secara koruptif.

Dengan banyaknya praktik koruptif dalam pork barrel budget, hal sama juga sangat bisa terjadi dalam dana aspirasi. Karena itu, sepatutnya para anggota DPR, fraksi-fraksi, dan komisi-komisi menghentikan bermacam upaya mendapatkan dana aspirasi.

Pada saat sama, sikap tegas Presiden Jokowi perlu mendapatkan dukungan dari KPK dan masyarakat sipil (LSM dan ormas) agar ironi yang membuat sulit kehidupan rakyat dan negara-bangsa Indonesia dapat dicegah. Cukup sudah beban dan ironi pahit yang terus dihadapi rakyat hari demi hari. []

KOMPAS, 20 September 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Mantan Anggota Dewan Penasihat International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm; dan United Nations Democracy Fund, New York

Demokrasi Menurun

Oleh: Azyumardi Azra

Pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi Indonesia terbukti belum seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat, misalnya, dari Indeks Demokrasi Indonesia 2015 yang diumumkan hari Rabu (3/8). Badan Pusat Statistik menyatakan, IDI 2015 untuk level nasional berada pada 72,82 dalam skala 0-100. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan IDI 2014 yang mencapai 73,04.

Menurunnya IDI pada 2015 disebabkan penurunan dua aspek. Pertama, aspek kebe- basan sipil yang menurun dari 86,62 menjadi 80,30; aspek lembaga demokrasi dari 75,81 menjadi 66,87. Sementara aspek hak-hak politik naik dari 63,72 menjadi 70,63.

Penting dicatat, dalam dua aspek IDI 2015 yang menurun dibandingkan 2014, ada beberapa variabel penting yang memburuk. Di antara variabel yang merosot itu: kebebasan beragama dan berkeyakinan yang termasuk ke dalam aspek kebebasan sipil; kemudian peran DPRD dan partai politik yang tercakup dalam aspek lembaga demokrasi.

Penurunan IDI tidak mengejutkan. Meski demokrasi Indonesia berkembang relatif stabil dalam satu setengah dasawarsa terakhir, sejumlah lembaga internasional juga belum memberi penilaian menyenangkan.

Dalam perspektif perkembangan demokrasi internasional, terdapat gejala kecende- rungan menurunnya demokrasi di banyak negara. Berbagai survei dan kajian bernada pesimis terhadap penguatan demokrasi karena ancaman terorisme, kemerosotan penghargaan hak-hal sipil, kebangkitan otoritarianisme, dan kemerosotan ekonomi.

Lihatlah judul laporan bernada pesimis itu. “The Economist Democracy Index 2015: Democracy in an Age of Anxiety” (London: 2016) menempatkan demokrasi Indonesia pada peringkat ke-49 dari 167 negara yang disurvei. Keadaan ini juga terlihat dalam laporan bernada pesimis “Freedom House, Freedom in the World 2015: Discarding Democracy, Return to the Iron Fist”. Freedom House mengategorikan Indonesia sebagai hanya partly free, tidak free atau sepenuhnya “bebas” atau sepenuhnya “demokrasi”.

Senada dengan itu, demokrasi Indonesia menurut The Economist termasuk dalam kategori flawed democracy (demokrasi cacat), belum kategori full democracy. Indonesia selamat tidak masuk ke dalam dua kategori lain yang jelas bukan demokrasi, yaitu hybrid regimes dan authoritarian regimes.

Demokrasi Indonesia dikategorikan flawed democracy, karena walau telah dapat menyelenggarakan pemilu bebas, tetapi saat sama mengandung “cacat”. Cacatnya demokrasi Indonesia disebabkan kelemahan tata kelola pemerintahan yang berkombinasi dengan budaya politik yang masih terbelakang.

Dengan “cacat” tersebut, tidak heran jika lembaga-lembaga pemantau demokrasi secara internasional tidak mencatat adanya kemajuan (gain) perkembangan demokrasi di negeri ini. Karena itu, tepat sekali catatan Tajuk Rencana Kompas (2/8), demokrasi Indonesia menjadi beku (frozen democracy).

Lebih jauh, menurut Tajuk Rencana Kompas, demokrasi beku ketika kondisi ekonomi tidak membaik; pembentukan [penguatan] masyarakat sipil tidak terjadi; konsolidasi sosial politik tidak kunjung tuntas; dan [berbagai] kasus hukum juga tak selesai.

Penguatan kultur politik demokratis jelas adalah agenda yang terabaikan. Proses politik yang terjadi memang kian demokratis bahkan sebagian orang menyebutnya “terlalu banyak demokrasi”, tetapi budaya politik demokrasi tak kunjung menguat.

Terbelakangnya budaya politik demokratis Indonesia terlihat dalam parpol dan lembaga perwakilan politik semacam DPR pada berbagai levelnya. Budaya parpol bukan kian demokratis, sebaliknya makin terjerumus ke dalam oligarki keluarga dan kelompok. Perbedaan dan pertikaian internal bukan diselesaikan secara demokratis, melainkan sering berujung pada perpecahan dan pembentukan partai baru.

Keadaan ini meruyak dan membiak sampai ke DPR dan DPRD. Faksionalisme lebih jauh lagi mengakibatkan kontestasi politik yang tidak berujung.

Kondisi tidak kondusif ini kemudian mengimbas pada eksekutif. Pemerintah sejak dari tingkat nasional dan daerah sering terbentuk dari koalisi parpol yang rentan friksi dan konflik politik. Akibatnya, pemerintah tidak bisa efektif melaksanakan program. Tak heran kalau anggaran belanja ngendon di bank dalam jumlah sangat besar.

Tidak efektifnya pemerintah juga mengakibatkan lemahnya penegakan hukum. Lembaga dan aparat hukum sering tidak mampu atau tidak serius mencegah atau menindak orang-orang atau kelompok warga yang intoleran. Bahkan, polisi sering disebut sebagai melakukan “pembiaran” terhadap mereka yang melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Penguatan budaya politik demokratis jelas tidak mudah dan juga tidak bisa instan, tetapi bukan tidak bisa diusahakan. Pimpinan parpol dan aktivis politik lain memiliki kewajiban dan tanggung jawab khusus membangun budaya politik demokratis.

Dalam jangka panjang, penumbuhan budaya politik demokratis dapat dimulai sejak usia dini melalui pendidikan lewat mata pelajaran atau mata kuliah terkait demokrasi. Subyek ini, misalnya, berupa pendidikan kewargaan atau pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan demokrasi. []

KOMPAS, 9 Agustus 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Mantan Anggota Dewan Penasihat International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Stockholm dan United Nations Democracy Fund (Undef) New York.

Integritas Pemilu

Oleh: Azyumardi Azra

”Elections can further democracy, development, human rights and security, or undermine them. For this reason, promoting and protecting the integrity of election is critically important. Only when elections are credible can they legitimize governments, as well as effectively safeguard the right of citizens to exercise their political rights.” (International IDEA, The Integrity of Elections, 2012: 5)

Integritas pemilihan kepala daerah (pilkada) tampaknya dapat terganggu. Hal ini terlihat dalam Pasal 9A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur, dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Konsultasi itu dilakukan dalam rapat dengar pendapat yang keputusannya mengikat.

Ketentuan ini jelas membuat posisi KPU tidak lagi mandiri. Lembaga penyelenggara pemilu ini tidak lagi dapat membuat peraturan mandiri yang bersifat imparsial, netral, dan adil. Sebaliknya, ia terikat pada keputusan konsultasi dengan DPR dan pemerintah yang memiliki kepentingan politik masing-masing. Keadaan ini dapat memengaruhi integritas pemilu.

Di atas semua itu, ketentuan UU No 10/2016 itu tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22E. Pasal itu menyatakan, ”Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

KPU memandang perlu pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 9 UU No 10/2016 tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mempertimbangkan kenyataan UU ini menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak 2017, MK dapat menyegerakan penyelesaian perkara ini.

Legislasi pemilu

Terdapat kecenderungan di banyak negara—termasuk di Indonesia—adanya legislasi atau UU yang ditetapkan parlemen atau DPR yang dapat membatasi ekspresi demokrasi. Juga ada legislasi yang dapat mengancam integritas pemilu dan pilkada. Padahal, seperti dikutip di awal, pemilu seharusnya dapat memajukan demokrasi, pembangunan, hak asasi manusia, dan keamanan, bukan memundurkannya.

UU No 10/2016 mengandung sejumlah masalah. Di antara beberapa masalah pokok itu terkait dengan pembatasan kemandirian KPU dan juga penyempitan munculnya calon perseorangan dengan verifikasi faktual yang sangat memberatkan.

Adanya legislasi dengan kecenderungan seperti itu tak mengherankan. DPR—yang menghasilkan UU bersama pemerintah—merupakan kumpulan partai politik. Pihak eksekutif yang menduduki jabatan publik melalui pemilu juga merepresentasikan kekuatan politik atau parpol tertentu. Karena itu, mereka cenderung menetapkan legislasi yang dapat lebih menjamin kepentingannya.

Menghadapi kecenderungan seperti itu, tidak ada cara lain kecuali menggugat konstitusionalitas UU terkait ke MK. Menyelesaikan perkara secara final, MK sepatutnya mempertimbangkan masalah secara komprehensif, imparsial, dan adil untuk penguatan demokrasi yang berintegritas dan sekaligus kemaslahatan negara-bangsa.

Menegakkan dan menjaga integritas pemilu menjadi salah satu agenda pokok dalam penegakan demokrasi, tidak hanya di negara-negara yang relatif baru menerapkan demokrasi kompetitif—seperti Indonesia—tetapi juga di negara-negara yang telah mapan demokrasinya. Namun, jelas, bagi negara yang masih mengonsolidasikan demokrasi seperti Indonesia, penegakan integritas pemilu merupakan tantangan berat.

Kenyataan bahwa Indonesia, menurut penilaian sejumlah lembaga internasional, termasuk paling sukses dalam transisi dari otoritarianisme menjadi demokrasi tidak menutup ada kecenderungan tergerusnya integritas pemilu.

Apakah yang dimaksud dengan integritas pemilu?Laporan Global Commission on Elections, Democracy, and Security, Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide (2012) menyatakan, integritas mengacu pada keadaan tidak korup atau ketaatan kuat pada ketentuan nilai-nilai moral.

Dalam konteks pemilu, Komisi Global menyebut integritas sebagai ”ketaatan pada prinsip-prinsip demokrasi”. Integritas pemilu juga berarti sebagai ”penyelenggaraan pemilu secara kompeten dan profesional”.

Komisi Global menegaskan, ”integritas pemilu adalah pemilu dalam tingkat apa pun yang diselenggarakan berdasarkan prinsip- prinsip demokrasi tentang hak memberikan suara secara umum dengan kesetaraan politik seperti tecermin dalam standar-standar internasional. Untuk itu, badan penyelenggaranya (KPU) harus profesional dan transparan dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu.

Dengan kerangka ini, Komisi Global menekankan, pemilu berintegritas bisa terwujud sedikitnya dengan, pertama, penetapan legislasi dan tatanan hukum lain yang menjamin ekspresi demokrasi yang bebas dan keadilan elektoral. Kedua, penguatan manajemen penyelenggara pemilu (KPU) yang mandiri sepenuhnya, profesional, kompeten dan kredibel sehingga berhasil mendapat kepercayaan publik. []

KOMPAS, 19 Juli 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

UU Pilkada 2016: Tantangan bagi Parpol

Oleh: Azyumardi Azra

Persetujuan DPR dan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang pekan lalu tidak menggembirakan bagi kemunculan calon perseorangan sebagai alternatif dan pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, UU Pilkada 2016 hanya memperkuat posisi partai politik dalam pilkada.

Kenyataan itu, dalam cara pandang positif, semestinya menjadi peluang dan momentum bagi parpol untuk membenahi diri agar bisa keluar dari situasi relatif terpojok selama ini. Penguatan parpol jelas sangat penting dalam rangka membangun demokrasi yang kuat dan workable. Parpol yang lemah karena konflik internal dan/atau kurang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas membuat demokrasi sulit terkonsolidasi.

Parpol umumnya mengalami kemerosotan kredibilitas dan akuntabilitas, antara lain, karena cukup banyak figur parpol yang menjabat gubernur, bupati, dan wali kota terlibat kasus korupsi; seperti juga wakil-wakil mereka di DPR.

Dalam keadaan seperti itu, calon-calon parpol dalam pilkada mendapat tantangan serius dari calon perseorangan—yang lazim juga disebut sebagai calon independen. Bahkan sosok, seperti Basuki ”Ahok” Tjahaja Purnama, yang maju untuk masa jabatan kedua kali meninggalkan parpol yang dulu mendukungnya pada periode pertama.

UU Pilkada 2016 mempersempit kemunculan calon perseorangan (Pasal 48) yang mengatur ”verifikasi faktual” pendukung calon perseorangan. Meski verifikasi teknis bisa dilakukan, jelas sangat berat bagi calon perseorangan sehingga mereka harus berpikir ulang maju pilkada tanpa lewat parpol.

Dari segi ini, meski menguntungkan parpol, jelas hal tersebut sekaligus merupakan kerugian bagi politik demokrasi. Hegemoni parpol terhadap proses politik demokrasi semakin tidak memberikan ruang memadai bagi aspirasi politik nonparpol. Di sinilah terletak salah satu tantangan utama bagi parpol pasca penetapan UU Pilkada 2016. Parpol sepatutnya memberikan kompensasi kepada pemilih atas kerugian yang mereka terima karena menyempitnya aspirasi politik alternatif lewat calon perseorangan.

Kompensasi itu dapat diwujudkan dalam merespons serius tantangan bagi parpol, yaitu penguatan kewajiban moral dan etis untuk; pertama, melakukan konsolidasi internal dan; kedua, perbaikan kredibilitas dan akuntabilitas. Dengan cara itu, parpol memiliki hak moral untuk menjadi hegemon politik.

Jika parpol gagal dalam perbaikan internal, pemilih kembali berhadapan dengan realitas pahit, yaitu tidak memiliki alternatif, kecuali memilih calon-calon yang disodorkan parpol—meski tidak punya rekam jejak baik sebagai calon kredibel dan akuntabel.

Lebih pahit lagi, keadaan seperti ini dapat meningkatkan apatisme politik. Kian banyak pemilih yang secara sadar menjadi golput alias golongan putih yang tidak mencoblos dalam pilkada dan juga pemilu nasional. Keadaan ini jelas tidak menguntungkan bagi demokrasi untuk menjadi ”satu-satunya permainan di kota” (the only game in town).

Meski UU Pilkada 2016 memberikan hegemoni kian kuat kepada parpol, saat yang sama juga menghadirkan tantangan lain yang tak kalah beratnya. Hal ini menyangkut pilkada yang bersih dari politik uang. Dari sudut ini, UU Pilkada secara implisit memberikan tantangan kepada parpol untuk membangun proses politik yang bersih dari politik uang.

UU Pilkada sendiri terlihat ambigu terhadap politik uang. UU Pilkada ini hanya mengatur pencegahan politik uang setengah hati (Kompas, 3/6). Ambiguitas ini sepatutnya tidak dimanfaatkan parpol untuk kepentingan sendiri; dan sebaliknya mempertegas diri secara internal dan eksternal dengan membangun kultur anti-politik uang.

Pada satu segi, UU ini mengatur pemberian sanksi berat, seperti pembatalan calon kepala daerah/wakil kepala daerah (Pasal 73 Ayat 2) yang terbukti melakukan politik uang. Prosedur pembatalan calon yang terbukti melakukan politik uang juga dipermudah melalui keputusan langsung Bawaslu tanpa harus menunggu keputusan pengadilan.

Meski demikian, di pihak lain, UU Pilkada tidak mengatur jelas dan tegas definisi politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tanpa pengertian dan pembatasan jelas, sangat sulit mengenakan sanksi kepada calon yang memainkan politik uang.

Sebaliknya, UU Pilkada (Pasal 73 Ayat 1) tidak melarang calon memberikan biaya transportasi dan hadiah bagi peserta kampanye terbatas. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan, pemberian dana untuk makan minum, transportasi, bahan kampanye, dan hadiah lain tidak termasuk politik uang.

Pengaturan seperti ini jelas bertentangan dengan konvensi yang dipegang pakar ilmu politik, ahli tentang korupsi, dan publik. Semua bentuk pemberian yang disebutkan tadi pada dasarnya termasuk politik uang.

Berbagai bentuk pemberian seperti itu sudah lama merajalela bahkan sebelum sang calon mencalonkan diri secara resmi—dan selanjutnya sepanjang masa kampanye. Sudah menjadi pengetahuan umum, semua bentuk pemberian itu tak jarang menjadi kartu truf terakhir mendapatkan suara para pemilih melalui sebagai operasi fajar.

Berhadapan dengan UU Pilkada 2016 yang ambigu atau setengah hati dalam pemberantasan politik uang, harapan kini banyak bergantung pada KPU. KPU semestinya menetapkan ketentuan yang mengatur lebih ketat besaran atau bentuk bantuan.

Tak kurang pentingnya—dalam kaitan dengan tantangan terhadap parpol—adalah perlunya parpol mengembangkan paradigma dan praksis politik yang bersih dari politik uang dan korupsi. Ini tantangan tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin asal ada niat, tekad, dan konsistensi. []

KOMPAS, 07 Mei 2016
Azyumardi Azra ; Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Dewan Penasihat International IDEA Stockholm (2007-2013) dan UNDEF New York (2006-2008)

Diplomasi Publik (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Pembahasan “meja bundar” tentang “Soft Power and Public Diplomacy in the Indo-Pacific: Emerging Models and Trends” (Griffith University Brisbane, 18-20/5/2016), memperlihatkan peningkatan minat dalam mengeksplorasi berbagai aspek diplomasi publik.

Pembahasan terutama terkait dengan teori dan praktik yang pas dalam diplomasi di kawasan Indo-Pasifik, yang membentang sejak dari Samudra India sampai Lautan Teduh, dari daratan Cina sampai Selandia Baru-yang terletak jauh di bawah (down under).

Indo-Pasifik relatif merupakan kawasan cukup terintegrasi. Wilayah ini ditandai sejumlah perbedaan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan agama. Perbedaan dan keragaman itu tidak urung lagi dapat menjadi sumber pertikaian dan bahkan konflik.

Dalam keragaman itu, negara-negara di kawasan Indo-Pasifik menghadapi banyak tantangan dan peluang yang sama. Kawasan Indo-Pasifik dapat dikatakan sebagai wilayah yang sangat dinamis, umumnya aman, damai, dan stabil dibandingkan kawasan Asia Barat,Timur Tengah, dan Afrika.

Gejolak dan konflik politik, etnis, dan agama di Korea Utara, Myanmar, Thailand Selatan (Patani), dan Filipina Selatan (Mindanao) tidak menimbulkan instabilitas di kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan.

Namun, ancaman terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik juga meningkat dengan adanya peningkatan radikalisme atas nama agama. Ini terlihat dalam radikalisme Buddhis di Myanmar atau bertahannya kelompok radikal Abu Sayyaf di Mindanao.

Pembebasan sejumlah ABK Indonesia yang ditahan kelompok Abu Sayyaf belum lama ini melibatkan berbagai pihak melalui soft power, bukan hard power.

Ancaman terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik juga datang dari penyebaran paham ISIS. Pihak terakhir ini bahkan mampu merekrut orang-orang dari kawasan Indo-Pasifik; mereka kemudian pergi ke Suriah; banyak di antara mereka tewas; tapi sebagian lagi kembali ke negara masing-masing-menciptakan ancaman terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Pemeliharaan stabilitas jelas merupakan faktor penting untuk peningkatan kemajuan ekonomi, sosial-budaya, dan politik kawasan Indo-Pasifik. Untuk itu, perlu penguatan saling pengertian dan kerja sama, tidak hanya pada tingkat pemerintah, tetapi juga pada berbagai lembaga dan segmen masyarakat.

Dalam konteks itulah, terletak urgensi peningkatan diplomasi publik di antara berbagai negara Indo-Pasifik khususnya. Melalui cara ini, sekaligus terjadi peningkatan penggunaan soft power yang “lebih murah” daripada hard power-militer dan persenjataan-yang jauh lebih mahal.

Sekali lagi, dalam pembicaraan Brisbane, publik diplomasi dipahami sebagai “diplomasi total”. Dengan begitu, diplomasi publik tidak hanya dilakukan instansi pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, tetapi juga berbagai lembaga nonpemerintah dengan para aktor nonnegara (non-state actors).

Diplomasi total, jelas tidak terbatas pada politik baik di dalam ranah domestik ataupun di kancah internasional. Berbagai instrumen yang tercakup dalam soft power dapat diarahkan sebagai bagian dari diplomasi total dalam menciptakan kawasan atau lingkungan dunia yang lebih aman dan harmonis.

Karena itu, pendidikan, kebudayaan, kesenian, tradisi keagamaan, olahraga, dan seterusnya dapat diberdayakan untuk kepentingan diplomasi total di tingkat internasional. Di sini, negara dapat menggerakkan berbagai potensi yang ada dalam bidang ini melalui kerja sama dengan organisasi dan lembaga nonpemerintah.

Indonesia sejak masa pasca-Soeharto telah menggiatkan diplomasi publik. Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan sekaligus sebagai negara Muslim terbesar di dunia-sama sekali bukan negara kecil-Indonesia perlu memproyeksikan diri secara asertif ke kancah internasional.
Tak kurang pentingnya, sebagai negara demokrasi mayoritas Muslim, Indonesia juga semakin diharapkan banyak kalangan internasional memainkan peran lebih besar. Dalam konstelasi internasional, Indonesia termasuk ke dalam tipologi middle power, kekuatan menengah yang memiliki peran penting sebagai kekuatan mediasi dan penengah.

Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terlihat seolah tidak memiliki pretensi untuk memenuhi harapan tersebut. Terlihat kian berkurang kegiatan diplomasi publik Indonesia yang melibatkan masyarakat madani di kancah dunia internasional.

Sebagai contoh, pada masa Presiden SBY, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara-bahkan satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim-yang aktif dalam introduksi dan konsolidasi demokrasi.

Hal ini dilakukan melalui Bali Democracy Forum (BDF). Akan tetapi, Presiden Jokowi menurunkan BDF dari tingkat kepala negara/kepala pemerintahan ke tingkat menteri.

Sebagai negara besar, Indonesia mesti memainkan peran internasional sesuai bobotnya (punch its weight). Karena itu, Indonesia tidak pada tempatnya jika bersikap inward looking–lebih melihat ke dalam negeri dengan tidak atau kurang mewujudkan peran internasionalnya.

Karena itu, perlu revitalisasi diplomasi publik Indonesia untuk menciptakan dunia lebih tertib, aman, dan berkeadaban. []

REPUBLIKA, 02 Juni 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Penerima MIPI Award 2014 dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia

Diplomasi Publik (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Diplomasi di banyak negara sedikitnya sejak 10 tahun terakhir, bukan hanya menjadi hegemoni Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Luar Negeri-Perdagangan di sejumlah negara lain. Kompleksitas berbagai masalah di banyak negara tertentu, kini dengan segera bisa menyebar ke wilayah dunia lain karena globalisasi menyebarkan informasi secara instan dan luas.

Penyebaran informasi yang demikian cepat berbarengan dengan peningkatan perjalanan orang dari satu tempat ke tempat lain tidak serta-merta dapat menumbuhkan saling pengertian di antara orang-orang atau kelompok manusia berbeda. Sebaliknya, bisa disaksikan mispersepsi dan pandangan tidak akurat cenderung menguat satu sama lain di antara masyarakat-termasuk umat beragama-dan bangsa.

Mispersepsi yang sering disertai sikap kecurigaan dan permusuhan bertumbuh cepat sejak akhir 1990-an ketika muncul wacana, misalnya, tentang “benturan peradaban-peradaban” (clash of civilizations). Meski teori dan argumen Samuel Huntington, guru besar ilmu politik Universitas Harvard, tentang benturan tersebut telah banyak digugat ahli lain, tetap saja mispersepsi dan fobia berkembang cepat, khususnya terhadap Islam dan kaum Muslim.

Dalam konteks itulah, terlihat penting dan urgennya diplomasi yang lebih daripada secara konvensional dilakukan Kementerian Luar Negeri. Diplomasi konvensional tidak lagi memadai. Karena itulah, perlu pelibatan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan masyarakat lebih luas sehingga disebut sebagai diplomasi publik. Sebab itu pula, diplomasi publik sering disebut sebagai diplomasi total.

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang dengan cepat menjadikan diplomasi publik sebagai bagian integral dari diplomasi secara keseluruhan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia-dalam hal ini Kemlu, membentuk Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) pada 2001. Melalui Ditjen IDP, Indonesia dapat melakukan “diplomasi” total di tingkat internasional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Tanah Air.

Dalam perkembangannya, diplomasi publik atau diplomasi total Indonesia menekankan dua hal penting. Pertama, kompatibilitas Islam dengan demokrasi-mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak atau terbesar di dunia. Berbeda dengan banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim lain di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan di mana demokrasi tidak dapat bertumbuh baik, di Indonesia justru menjadi model di mana Islam dan demokrasi dapat berjalan bergandengan tangan.

Kedua, diplomasi publik Indonesia juga menekankan distingsi Islam Indonesia yang moderat, inklusif, toleran yang berusaha mengaktualisasikan Islam rahmatan lil ‘alamin. Islam Indonesia dengan karakter seperti itu merupakan kontranaratif dari gejala radikalisme, kekerasan, dan terorisme yang dilakukan atas nama Islam oleh individu atau kelompok Muslim tertentu di berbagai tempat di muka bumi.

Sejak awal milenium baru, penulis “Resonansi” ini telah terlibat dalam banyak kegiatan diplomasi publik Indonesia yang diorganisasi Kementerian Luar Negeri yang sering bekerja sama dengan Kementerian Agama atau kementerian lain terkait. Diplomasi publik Indonesia, terutama menyangkut dua tema pokok itu diselenggarakan di banyak tempat di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.

Penulis “Resonansi” ini merasa beruntung dapat meneliti dan menulis artikel yang membahas relatif lengkap tentang diplomasi publik Indonesia. Bertajuk “Indonesia’s Middle Power Public Diplomacy: Asia and Beyond” dalam Jan Melissen & Yul Sohn (eds), Understanding Public Diplomacy in East Asia: Middle Powers in a Troubled Region (New York: Palgrave McMillan, 2015), penulis berargumen, melalui diplomasi publiknya, Indonesia berusaha memainkan peran lebih besar dalam percaturan internasional.

Pada saat yang sama Indonesia berupaya memproyeksikan citra positif sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sekaligus sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Kedua distingsi ini dengan cepat menjadi identitas Indonesia sebagai “kekuatan menengah” (middle power) dalam konstelasi dunia.

Kajian dan pembahasan akademis tentang diplomasi publik diplomasi publik masih relatif terbatas. Dalam konteks itu, penulis “Resonansi” ini mendapat kesempatan baik berpartisipasi dalam round-table discussion tentang “Soft Power and Public Diplomacy in the Indo-Pacific: Emerging Models and Trends” yang diselenggarakan Griffith University, Brisbane, Australia (18-20/5/2016).

Indonesia, khususnya di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sangat menekankan penggunaan soft power dalam diplomasinya-baik diplomasi konvensional maupun diplomasi publik. Dalam pandangan Presiden SBY, soft power bisa lebih efektif dalam diplomasi publik dibandingkan menggunakan hard power.

Meski penyelenggaraan diplomasi publik Indonesia cenderung berkurang dalam beberapa tahun terakhir, secara retrospektif, penulis “Resonansi” ini dapat menyimpulkan bahwa Indonesia mengambil posisi terdepan dalam subjek terkait dengan dua tema pokok tadi. Bisa dikatakan, tidak ada negara berpenduduk mayoritas Muslim lain yang begitu aktif dalam promosi kompatibilitas Islam dan demokrasi dan sekaligus Islam Indonesia yang moderat dan inklusif. []

REPUBLIKA, 26 Mei 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Penerima MIPI Award 2014 dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia