Halaqah Pesantren (4)

Oleh: Azyumardi Azra

Dalam halaqah pesantren, sekali lagi dikaji apakah dengan perubahan substansi dan kelembagaannya berpengaruh pada ‘ideologi’ pesantren. Hemat saya, secara umum pondok dan/atau pesantren masih tetap menganut ideologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, baik Aswaja NU maupun Ahl al-Sunnah Muhammadiyah dan ormas-ormas arus utama lain yang juga kian giat mengembangkan pesantren.

Dengan tetap memegangi paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, pesantren tetap pula pertama-tama menjadi lokus penerusan dan penguatan Islam Nusantara atau Islam Indonesia berwatak Islam wasathiyyah distingtif. Fungsi ini dapat disebut sebagai pemeliharan dan penguatan tradisi Islam Indonesia. Fungsi lainnya adalah transmisi ilmu Islam, dan terakhir sebagai lokus kaderisasi calon ulama.

Mencermati perkembangan dan dinamika pondok atau pesantren, perlu kategorisasi pondok atau pesantren. Setidaknya kini dua kategori pesantren. Pertama, pesantren Salafiyah yang menganut paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah; dan kedua Pesantren Salafi yang berpegang pada paham dan praksis Salafi—termasuk Wahabi.

Meski terjadi banyak perubahan besar di pesantren, saya mengasumsikan, mayoritas pesantren masih tetap dimiliki para kiyai NU. Juga kian banyak pesantren Muhammadiyah, al-Washliyah, Mathlaul Anwar, Nahdlatul Wathan (NW) dan ormas arus utama lain, serta jaringan Pondok Moderen Gontor baik yang langsung dikelola atau didirikan para alumni.

Tantangan terhadap pesantren Islam washatiyyah datang dari pesantren salafi yang kelihatan cukup berkembang belakangan ini. Pesantren salafi pada dasarnya tidak menganut ideologi ‘Aswaja’ atau Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, tetapi ideologi ‘Salafi’. Pesantren Salafi sebaliknha menganut paham dan praksis salafi yang menekankan ‘Islam murni’ seperti dipraktikkan kaum Salaf. Pesantren Salafi menolak kompromi dengan keindonesiaan semacam penghormatan pada bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya.

Tetapi perkembangan ini memerlukan penelitian lebih jauh tentang pesantren berideologi Salafi, khususnya tentang kurikulum, proses pembelajaran, posisi dan peranan kiai, sub-kultur dan viabilitasnya di tengah masyarakat.

Jika asumsi saya di atas benar—bahwa mayoritas pesantren sebagai lembaga induk masih dimiliki ormas arus utama—maka lingkungan ideologi keagamaan Islam wasathiyah inklusif dan akomodatif juga tetap bertahan. Dengan demikian, bisa diharapkan pandangan dunia yang menerima dan menghormati kemajemukan, inklusivitas dan toleransi tetap pula bertahan dan bahkan punya peluang untuk dikembangkan lebih jauh.

By the same token, literalisme syariah—yang mungkin terdapat pada ‘pesantren’ berideologi Salafi—sulit berkembang di lingkungan pesantren NU dan juga di pesantren milik ormas Islam arus utama lain. Penekanan yang tetap masih kuat pada tasawuf dan tarekat di kalangan NU khususnya—yang merupakan part and parcel dari ideologi ‘Aswaja’—membendung tumbuhnya literalisme syariah atau fiqh di lingkungan pesantren NU.

Mempertimbangkan realitas pesantren dan lingkungan Islam lebih luas baik di tingkat nasional, regional dan internasional, pesantren dapat menjadi lokus utama bagi proses internasionalisasi Islam wasathiyyah. Sejak Peristiwa 11 September 2001 kian banyak kalangan pejabat tinggi asing yang berkunjung ke pesantren dan akhirnya melihat pesantren sebagai lembaga alternatif untuk mencegah bertumbuhnya paham dan praksis keislaman radikal.

Dalam konteks itu, pesantren perlu meningkatkan proses internasionalisasi. Internasionalisasi itu dapat dibangun dengan memperkuat dan memberdayakan jaringan pondok/pesantren di lingkungan ASEAN. Melalui jaringan ini dapat diperkuat paham dan praksis Islam wasathiyah.

Selanjutnya, pesantren dapat mengembangkan sendiri jaringannya dengan lembaga pendidikan Islam di mancanegara lebih luas—khususnya Afrika, Eropa dan Amerika Utara. Para pemikir dan praktisi pendidikan pesantren dapat membantu pengembangan lembaga pendidikan Islam di mancanegara tidak hanya dalam hal pendidikan saja, tapi juga dalam sosialisasi dan penguatan paham dan praksis Islam wasathiyyah.

Bekerja sama dengan Kemenag, Kemendikbud dan lembaga filantropy Islam untuk penyediaan beasiswa, pesantren dapat meningkatkan jumlah para santri mancanegara, tidak hanya dari negara-negara ASEAN, tapi juga dari Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika Utara. Pesantren juga dapat bekerjasama dengan NU, Muhammadiyah dan ormas Islam lain yang memiliki bobot, leverage, dan jaringan luas untuk membangun networks dengan para pimpinan, organisasi dan lembaga mancanegara, sehingga lebih memungkinkan rekrutmen para santri interasional.

Dengan internasionalisasi baik di tingkat ASEAN maupun mancanegara lebih luas, pesantren dan mereka yang terlibat dalam segala prosesnya dapat meningkatkan aktualisasi dan peran Islam rahmatan lil-‘alamin. []

REPUBLIKA, 12 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Advertisements

Halaqah Pesantren (3)

Oleh: Azyumardi Azra

Pembicaraan dalam halaqah Pesantren ASEAN memperlihatkan, sejarah pondok dan/atau pesantren (termasuk juga madrasah) sejak 1920an adalah sejarah pembaharuan pendidikan Islam yang terus berlanjut di masa kontemporer. Dihadapkan berbagai pembaharuan sebagai dampak perubahan cepat dan luas dalam masyarakat, pesantren tetap mampu bertahan. Pesantren juga mampu mengubah citranya menjadi kian positif menyangkut distingsi pendidikannya.

Di tengah semua perubahan, para santri lulusan pesantren sejak 1980-an mampu berkompetisi dan sukses melanjutkan pendidikan di mancanegara; tidak hanya di Timur Tengah, namun juga di Barat. Mereka ini pada gilirannya memperkaya dan memperkuat generasi baru kaum terpelajar dan intelektual Muslim Indonesia dengan tetap memegangi Islam Indonesia wasathiyyah.

Sejak 1980-an, pesantren berkembang pesat menjadi semacam ‘holding institution’, lembaga induk yang mencakup tidak hanya institusi pendidikan agama—baik khusus untuk tafaqquh fid-din dan madrasah — tetapi juga pendidikan umum, seperti SD, SMP, SMU, SMK dan Perguruan Tinggi umum. Bahkan, pesantren juga menjadi pusat pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang sejak dari ekonomi rakyat seperti koperasi dan usaha kecil, teknologi tepat guna, kesehatan masyarakat sampai kepada konservasi lingkungan.

Pada saat yang sama, pesantren tidak lagi hanya terdapat di pedesaan; sejak 1980an, kian banyak pesantren bermunculan di kawasan perkotaan dan sub-urban, memunculkan gejala yang saya sebut sebagai ‘pesantren urban’. Bahkan sistem ‘santri mukim’ juga diadopsi sekolah elite Islam, dengan menggunakan istilah ‘boarding’, yang dilengkapi figur ‘kiai’ seperti di pesantren.

Sebenarnya secara historis, pesantren sebagai ‘holding institution’ telah bermula sejak waktu cukup lama. Sejak introduksi lembaga pendidikan madrasah—sebagai sebuah corak modernisme pendidikan Islam di Indonesia — sejak dasawarsa pertama abad 20, pesantren sedikit demi sedikit mulai berkembang dari lembaga pendidikan Islam tradisional dalam dirinya sendiri menjadi ‘lembaga induk’ (holding institution) yang menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan mulai dari ‘pesantren’ yang tetap tafaqquh fi al-din dan madrasah atau mengkombinasikan keduanya.

Perkembangan ‘pesantren’ sebagai ‘holding institution’ (atau holding educational institution) jelas meningkat cepat dalam dua dasawarsa terakhir. Sekali lagi, sebagai lembaga induk, kini ‘pesantren’ tidak hanya menyelenggarakan pendidikan madrasah, tetapi juga ‘sekolah umum’ sejak dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Bahkan pendidikan madrasah yang diselenggarakan pesantren juga mengalami diversifikasi, khususnya untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA). Sekarang MA yang bersifat umum seperti MA IPA, MA IPS, MA Bahasa, MA Ketrampilan lebih mendominasi di pesantren dibandingkan dengan MA Khusus (Keagamaan) yang merupakan MA ‘tafaqquh fi al-din’.

Menjadi pertanyaan besar tentang apakah santri-santri MA jurusan umum masih dapat dimasukkan ke dalam kategori santri tipikal pesantren konvensional, yang sampai sekarang kelihatan masih menjadi gambaran dan persepsi banyak kalangan masyarakat. Padahal, para santri jebolan pesantren telah merambah ke berbagai lembaga pendidikan umum baik di tanah air maupun di mancanegara. Mereka juga telah berada di mana-mana; tidak hanya di lembaga Islam, tapi juga dalam pemerintahan dan birokrasi serta berbagai institusi swasta.

Dalam pembicaraan halaqah pesantren dapat terlihat, perubahan substansi keilmuan pesantren terjadi ketika madrasah yang ada di lingkungan pesantren sesuai dengan UU Sisdiknas disetarakan dengan sekolah umum. Untuk kesetaraan itu, madrasah mesti menggunakan Kurikulum Kemendikbud — ditambah Kurikulum Agama yang ditetapkan Kemendikbud bekerja sama dengan Kemenag.

Perubahan substansi keilmuan ini mendorong terjadinya perubahan kelembagaan. Pesantren tidak hanya mengembangkan madrasah, tetapi juga sekolah umum. Bahkan pada tingat MA mengembangkan lebih banyak MA Umum dengan jurusan IPA, IPS, Bahasa, dan Keterampilan. Sedangkan MA tafaqquh fid-din yang dikenal sebagai MAK justru dihapuskan Ditjen Binbaga Islam (kini Ditjen Pendidikan Islam) sehingga menimbulkan ‘krisis’ dalam jumlah alumni MA yang mampu memasuki jurusan di PTAI yang memerlukan kemampuan bahasa Arab seperti Tafsir-Hadits, Bahasa/Sastra Arab atau Akhwalus-Sakhsiyyah.

Dengan berbagai perkembangan itu, berkembang kecemasan di banyak kalangan pesantren tentang ‘kemerosotan’ pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang banyak diharapkan melahirnya peserta didik yang memiliki pemahaman, kemampuan dan praksis yang unggul dalam ilmu dan amal Islam. Kian dominannya ‘ilmu umum’ di berbagai lembaga pendidikan berbasis pesantren cenderung membuat ‘ilmu agama Islam’ terpinggirkan.

Perubahan dan pembaruan membawa konsekuensi tertentu yang sering mencemaskan. Kecemasan itu sepatutnya mendorong para pengelola pesantren untuk mencari cara untuk memperkuat kembali aspek tafaqquh fid-din pendidikan pesantren. Dengan pendidikan yang berlangsung 24 jam, pesantren memiliki peluang besar untuk penguatan kembali tafaqquh fid-din. []

REPUBLIKA, 05 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Halaqah Pesantren (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Halaqah pesantren ASEAN menegaskan, perubahan substansi keilmuan pesantren di Indonesia mulai terjadi ketika madrasah yang ada di lingkungan pesantren sesuai UU Sisdiknas (No 2/1989 dan No 20/2003) disetarakan (equivalen) dengan sekolah umum. Konsekuensinya, madrasah mesti menggunakan kurikulum nasional yang ditetapkan Kemendikbud.

Perubahan substansi keilmuan sesuai kurikulum nasional mendorong penyesuaian kelembagaan. Hasilnya, pesantren selanjutnya tidak lagi berkutat sebagai lembaga tafaqquh fid-din dan salah satu lokus madrasah, tetapi juga sekolah umum. Dalam kenyataan, pada tingkat madrasah aliyah (MA) pesantren kemudian mengembangkan lebih banyak MA umum dengan jurusan IPA, IPS, bahasa, dan ketrampilan (kemudian menjadi MA vokasi).

Sedangkan, MA tafaqquh fid-din yang dikenal sebagai MA-K (keagamaan, yang awalnya dibentuk Menteri Agama Munawir Sjadzali sebagai MA Program Khusus/PK) justru dihapuskan sehingga menimbulkan “krisis” jumlah alumni MA yang memasuki prodi yang memerlukan kemampuan bahasa Arab kuat di PTAI seperti tafsir-hadis, bahasa/sastra arab atau akhwalus-sakhsiyyah. Akibatnya, prodi-prodi ini mengalami “krisis” jumlah mahasiswa.

Dalam halaqah pesantren, pembahasan mesti menyangkut hal tentang apakah perubahan substansi dan kelembagaan berpengaruh pada paham atau “ideologi” pesantren. Secara umum, pesantren tetap menganut ideologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, baik Aswaja NU maupun Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa’ah Muhammadiyah-yang juga semakin giat mengembangkan pesantren.

Dengan terus memegangi paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, pesantren tetap pertama-tama menjadi lokus penerusan dan penguatan Islam Nusantara atau Islam Indonesia yang berwatak Islam wasathiyyah distingtif. Fungsi ini dapat disebut sebagai pemeliharaan dan penguatan tradisi Islam Indonesia. Fungsi lain adalah transmisi ilmu agama Islam, dan terakhir sebagai lokus kaderisasi calon ulama.

Tantangan terhadap pesantren Islam washatiyyah datang dari pesantren Salafi yang kelihatan cukup berkembang belakangan ini. Pesantren Salafi menganut paham dan praksis Salafi yang menekankan “Islam murni” seperti dipraktikkan kaum Salaf. Pesantren Salafi cenderung menolak kompromi dengan keindonesiaan semacam penghormatan pada bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

Dalam kaitan itu, perlu pengembangan tipologi baru pesantren yang kini setidaknya ada dua; Pertama, pesantren Salafiyah yang menganut paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah; dan kedua Pesantren Salafi yang berpegang pada paham dan praksis Salafi-termasuk Wahabi. Menurut beberapa studi dan estimasi ada sekitar 30-an pesantren salafi di seluruh Indonesia.

Di tengah perkembangan kedua tipologi atau kategori ini, pondok atau pesantren di ASEAN terus bertumbuh signifikan. Menurut beberapa estimasi (2016), jumlah pesantren dan/atau pondok di Indonesia saja berkisar sekitar 29.000. Jumlah pondok di Malaysia, Brunei dan Thailand Selatan hanya sekitar 200.

Dengan peningkatan jumlahnya, pesantren kini tidak lagi ada hanya di wilayah pedesaan (rural), tapi juga di perkotaan atau suburban. Jika pendekatan wilayah digunakan, kategori pesantren bisa mencakup “pesantren pedesaan” (rural pesantren) dan “pesantren perkotaan” (urban pesantren). Jika kita masih menganggap pesantren sebagai “subkultur”, bisa diasumsikan “subkultur” pesantren rural dalam segi tertentu berbeda dengan “subkultur” pesantren urban.

Perubahan lain adalah kian membaiknya fasilitas fisik pesantren. Kini kian banyak pesantren memiliki gedung permanen bertingkat tiga atau dua. Sebaliknya, semakin sedikit pesantren dengan bangunan reot seadanya. Lingkungan pesantren kian higienis; asrama santri tidak lagi menjadi sarang kutu busuk (budug) yang menghasilkan “santri budug” seperti sebelum 1960 dan 1970-an.

Perubahan lingkungan dan fasilitas pesantren itu dimungkinkan penguatan kelas menengah Muslim yang kian gemar mengamalkan filantropi Islam melalui ziswaf. Mereka menjadi tulang punggung pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan Islam; pesantren, madrasah dan sekolah Islam.

Peningkatan fasilitas fisik tidak banyak mengubah entitas dan jati diri pesantren. Pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan Islam indigenous karena tradisinya yang panjang. Atau lembaga pendidikan Islam tradisional karena umumnya dimiliki para kiai NU. Pesantren “tradisional” dalam nomenklatur kepesantrenan biasa disebut sebagai “pesantren Salafiyah”.

Mitra pesantren Salafiyah adalah “pesantren Khalafiyah”-pesantren modern. Meski modern, pondok atau pesantren Khalafiyah tetap mengikut paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.

Pesantren Salafiyah dan Pesantren Khalafiyah dan/atau pesantren Salafiyah yang telah dimodernisasi dimiliki kiai-kiai NU dan organisasi arus utama lain seperti Muhammadiyah, Jami’iyah al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, Persis, Nahdlatul Wathan, al-Khairat dan banyak lagi Jelas pula selain itu, juga terdapat pesantren yang mandiri dari dari ormas arus-meski tetap memegangi paham dan praksis Islam wasathiyyah. []

REPUBLIKA, 29 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Halaqah Pesantren (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Ranah budaya Islam Asia Tenggara—biasanya juga disebut Nusantara—sangat beruntung dengan eksistensi lembaga pendidikan ‘tradisional’ pesantren atau pondok. Di tengah pergolakan dan perubahan zaman, lembaga pendidikan ini—khususnya di Indonesia—tidak hanya bertahan, tetapi juga terus menemukan momentum.

Pesantren dan pondok memiliki peran sangat penting dalam pembentukan tradisi dan ortodoksi Islam Asia Tenggara yang dikenal sebagai ‘Islam wasathiyah’. Pembicaraan tentang Islam wasathiyah juga menemukan momentum ketika berbagai paham transnasional yang cenderung literal dan ekstrim memasuki wilayah Muslim Asia Tenggara dan berusaha mendapat penganut.

Karena itu, dua pertemuan dan pembicaraan tentang pesantren sangat tepat waktu dan strategis. Pertama, Halaqah Ulama ASEAN 2016 bertema ‘Enhancing Moderate Islam through Pesantren” (13-15/12/16), diselenggarakan Pusat Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang-Diklat, Kemenag; kedua, Workshop Pesantren ASEAN bertajuk ‘Promoting Cross-Cultural Educational Exchanges in ASEAN’ (27-29/11/ 2016) , dilaksanakan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Jepang.

Bagi penulis Resonansi ini, kedua forum tersebut adalah halaqah yang sekaligus revisitasi, ‘kunjungan kembali’ ke pesantren yang juga lazim disebut pondok baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara lain,khususnya di Malaysia dan Brunei Darussalam. Dengan revisitasi, dapat dilihat apa yang telah dan sedang terjadi di lingkungan pesantren dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Sejak paroan kedua 1980an pesantren mengalami berbagai perubahan dalam berbagai aspeknya; kelembagaan, isi pendidikan dan lingkungan fisik dan fasilitas. Berbagai perubahan terjadi bukan hanya karena dorongan faktor eksternal, seperti kebijakan modernisasi pendidikan Islam sejak awal 1970an, tetapi juga disebabkan perubahan dalam kehidupan keagamaan, ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam kehidupan secara keseluruhan.

Perkembangan dan perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia umumnya, tak bisa tidak juga mempengaruhi pendidikan Islam, khususnya pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di kawasan ini. Tak kurang pentingnya, dinamika perkembangan Islam di tingkat global sedikit banyak juga mempengaruhi perkembangan pesantren.

Mempertimbangkan berbagai perubahan, perlu penyesuaian perspektif, paradigma dan tipologi tentang pesantren. Di sini juga dapat terlihat kontinuitas dan perubahan pesantren sekaligus relevansi dan peluangnya untuk internasionalisasi guna pengembangan Islam Wasathiyyah secara global untuk realisasi Islam rahmatan lil ‘alamin.

Halaqah membincang sekarang tentang pesantren pasti menimbulkan kesan—dan kesimpulan sangat berbeda dengan persepsi konvensional tentang pesantren. Sekali lagi, terjadi sangat banyak perubahan di lingkungan pesantren atau pendidikan Islam umumnya, yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh para pemerhati dan pengembang pendidikan Islam di negeri ini.

Hemat saya, istilah ‘pesantren’ itu sendiri perlu dipertimbangkan dan didefinisikan kembali. Perkembangan kelembagaan—termasuk kepemimpinan dan manajemen, substansi pendidikan dan fasilitas pesantren mengalami perubahan yang hampir tak mungkin dimundurkan—dikembalikan ke bentuk asalnya yang tercakup dalam pengertian konvensional ‘pesantren’.

Dalam pengertian ‘konvensional’, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk tafaqquh fi al-din dalam halaqah melalui metode pembelajaran bandongan dan sorogan. Dalam perkembangannya, metode pembelajaran berubah menjadi klasikal dengan lebih banyak ceramah dari guru atau kiai. Dalam masa kontemporer, pembelajaran kemudian juga menggunakan medium teknologi informasi, sehinggga kiai dan guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan.

Perubahan atau perkembangan metode pembelajaran yang melibatkan akses lebih besar pada informasi dan ilmu pengetahuan menimbulkan konsekuensi tertentu. Para kiai, guru dan kitab kuning tidak lagi merupakan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan; para santri kini juga dapat memperoleh banyak pengetahuan dari dunia maya. Tetapi, tentu saja peran kiyai dan guru tetap sangat vital juga sebagai contoh teladan kepribadian dan keilmuan.

Perubahan substansi keilmuan pesantren adalah salah satu perkembangan paling signifikan sejak awal 1970an. Dari sudut substansi keilmuan, pesantren kini lebih lengkap; tidak hanya bertumpu pada ilmu-ilmu keagamaan (al-‘ulum al-diniyyah), tetapi juga ilmu-ilmu umum (ilmu sosial/humaniora lain dan eksakta/ilmu alam) yang secara epistimologis juga bersumber dari Allah SWT. Berbekal berbagai macam ilmu, santri lulusan pesantren memiliki potensi untuk lebih dapat menjawab tantangan yang terus berubah dan sekaligus memainkan peran lebih besar dalam kehidupan keumatan-kebangsaan. []

REPUBLIKA, 24 Desember 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)