Halaqah Pesantren (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Ranah budaya Islam Asia Tenggara—biasanya juga disebut Nusantara—sangat beruntung dengan eksistensi lembaga pendidikan ‘tradisional’ pesantren atau pondok. Di tengah pergolakan dan perubahan zaman, lembaga pendidikan ini—khususnya di Indonesia—tidak hanya bertahan, tetapi juga terus menemukan momentum.

Pesantren dan pondok memiliki peran sangat penting dalam pembentukan tradisi dan ortodoksi Islam Asia Tenggara yang dikenal sebagai ‘Islam wasathiyah’. Pembicaraan tentang Islam wasathiyah juga menemukan momentum ketika berbagai paham transnasional yang cenderung literal dan ekstrim memasuki wilayah Muslim Asia Tenggara dan berusaha mendapat penganut.

Karena itu, dua pertemuan dan pembicaraan tentang pesantren sangat tepat waktu dan strategis. Pertama, Halaqah Ulama ASEAN 2016 bertema ‘Enhancing Moderate Islam through Pesantren” (13-15/12/16), diselenggarakan Pusat Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang-Diklat, Kemenag; kedua, Workshop Pesantren ASEAN bertajuk ‘Promoting Cross-Cultural Educational Exchanges in ASEAN’ (27-29/11/ 2016) , dilaksanakan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Jepang.

Bagi penulis Resonansi ini, kedua forum tersebut adalah halaqah yang sekaligus revisitasi, ‘kunjungan kembali’ ke pesantren yang juga lazim disebut pondok baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara lain,khususnya di Malaysia dan Brunei Darussalam. Dengan revisitasi, dapat dilihat apa yang telah dan sedang terjadi di lingkungan pesantren dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Sejak paroan kedua 1980an pesantren mengalami berbagai perubahan dalam berbagai aspeknya; kelembagaan, isi pendidikan dan lingkungan fisik dan fasilitas. Berbagai perubahan terjadi bukan hanya karena dorongan faktor eksternal, seperti kebijakan modernisasi pendidikan Islam sejak awal 1970an, tetapi juga disebabkan perubahan dalam kehidupan keagamaan, ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam kehidupan secara keseluruhan.

Perkembangan dan perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia umumnya, tak bisa tidak juga mempengaruhi pendidikan Islam, khususnya pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di kawasan ini. Tak kurang pentingnya, dinamika perkembangan Islam di tingkat global sedikit banyak juga mempengaruhi perkembangan pesantren.

Mempertimbangkan berbagai perubahan, perlu penyesuaian perspektif, paradigma dan tipologi tentang pesantren. Di sini juga dapat terlihat kontinuitas dan perubahan pesantren sekaligus relevansi dan peluangnya untuk internasionalisasi guna pengembangan Islam Wasathiyyah secara global untuk realisasi Islam rahmatan lil ‘alamin.

Halaqah membincang sekarang tentang pesantren pasti menimbulkan kesan—dan kesimpulan sangat berbeda dengan persepsi konvensional tentang pesantren. Sekali lagi, terjadi sangat banyak perubahan di lingkungan pesantren atau pendidikan Islam umumnya, yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh para pemerhati dan pengembang pendidikan Islam di negeri ini.

Hemat saya, istilah ‘pesantren’ itu sendiri perlu dipertimbangkan dan didefinisikan kembali. Perkembangan kelembagaan—termasuk kepemimpinan dan manajemen, substansi pendidikan dan fasilitas pesantren mengalami perubahan yang hampir tak mungkin dimundurkan—dikembalikan ke bentuk asalnya yang tercakup dalam pengertian konvensional ‘pesantren’.

Dalam pengertian ‘konvensional’, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk tafaqquh fi al-din dalam halaqah melalui metode pembelajaran bandongan dan sorogan. Dalam perkembangannya, metode pembelajaran berubah menjadi klasikal dengan lebih banyak ceramah dari guru atau kiai. Dalam masa kontemporer, pembelajaran kemudian juga menggunakan medium teknologi informasi, sehinggga kiai dan guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan.

Perubahan atau perkembangan metode pembelajaran yang melibatkan akses lebih besar pada informasi dan ilmu pengetahuan menimbulkan konsekuensi tertentu. Para kiai, guru dan kitab kuning tidak lagi merupakan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan; para santri kini juga dapat memperoleh banyak pengetahuan dari dunia maya. Tetapi, tentu saja peran kiyai dan guru tetap sangat vital juga sebagai contoh teladan kepribadian dan keilmuan.

Perubahan substansi keilmuan pesantren adalah salah satu perkembangan paling signifikan sejak awal 1970an. Dari sudut substansi keilmuan, pesantren kini lebih lengkap; tidak hanya bertumpu pada ilmu-ilmu keagamaan (al-‘ulum al-diniyyah), tetapi juga ilmu-ilmu umum (ilmu sosial/humaniora lain dan eksakta/ilmu alam) yang secara epistimologis juga bersumber dari Allah SWT. Berbekal berbagai macam ilmu, santri lulusan pesantren memiliki potensi untuk lebih dapat menjawab tantangan yang terus berubah dan sekaligus memainkan peran lebih besar dalam kehidupan keumatan-kebangsaan. []

REPUBLIKA, 24 Desember 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Advertisements

Melawan Ekstrimisme dan Islamo-Fobia (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Jika ekstrimisme keagamaan pada satu pihak dan Islamo-fobia pada pihak lain terus bertahan dan berkecenderungan meningkat, lantas apa yang harus dilakukan? Apakah kecenderungan ini dapat dikurangi jika belum dapat diatasi secara keseluruhan?

Dalam pembicaraan di berbagai forum konferensi, seminar dan simposium tentang subjek ini terungkap bahwa ekstrimisme keagamaan dan Islamo-fobia tidak berdiri sendiri. Ia banyak terkait dengan situasi domestik negara tertentu dan juga dengan dinamika politik, ekonomi dan sosial-budaya di level internasional. Karena itu memang sama sekali tidak mudah mengatasinya.

Keadaan politik, ekonomi, sosial-budaya dan agama yang kacau di banyak negara Muslim—khususnya di Dunia Arab, Asia Selatan dan Afrika—jelas menjadi faktor utama tumbuh dan menguatnya ekstrimisme agama. Konflik politik dan perang yang terjadi beberapa tahun terakhir -— di tengah kegagalan democratic opening di Dunia Arab —- yang beramalgamasi dengan sektarianisme agama dan kabilahisme membuat ekstrimisme mencapai tingkat yang tidak pernah ada sebelumnya. Ini terlihat dalam pertumbuhan ISIS di wilayah Syria dan Irak.

Celakanya, ekstrimisme politik dan agama di kawasan ini menyebar ke tempat-tempat lain; tidak hanya di Dunia Muslim, tapi juga ke Eropa dan Amerika. Hasilnya, terjadi globalisasi ekstrimisme yang menciptakan masalah serius dalam keamanan dan sekuriti.

Kondisi ekonomi yang mengalami krisis atau kemerosotan di beberapa negara Eropa Selatan seperti Yunani atau Italia hanya meningkatkan Islamo-fobia yang memang sudah ada sejak lama di Eropa atau di Dunia Barat secara keseluruhan. Kedatangan jutaan pengungsi dari Libya, Syria, Afghanistan, Somalia dan seterusnya ke Eropa—kemudian juga diterima dalam jumlah terbatas di AS, Kanada dan Australia—hanya meningkatkan Islamo-fobia.

Akhirnya para pengungsi bisa diterima di sejumlah negara. Sayang terjadi kasus-kasus tidak menyenangkan. Misalnya, terjadinya kasus memalukan ketika ‘oknum-oknum’ pengungsi di awal tahun baru 2016 melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan lokal Jerman dan Prancis.

Dengan demikian, terjadi interplay, saling memengaruhi antara berbagai faktor yang bekerja meningkatkan ekstrimisme agama dan Islamo-fobia sekaligus. Melihat interplay dan dinamika berbagai faktor internal dan internasional, sekali lagi, sulit terlihat jalan keluar dari masalah berat dan serius ini.

Karena itu upaya ‘memerangi’ ekstrimisme agama dan Islamo-fobia sama sekali tidak mudah. Sebaliknya melibatkan proses yang kompleks dan rumit yang memerlukan penanganan serius dan terencana baik pada tingkat domestik maupun internasional.

Pada tingkat pemerintahan, jelas perlu kerja sama internasional untuk menangani berbagai masalah yang menjadi sumber ekstrimisme agama dan Islamo-fobia. Berbagai negara dapat bertukar pengalaman dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis, toleran dan hidup berdampingan secara damai.

Tetapi masalah ekstrimisme agama dan Islamo-fobia juga memerlukan peran masyarakat, khususnya masyarakat sipil atau masyarakat madani (civil society). Masyarakat sipil bukan hanya dapat menjadi mitra pemerintah dalam isu terkait, sekaligus pula bisa meningkatkan perannya dalam proses de-ekstrimisasi dan de-Islamo-fobiaisasi.

Masalahnya kemudian, tidak semua negara memiliki civil society yang aktif dan dinamis untuk meresponi berbagai perkembangan tidak menguntungkan baik di negara tertentu maupun di tingkat internasional. Dalam keadaan seperti ini, sering terlihat, banyak negara yang tidak memiliki civil society harus bekerja sendiri melalui birokrasi pemerintahan

Di sini banyak negara seolah tidak berdaya mengatasi perkembangan tidak kondusif. Negara-negara ini akhirnya terjerumus menjadi ‘negara gagal’ (failed states) karena ketidakmampuan menegakkan hukum dan ketertiban guna menciptakan keharmonisan dan kedamaian.

Di tengah keadaan domestik banyak negara dan juga dunia internasional yang cenderung buram (gloomy), Indonesia berada dalam posisi sangat baik untuk berada di garis terdepan. Secara domestik, Indonesia stabil secara politik dan ekonomi. Sebagai negara sangat majemuk, Indonesia mampu bertahan dalam kesatuan dan persatuan.

Karena itulah banyak kalangan internasional, baik pemerintahan negara maupun masyarakat mengharapkan Indonesia memainkan peran lebih besar dalam menghadapi ekstrimisme dan Islamo-fobia. Indonesia sebagai negara besar bukan hanya dalam ukuran teritori, jumlah penduduk, demografi Muslim dan sekaligus demokrasi sepatutnya memikul tanggung jawab dan peran lebih besar pula.

Sebab itu, cukup kuat alasan agar pemerintah RI merevitalisasi aktivisme Indonesia dalam kancah internasional. Presiden Jokowi tetap bisa melanjutkan pembangunan infra-struktur, tapi pada saat yang sama juga membangun kembali postur Indonesia yang gagah pada tingkat internasional. Dengan begitulah Indonesia dapat menjadi negara besar seperti sering ditekankan Presiden Jokowi. []

REPUBLIKA, 15 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Melawan Ekstrimisme dan Islamo-Fobia (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Judul Resonansi kali ini, penulis pinjam dari Konferensi World Forum for Muslim Democrats (WFMD) III yang diselenggarakan Sasakawa Peace Foundation (SPF), Tokyo pada akhir bulan lalu (24-25/11/2016). Judul persisnya: ‘Consolidating Democracy in Fighting Extremism and Islamophobia’.

Tema semacam ini yang dikaitkan dengan demokrasi, sekuriti dan Islam nampaknya masih favorit di banyak tempat baik di dalam maupun luar negeri. Sejak Oktober lalu, penulis Resonansi ini menjadi narasumber beberapa konperensi, simposium dan seminar dengan tema yang hampir sama.

Di samping Konperensi SPF tadi, daftarnya antara lain mencakup Konperensi Internasional ‘Global Terrorism: The Way Forward’, UNS Surakarta (26/10/16); Simposium ‘Islamophobia and Violent Extremism’, UI Depok dan Kemlu RI (30/10/16) dan terakhir Konperensi Internasional ‘Islam, Democracy, and the Challenges of Pluralism and Security’, Kemlu, Dewan Pers Indonesia, dan Institute for Peace and Democracy (IPD, 6-7/12/16).

Tidak ragu lagi, ekstrimisme agama—dan juga politik—tidak hanya sekedar bertahan, tapi cenderung meningkat. Ekstrimisme agama berlanjut di kalangan segelintir Muslim baik di negara-negara mayoritas Muslim terutama di Dunia Arab, Afrika dan Asia Selatan. Belum ada tanda dan indikasi kuat berakhirnya ekstrimisme yang menghasilkan pertikaian, konflik dan perang sesama Muslim yang telah mengorbankan banyak nyawa, harta benda dan warisan kebesaran peradaban Islam di masa silam.

Ekstrimisme agama tidak hanya menyangkut Islam, tapi juga terkait agama Buddha misalnya. Ketika Donald Trump memenangkan Pemilu AS, Bhiksu Budha Myanmar, Ashin Wiranu secara terbuka menyatakan, dia mendapat mitra baru [Trump] untuk melenyapkan Muslim dari bumi Myanmar. Wiranu sendiri pernah disebut majalah Time sebagai ‘The Face of Buddhist Terror’ (20/6/2013).

Profesor Imtiyaz Yusuf, gurubesar Universitas Mahidol, dalam Konperensi SPF Tokyo mengungkapkan panjang lebar pertumbuhan ekstrimisme di kalangan kepemimpinan dan komunitas Budhis Myanmar. Dinamika ini turut menghasilkan kekerasan dan terorisme berkepanjangan terhadap kaum Muslim Rohingya.

Menurut Imtiyaz yang juga Direktur Pusat Dialog Buddhis-Muslim Dialog Universitas Mahidol Bangkok, ekstrimisasi dan radikalisasi bhiksu Myanmar banyak terinspirasi radikalisme Budhisme Srilanka. Wajah agama Budha yang disebut BBC London sebagai ‘The Darker Side of Buddhism” berhasil mengusir banyak orang Tamil dari negara pulau tersebut.

Meski gejala ekstrimisme kalangan bhiksu Myanmar dan di beberapa negara lain seperti Thailand misalnya terus meningkat, Imtiyaz Yusuf menyarankan tetap perlunya dialog Buddhist-Muslim. Dia melihat adanya cukup banyak komonalitas di antara ajaran Budha dan Islam khususnya menyangkut perdamaian, toleransi dan saling menghargai di antara para penganut kedua agama.

Ektrimisme agama jelas tidak berdiri sendiri. Baik di kalangan Muslim maupun Budhis dan juga agama-agama lain—seperti Kristen Protestan—ekstrimisme banyak terkait dengan politik dan ‘nativisme’ agama dan sosial-budaya. Meningkatnya politik ‘sayap kanan’ (ultra right) di Eropa dan Amerika Serikat misalnya memberi momentum bagi kian menguatnya ekstrimisme agama.

Dalam Islam, ekstrimisme banyak terkait dengan paham dan praksis ‘Islam murni’ yang dipraktekkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Paham dan praksis yang sering disebut sebagai ‘Salafisme’, dalam bentuk paling keras diwakili paham dan praksis ‘Wahabiyah’.

Upaya penyebaran paham dan praksis Wahabiyah secara internasional menciptakan berbagai masalah. Wahabisme sering dipandang bertanggung atas peningkatan ekstrimisme bukan hanya di negara-negara Muslim seperti Indonesia, tetapi juga di kalangan komunitas Muslim di Eropa dan Amerika Utara.

Peningkatan ekstrimisme di kalangan Muslim yang tidak jarang disertai kekerasan dan terorisme di –negara-negara Muslim sendiri—termasuk Indonesia–maupun di Eropa dan AS ibarat menuangkan bensin ke nyala api Islamo-fobia di kedua benua ini. Islamo-fobia yang secara historis sudah ada sejak waktu lama dan kemudian sempat menyurut seusai Perang Dunia II, sejak awal milenium baru 2000 kembali bangkit.

Krisis keuangan dan ekonomi yang melanda AS dan sejumlah negara Eropa sejak paroan kedua dasawarsa 2000-an, mendorong politisi ultra-kanan dan kalangan masyarakat di kedua wilayah ini menjadikan imigran—yang sebagian besar Muslim—sebagai ‘kambing hitam’. Pihak terakhir ini mereka anggap telah ‘merampok’ banyak pekerjaan sehingga membuat sulit bagi warga pribumi mendapatkan pekerjaaan.

Peningkatan ekstrimisme keagamaan dan politik jelas tidak menguntungkan. Sebaliknya, gejala ini meningkatkan tensi dan ketegangan di antara para warga—baik di lingkungan domestik maupun internasional, sehingga membuat kian sulit membangun peradaban dunia yang damai, adil dan berkeadaban. []

REPUBLIKA, 08 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Langkah dan Isyarat Jokowi

Oleh: Azyumardi Azra

Dua peristiwa besar pekan lalu di Tanah Air yang terjadi pada hari yang sama, Jumat (2/12), mengandung banyak makna tak kurang pentingnya bagi Presiden Joko Widodo. Kedua peristiwa itu memberikan pesan penting kepada sejumlah pihak yang belakangan ini menjadi sumber peningkatan suhu politik, sekaligus menjadi tantangan dan ujian serius bagi kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kedua peristiwa itu menjadi berita besar tak hanya di media domestik, tetapi juga di media internasional. Peristiwa pertama menjadi fokus perhatian terkait anggapan tentang peningkatan tekanan kalangan Muslim garis keras terhadap Presiden Jokowi. Peristiwa kedua merupakan kejutan menghebohkan media, khususnya internasional.

Peristiwa pertama adalah Aksi Super Damai 212 sangat masif yang bisa dipastikan memecahkan rekor jumlah massa yang memadati kawasan Monas, Medan Merdeka, Kebon Sirih, Thamrin, dan sekitarnya. Seca- ra retrospektif, bayangkan apa yang dapat terjadi apabila di antara massa menyemut itu ada provokator.

Aksi Super Damai 212 menghadirkan massa yang lebih tafakur mengumandangkan zikir, doa, dan tausiah (wasiat atau nasihat keagamaan) daripada pernyataan dan provokasi membakar. Massa juga bersikap damai kepada rerumputan, taman, pepohonan, dan lingkungan. Sampah pun langsung dibersihkan sendiri oleh kelompok massa yang tampaknya juga bertugas khusus memungut sampah.

Tak kurang pentingnya kehadiran Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi dalam aksi itu. Presiden tidak hanya ikut shalat Jumat, tetapi juga memberikan sambutan, berterima kasih, dan mengapresiasi unjuk rasa damai disertai seruan takbir (Allahu Akbar) tiga kali dalam dua kesempatan.

Peristiwa kedua adalah penangkapan 10 orang-termasuk sejumlah nama penting aktivis dan purnawirawan TNI-pada dini hari menjelang Aksi Super Damai 212. Menurut Polri, mereka merencanakan makar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Kehebohan media internasional terutama terkait penangkapan Rachmawati Soekarnoputri. Secara tersirat media internasional membayangkan, Presiden Jokowi tidak memiliki “nyali” menangkap Rachmawati, aktivis politik, putri Soekarno, proklamator dan presiden pertama RI.

Tak kurang pentingnya, Rachmawati adalah adik Megawati Soekarnoputri, presiden kelima RI, sekaligus Ketua Umum PDI-P, partai utama pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014. Orang tidak tahu pasti apakah Presiden Jokowi sebelumnya menginformasikan atau berkonsultasi dengan Megawati tentang penangkapan sang adik.

Meski kemudian segera dibebaskan, mereka tetap dijadikan Polri sebagai tersangka perencana makar. Mereka umumnya adalah figur kritis terhadap pemerintah sejak masa Presiden Soeharto, mulai dari Sri Bintang Pamungkas sampai “aktor figuran” yang belum banyak dikenal publik.

Dalam kedua peristiwa besar itu, Presiden Jokowi membuat jelas dan tegas: dia memiliki nyali besar (has the gut) mengambil keputusan dan tindakan. Dengan nyali besarnya, Presiden Jokowi menyelesaikan sejumlah masalah yang menjadi sumber rumor dan isu peningkatan tensi politik dalam masyarakat belakangan ini.

Banyak kalangan, baik pemimpin maupun peserta Aksi Super Damai 212, tidak membayangkan Presiden Jokowi “berani” menyambangi mereka. Apalagi, pada pagi harinya di tengah kedatangan massa ke kawasan Monas, Presiden Jokowi pergi blusukan ke proyek persiapan Asian Games di Senayan. Sama dengan kegiatan Presiden yang blusukan ke proyek pembangunan di kawasan Bandara Cengkareng saat terjadi “aksi 411”.

Menentang arus terbuka atau tersembunyi di bawah permukaan yang menganggap Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian- yang agaknya dengan persetujuan Presiden Jokowi-“terlalu mengalah” ketika bersedia mengakomodasi tuntutan para pemimpin Aksi Super Damai 212 untuk tetap berunjuk rasa. Penulis mendapat banyak pertanyaan bernada gugatan dari media internasional tentang Polri yang “menyerah” (give in) kepada orang-orang yang mereka sebut garis keras yang ujung-ujungnya ingin mengubah Indonesia menjadi “negara Islam” (daulah Islamiyah) atau khilafah.

Sebaliknya, pihak terakhir ini juga bersedia melakukan aksi yang dipusatkan di dalam lingkungan Monas. Mereka juga bersedia mengubah substansi yang semula merupakan aksi protes menjadi doa, zikir, tausiah, dan shalat Jumat bersama.

Terlepas dari sikap mereka yang menganggap Polri dan Presiden Jokowi “memberi angin” kepada para pemimpin Aksi Super Damai 212, sikap sejumlah pihak terkait menunjukkan budaya khas Indonesia-baik politik maupun keagamaan-yang memberi ruang memadai untuk akomodasi dan kompromi. Ini bisa disebut win-win-solution.

Bayangkan apabila para pemangku kepentingan tidak ada yang bersedia bersikap akomodatif dan kompromistis. Yang terjadi adalah zero-sum-game yang dapat berujung pada kekerasan seperti terjadi di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim lain, semacam Mesir, Suriah, Irak, Arab Saudi, Afganistan, atau Pakistan.

Meskipun menampilkan sikap akomodatif menghadapi Aksi Super Damai 212, Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan lain yang jelas dan tegas; tidak ada kompromi terhadap mereka yang terindikasi makar.

Dengan kedua bentuk sikap berbeda, Presiden Jokowi menegaskan, dia sepenuhnya memegang kendali (full grip of situation). Presiden yang menguasai keadaan-tanpa harus bersikap otoriter, apalagi diktatorial-jelas sangat urgen demi menjaga keutuhan dan persatuan negara-bangsa Indonesia serta melanjutkan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan warga. []

KOMPAS, 6 Desember 2016
Azyumardi Azra | Profesor Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

PTAII dan Imam Eropa

Oleh: Azyumardi Azra

Apa hubungan antara Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTAII baik negeri/PTAIIN maupun swasta/PTAIIS) dengan imam Eropa? Dari segi geografis, PTAII tentu saja berada di Indonesia yang sangat jauh dari Eropa. Islam Indonesia juga tak dikenal luas di Eropa. Masyarakat Eropa lebih kenal Muslim asal Dunia Arab dan Maghrib (Afrika Utara) atau Turki, Pakistan, Bangladesh dan India.

Namun keadaan ini mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Kian banyak pemimpin pemerintahan dan kalangan masyarakat Eropa (baik Muslim maupun non-Muslim) yang makin tertarik pada Islam Indonesia. Meski di Indonesia juga ada orang, sel atau kelompok Muslim tidak toleran atau suka main kekerasan, tetapi kalangan Eropa tetap melihat Islam Indonesia jauh lebih damai.

Sedangkan di Eropa masih berlanjut kekerasan yang dilakukan ‘oknum-oknum’ Muslim secara sporadis di berbagai tempat di Eropa sejak awal 2000-an. Pada saat yang sama juga meningkat sikap anti-Islam atau anti-Muslim dalam berbagai bentuk Islamo-fobia yang ditampilkan kelompok dan partai sayap kanan.

Menghadapi berbagai kenyataan ini kian banyak kalangan Eropa melirik pendidikan Islam, khususnya pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan imam dan pemimpin Muslim Eropa. Mereka berharap adanya pendidikan tinggi Islam Eropa untuk menghasilkan imam dan pemimpin Muslim yang bisa mewujudkan Islam yang ramah dan dan damai. Untuk itu mereka perlu memiliki pemahaman dan sensitivitas yang baik tentang realitas sosial, kultural dan politik Eropa.

Pandangan seperti itu terkait kenyataan selama ini bahwa para imam dan pemimpin Muslim kebanyakan berasal dari berbagai negara Muslim. Kebanyakan mereka adalah migran atau keturunan migran—bisa jadi sudah generasi ketiga atau keempat—yang secara agama, sosial, budaya dan bahkan politik lebih berorientasi ke negara leluhur mereka.

Karena itulah banyak imam dan pemimpin Muslim memiliki kecenderungan berikap literal, kaku, ekstrim dan radikal. Sikap seperti ini lazim di antara sesama Muslim dan juga terhadap lingkungan masyarakat Eropa.

Keadaan seperti itu membuat mereka terlepas dari konteks lingkungan sosial, budaya dan politik lingkungan negara tempat diaspora mereka. Akibat lebih jauh, Islam menjadi sangat asing bagi masyarakat lingkungannya.

Di sinilah terletak salah satu sebab salah persepsi terhadap Islam dan kaum Muslimin, sekaligus juga sikap bermusuhan dan fobia Islam dan kaum Muslimin. Keadaan ini tidak kondusif bukan hanya bagi umat Islam sendiri, tetapi juga bagi masyarakat Eropa.

Karena itu, kian banyak kalangan masyarakat Eropa melirik Islam Indonesia yang lebih akomodatif, inklusif dan toleran. Mereka ingin tahu bagaimana cara umat Islam Indonesia mengembangkan pendidikan yang mampu menghasilkan penampilan Islam yang ramah dan damai dengan lingkungannya.

Gejala ini dialami penulis Resonansi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, penulis mendapat undangan beberapa lembaga pendidikan tinggi di Eropa di Inggris, Belgia, Italia, dan terakhir sekali dari Prancis (15-17/11/2016) untuk berbicara antara lain tentang PTAII. Mereka meminta penjelasan tentang substansi kurikulum dan pendekatan dalam pembelajaran.

Sistem PTAII—yang belakangan sering juga disebut sebagai pendidikan tinggi keagamaan Islam (PTKI), tak ragu lagi adalah yang terbesar di dunia. PTKIN (negeri) saja kini berjumlah 56 yang terdiri dari UIN (11), IAIN (23) dan STAIN (19). Belum lagi PTKIS (swasta) yang pasti jauh lebih banyak lagi.
Sejarah PTAII tidak terlalu panjang jika dibandingkan kebanyakan PT di Eropa atau Amerika Utara. PTKIN bermula pada 1957 dengan Akademi Dinas llmu Agama (ADIA) di Jakarta (kemudian pindah ke Ciputat) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta. Kedua PT Kedinasan ini pada 1960 dikembangkan menjadi IAIN.

Sejarah PTKIN selanjutnya adalah sejarah mengenai ekspansi. Sejak 1997 seluruh fakultas cabang IAIN di luar ibukota provinsi menjadi mandiri dengan perubahannya menjadi STAIN. Sejak 2002, UIN menjadi nomenklatur baru di dalam lingkup PTKIN.

Jika kalangan masyarakat Eropa ingin menjadikan PTKIN sebagai model pendidikan tinggi Islam yang dapat menghasilkan imam dan pemimpin Islam yang damai dan ramah, bagaimana kurikulum dan proses pembelajarannya?

Kurikulum PTKIN bisa dikatakan cukup komprehensif, tidak hanya mencakup ilmu ‘murni’ agama, tetapi juga ilmu umum. Dengan begitu, dalam hal keilmuan, menekankan keterkaitan dan ketergantungan satu ilmu dengan ilmu lain. Lagi pula, pendekatan keilmuan dan pembelajaran tidak teologis-normatif semata, namun juga historis, sosiologis dan antropologis.

Melalui kurikulum dan pembelajaran seperti itu dapat dikembangkan sikap terbuka dan inklusif dalam sikap keagamaan. Mereka belajar tentang berbagai aliran dan mazhab dalam Islam lewat kombinasi kajian akar doktrinal normatif dengan pendekatan historis dan seosiologis. Dengan begitu, para mahasiswa/i tidak terjerumus ke dalam sikap sektarianisme bernyala-nyala yang merusak; sebaliknya menumbuhkan sikap inklusif dan toleran pada perbedaan dan keragaman. []

REPUBLIKA, 01 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Kembali ke Jati Diri (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Jati diri Islam Indonesia wasathiyah memiliki ortodoksinya sendiri, terdiri dari tiga aspek; kalam (teologi) Asy’ariyah-Jabariyah, fiqh mazhab Syafi’i dan tasawuf al-Ghazali. Ketiga aspek ortodoksi ini terbentuk khususnya sejak abad 17-18 berkat usaha ulama besar otoritatif seperti Syekh ‘Abd al-Ra’uf al-Singkili, Syekh Muhammad Yusuf al-Makassari, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syekh Abd al-Samad al-Palimbani dan banyak lagi.

Ortodoksi Islam Indonesia wasathiyah berbeda misalnya dengan ortodoksi Islam Arab Saudi, misalnya, yang terdiri dari hanya dua aspek: kalam Salafi-Wahabi, dan fiqh mazhab Hanbali. Sedangkan tasawuf hampir tidak mendapat tempat dalam ortodoksi Saudi karena menurut otoritas ulama Saudi, tasawuf mengandung banyak bid’ah dan khurafat.

Ortodoksi Islam Indonesia wasathiyah—memodifikasi kerangka antropolog Robert Redfield (1897-1958)—menjadi ‘tradisi besar’ (great tradition) yang mencakup berbagai ‘tradisi lokal’ (local tradition) yang dipraktikkan suku-suku dan komunitas Muslim beragam. Interaksi dan tukar menukar yang berlangsung terus menerus di antara kedua tradisi ini menghasilkan konvergensi aliran dan paham keagamaan, yang justru kian memperkuat paradigma Islam Indonesia wasathiyah.

Dalam perspektif perbandingan, ‘tradisi besar’ ortodoksi Islam Arab Saudi misalnya mencakup ‘tradisi kecil’ Najdi yang berasal dari kawasan timur yang merupakan sumber paham Wahabi yang kaku dan ketat dengan tema pemurniannya. Pada pihak lain, ada ‘tradisi kecil’ Hijazi yang lebih akomodatif karena sejak lama menjadi kosmopolit berkat posisi Makkah dan Madinah sebagai pusat ibadah haji, umrah dan ziarah.

Berbagai dinamika dan perubahan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang tidak mampu menggoyahkan jati diri Islam Indonesia wasathiyah. Sebaliknya, para penjajah menjadi saksi konsolidasi Islam Indonesian washatiyah, tidak hanya dalam hal murni keagamaan seperti aqidah dan ibadah, tetapi juga dalam kelembagaan ormas Islam, pendidikan Islam (pesantren, madrasah dan sekolah Islam), pelayanan kesehatan, dan penyantunan sosial.

Semua ini menjadi warisan (legacy) sangat kaya dan beragam yang dimiliki Islam Indonesia. Dapat dikatakan, tidak ada negara berpenduduk mayoritas Muslim lain yang memiliki legacy sebanyak dan sekaya Indonesia.

Pembangunan atau modernisasi yang menemukan momentum sejak masa Orde Baru juga tidak mampu mengubah jati diri Islam Indonesia washatiyah. Jika modernisasi sering disebut para ahli hanya menyingkirkan agama, sebaliknya modernisasi di Indonesia memunculkan intensifikasi keagamaan yang terlihat dalam kecintaan yang kian meningkat pada Islam (increased attachment to Islam).

Intensifikasi keislaman di Indonesia dalam proses modernisasi tidak hanya meningkatkan pendidikan kaum Muslimin, sekaligus memunculkan konvergensi keagamaan. Berbagai kecenderungan dan praktek keagamaan (tradisi kecil) yang dalam dan satu hal berbeda kini bersatu (convergent). Tetapi tetap saja konvergensi keagamaan itu memperkuat jati diri Islam Indonesia washatiyah.

Tantangan serius terhadap Islam Indonesia washatiyah justru mulai muncul secara terbuka sejak masa pasca-Orde Baru—era yang ditandai demokratisasi dan liberalisasi politik. Memanfaatkan suasana kebebasan politik dan sosial, berbagai paham dan praksis Islam transnasional—dengan ortodoksi yang tidak kompatibel dengan Islam Indonesia wasathiyah—berusaha mendapat pengikut di Indonesia.

Ketidaksesuaian itu Islam Indonesia wasathiyah dengan paham dan praksis Islam transnasional pertama-tama terlihat dari paradigma keislamannya. Paham dan praksis Islam transional cenderung literal yang dengan mudah menjerumuskan para pengikutnya ke dalam ekstrimisme dan radikalisme.

Tak kurang pentingnya adalah menyangkut politik. Jika Islam Indonesia wasathiyah telah menerima empat prinsip dasar dalam negara-bangsa Indonesia, yaitu NKRI, UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebaliknya gerakan transnasional mengimpikan dawlah Islamiyah dan/atau khilafah.

Mencermati fenomena itu, banyak kalangan baik di dalam maupun luar negeri mencemaskan masa depan Islam Indonesia wasathiyah. Sementara mereka yang menganut paham dan praksis Islam transnasional terlihat sangat aktif, dalam pada itu, ormas-ormas Islam pemegang Islam wasathiyah nampak pasif. Hanya sekali-kali mereka bersuara tegas dan jelas menolak paham dan praksis Islam transnasional.

Ormas-ormas Islam yang memegangi jati diri wasathiyah seperti NU, Muhammadiyah dan banyak lagi ormas berpaham sama di seantero Indonesia jelas memiliki peran krusial dalam menjaga keutuhan negara-bangsa Indonesia. Karena itu, ormas-ormas ini perlu senantiasa memperkuat jati diri Islam wasathiyah Indonesia.

Dengan penguatan terus menerus, mereka dapat menjadi aktor utama, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga untuk aktualisasi Islam rahmatan lil ‘alamin dan penciptaan kedamaian di Dunia Muslim secara keseluruhan. Hanya dengan kedamaian, umat Islam dapat kembali memberi sumbangan signifikan dalam pembangunan peradaban berkeadaban dan berkemajuan. []

REPUBLIKA, 24 November 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Kembali ke Jati Diri (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Karakter atau jati diri Islam Indonesia adalah wasathiyah yang bersifat tawasuth dan tawazun. Dalam terminologi kajian Islam di dunia internasional Islam wasathiyah sering diterjemahkan sebagai ‘justly-balanced Islam’—‘Islam berkeseimbangan secara adil’—atau juga ‘middle path Islam’—‘Islam jalan tengah’.

Paradigma Islam wasathiyah berlandaskan ayat Alquran, Surah al-Baqarah (2): 143 tentang ummatan wasathan: “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu [umat Islam] ummatan wasathan agar kamu menjadi saksi [atas[ perbuatan manusia dan agar Rasul [Muhammad] menjadi saksi atas [perbuatan] kamu”.

Seperti dikemukakan Profesor Mohammad Hashim Kamali dalam The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasatiyyah (2015), penyebutan umat Islam sebagai ummatan wasathan (midmost community) juga berarti sebagai umat terbaik yang pernah diciptakan Allah (Alu ‘Imran 3: 110). Hal ini tidak lain karena umat Islam didedikasikan untuk peningkatan kebajikan dan pencegahan kemungkaran, pembangunan bumi untuk kesejahteraan manusia, dan penegakan keadilan di muka bumi.

Jati diri sebagai ummatan wasathan berdasarkan prinsip wasathiyah didefinisikan Kamali sebagai; “postur direkomendasikan yang terwujud dalam diri orang yang memiliki naluri dan intelek yang sehat, yang ditandai dengan ketidaksukaan pada ekstrimisme dan kecerobohan yang nyata”.

Wacana dan paradigma mengenai Islam wasathiyah relatif baru. Pembicaraan tentang subyek ini mulai berkembang sejak awal abad 20, disinggung dalam berbagai karya pemikir di Dunia Arab semacam Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad al-Madani, Muhammad Syaltut, Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayli.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, “dalam percakapan umum di antara kalangan masyarakat di masa kita, wasathiyah berarti moderasi dan keseimbangan (i’tidal) dalam keimanan, moralitas dan karakter; dalam cara memperlakukan orang lain; dan dalam sistem terapan tatanan sosial-politik dan tata pemerintahan”.

Kebalikan wasathiyah adalah ekstrimisme (tatharruf) yang menurut pandangan Islam dapat berlaku bagi siapapun yang melewati batas dan ketentuan syari’ah. Tatharruf juga berlaku bagi orang yang melewati batas moderasi, pandangan mayoritas umat (ra’y al-jama’ah); dan juga bagi orang yang bertindak dalam norma dan praktik lazim sudah berlebih-lebihan dan aneh.

Muncul dan berkembangnya wacana tentang ummatan wasathan dan Islam wasathiyah di Timur Tengah merupakan respon intelektual terhadap kecenderungan meningkatnya ekstrimisme di kalangan Muslim di kawasan tersebut. Meski pada tingkat intelektual keislaman konsep ummatan wasathan dan Islam wasathiyah diterima, namun dalam praktiknya susah terlaksana.

Kesulitan penerapan paradigma Islam wasathiyah dan ummatan wasathan di berbagai kawasan Muslim di Timur Tengah atau Asia Selatan terkait dengan kuatnya sektarianisme keagamaan, kabilah, sosial, budaya dan politik. Sektarianisme yang ada berlapis-lapis baik intra-umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan umat-umat agama lain.

Keadaan ini berbeda dengan umat Islam Indonesia yang umumnya menerapkan Islam wasathiyah. Tradisi umat Islam Indonesia sebagai ummatan wasathan telah terbentuk melalui perjalanan sejarah amat panjang.

Tradisi ini dimulai dengan proses Islamisasi yang berlangsung damai dengan melibatkan banyak akomodasi dan akulturasi dengan budaya lokal. Proses seperti ini di masa awal memunculkan gejala sinkretisme dengan kepercayaan dan praktek agama lokal. Tetapi sepanjang sejarah pula berlangsung gelombang demi gelombang pembaharuan Islam, yang pada inti bertujuan membawa pemikiran dan praktek kaum Muslimin Indonesia kian lebih dekat dan menjadi lebih sesuai dengan ortodoksi Islam.

Proses-proses inilah kemudian memunculkan ortodoksi Islam Indonesia. Meski dalam prinsip-prinsip pokok aqidah dan ibadah hampir tidak ada beda antara kaum Muslimin Indonesia dengan saudara-saudara seiman-seislam mereka di tempat-tempat lain, jelas pula terdapat distingsi Islam Indonesia.

Salah satu distingsi utama kaum Muslimin Indonesia itu adalah kepenganutan pada paradigma Islam wasathiyah. Dengan paradigma dan praksis wasathiyah, umat Islam Indonesia dapat tercegah dari sektarianisme keagamaan, kesukuan dan sosial-politik yang bernyala-nyala. Karena itulah kaum Muslimin Indonesia yang memiliki kecenderungan pemahaman dan praktik keislaman yang berbeda dalam hal ranting (furu’iyah) terhindar dari pertikaian dan konflik yang bisa tidak berujung.

Dengan distingsi wasathiyah itu pula arus utama Muslim Indonesia dapat bersikap inklusif, akomodatif dan toleran pada umat beragama lain. Tanpa kepenganutan pada Islam wasathiyah, dengan realitas demografis Muslim sebagai mayoritas absolut penduduk di negeri ini sulit dibayangkan bisa terwujud negara-bangsa Indonesia. []

REPUBLIKA, 17 November 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)