Masjid dan Politik

Oleh: Azyumardi Azra

Apa hubungan masjid dan politik? Meski Islam dipercayai para penganutnya sebagai mengatur segala aspek kehidupan, apakah politik — yang lazimnya terkait kekuasaan (power)— kompatibel dengan masjid yang merupakan tempat suci di mana kaum beriman menyembah Allah Yang Maha Suci.

Pada pihak lain, politik lazimnya bersifat divisif — cenderung memecah belah. Kepentingan politik tak bisa lain membuat orang dan kelompok bersifat partisan, mementingkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Di sinilah kemudian terjadi kontestasi kepentingan yang bukan tidak sering berujung pada konflik fisik dan kekerasan — yang tidak selaras dengan kesucian masjid.

Fenomena semacam ini terjadi bukan hanya di masa kini, tetapi — suka atau tidak — memiliki preseden historis panjang. Sejak masa Dinasti Umayyah dan berlanjut dengan Dinasti Abbasiyah sehingga mencapai era Dinasti Usmani (Turki) menjelang masa moderen, para penguasa berlomba mendirikan masjid.

Kenapa para penguasa yang lebih berorientasi keduniaan gemar mendirikan masjid? Tujuannya bukan hanya untuk memfasilitasi warga Muslim beribadah, tetapi juga guna kepentingan politik. Mereka umumnya meski bukan sosok yang dikenal alim, tetapi dengan membangun masjid menampilkan diri sebagai orang yang memiliki perhatian pada salah satu keperluan pokok umat untuk beribadah dengan baik.

Sebab itu, nama penguasa — sultan atau raja — disebut dan didoakan dalam khutbah dan ceramah. Masjid menjadi tempat paling efektif untuk menyampaikan kebijakan dan perintah penguasa. Berkombinasi dengan konsep politik Sunni yang menekankan kepatuhan total pada penguasa, masjid mengukuhkan religio-politik Islam sejak masa klasik dan abad pertengahan.

Fragmentasi politik kaum Muslimin karena penjajahan Eropa mengakibatkan masjid tidak lagi dapat menjadi pusat propaganda politik penguasa Muslim. Jika penguasa Muslim yang dipertahankan penguasa kolonial Eropa — misalnya Inggris di Semenanjung Malaya — dengan wewenang terbatas pada urusan keagamaan dan adat resam Melayu, masjid diintegrasikan ke dalam ranah kekuasaan penguasa lokal. Dalam keadaan ini, masjid tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan melawan kekuasaan kolonial dan penguasa lokal sekutunya.

Sebaliknya di Indonesia, kekuasaan politik Muslim lokal (kerjaan atau kesultanan) umumnya dihapuskan kolonial Belanda. Karena itu, umat Muslimin dengan berbagai lembaga dan pranatanya—termasuk masjid—menjadi independen dari politik. Kolonial Belanda kemudian memandang masjid sebagai bagian ‘Islam ritual’ yang tidak perlu dicampuri; berbeda dengan ‘Islam politik’ yang harus ditindas karena dapat mengancam status-quo kekuasaan kolonial Belanda.

Hasilnya, kebijakan itu dalam jangka panjang adalah rahmat terselubung (blessing in disguise) bagi Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia mandiri dalam membangun masjid, mushala, langgar dan seterusnya; juga dalam memberikan khutbah dan ceramah. Masjid menjadi salah satu pusat terpenting pengembangan ‘Islam kultural’ yang menghasilkan banyak warisan (legacy) Islam Indonesia.

Perkembangan inilah yang dapat menjelaskan kenapa masjid di Indonesia tidak pernah menjadi ajang politik. Khutbah dan ceramah di masjid berlangsung secara bebas tanpa harus ada sertifikat dan izin dari pihak berwenang semacam Kementerian Agama dan/atau Kepolisian.

Khutbah, ceramah atau halaqah di masjid atau mushala dalam dua atau tiga dasawarsa terakhir juga sering bertema atau menyinggung soal politik. Tetapi jelas bukan politik kekuasaan partisan yang berorientasi pada kekuasaan. Sebaliknya, lebih menyangkut ajaran Islam tentang prinsip sistem politik dan etika politik yang sering disebut sebagai high politics.

Meski demikian, belakangan ini mimbar masjid sering digunakan untuk penyebaran paham radikal, provokasi dan agitasi politik. Survei tentang masjid oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta pada 2010 menemukan meluasnya penggunaan mimbar masjid untuk kepentingan politik. Pengurus masjid dan jamaah lama-kelamaan menjadi permisif pada paham dan praksis kekerasan. Misalnya, 9 persen takmir masjid yang disurvei di wilayah DKI Jakarta setuju penggunaan kekerasan atas nama amar ma’ruf nahi mungkar; dan dengan persentase sama mereka menyetujui pembentukan negara Islam di Indonesia. Cukup alarming, 31 persen setuju pemberlakuan hukum jinayah (pidana) syariah seperti potong tangan dan rajam.

Meski kabar ini tidak menggembirakan, tetapi Indonesia beruntung karena masjid tidak memiliki tradisi sebagai pusat aktivisme politik kekuasaan seperti terjadi di Dunia Arab, misalnya. Ini juga terkait kenyataan Jumat di Indonesia bukan hari libur, sehingga jamaah kembali ke rutinitas mereka seusai Jumatan.

Jika ada upaya menjadikan masjid sebagai pusat aktivisme politik di tanahair, jelas tidak sesuai dengan realitas historis dan tradisi umat Islam Indonesia. Jika ada kasus-kasus isolated di mana masjid mau dijadikan pusat aktivisme politik, ini dapat memunculkan kontestasi dan konflik baru di antara jamaah dan umat secara keseluruhan.

Karena itu kesucian masjid perlu dijaga. Silakan politik kekuasaan partisan dilakukan di tempat lain. Dengan begitu masjid tetap menjadi rumah Allah yang sejuk, damai dan membawa berkah. []

REPUBLIKA, 19 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Mayoritas Diam

Oleh: Azyumardi Azra

Adanya mayoritas diam (silent majority) telah cukup lama menjadi perhatian sekaligus sasaran kritik kalangan aktivis dan Indonesianis. Fenomena ini terkait dengan kenyataan, diamnya warga mayoritas menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks itu, pernyataan Megawati Soekarnoputri tentang silent majority dalam peringatan hari lahir ke-44 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Selasa (10/1) pekan lalu, sangat tepat waktu dan perlu. Megawati dalam pidatonya yang oratoris mengimbau, sudah saatnya silent majority bersuara dan menggalang kekuatan untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Megawati melihat, NKRI dalam kesulitan. Salah satu kesulitan itu adalah memelihara keutuhan eksistensi negara-bangsa (nation- state) Indonesia. Dengan mengisyaratkan bahaya diamnya mayoritas, Megawati percaya, ”mayoritas rakyat Indonesia mencintai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Di sini, bagi rakyat mayoritas, mencintai saja tak cukup. Cinta rakyat mayoritas kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika mesti diekspresikan secara terbuka, khususnya ketika empat prinsip dasar negara-bangsa Indonesia ini mendapat tantangan serius yang bisa mengancam persatuan, kesatuan, dan keutuhan Indonesia.

Siapa sebenarnya yang dimaksud Megawati dengan rakyat mayoritas yang diam itu? Dari sudut politik, tampaknya yang dimaksudkan adalah mayoritas absolut dari totalitas warga yang memiliki kecintaan dan komitmen sepenuhnya kepada negara-bangsa Indonesia dengan empat prinsip dasar UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di luar kumpulan mayoritas ini adalah minoritas yang menolak atau skeptis terhadap negara-bangsa Indonesia lengkap dengan keempat prinsip dasarnya. Mereka punya orientasi ideologi transnasional dengan tujuan menciptakan negara dalam bentuk lain, misal khilafah atau daulah Islamiyah.

Sebagai gejala sosiologis-politis sekaligus religio-politis, kelompok minoritas ini cenderung agresif dan militan. Berkat demokrasi, mereka dapat secara bebas menggunakan ruang publik untuk menegaskan diri, lengkap dengan tujuan yang ingin mereka capai yang tidak sejalan dengan keempat prinsip dasar negara-bangsa Indonesia.

Berhadapan dengan fenomena ini, warga mayoritas sebaliknya lebih banyak bersikap pasif. Meski tidak setuju dengan ekspresi dan agenda minoritas yang kian menguasai panggung, mereka bersikap berdiam diri.

Sikap membisu mayoritas memunculkan banyak dampak negatif. Kebisuan mayoritas, misalnya, terlihat dalam hal korupsi yang mengakibatkan penyakit ini tetap menjadi salah satu masalah besar dan serius. Selama berpuluh tahun, rakyat umumnya hanya diam melihat dan mengalami korupsi yang merajalela sejak tingkat paling bawah sampai tingkat atas birokrasi.

Alih-alih bersuara lantang menentang, mayoritas warga memilih diam dan permisif atau merestui (condoning) serta menerima korupsi dalam berbagai bentuknya. Hasilnya, korupsi seolah menjadi budaya yang sangat sulit diberantas. Dampak negatif lain juga terlihat dalam kehidupan keagamaan. Banyak bukti historis dan empiris yang memperlihatkan, kaum Muslim yang merupakan penduduk mayoritas Indonesia adalah umat beriman yang inklusif akomodatif.

Namun, berbagai perkembangan hampir dua dasawarsa ini menunjukkan meningkatnya sikap tidak toleran di sebagian warga atas nama agama. Intoleransi itu meruyak, baik intra-agama maupun antar-agama.

Menghadapi gejala tidak menguntungkan ini, mayoritas umat beragama—khususnya pemimpin arus utama—lebih banyak berdiam diri. Jika ada yang bersuara, nadanya tidak cukup tegas dan lantang sebagai peringatan (warning) untuk mencegah keadaan lebih buruk. Problemnya adalah mayoritas warga yang diam menghadapi masalah dan kendala yang membuat mereka tidak bisa menembus kebisuan. Akibatnya, mereka sering menjadi buih, terombang-ambing terseret arus.

Banyak faktor yang membuat mayoritas lebih banyak berdiam diri. Umumnya rakyat mayoritas lebih sibuk dengan urusan dan kegiatan sehari-hari yang bukan tidak sering bersifat eksistensial bagi masing-masing.

Lagi pula, kebanyakan rakyat mayoritas tidak berorientasi politis dan juga bukan aktivis politis-ideologis transnasional. Boleh jadi juga mereka tidak terlalu paham tentang ideologi dan praksis ideologi religio-politik transnasional. Jika cukup paham, dalam diam mereka lebih nyaman dengan realitas politik kebangsaan yang bersifat indigenous.

Sementara di lingkungan elite kepemimpinan politik mayoritas, sikap diam lebih banyak didasarkan pertimbangan pragmatis tentang dukungan konstituen. Bukan tidak jarang di antara mereka malah berpihak dan merestui pemahaman serta praksis religio- politik yang tidak sesuai dengan keempat prinsip dasar negara-bangsa Indonesia.

Kecenderungan sama juga ada di lingkungan kepemimpinan sosial, budaya, dan agama. Kepemimpinan agama, khususnya di lingkungan ormas arus utama yang besar, sering lebih sibuk dengan rutinitas pengelolaan organisasi dan berbagai lembaganya.

Kepemimpinan ormas bersifat kolektif dan kolegial juga sering membuat tidak mudah bagi pemimpin puncak memberikan respons memadai dan tepat terhadap dinamika dan eskalasi sosial, politik, dan agama yang dimunculkan minoritas militan intoleran.

Dalam keadaan seperti itu, organisasi dan kelompok masyarakat madani (civil society) menjadi sangat penting. Indonesia kaya dengan organisasi, kelompok, dan lembaga civil society (LSM) yang bergerak dalam advokasi demokrasi, jender, HAM, perdamaian, dan toleransi. LSM masyarakat sipil sepatutnya kian memperkuat perannya sebagai salah satu lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong mayoritas dari kebisuan. []

KOMPAS, 17 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Memberantas Terorisme

Oleh: Azyumardi Azra

Terrorism will spill over if you don’t speak up.” (Malala Yousafzai, Peraih Nobel Perdamaian 2014)

Indonesia tampaknya masih jauh dari bebas ancaman terorisme. Meskipun Indonesia disebut kalangan internasional sebagai salah satu negara paling berhasil memberantas terorisme, jelas mereka yang siap melakukan aksi terorisme masih bergentayangan di berbagai penjuru negeri ini.

Gejala ini terlihat jelas dari sejumlah peristiwa terkait terorisme sepanjang Desember 2016. Beberapa rencana teror dapat digagalkan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Keberhasilan Densus 88 menggagalkan aksi terorisme mencegah jatuhnya korban sia-sia sekaligus menyelamatkan negara dari dampak terorisme yang sangat merugikan.

Penggagalan rencana aksi terorisme terakhir terjadi pada 25 Desember ketika Densus 88 menggerebek rumah apung di Waduk Jatiluhur yang berisi terduga teroris. Densus 88 juga melakukan penggerebekan di beberapa tempat lain di Jawa Barat. Jaringan sel teroris ini berencana meledakkan bom menjelang pergantian tahun. Dua terduga teroris tewas karena melakukan perlawanan.

Rabu (21/12), Densus 88 melakukan operasi di rumah kontrakan terduga teroris di Kampung Curug, Setu, Tangerang Selatan. Dua dari tiga teroris tewas dalam baku tembak. Hari yang sama, Densus 88 juga menangkap terduga teroris di tiga lokasi: Payakumbuh, Sumatera Barat; Deli Serdang, Sumatera Utara; dan Batam, Kepulauan Riau. Sepuluh hari sebelumnya, Sabtu (10/12), Densus 88 juga menggerebek rumah kontrakan terduga teroris di Bintara, Bekasi. Terkait terduga teroris itu, aparat kepolisian juga melakukan penangkapan di Solo.

Ketiga peristiwa ini menambah panjang daftar aksi dan rencana aksi teror sepanjang 2016. Aksi terorisme 2016 dimulai dengan bom bunuh diri di sekitar Plaza Sarinah, Jakarta, 14 Januari, yang menewaskan 4 pelaku dan 4 warga sipil. Setelah itu terjadi beberapa aksi teror relatif kecil.

Meskipun sepanjang 2016 tidak terjadi aksi teror yang menewaskan korban dalam jumlah besar, jelas rencana aksi teror untuk menewaskan warga dalam jumlah besar tetap ada. Hal itu terungkap dari 40 terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di beberapa tempat.

Lagi-lagi, walau tidak terjadi aksi teror berskala besar, penting dicermati gejala baru yang berkembang. Pertama, adanya calon pengebom bunuh diri perempuan, Dian Yulia Novi, yang tertangkap dalam kasus Bintara. Kedua, semakin banyak di antara terduga teroris yang berusia di bawah usia 18 tahun (Kompas, 24/12).

Gejala ini mengindikasikan bahwa perekrutan calon teroris kian meluas; mencakup perempuan dan anak-anak. Kedua kelompok ini jelas merupakan bagian masyarakat paling rawan terkontaminasi paham dan praksis ekstrem, radikal, dan teroristik.

Kenapa terorisme bertahan di Tanah Air? Tak ada penjelasan tunggal yang memadai menjelaskannya. Terorisme merupakan amalgamasi dan kombinasi berbagai faktor yang bekerja menjerumuskan orang tertentu -termasuk ke dalam “kelompok rawan”-ke dalam paham dan praksis teroristik. Meskipun demikian, beberapa faktor utama dapat diidentifikasi. Selama faktor-faktor utama ini tidak atau belum bisa diatasi, bisa diduga bakal selalu ada orang yang terjerumus ke dalam paham dan praksis terorisme.

Faktor utama adalah berlanjutnya kekerasan dan perang di dunia Arab, terutama terkait Islamic State/IS (atau DaulahIslamiyah/DaIs yang sebelumnya dikenal ISIS/Islamic State of Iraq and Syria (Negara Islam di Irak dan Suriah/NIIS). Sejak NIIS muncul pada 2013, cukup banyak kalangan Muslim di berbagai penjuru dunia-tak hanya di dunia Muslim, termasuk di Indonesia, juga di dunia Barat- yang berbaiat kepada pemimpin NIIS, Abu Bakar al-Baghdadi, yang mengklaim sebagai pendiri khilafah atau daulah Islamiyah.

Kekalahan atau kemunduran gerak IS di sejumlah tempat bukan membuat surut keinginan kalangan Muslim tertentu, melainkan masih banyak yang ingin bergabung dengan IS. Gejala ini terlihat dari intersepsi yang dilakukan aparat keamanan, baik di Turki, Indonesia, maupun negara lain.

Di Indonesia, mereka yang ingin bantu IS membangun jaringan kelompok yang mereka sebut Jamaah Ansharut Daulah (Kelompok Pembela Daulah). Banyak terduga teroris yang digerebek Densus 88 berafiliasi dengan JAD. Jelas, JAD bukan satu-satunya kelompok radikal dan teroristik di Tanah Air.

Mengingat IS, konflik dan perang lain yang terus membara di dunia Arab menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi segelintir orang melakukan “jihad” teroristik, tidak ada jalan lain kecuali mengakhiri pertumpahan darah di kawasan itu. Upaya menciptakan perdamaian-yang tampaknya mesti lewat pendekatan militer-menjadi keharusan.

Terkait faktor utama ini adalah berkembang atau bertahannya teologi atau ideologi kekerasan yang mencakup takfiri, hijrah, dan jihad. Teologi ini menjadi justifikasi keagamaan untuk melakukan aksi teror.

Dalam konteks itu, Indonesia sepatutnya bisa memainkan peran lebih besar dalam membangun kembali perdamaian di dunia Arab atau kawasan Muslim lain-seperti Afganistan-yang menjadi sumber ilham atau motif bagi orang tertentu untuk jihad te- roristik. Indonesia tidak perlu terlibat dalam aksi militer, tetapi melakukan diplomasi total dengan penggunaan soft power.

Pada saat sama, kaum Muslim arus utama, pemimpin, dan politisi perlu bersuara lantang melawan terorisme. Bukan sebaliknya mengeluarkan pernyataan bernada merestui (condoning) terorisme semisal bahwa pemberantasan terorisme sekadar “pengalihan isu” atau “konspirasi Barat”.

Pemberantasan terorisme bukan hanya tanggung jawab Densus 88, melainkan juga pemimpin dan warga pencinta damai secara keseluruhan. Jika tidak, seperti ditegaskan Malala Yousafzai, Muslimah muda asal Pakistan, peraih Nobel Perdamaian 2014, terorisme dapat meluber ke mana-mana. []

KOMPAS, 27 Desember 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Teman Serikat Kemitraan/Partnership (untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia)

Halaqah Pesantren (4)

Oleh: Azyumardi Azra

Dalam halaqah pesantren, sekali lagi dikaji apakah dengan perubahan substansi dan kelembagaannya berpengaruh pada ‘ideologi’ pesantren. Hemat saya, secara umum pondok dan/atau pesantren masih tetap menganut ideologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, baik Aswaja NU maupun Ahl al-Sunnah Muhammadiyah dan ormas-ormas arus utama lain yang juga kian giat mengembangkan pesantren.

Dengan tetap memegangi paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, pesantren tetap pula pertama-tama menjadi lokus penerusan dan penguatan Islam Nusantara atau Islam Indonesia berwatak Islam wasathiyyah distingtif. Fungsi ini dapat disebut sebagai pemeliharan dan penguatan tradisi Islam Indonesia. Fungsi lainnya adalah transmisi ilmu Islam, dan terakhir sebagai lokus kaderisasi calon ulama.

Mencermati perkembangan dan dinamika pondok atau pesantren, perlu kategorisasi pondok atau pesantren. Setidaknya kini dua kategori pesantren. Pertama, pesantren Salafiyah yang menganut paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah; dan kedua Pesantren Salafi yang berpegang pada paham dan praksis Salafi—termasuk Wahabi.

Meski terjadi banyak perubahan besar di pesantren, saya mengasumsikan, mayoritas pesantren masih tetap dimiliki para kiyai NU. Juga kian banyak pesantren Muhammadiyah, al-Washliyah, Mathlaul Anwar, Nahdlatul Wathan (NW) dan ormas arus utama lain, serta jaringan Pondok Moderen Gontor baik yang langsung dikelola atau didirikan para alumni.

Tantangan terhadap pesantren Islam washatiyyah datang dari pesantren salafi yang kelihatan cukup berkembang belakangan ini. Pesantren salafi pada dasarnya tidak menganut ideologi ‘Aswaja’ atau Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, tetapi ideologi ‘Salafi’. Pesantren Salafi sebaliknha menganut paham dan praksis salafi yang menekankan ‘Islam murni’ seperti dipraktikkan kaum Salaf. Pesantren Salafi menolak kompromi dengan keindonesiaan semacam penghormatan pada bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya.

Tetapi perkembangan ini memerlukan penelitian lebih jauh tentang pesantren berideologi Salafi, khususnya tentang kurikulum, proses pembelajaran, posisi dan peranan kiai, sub-kultur dan viabilitasnya di tengah masyarakat.

Jika asumsi saya di atas benar—bahwa mayoritas pesantren sebagai lembaga induk masih dimiliki ormas arus utama—maka lingkungan ideologi keagamaan Islam wasathiyah inklusif dan akomodatif juga tetap bertahan. Dengan demikian, bisa diharapkan pandangan dunia yang menerima dan menghormati kemajemukan, inklusivitas dan toleransi tetap pula bertahan dan bahkan punya peluang untuk dikembangkan lebih jauh.

By the same token, literalisme syariah—yang mungkin terdapat pada ‘pesantren’ berideologi Salafi—sulit berkembang di lingkungan pesantren NU dan juga di pesantren milik ormas Islam arus utama lain. Penekanan yang tetap masih kuat pada tasawuf dan tarekat di kalangan NU khususnya—yang merupakan part and parcel dari ideologi ‘Aswaja’—membendung tumbuhnya literalisme syariah atau fiqh di lingkungan pesantren NU.

Mempertimbangkan realitas pesantren dan lingkungan Islam lebih luas baik di tingkat nasional, regional dan internasional, pesantren dapat menjadi lokus utama bagi proses internasionalisasi Islam wasathiyyah. Sejak Peristiwa 11 September 2001 kian banyak kalangan pejabat tinggi asing yang berkunjung ke pesantren dan akhirnya melihat pesantren sebagai lembaga alternatif untuk mencegah bertumbuhnya paham dan praksis keislaman radikal.

Dalam konteks itu, pesantren perlu meningkatkan proses internasionalisasi. Internasionalisasi itu dapat dibangun dengan memperkuat dan memberdayakan jaringan pondok/pesantren di lingkungan ASEAN. Melalui jaringan ini dapat diperkuat paham dan praksis Islam wasathiyah.

Selanjutnya, pesantren dapat mengembangkan sendiri jaringannya dengan lembaga pendidikan Islam di mancanegara lebih luas—khususnya Afrika, Eropa dan Amerika Utara. Para pemikir dan praktisi pendidikan pesantren dapat membantu pengembangan lembaga pendidikan Islam di mancanegara tidak hanya dalam hal pendidikan saja, tapi juga dalam sosialisasi dan penguatan paham dan praksis Islam wasathiyyah.

Bekerja sama dengan Kemenag, Kemendikbud dan lembaga filantropy Islam untuk penyediaan beasiswa, pesantren dapat meningkatkan jumlah para santri mancanegara, tidak hanya dari negara-negara ASEAN, tapi juga dari Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika Utara. Pesantren juga dapat bekerjasama dengan NU, Muhammadiyah dan ormas Islam lain yang memiliki bobot, leverage, dan jaringan luas untuk membangun networks dengan para pimpinan, organisasi dan lembaga mancanegara, sehingga lebih memungkinkan rekrutmen para santri interasional.

Dengan internasionalisasi baik di tingkat ASEAN maupun mancanegara lebih luas, pesantren dan mereka yang terlibat dalam segala prosesnya dapat meningkatkan aktualisasi dan peran Islam rahmatan lil-‘alamin. []

REPUBLIKA, 12 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Halaqah Pesantren (3)

Oleh: Azyumardi Azra

Pembicaraan dalam halaqah Pesantren ASEAN memperlihatkan, sejarah pondok dan/atau pesantren (termasuk juga madrasah) sejak 1920an adalah sejarah pembaharuan pendidikan Islam yang terus berlanjut di masa kontemporer. Dihadapkan berbagai pembaharuan sebagai dampak perubahan cepat dan luas dalam masyarakat, pesantren tetap mampu bertahan. Pesantren juga mampu mengubah citranya menjadi kian positif menyangkut distingsi pendidikannya.

Di tengah semua perubahan, para santri lulusan pesantren sejak 1980-an mampu berkompetisi dan sukses melanjutkan pendidikan di mancanegara; tidak hanya di Timur Tengah, namun juga di Barat. Mereka ini pada gilirannya memperkaya dan memperkuat generasi baru kaum terpelajar dan intelektual Muslim Indonesia dengan tetap memegangi Islam Indonesia wasathiyyah.

Sejak 1980-an, pesantren berkembang pesat menjadi semacam ‘holding institution’, lembaga induk yang mencakup tidak hanya institusi pendidikan agama—baik khusus untuk tafaqquh fid-din dan madrasah — tetapi juga pendidikan umum, seperti SD, SMP, SMU, SMK dan Perguruan Tinggi umum. Bahkan, pesantren juga menjadi pusat pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang sejak dari ekonomi rakyat seperti koperasi dan usaha kecil, teknologi tepat guna, kesehatan masyarakat sampai kepada konservasi lingkungan.

Pada saat yang sama, pesantren tidak lagi hanya terdapat di pedesaan; sejak 1980an, kian banyak pesantren bermunculan di kawasan perkotaan dan sub-urban, memunculkan gejala yang saya sebut sebagai ‘pesantren urban’. Bahkan sistem ‘santri mukim’ juga diadopsi sekolah elite Islam, dengan menggunakan istilah ‘boarding’, yang dilengkapi figur ‘kiai’ seperti di pesantren.

Sebenarnya secara historis, pesantren sebagai ‘holding institution’ telah bermula sejak waktu cukup lama. Sejak introduksi lembaga pendidikan madrasah—sebagai sebuah corak modernisme pendidikan Islam di Indonesia — sejak dasawarsa pertama abad 20, pesantren sedikit demi sedikit mulai berkembang dari lembaga pendidikan Islam tradisional dalam dirinya sendiri menjadi ‘lembaga induk’ (holding institution) yang menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan mulai dari ‘pesantren’ yang tetap tafaqquh fi al-din dan madrasah atau mengkombinasikan keduanya.

Perkembangan ‘pesantren’ sebagai ‘holding institution’ (atau holding educational institution) jelas meningkat cepat dalam dua dasawarsa terakhir. Sekali lagi, sebagai lembaga induk, kini ‘pesantren’ tidak hanya menyelenggarakan pendidikan madrasah, tetapi juga ‘sekolah umum’ sejak dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Bahkan pendidikan madrasah yang diselenggarakan pesantren juga mengalami diversifikasi, khususnya untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA). Sekarang MA yang bersifat umum seperti MA IPA, MA IPS, MA Bahasa, MA Ketrampilan lebih mendominasi di pesantren dibandingkan dengan MA Khusus (Keagamaan) yang merupakan MA ‘tafaqquh fi al-din’.

Menjadi pertanyaan besar tentang apakah santri-santri MA jurusan umum masih dapat dimasukkan ke dalam kategori santri tipikal pesantren konvensional, yang sampai sekarang kelihatan masih menjadi gambaran dan persepsi banyak kalangan masyarakat. Padahal, para santri jebolan pesantren telah merambah ke berbagai lembaga pendidikan umum baik di tanah air maupun di mancanegara. Mereka juga telah berada di mana-mana; tidak hanya di lembaga Islam, tapi juga dalam pemerintahan dan birokrasi serta berbagai institusi swasta.

Dalam pembicaraan halaqah pesantren dapat terlihat, perubahan substansi keilmuan pesantren terjadi ketika madrasah yang ada di lingkungan pesantren sesuai dengan UU Sisdiknas disetarakan dengan sekolah umum. Untuk kesetaraan itu, madrasah mesti menggunakan Kurikulum Kemendikbud — ditambah Kurikulum Agama yang ditetapkan Kemendikbud bekerja sama dengan Kemenag.

Perubahan substansi keilmuan ini mendorong terjadinya perubahan kelembagaan. Pesantren tidak hanya mengembangkan madrasah, tetapi juga sekolah umum. Bahkan pada tingat MA mengembangkan lebih banyak MA Umum dengan jurusan IPA, IPS, Bahasa, dan Keterampilan. Sedangkan MA tafaqquh fid-din yang dikenal sebagai MAK justru dihapuskan Ditjen Binbaga Islam (kini Ditjen Pendidikan Islam) sehingga menimbulkan ‘krisis’ dalam jumlah alumni MA yang mampu memasuki jurusan di PTAI yang memerlukan kemampuan bahasa Arab seperti Tafsir-Hadits, Bahasa/Sastra Arab atau Akhwalus-Sakhsiyyah.

Dengan berbagai perkembangan itu, berkembang kecemasan di banyak kalangan pesantren tentang ‘kemerosotan’ pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang banyak diharapkan melahirnya peserta didik yang memiliki pemahaman, kemampuan dan praksis yang unggul dalam ilmu dan amal Islam. Kian dominannya ‘ilmu umum’ di berbagai lembaga pendidikan berbasis pesantren cenderung membuat ‘ilmu agama Islam’ terpinggirkan.

Perubahan dan pembaruan membawa konsekuensi tertentu yang sering mencemaskan. Kecemasan itu sepatutnya mendorong para pengelola pesantren untuk mencari cara untuk memperkuat kembali aspek tafaqquh fid-din pendidikan pesantren. Dengan pendidikan yang berlangsung 24 jam, pesantren memiliki peluang besar untuk penguatan kembali tafaqquh fid-din. []

REPUBLIKA, 05 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Halaqah Pesantren (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Halaqah pesantren ASEAN menegaskan, perubahan substansi keilmuan pesantren di Indonesia mulai terjadi ketika madrasah yang ada di lingkungan pesantren sesuai UU Sisdiknas (No 2/1989 dan No 20/2003) disetarakan (equivalen) dengan sekolah umum. Konsekuensinya, madrasah mesti menggunakan kurikulum nasional yang ditetapkan Kemendikbud.

Perubahan substansi keilmuan sesuai kurikulum nasional mendorong penyesuaian kelembagaan. Hasilnya, pesantren selanjutnya tidak lagi berkutat sebagai lembaga tafaqquh fid-din dan salah satu lokus madrasah, tetapi juga sekolah umum. Dalam kenyataan, pada tingkat madrasah aliyah (MA) pesantren kemudian mengembangkan lebih banyak MA umum dengan jurusan IPA, IPS, bahasa, dan ketrampilan (kemudian menjadi MA vokasi).

Sedangkan, MA tafaqquh fid-din yang dikenal sebagai MA-K (keagamaan, yang awalnya dibentuk Menteri Agama Munawir Sjadzali sebagai MA Program Khusus/PK) justru dihapuskan sehingga menimbulkan “krisis” jumlah alumni MA yang memasuki prodi yang memerlukan kemampuan bahasa Arab kuat di PTAI seperti tafsir-hadis, bahasa/sastra arab atau akhwalus-sakhsiyyah. Akibatnya, prodi-prodi ini mengalami “krisis” jumlah mahasiswa.

Dalam halaqah pesantren, pembahasan mesti menyangkut hal tentang apakah perubahan substansi dan kelembagaan berpengaruh pada paham atau “ideologi” pesantren. Secara umum, pesantren tetap menganut ideologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, baik Aswaja NU maupun Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa’ah Muhammadiyah-yang juga semakin giat mengembangkan pesantren.

Dengan terus memegangi paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, pesantren tetap pertama-tama menjadi lokus penerusan dan penguatan Islam Nusantara atau Islam Indonesia yang berwatak Islam wasathiyyah distingtif. Fungsi ini dapat disebut sebagai pemeliharaan dan penguatan tradisi Islam Indonesia. Fungsi lain adalah transmisi ilmu agama Islam, dan terakhir sebagai lokus kaderisasi calon ulama.

Tantangan terhadap pesantren Islam washatiyyah datang dari pesantren Salafi yang kelihatan cukup berkembang belakangan ini. Pesantren Salafi menganut paham dan praksis Salafi yang menekankan “Islam murni” seperti dipraktikkan kaum Salaf. Pesantren Salafi cenderung menolak kompromi dengan keindonesiaan semacam penghormatan pada bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

Dalam kaitan itu, perlu pengembangan tipologi baru pesantren yang kini setidaknya ada dua; Pertama, pesantren Salafiyah yang menganut paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah; dan kedua Pesantren Salafi yang berpegang pada paham dan praksis Salafi-termasuk Wahabi. Menurut beberapa studi dan estimasi ada sekitar 30-an pesantren salafi di seluruh Indonesia.

Di tengah perkembangan kedua tipologi atau kategori ini, pondok atau pesantren di ASEAN terus bertumbuh signifikan. Menurut beberapa estimasi (2016), jumlah pesantren dan/atau pondok di Indonesia saja berkisar sekitar 29.000. Jumlah pondok di Malaysia, Brunei dan Thailand Selatan hanya sekitar 200.

Dengan peningkatan jumlahnya, pesantren kini tidak lagi ada hanya di wilayah pedesaan (rural), tapi juga di perkotaan atau suburban. Jika pendekatan wilayah digunakan, kategori pesantren bisa mencakup “pesantren pedesaan” (rural pesantren) dan “pesantren perkotaan” (urban pesantren). Jika kita masih menganggap pesantren sebagai “subkultur”, bisa diasumsikan “subkultur” pesantren rural dalam segi tertentu berbeda dengan “subkultur” pesantren urban.

Perubahan lain adalah kian membaiknya fasilitas fisik pesantren. Kini kian banyak pesantren memiliki gedung permanen bertingkat tiga atau dua. Sebaliknya, semakin sedikit pesantren dengan bangunan reot seadanya. Lingkungan pesantren kian higienis; asrama santri tidak lagi menjadi sarang kutu busuk (budug) yang menghasilkan “santri budug” seperti sebelum 1960 dan 1970-an.

Perubahan lingkungan dan fasilitas pesantren itu dimungkinkan penguatan kelas menengah Muslim yang kian gemar mengamalkan filantropi Islam melalui ziswaf. Mereka menjadi tulang punggung pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan Islam; pesantren, madrasah dan sekolah Islam.

Peningkatan fasilitas fisik tidak banyak mengubah entitas dan jati diri pesantren. Pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan Islam indigenous karena tradisinya yang panjang. Atau lembaga pendidikan Islam tradisional karena umumnya dimiliki para kiai NU. Pesantren “tradisional” dalam nomenklatur kepesantrenan biasa disebut sebagai “pesantren Salafiyah”.

Mitra pesantren Salafiyah adalah “pesantren Khalafiyah”-pesantren modern. Meski modern, pondok atau pesantren Khalafiyah tetap mengikut paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.

Pesantren Salafiyah dan Pesantren Khalafiyah dan/atau pesantren Salafiyah yang telah dimodernisasi dimiliki kiai-kiai NU dan organisasi arus utama lain seperti Muhammadiyah, Jami’iyah al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, Persis, Nahdlatul Wathan, al-Khairat dan banyak lagi Jelas pula selain itu, juga terdapat pesantren yang mandiri dari dari ormas arus-meski tetap memegangi paham dan praksis Islam wasathiyyah. []

REPUBLIKA, 29 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Halaqah Pesantren (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Ranah budaya Islam Asia Tenggara—biasanya juga disebut Nusantara—sangat beruntung dengan eksistensi lembaga pendidikan ‘tradisional’ pesantren atau pondok. Di tengah pergolakan dan perubahan zaman, lembaga pendidikan ini—khususnya di Indonesia—tidak hanya bertahan, tetapi juga terus menemukan momentum.

Pesantren dan pondok memiliki peran sangat penting dalam pembentukan tradisi dan ortodoksi Islam Asia Tenggara yang dikenal sebagai ‘Islam wasathiyah’. Pembicaraan tentang Islam wasathiyah juga menemukan momentum ketika berbagai paham transnasional yang cenderung literal dan ekstrim memasuki wilayah Muslim Asia Tenggara dan berusaha mendapat penganut.

Karena itu, dua pertemuan dan pembicaraan tentang pesantren sangat tepat waktu dan strategis. Pertama, Halaqah Ulama ASEAN 2016 bertema ‘Enhancing Moderate Islam through Pesantren” (13-15/12/16), diselenggarakan Pusat Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang-Diklat, Kemenag; kedua, Workshop Pesantren ASEAN bertajuk ‘Promoting Cross-Cultural Educational Exchanges in ASEAN’ (27-29/11/ 2016) , dilaksanakan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Jepang.

Bagi penulis Resonansi ini, kedua forum tersebut adalah halaqah yang sekaligus revisitasi, ‘kunjungan kembali’ ke pesantren yang juga lazim disebut pondok baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara lain,khususnya di Malaysia dan Brunei Darussalam. Dengan revisitasi, dapat dilihat apa yang telah dan sedang terjadi di lingkungan pesantren dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Sejak paroan kedua 1980an pesantren mengalami berbagai perubahan dalam berbagai aspeknya; kelembagaan, isi pendidikan dan lingkungan fisik dan fasilitas. Berbagai perubahan terjadi bukan hanya karena dorongan faktor eksternal, seperti kebijakan modernisasi pendidikan Islam sejak awal 1970an, tetapi juga disebabkan perubahan dalam kehidupan keagamaan, ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam kehidupan secara keseluruhan.

Perkembangan dan perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia umumnya, tak bisa tidak juga mempengaruhi pendidikan Islam, khususnya pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di kawasan ini. Tak kurang pentingnya, dinamika perkembangan Islam di tingkat global sedikit banyak juga mempengaruhi perkembangan pesantren.

Mempertimbangkan berbagai perubahan, perlu penyesuaian perspektif, paradigma dan tipologi tentang pesantren. Di sini juga dapat terlihat kontinuitas dan perubahan pesantren sekaligus relevansi dan peluangnya untuk internasionalisasi guna pengembangan Islam Wasathiyyah secara global untuk realisasi Islam rahmatan lil ‘alamin.

Halaqah membincang sekarang tentang pesantren pasti menimbulkan kesan—dan kesimpulan sangat berbeda dengan persepsi konvensional tentang pesantren. Sekali lagi, terjadi sangat banyak perubahan di lingkungan pesantren atau pendidikan Islam umumnya, yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh para pemerhati dan pengembang pendidikan Islam di negeri ini.

Hemat saya, istilah ‘pesantren’ itu sendiri perlu dipertimbangkan dan didefinisikan kembali. Perkembangan kelembagaan—termasuk kepemimpinan dan manajemen, substansi pendidikan dan fasilitas pesantren mengalami perubahan yang hampir tak mungkin dimundurkan—dikembalikan ke bentuk asalnya yang tercakup dalam pengertian konvensional ‘pesantren’.

Dalam pengertian ‘konvensional’, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk tafaqquh fi al-din dalam halaqah melalui metode pembelajaran bandongan dan sorogan. Dalam perkembangannya, metode pembelajaran berubah menjadi klasikal dengan lebih banyak ceramah dari guru atau kiai. Dalam masa kontemporer, pembelajaran kemudian juga menggunakan medium teknologi informasi, sehinggga kiai dan guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan.

Perubahan atau perkembangan metode pembelajaran yang melibatkan akses lebih besar pada informasi dan ilmu pengetahuan menimbulkan konsekuensi tertentu. Para kiai, guru dan kitab kuning tidak lagi merupakan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan; para santri kini juga dapat memperoleh banyak pengetahuan dari dunia maya. Tetapi, tentu saja peran kiyai dan guru tetap sangat vital juga sebagai contoh teladan kepribadian dan keilmuan.

Perubahan substansi keilmuan pesantren adalah salah satu perkembangan paling signifikan sejak awal 1970an. Dari sudut substansi keilmuan, pesantren kini lebih lengkap; tidak hanya bertumpu pada ilmu-ilmu keagamaan (al-‘ulum al-diniyyah), tetapi juga ilmu-ilmu umum (ilmu sosial/humaniora lain dan eksakta/ilmu alam) yang secara epistimologis juga bersumber dari Allah SWT. Berbekal berbagai macam ilmu, santri lulusan pesantren memiliki potensi untuk lebih dapat menjawab tantangan yang terus berubah dan sekaligus memainkan peran lebih besar dalam kehidupan keumatan-kebangsaan. []

REPUBLIKA, 24 Desember 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)