Memberantas Terorisme

Oleh: Azyumardi Azra

Terrorism will spill over if you don’t speak up.” (Malala Yousafzai, Peraih Nobel Perdamaian 2014)

Indonesia tampaknya masih jauh dari bebas ancaman terorisme. Meskipun Indonesia disebut kalangan internasional sebagai salah satu negara paling berhasil memberantas terorisme, jelas mereka yang siap melakukan aksi terorisme masih bergentayangan di berbagai penjuru negeri ini.

Gejala ini terlihat jelas dari sejumlah peristiwa terkait terorisme sepanjang Desember 2016. Beberapa rencana teror dapat digagalkan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Keberhasilan Densus 88 menggagalkan aksi terorisme mencegah jatuhnya korban sia-sia sekaligus menyelamatkan negara dari dampak terorisme yang sangat merugikan.

Penggagalan rencana aksi terorisme terakhir terjadi pada 25 Desember ketika Densus 88 menggerebek rumah apung di Waduk Jatiluhur yang berisi terduga teroris. Densus 88 juga melakukan penggerebekan di beberapa tempat lain di Jawa Barat. Jaringan sel teroris ini berencana meledakkan bom menjelang pergantian tahun. Dua terduga teroris tewas karena melakukan perlawanan.

Rabu (21/12), Densus 88 melakukan operasi di rumah kontrakan terduga teroris di Kampung Curug, Setu, Tangerang Selatan. Dua dari tiga teroris tewas dalam baku tembak. Hari yang sama, Densus 88 juga menangkap terduga teroris di tiga lokasi: Payakumbuh, Sumatera Barat; Deli Serdang, Sumatera Utara; dan Batam, Kepulauan Riau. Sepuluh hari sebelumnya, Sabtu (10/12), Densus 88 juga menggerebek rumah kontrakan terduga teroris di Bintara, Bekasi. Terkait terduga teroris itu, aparat kepolisian juga melakukan penangkapan di Solo.

Ketiga peristiwa ini menambah panjang daftar aksi dan rencana aksi teror sepanjang 2016. Aksi terorisme 2016 dimulai dengan bom bunuh diri di sekitar Plaza Sarinah, Jakarta, 14 Januari, yang menewaskan 4 pelaku dan 4 warga sipil. Setelah itu terjadi beberapa aksi teror relatif kecil.

Meskipun sepanjang 2016 tidak terjadi aksi teror yang menewaskan korban dalam jumlah besar, jelas rencana aksi teror untuk menewaskan warga dalam jumlah besar tetap ada. Hal itu terungkap dari 40 terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di beberapa tempat.

Lagi-lagi, walau tidak terjadi aksi teror berskala besar, penting dicermati gejala baru yang berkembang. Pertama, adanya calon pengebom bunuh diri perempuan, Dian Yulia Novi, yang tertangkap dalam kasus Bintara. Kedua, semakin banyak di antara terduga teroris yang berusia di bawah usia 18 tahun (Kompas, 24/12).

Gejala ini mengindikasikan bahwa perekrutan calon teroris kian meluas; mencakup perempuan dan anak-anak. Kedua kelompok ini jelas merupakan bagian masyarakat paling rawan terkontaminasi paham dan praksis ekstrem, radikal, dan teroristik.

Kenapa terorisme bertahan di Tanah Air? Tak ada penjelasan tunggal yang memadai menjelaskannya. Terorisme merupakan amalgamasi dan kombinasi berbagai faktor yang bekerja menjerumuskan orang tertentu -termasuk ke dalam “kelompok rawan”-ke dalam paham dan praksis teroristik. Meskipun demikian, beberapa faktor utama dapat diidentifikasi. Selama faktor-faktor utama ini tidak atau belum bisa diatasi, bisa diduga bakal selalu ada orang yang terjerumus ke dalam paham dan praksis terorisme.

Faktor utama adalah berlanjutnya kekerasan dan perang di dunia Arab, terutama terkait Islamic State/IS (atau DaulahIslamiyah/DaIs yang sebelumnya dikenal ISIS/Islamic State of Iraq and Syria (Negara Islam di Irak dan Suriah/NIIS). Sejak NIIS muncul pada 2013, cukup banyak kalangan Muslim di berbagai penjuru dunia-tak hanya di dunia Muslim, termasuk di Indonesia, juga di dunia Barat- yang berbaiat kepada pemimpin NIIS, Abu Bakar al-Baghdadi, yang mengklaim sebagai pendiri khilafah atau daulah Islamiyah.

Kekalahan atau kemunduran gerak IS di sejumlah tempat bukan membuat surut keinginan kalangan Muslim tertentu, melainkan masih banyak yang ingin bergabung dengan IS. Gejala ini terlihat dari intersepsi yang dilakukan aparat keamanan, baik di Turki, Indonesia, maupun negara lain.

Di Indonesia, mereka yang ingin bantu IS membangun jaringan kelompok yang mereka sebut Jamaah Ansharut Daulah (Kelompok Pembela Daulah). Banyak terduga teroris yang digerebek Densus 88 berafiliasi dengan JAD. Jelas, JAD bukan satu-satunya kelompok radikal dan teroristik di Tanah Air.

Mengingat IS, konflik dan perang lain yang terus membara di dunia Arab menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi segelintir orang melakukan “jihad” teroristik, tidak ada jalan lain kecuali mengakhiri pertumpahan darah di kawasan itu. Upaya menciptakan perdamaian-yang tampaknya mesti lewat pendekatan militer-menjadi keharusan.

Terkait faktor utama ini adalah berkembang atau bertahannya teologi atau ideologi kekerasan yang mencakup takfiri, hijrah, dan jihad. Teologi ini menjadi justifikasi keagamaan untuk melakukan aksi teror.

Dalam konteks itu, Indonesia sepatutnya bisa memainkan peran lebih besar dalam membangun kembali perdamaian di dunia Arab atau kawasan Muslim lain-seperti Afganistan-yang menjadi sumber ilham atau motif bagi orang tertentu untuk jihad te- roristik. Indonesia tidak perlu terlibat dalam aksi militer, tetapi melakukan diplomasi total dengan penggunaan soft power.

Pada saat sama, kaum Muslim arus utama, pemimpin, dan politisi perlu bersuara lantang melawan terorisme. Bukan sebaliknya mengeluarkan pernyataan bernada merestui (condoning) terorisme semisal bahwa pemberantasan terorisme sekadar “pengalihan isu” atau “konspirasi Barat”.

Pemberantasan terorisme bukan hanya tanggung jawab Densus 88, melainkan juga pemimpin dan warga pencinta damai secara keseluruhan. Jika tidak, seperti ditegaskan Malala Yousafzai, Muslimah muda asal Pakistan, peraih Nobel Perdamaian 2014, terorisme dapat meluber ke mana-mana. []

KOMPAS, 27 Desember 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Teman Serikat Kemitraan/Partnership (untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia)

Melawan Ekstrimisme dan Islamo-Fobia (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Jika ekstrimisme keagamaan pada satu pihak dan Islamo-fobia pada pihak lain terus bertahan dan berkecenderungan meningkat, lantas apa yang harus dilakukan? Apakah kecenderungan ini dapat dikurangi jika belum dapat diatasi secara keseluruhan?

Dalam pembicaraan di berbagai forum konferensi, seminar dan simposium tentang subjek ini terungkap bahwa ekstrimisme keagamaan dan Islamo-fobia tidak berdiri sendiri. Ia banyak terkait dengan situasi domestik negara tertentu dan juga dengan dinamika politik, ekonomi dan sosial-budaya di level internasional. Karena itu memang sama sekali tidak mudah mengatasinya.

Keadaan politik, ekonomi, sosial-budaya dan agama yang kacau di banyak negara Muslim—khususnya di Dunia Arab, Asia Selatan dan Afrika—jelas menjadi faktor utama tumbuh dan menguatnya ekstrimisme agama. Konflik politik dan perang yang terjadi beberapa tahun terakhir -— di tengah kegagalan democratic opening di Dunia Arab —- yang beramalgamasi dengan sektarianisme agama dan kabilahisme membuat ekstrimisme mencapai tingkat yang tidak pernah ada sebelumnya. Ini terlihat dalam pertumbuhan ISIS di wilayah Syria dan Irak.

Celakanya, ekstrimisme politik dan agama di kawasan ini menyebar ke tempat-tempat lain; tidak hanya di Dunia Muslim, tapi juga ke Eropa dan Amerika. Hasilnya, terjadi globalisasi ekstrimisme yang menciptakan masalah serius dalam keamanan dan sekuriti.

Kondisi ekonomi yang mengalami krisis atau kemerosotan di beberapa negara Eropa Selatan seperti Yunani atau Italia hanya meningkatkan Islamo-fobia yang memang sudah ada sejak lama di Eropa atau di Dunia Barat secara keseluruhan. Kedatangan jutaan pengungsi dari Libya, Syria, Afghanistan, Somalia dan seterusnya ke Eropa—kemudian juga diterima dalam jumlah terbatas di AS, Kanada dan Australia—hanya meningkatkan Islamo-fobia.

Akhirnya para pengungsi bisa diterima di sejumlah negara. Sayang terjadi kasus-kasus tidak menyenangkan. Misalnya, terjadinya kasus memalukan ketika ‘oknum-oknum’ pengungsi di awal tahun baru 2016 melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan lokal Jerman dan Prancis.

Dengan demikian, terjadi interplay, saling memengaruhi antara berbagai faktor yang bekerja meningkatkan ekstrimisme agama dan Islamo-fobia sekaligus. Melihat interplay dan dinamika berbagai faktor internal dan internasional, sekali lagi, sulit terlihat jalan keluar dari masalah berat dan serius ini.

Karena itu upaya ‘memerangi’ ekstrimisme agama dan Islamo-fobia sama sekali tidak mudah. Sebaliknya melibatkan proses yang kompleks dan rumit yang memerlukan penanganan serius dan terencana baik pada tingkat domestik maupun internasional.

Pada tingkat pemerintahan, jelas perlu kerja sama internasional untuk menangani berbagai masalah yang menjadi sumber ekstrimisme agama dan Islamo-fobia. Berbagai negara dapat bertukar pengalaman dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis, toleran dan hidup berdampingan secara damai.

Tetapi masalah ekstrimisme agama dan Islamo-fobia juga memerlukan peran masyarakat, khususnya masyarakat sipil atau masyarakat madani (civil society). Masyarakat sipil bukan hanya dapat menjadi mitra pemerintah dalam isu terkait, sekaligus pula bisa meningkatkan perannya dalam proses de-ekstrimisasi dan de-Islamo-fobiaisasi.

Masalahnya kemudian, tidak semua negara memiliki civil society yang aktif dan dinamis untuk meresponi berbagai perkembangan tidak menguntungkan baik di negara tertentu maupun di tingkat internasional. Dalam keadaan seperti ini, sering terlihat, banyak negara yang tidak memiliki civil society harus bekerja sendiri melalui birokrasi pemerintahan

Di sini banyak negara seolah tidak berdaya mengatasi perkembangan tidak kondusif. Negara-negara ini akhirnya terjerumus menjadi ‘negara gagal’ (failed states) karena ketidakmampuan menegakkan hukum dan ketertiban guna menciptakan keharmonisan dan kedamaian.

Di tengah keadaan domestik banyak negara dan juga dunia internasional yang cenderung buram (gloomy), Indonesia berada dalam posisi sangat baik untuk berada di garis terdepan. Secara domestik, Indonesia stabil secara politik dan ekonomi. Sebagai negara sangat majemuk, Indonesia mampu bertahan dalam kesatuan dan persatuan.

Karena itulah banyak kalangan internasional, baik pemerintahan negara maupun masyarakat mengharapkan Indonesia memainkan peran lebih besar dalam menghadapi ekstrimisme dan Islamo-fobia. Indonesia sebagai negara besar bukan hanya dalam ukuran teritori, jumlah penduduk, demografi Muslim dan sekaligus demokrasi sepatutnya memikul tanggung jawab dan peran lebih besar pula.

Sebab itu, cukup kuat alasan agar pemerintah RI merevitalisasi aktivisme Indonesia dalam kancah internasional. Presiden Jokowi tetap bisa melanjutkan pembangunan infra-struktur, tapi pada saat yang sama juga membangun kembali postur Indonesia yang gagah pada tingkat internasional. Dengan begitulah Indonesia dapat menjadi negara besar seperti sering ditekankan Presiden Jokowi. []

REPUBLIKA, 15 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Kelatenan Terorisme

Sumber Tulisan : Disini

REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Azyumardi Azra

Terorisme masih laten di negeri ini, seperti terlihat dari penyergapan di Solo dan Depok da lam pekan terakhir Agustus dan awal September 2012. Polisi bahkan juga menduga ledakan besar yang terjadi di Beji, Depok, akhir pekan lalu ter kait dengan Thoriq, seorang terduga teroris yang buron pascapenyergapan Solo.

Korban nyawa kembali jatuh; dua terduga teroris yang masih muda, Farhan dan Mukhlis yang berusia 19 tahun. Tewas pula Briptu Suherman dalam baku tembak di Solo. Polisi kemudian menyergap anak muda lain, Bayu Setiono, di Karanganyar, Jawa Tengah, dan Firman di Depok. Menurut Bayu Setiono, dari enam komplotan Solo, lima adalah alumni Pondok al- Mukmin Ngruki, Solo.

Kasus-kasus terakhir ini selain menunjukkan terus latennya terorisme di Indonesia sekaligus memperlihatkan terjadinya regenerasi sel-sel teror. Jelas kelihatan, mereka yang ter duga dan terkait dengan aksi terorisme ini kian berusia muda-rata-rata ber umur anak tamatan SMA/MA. Mereka ini bisa dipastikan memiliki sema ngat bernyala-nyala yang dapat diarahkan kalangan lebih tua untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yang mereka sendiri sangat boleh jadi tidak paham sepenuhnya. Cuci otak dan indoktrinasi akhirnya membuat mereka rela mengorbankan nyawa milik paling berharga setiap anak manusia.

Karena itu, jika ada pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian anak-anak muda itu adalah kalangan guru, ustaz, murabbi, atau kiai mereka yang menanamkan pemahaman jihad yang keliru kepada murid-murid mereka. Jelas pula, kalangan pengajar ini tidak sanggup melakukan terorisme dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Sebaliknya, justru anak anak muda yang masih naif dalam hal kompleksitas ideologis keagamaan dan politis yang mereka asung membunuh orang lain sekaligus diri mereka sendiri.

Terorisme tetap menjadi laten jika tetap ada kalangan pengajar di lembaga pendidikan mana pun yang memendam dan mengajarkan ideologi kemarahan, kebencian, dan dendam kepada pihak lain, seperti aparat kepolisian—khususnya Densus 88—lingkungan pejabat negara dan boleh jadi juga kalangan umat Muslimin arus utama. Selama ideologi seperti masih diajarkan melalui pencucian otak, indoktrinasi, dan rezimentasi, selama itu pula warga Indonesia lain yang cinta damai harus hidup di tengah ancaman terorisme yang dapat muncul sewaktu-waktu kapan saja.

Memang tidak pada tempatnya mengaitkan lembaga pendidikan tertentu, semacam Pesantren Ngruki, dengan aksi-aksi teror yang dilakukan sejumlah alumninya. Apalagi, mengaitkannnya dengan seluruh pesantren di Tanah Air, yang jumlahnya lebih daripada 20.000. Tetapi, jika ada lembaga pendidikan yang satu demi satu alumninya masih saja terkait dengan aksi kekerasan dan terorisme, wajar belaka jika ada ka langan mempertanyakan tentang apa yang sebenarnya yang diajarkan kepada para murid.

Sangat boleh jadi, kurikulum yang digunakan lembaga pendidikan tersebut adalah kurikulum yang ditetapkan Kemdikbud dan Kemenag. Karena itu, secara formal tidak ada yang salah de ngan kurikulum lembaga pendidikan bersang kutan dan ketika diselidiki, instansi pendidikan berwenang tidak menemukan penyimpangan dalam kurikulum.

Masalahnya kemudian, proses pendidikan dan pembelajaran juga melibatkan “kurikulum tersembunyi” (hidden curri culum) dengan muatan tertentu—termasuk ideologi kekerasan keagamaan—yang bisa disampaikan kalangan guru atau ustaz tertentu. Sering pula hidden curriculum itu masuk melalui kegiatan “ekskul” OSIS atau rohis yang ada di lembaga pendidikan.

Karena itu, pihak-pi hak yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan dan pembelajaran—dalam hal Kemdikbud dan Kemenag—semestinya berusaha memantau hidden curriculum tersebut. Jika melakukan pemantauan dan bahkan penelitian terhadap proses pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan manapun, sepatutnya mereka tidak berhenti hanya pada penerapan kurikulum formal be laka. Mereka harus bergerak lebih jauh dengan menyelidiki “kurikulum tersembunyi” yang disampaikan kepada para murid.

Lebih daripada itu, sepatutnya pula para penanggung jawab pendidikan di negeri ini menatar kembali para pimpinan lembaga pendidikan dan para guru dengan subjek-subjek penting menyangkut negara, bangsa, dan agama. Ditengah kebebasan informasi dan pertarungan ideologis yang ditandai meningkatnya intrusi dan infiltrasi berbagai corak paham dan gerakan transnasional, penataran semacam itu dapat memberikan perspektif lebih jelas tentang kebangsaan, agama, kedamaian, dan peradaban.

Pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk melahirkan generasi muda yang mencintai negara-bangsanya dan juga agamanya. Pendidikan juga merupakan sarana paling strategis untuk membangun generasi muda yang berilmu, beriptek, beriman, beramal, dan berakhlak mulia. Melalui pendidikanlah dapat dibangun peradaban bangsa lebih maju. Karena itu, jika ada kalangan yang terus menerapkan kurikulum tersembunyi dengan muatan ideologi kebencian dan kemarahan, yang menjadi korban bukan hanya kalangan generasi muda bangsa, tetapi sekaligus peradaban dan kemanusiaan.