Trump dan Islam (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Menyaksikan Donald Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat yang baru dilantik 20 Januari 2017 lalu, mendengar bacaan ayat-ayat Alquran, terlihat dia berusaha menyimak dengan baik. Dia juga terlihat mencolek istrinya yang sibuk dengan lembaran kertas yang dipegangnya agar tenang.

Ayat Alquran yang dibacakan Imam Mohammed Magid, Direktur Eksekutif All Dulles [bagian Washington D.C.] Area Muslim Society, memang patut direnungkan Presiden Trump khususnya. Imam Magid pertama membaca Surah al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan; manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal (li ta’arafu); dan di sisi Allah, orang paling mulia di antara manusia adalah orang yang paling bertaqwa.

Imam Magid kemudian membaca ayat Alquran kedua, Surah al-Rum ayat 22, yang menyatakan; di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasa dan warna kulit [umat manusia]; dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Menyimak kandungan dan pesan kedua ayat Alquran itu, jelas Imam Magid bukan tanpa maksud memilihnya. Kedua ayat jelas mengingatkan Presiden Trump dan warga Amerika khususnya tentang sejarah dan realitas kemajemukan dan keragaman negara ‘Paman Sam’. Padahal keragaman diakui konstitusi Amerika dan juga prinsip negara e pluribus unum, dalam pluralitas [terdapat] kesatuan. Prinsip ini persis sama dengan bhinneka tunggal ika, salah satu dari empat prinsip negara-bangsa Indonesia.

Pernyataan Presiden Trump sejak masa kampanye sampai pidato inaugurasinya nampak menolak keragaman. Semasa kampanye dia misalnya menyatakan bakal melarang Muslimin masuk AS; membuat tembok tinggi di perbatasan dengan Meksiko sehingga mencegah orang Hispanik atau Latino masuk Amerika.

Trump nampaknya tidak berubah banyak setelah terpilih sebagai presiden. Dalam pidato inaugurasinya, Trump memang tak menyebut lagi ‘melarang Muslim memasuki AS’. Tapi dia mengeluarkan pernyataan yang tidak kurang konfrontatif, antara lain;…”[we] will unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth”.
[…akan menyatukan negara dunia beradab melawan terorisme Islam radikal, yang kami akan lenyapkan sepenuhnya dari muka bumi].

Menjadi tanda tanya besar tentang bagaimana Trump bisa menyatukan ‘dunia beradab’ dengan cara konfrontatif dan pendekatan keras (hard approach). Berbagai kajian ilmiah tentang pemberantasan terorisme memperlihatkan, hard approach tidak selalu efektif menyelesaikan radikalisme dan terorisme—tidak hanya di kalangan Muslim, tapi juga di antara penganut agama-agama lain.

Tetapi selain masalah tersebut, nada Trump yang konfrontatif dan Islamo-fobik mendapat kecaman dari banyak tokoh Muslim moderat baik pemimpin agama maupun akademisi. Dengan mengecam Trump tidak berarti mereka ‘merestui’—apalagi mendukung radikalisme atau terorisme. Sederhananya, pernyataan dan pendekatan Trump bisa sangat kontra-produktif dalam upaya menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme; sebaliknya ketegangan, konflik dan kekerasan dapat menemukan raison d’etre dan momentum baru dalam skala sulit dibayangkan.

Skenario gelap itu bukan hanya terpikirkan para pemimpin Islam. Banyak kalangan Amerika sendiri dan Barat lainnya juga memprediksi skenario menyedihkan.

Salah satunya adalah Jackson Diehl, Deputy Editorial Page Editor, koran The Washington Post. Dalam tulisannya yang diterbitkan The Washington Post (14/12/2016 sebelum inaugurasi Donald Trump), Diehl menyatakan, Trump akan membawa Barat [khususnya AS] ke dalam tahap ketiga, tahap tergelap, dalam usaha selama 15 tahun terakhir menetralisasi ekstrimisme Islam. Tahap itu disebut Diehl sebagai ‘Trump’s Coming War against War’.

Menurut Diehl, tahap pertama adalah ‘inisiatif kebebasan’ Presiden G.W.Bush. Inisiatif ini didasarkan pandangan, liberalisasi politik Timur Tengah dari rejim otoriter bakal membuat keringnya sumber rekrutmen kelompok radikal dan teroristik.

Fase ini gagal. Liberalisasi politik di Dunia Arab memang berhasil menumbangkan rejim-rejim otoriter. Tetapi, liberalisasi politik diikuti kekacauan, kekerasan dan perang masih berlanjut sampai sekarang.

Fase kedua adalah kebijakan Presiden Obama berdasarkan ‘engagement’ melalui dialog yang saling menghormati dan kesediaan mendengar kaum Muslim yang menuntut keadilan. Pendekatan ini yang diharapkan tidak lagi menjadikan Amerika dan Barat lain sebagai target kekerasan juga berujung kegagalan.

Kini Presiden Trump menempuh cara dan pendekatannya sendiri yang dalam perspektif kebijakan Bush dan Obama secara moral keliru dan kontra-produktif. Hal ini tak lain karena Trump menciptakan konflik peradaban. []

REPUBLIKA, 26 January 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Ketua DPR RI dan Pilpres AS

Oleh: Azyumardi Azra

Pertemuan Ketua DPR Setya Novanto beserta sejumlah anggota parlemen Indonesia dengan bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, Kamis (3/9), patut disesal- kan. Memperkenalkan Setya dalam konferensi pers di New York, Trump merasa mendapatkan dukungan (endorsement) ”sahabatnya yang merupakan salah satu di antara orang sangat berkuasa” dari Indonesia.

Dukungan itu agaknya penting bagi Trump, terutama bukan dalam konteks politik pilpres AS, tetapi lebih terkait bisnis yang sedang dia garap di Indonesia. Kalah atau menang dalam pilpres nanti, Trump yang aslinya pebisnis real estate, hotel, dan kasino, juga aktor reality show TV melalui Trump Hotel Collection bekerja sama dengan MNC Group pimpinan Hary Tanoesoedibjo mengembangkan the largest integrated resort’ di Bali dan Lido, Sukabumi.

Dalam konteks pilpres AS, pertemuan Setya-Trump bisa disebut sebagai dukungan secara tersirat (tacit endorsement), mencerminkan sikap partisan. Sebagai pejabat tinggi yang membawa nama dan lembaga terhormat Indonesia, jika tidak mau partisan, Setya sepatutnya bertemu tak hanya dengan bakal calon presiden dari Partai Republik, tetapi juga dari Partai Demokrat.

Karena itu, jika ketua dan rombongan anggota DPR ini terjadwal hanya bisa berte- mu salah satu bakal calon—tidak dengan bakal calon dari partai lain—sepatutnya dia membatalkannya. Sekali lagi, pertemuan dengan hanya salah satu bakal calon tak bisa lain kecuali hanya mencerminkan sikap partisan atau dalam istilah lain yang populer di AS disebut meddling, ’ikut bermain’, dalam politik dalam negeri AS.

Pejabat tinggi Indonesia jelas secara etis dan diplomatik tidak boleh terbuka bersikap politik partisan terhadap atau meddling dalam politik negara lain, termasuk AS. Mereka mesti bukan hanya tidak menunjukkan sikap partisan lewat pertemuan dengan salah satu bakal calon presiden, tetapi juga tak berkomentar tentang politik (political meddling) negara bersangkutan. Memang sikap politik partisan dan meddling Ketua DPR dalam politik pilpres AS tidak menjadi berita utama media dan publik AS. Hal itu terkait kenyataan bahwa Indonesia tidak banyak dikenal para pemilih AS.

Satu-satunya negara yang sering melaku- kan meddling dalam pilpres AS adalah Isra- el. Hal itu mudah dipahami. Israel memiliki kepentingan besar dengan siapa yang bakal menang dalam pilpres AS; bagi Israel sangat penting apakah capres tertentu sepenuhnya mendukung kepentingan Israel atau memberikan dukungan hanya ”setengah hati”.

Meddling Israel terakhir dalam pilpres AS terjadi pada pilpres tahun 2012. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, baik secara implisit maupun eksplisit, menyatakan dukungan kepada capres Partai Republik, Mitt Romney. Netanyahu juga menyatakan Romney adalah teman lamanya.

Sebaliknya, PM Israel yang terkenal seba- gai sangat keras (hawkish) ini secara terbu- ka mengungkapkan kejengkelannya kepada kandidat presiden petahana dari Partai Demokrat, Barack Obama, karena menolak bertemu dengannya seusai Sidang Umum PBB, September 2012. Netanyahu menyata- kan, Presiden Obama tidak bersikap keras dan tegas kepada Iran dalam pengembangan nuklir oleh negara ayatullah itu.

Kalangan petinggi Partai Demokrat mengecam Netanyahu sebagai telah ikut bermain (meddling) dan melakukan intervensi terhadap pilpres AS. Partai Demokrat berusaha membangkitkan sentimen nasionalisme membendung aksi Netanyahu. Sebaliknya, PM Israel ini menuding AS sebagai selalu ikut mencampuri pemilu Israel.

Berbeda mencolok dengan Netanyahu, meski pertemuan Setya bisa dianggap sebagai meddling dalam pilpres AS, jelas dampaknya hampir tak ada bagi pemilih AS. Indonesia tak pernah dikenal sebagai negara yang bisa memengaruhi politik AS. Bagi para presiden AS, Indonesia pasca-Soekarno adalah teman baik yang tidak punya rekam jejak mencampuri politik dalam negeri AS.

Boleh jadi keberatan terhadap politicalmeddling Ketua DPR Setya Novanto datang dari kubu Partai Demokrat. Bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, yang masih memimpin dalam berbagai survei, belum memberikan tanggapan. Hillary jauh lebih lama dan lebih dekat dengan Indonesia sejak suaminya, Bill Clinton, menjabat Presiden AS (1993-2001).

Karena itu, jika mempertimbangkan kepentingan Indonesia secara keseluruhan, lebih logis kalau warga Indonesia berharap— tanpa political meddling—Hillary memenangi piplres AS, 8 November 2016. Hillary jauh lebih memahami dan lebih berempati kepada Indonesia daripada Trump karena mantan Menlu AS ini tahu banyak hal tentang negara dan masyarakat negeri ini. Bagaimanapun, pejabat tinggi seperti Ketua DPR sepatutnya tidak meddling dalam politik AS dalam bentuk apa pun. Tidak elok!

Hal sama berlaku bagi Indonesia. Pastilah warga, pejabat, dan politisi Indonesia sangat gusar dan heboh jika dalam pilpres Indonesia ada pejabat tinggi AS mengadakan pertemuan dengan salah satu capres Indonesia. Karena itu, meddling pejabat publik Indonesia dalam politik AS bisa jadi dapat alasan tambahan bagi pihak tertentu AS untuk meddling dalam politik Indonesia, khususnya pilpres 2019 dan seterusnya. []

KOMPAS, 8 September 2015
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Dewan Penasihat UN Democracy Fund, New York (2006-2008) dan International IDEA Stockholm (2007-2013)