Halaqah Pesantren (4)

Oleh: Azyumardi Azra

Dalam halaqah pesantren, sekali lagi dikaji apakah dengan perubahan substansi dan kelembagaannya berpengaruh pada ‘ideologi’ pesantren. Hemat saya, secara umum pondok dan/atau pesantren masih tetap menganut ideologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, baik Aswaja NU maupun Ahl al-Sunnah Muhammadiyah dan ormas-ormas arus utama lain yang juga kian giat mengembangkan pesantren.

Dengan tetap memegangi paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, pesantren tetap pula pertama-tama menjadi lokus penerusan dan penguatan Islam Nusantara atau Islam Indonesia berwatak Islam wasathiyyah distingtif. Fungsi ini dapat disebut sebagai pemeliharan dan penguatan tradisi Islam Indonesia. Fungsi lainnya adalah transmisi ilmu Islam, dan terakhir sebagai lokus kaderisasi calon ulama.

Mencermati perkembangan dan dinamika pondok atau pesantren, perlu kategorisasi pondok atau pesantren. Setidaknya kini dua kategori pesantren. Pertama, pesantren Salafiyah yang menganut paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah; dan kedua Pesantren Salafi yang berpegang pada paham dan praksis Salafi—termasuk Wahabi.

Meski terjadi banyak perubahan besar di pesantren, saya mengasumsikan, mayoritas pesantren masih tetap dimiliki para kiyai NU. Juga kian banyak pesantren Muhammadiyah, al-Washliyah, Mathlaul Anwar, Nahdlatul Wathan (NW) dan ormas arus utama lain, serta jaringan Pondok Moderen Gontor baik yang langsung dikelola atau didirikan para alumni.

Tantangan terhadap pesantren Islam washatiyyah datang dari pesantren salafi yang kelihatan cukup berkembang belakangan ini. Pesantren salafi pada dasarnya tidak menganut ideologi ‘Aswaja’ atau Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, tetapi ideologi ‘Salafi’. Pesantren Salafi sebaliknha menganut paham dan praksis salafi yang menekankan ‘Islam murni’ seperti dipraktikkan kaum Salaf. Pesantren Salafi menolak kompromi dengan keindonesiaan semacam penghormatan pada bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya.

Tetapi perkembangan ini memerlukan penelitian lebih jauh tentang pesantren berideologi Salafi, khususnya tentang kurikulum, proses pembelajaran, posisi dan peranan kiai, sub-kultur dan viabilitasnya di tengah masyarakat.

Jika asumsi saya di atas benar—bahwa mayoritas pesantren sebagai lembaga induk masih dimiliki ormas arus utama—maka lingkungan ideologi keagamaan Islam wasathiyah inklusif dan akomodatif juga tetap bertahan. Dengan demikian, bisa diharapkan pandangan dunia yang menerima dan menghormati kemajemukan, inklusivitas dan toleransi tetap pula bertahan dan bahkan punya peluang untuk dikembangkan lebih jauh.

By the same token, literalisme syariah—yang mungkin terdapat pada ‘pesantren’ berideologi Salafi—sulit berkembang di lingkungan pesantren NU dan juga di pesantren milik ormas Islam arus utama lain. Penekanan yang tetap masih kuat pada tasawuf dan tarekat di kalangan NU khususnya—yang merupakan part and parcel dari ideologi ‘Aswaja’—membendung tumbuhnya literalisme syariah atau fiqh di lingkungan pesantren NU.

Mempertimbangkan realitas pesantren dan lingkungan Islam lebih luas baik di tingkat nasional, regional dan internasional, pesantren dapat menjadi lokus utama bagi proses internasionalisasi Islam wasathiyyah. Sejak Peristiwa 11 September 2001 kian banyak kalangan pejabat tinggi asing yang berkunjung ke pesantren dan akhirnya melihat pesantren sebagai lembaga alternatif untuk mencegah bertumbuhnya paham dan praksis keislaman radikal.

Dalam konteks itu, pesantren perlu meningkatkan proses internasionalisasi. Internasionalisasi itu dapat dibangun dengan memperkuat dan memberdayakan jaringan pondok/pesantren di lingkungan ASEAN. Melalui jaringan ini dapat diperkuat paham dan praksis Islam wasathiyah.

Selanjutnya, pesantren dapat mengembangkan sendiri jaringannya dengan lembaga pendidikan Islam di mancanegara lebih luas—khususnya Afrika, Eropa dan Amerika Utara. Para pemikir dan praktisi pendidikan pesantren dapat membantu pengembangan lembaga pendidikan Islam di mancanegara tidak hanya dalam hal pendidikan saja, tapi juga dalam sosialisasi dan penguatan paham dan praksis Islam wasathiyyah.

Bekerja sama dengan Kemenag, Kemendikbud dan lembaga filantropy Islam untuk penyediaan beasiswa, pesantren dapat meningkatkan jumlah para santri mancanegara, tidak hanya dari negara-negara ASEAN, tapi juga dari Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika Utara. Pesantren juga dapat bekerjasama dengan NU, Muhammadiyah dan ormas Islam lain yang memiliki bobot, leverage, dan jaringan luas untuk membangun networks dengan para pimpinan, organisasi dan lembaga mancanegara, sehingga lebih memungkinkan rekrutmen para santri interasional.

Dengan internasionalisasi baik di tingkat ASEAN maupun mancanegara lebih luas, pesantren dan mereka yang terlibat dalam segala prosesnya dapat meningkatkan aktualisasi dan peran Islam rahmatan lil-‘alamin. []

REPUBLIKA, 12 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Halaqah Pesantren (3)

Oleh: Azyumardi Azra

Pembicaraan dalam halaqah Pesantren ASEAN memperlihatkan, sejarah pondok dan/atau pesantren (termasuk juga madrasah) sejak 1920an adalah sejarah pembaharuan pendidikan Islam yang terus berlanjut di masa kontemporer. Dihadapkan berbagai pembaharuan sebagai dampak perubahan cepat dan luas dalam masyarakat, pesantren tetap mampu bertahan. Pesantren juga mampu mengubah citranya menjadi kian positif menyangkut distingsi pendidikannya.

Di tengah semua perubahan, para santri lulusan pesantren sejak 1980-an mampu berkompetisi dan sukses melanjutkan pendidikan di mancanegara; tidak hanya di Timur Tengah, namun juga di Barat. Mereka ini pada gilirannya memperkaya dan memperkuat generasi baru kaum terpelajar dan intelektual Muslim Indonesia dengan tetap memegangi Islam Indonesia wasathiyyah.

Sejak 1980-an, pesantren berkembang pesat menjadi semacam ‘holding institution’, lembaga induk yang mencakup tidak hanya institusi pendidikan agama—baik khusus untuk tafaqquh fid-din dan madrasah — tetapi juga pendidikan umum, seperti SD, SMP, SMU, SMK dan Perguruan Tinggi umum. Bahkan, pesantren juga menjadi pusat pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang sejak dari ekonomi rakyat seperti koperasi dan usaha kecil, teknologi tepat guna, kesehatan masyarakat sampai kepada konservasi lingkungan.

Pada saat yang sama, pesantren tidak lagi hanya terdapat di pedesaan; sejak 1980an, kian banyak pesantren bermunculan di kawasan perkotaan dan sub-urban, memunculkan gejala yang saya sebut sebagai ‘pesantren urban’. Bahkan sistem ‘santri mukim’ juga diadopsi sekolah elite Islam, dengan menggunakan istilah ‘boarding’, yang dilengkapi figur ‘kiai’ seperti di pesantren.

Sebenarnya secara historis, pesantren sebagai ‘holding institution’ telah bermula sejak waktu cukup lama. Sejak introduksi lembaga pendidikan madrasah—sebagai sebuah corak modernisme pendidikan Islam di Indonesia — sejak dasawarsa pertama abad 20, pesantren sedikit demi sedikit mulai berkembang dari lembaga pendidikan Islam tradisional dalam dirinya sendiri menjadi ‘lembaga induk’ (holding institution) yang menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan mulai dari ‘pesantren’ yang tetap tafaqquh fi al-din dan madrasah atau mengkombinasikan keduanya.

Perkembangan ‘pesantren’ sebagai ‘holding institution’ (atau holding educational institution) jelas meningkat cepat dalam dua dasawarsa terakhir. Sekali lagi, sebagai lembaga induk, kini ‘pesantren’ tidak hanya menyelenggarakan pendidikan madrasah, tetapi juga ‘sekolah umum’ sejak dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Bahkan pendidikan madrasah yang diselenggarakan pesantren juga mengalami diversifikasi, khususnya untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA). Sekarang MA yang bersifat umum seperti MA IPA, MA IPS, MA Bahasa, MA Ketrampilan lebih mendominasi di pesantren dibandingkan dengan MA Khusus (Keagamaan) yang merupakan MA ‘tafaqquh fi al-din’.

Menjadi pertanyaan besar tentang apakah santri-santri MA jurusan umum masih dapat dimasukkan ke dalam kategori santri tipikal pesantren konvensional, yang sampai sekarang kelihatan masih menjadi gambaran dan persepsi banyak kalangan masyarakat. Padahal, para santri jebolan pesantren telah merambah ke berbagai lembaga pendidikan umum baik di tanah air maupun di mancanegara. Mereka juga telah berada di mana-mana; tidak hanya di lembaga Islam, tapi juga dalam pemerintahan dan birokrasi serta berbagai institusi swasta.

Dalam pembicaraan halaqah pesantren dapat terlihat, perubahan substansi keilmuan pesantren terjadi ketika madrasah yang ada di lingkungan pesantren sesuai dengan UU Sisdiknas disetarakan dengan sekolah umum. Untuk kesetaraan itu, madrasah mesti menggunakan Kurikulum Kemendikbud — ditambah Kurikulum Agama yang ditetapkan Kemendikbud bekerja sama dengan Kemenag.

Perubahan substansi keilmuan ini mendorong terjadinya perubahan kelembagaan. Pesantren tidak hanya mengembangkan madrasah, tetapi juga sekolah umum. Bahkan pada tingat MA mengembangkan lebih banyak MA Umum dengan jurusan IPA, IPS, Bahasa, dan Keterampilan. Sedangkan MA tafaqquh fid-din yang dikenal sebagai MAK justru dihapuskan Ditjen Binbaga Islam (kini Ditjen Pendidikan Islam) sehingga menimbulkan ‘krisis’ dalam jumlah alumni MA yang mampu memasuki jurusan di PTAI yang memerlukan kemampuan bahasa Arab seperti Tafsir-Hadits, Bahasa/Sastra Arab atau Akhwalus-Sakhsiyyah.

Dengan berbagai perkembangan itu, berkembang kecemasan di banyak kalangan pesantren tentang ‘kemerosotan’ pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang banyak diharapkan melahirnya peserta didik yang memiliki pemahaman, kemampuan dan praksis yang unggul dalam ilmu dan amal Islam. Kian dominannya ‘ilmu umum’ di berbagai lembaga pendidikan berbasis pesantren cenderung membuat ‘ilmu agama Islam’ terpinggirkan.

Perubahan dan pembaruan membawa konsekuensi tertentu yang sering mencemaskan. Kecemasan itu sepatutnya mendorong para pengelola pesantren untuk mencari cara untuk memperkuat kembali aspek tafaqquh fid-din pendidikan pesantren. Dengan pendidikan yang berlangsung 24 jam, pesantren memiliki peluang besar untuk penguatan kembali tafaqquh fid-din. []

REPUBLIKA, 05 Januari 2017
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Halaqah Pesantren (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Halaqah pesantren ASEAN menegaskan, perubahan substansi keilmuan pesantren di Indonesia mulai terjadi ketika madrasah yang ada di lingkungan pesantren sesuai UU Sisdiknas (No 2/1989 dan No 20/2003) disetarakan (equivalen) dengan sekolah umum. Konsekuensinya, madrasah mesti menggunakan kurikulum nasional yang ditetapkan Kemendikbud.

Perubahan substansi keilmuan sesuai kurikulum nasional mendorong penyesuaian kelembagaan. Hasilnya, pesantren selanjutnya tidak lagi berkutat sebagai lembaga tafaqquh fid-din dan salah satu lokus madrasah, tetapi juga sekolah umum. Dalam kenyataan, pada tingkat madrasah aliyah (MA) pesantren kemudian mengembangkan lebih banyak MA umum dengan jurusan IPA, IPS, bahasa, dan ketrampilan (kemudian menjadi MA vokasi).

Sedangkan, MA tafaqquh fid-din yang dikenal sebagai MA-K (keagamaan, yang awalnya dibentuk Menteri Agama Munawir Sjadzali sebagai MA Program Khusus/PK) justru dihapuskan sehingga menimbulkan “krisis” jumlah alumni MA yang memasuki prodi yang memerlukan kemampuan bahasa Arab kuat di PTAI seperti tafsir-hadis, bahasa/sastra arab atau akhwalus-sakhsiyyah. Akibatnya, prodi-prodi ini mengalami “krisis” jumlah mahasiswa.

Dalam halaqah pesantren, pembahasan mesti menyangkut hal tentang apakah perubahan substansi dan kelembagaan berpengaruh pada paham atau “ideologi” pesantren. Secara umum, pesantren tetap menganut ideologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, baik Aswaja NU maupun Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa’ah Muhammadiyah-yang juga semakin giat mengembangkan pesantren.

Dengan terus memegangi paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, pesantren tetap pertama-tama menjadi lokus penerusan dan penguatan Islam Nusantara atau Islam Indonesia yang berwatak Islam wasathiyyah distingtif. Fungsi ini dapat disebut sebagai pemeliharaan dan penguatan tradisi Islam Indonesia. Fungsi lain adalah transmisi ilmu agama Islam, dan terakhir sebagai lokus kaderisasi calon ulama.

Tantangan terhadap pesantren Islam washatiyyah datang dari pesantren Salafi yang kelihatan cukup berkembang belakangan ini. Pesantren Salafi menganut paham dan praksis Salafi yang menekankan “Islam murni” seperti dipraktikkan kaum Salaf. Pesantren Salafi cenderung menolak kompromi dengan keindonesiaan semacam penghormatan pada bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

Dalam kaitan itu, perlu pengembangan tipologi baru pesantren yang kini setidaknya ada dua; Pertama, pesantren Salafiyah yang menganut paham dan praksis Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah; dan kedua Pesantren Salafi yang berpegang pada paham dan praksis Salafi-termasuk Wahabi. Menurut beberapa studi dan estimasi ada sekitar 30-an pesantren salafi di seluruh Indonesia.

Di tengah perkembangan kedua tipologi atau kategori ini, pondok atau pesantren di ASEAN terus bertumbuh signifikan. Menurut beberapa estimasi (2016), jumlah pesantren dan/atau pondok di Indonesia saja berkisar sekitar 29.000. Jumlah pondok di Malaysia, Brunei dan Thailand Selatan hanya sekitar 200.

Dengan peningkatan jumlahnya, pesantren kini tidak lagi ada hanya di wilayah pedesaan (rural), tapi juga di perkotaan atau suburban. Jika pendekatan wilayah digunakan, kategori pesantren bisa mencakup “pesantren pedesaan” (rural pesantren) dan “pesantren perkotaan” (urban pesantren). Jika kita masih menganggap pesantren sebagai “subkultur”, bisa diasumsikan “subkultur” pesantren rural dalam segi tertentu berbeda dengan “subkultur” pesantren urban.

Perubahan lain adalah kian membaiknya fasilitas fisik pesantren. Kini kian banyak pesantren memiliki gedung permanen bertingkat tiga atau dua. Sebaliknya, semakin sedikit pesantren dengan bangunan reot seadanya. Lingkungan pesantren kian higienis; asrama santri tidak lagi menjadi sarang kutu busuk (budug) yang menghasilkan “santri budug” seperti sebelum 1960 dan 1970-an.

Perubahan lingkungan dan fasilitas pesantren itu dimungkinkan penguatan kelas menengah Muslim yang kian gemar mengamalkan filantropi Islam melalui ziswaf. Mereka menjadi tulang punggung pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan Islam; pesantren, madrasah dan sekolah Islam.

Peningkatan fasilitas fisik tidak banyak mengubah entitas dan jati diri pesantren. Pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan Islam indigenous karena tradisinya yang panjang. Atau lembaga pendidikan Islam tradisional karena umumnya dimiliki para kiai NU. Pesantren “tradisional” dalam nomenklatur kepesantrenan biasa disebut sebagai “pesantren Salafiyah”.

Mitra pesantren Salafiyah adalah “pesantren Khalafiyah”-pesantren modern. Meski modern, pondok atau pesantren Khalafiyah tetap mengikut paham Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.

Pesantren Salafiyah dan Pesantren Khalafiyah dan/atau pesantren Salafiyah yang telah dimodernisasi dimiliki kiai-kiai NU dan organisasi arus utama lain seperti Muhammadiyah, Jami’iyah al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, Persis, Nahdlatul Wathan, al-Khairat dan banyak lagi Jelas pula selain itu, juga terdapat pesantren yang mandiri dari dari ormas arus-meski tetap memegangi paham dan praksis Islam wasathiyyah. []

REPUBLIKA, 29 December 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Halaqah Pesantren (1)

Oleh: Azyumardi Azra

Ranah budaya Islam Asia Tenggara—biasanya juga disebut Nusantara—sangat beruntung dengan eksistensi lembaga pendidikan ‘tradisional’ pesantren atau pondok. Di tengah pergolakan dan perubahan zaman, lembaga pendidikan ini—khususnya di Indonesia—tidak hanya bertahan, tetapi juga terus menemukan momentum.

Pesantren dan pondok memiliki peran sangat penting dalam pembentukan tradisi dan ortodoksi Islam Asia Tenggara yang dikenal sebagai ‘Islam wasathiyah’. Pembicaraan tentang Islam wasathiyah juga menemukan momentum ketika berbagai paham transnasional yang cenderung literal dan ekstrim memasuki wilayah Muslim Asia Tenggara dan berusaha mendapat penganut.

Karena itu, dua pertemuan dan pembicaraan tentang pesantren sangat tepat waktu dan strategis. Pertama, Halaqah Ulama ASEAN 2016 bertema ‘Enhancing Moderate Islam through Pesantren” (13-15/12/16), diselenggarakan Pusat Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang-Diklat, Kemenag; kedua, Workshop Pesantren ASEAN bertajuk ‘Promoting Cross-Cultural Educational Exchanges in ASEAN’ (27-29/11/ 2016) , dilaksanakan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Jepang.

Bagi penulis Resonansi ini, kedua forum tersebut adalah halaqah yang sekaligus revisitasi, ‘kunjungan kembali’ ke pesantren yang juga lazim disebut pondok baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara lain,khususnya di Malaysia dan Brunei Darussalam. Dengan revisitasi, dapat dilihat apa yang telah dan sedang terjadi di lingkungan pesantren dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Sejak paroan kedua 1980an pesantren mengalami berbagai perubahan dalam berbagai aspeknya; kelembagaan, isi pendidikan dan lingkungan fisik dan fasilitas. Berbagai perubahan terjadi bukan hanya karena dorongan faktor eksternal, seperti kebijakan modernisasi pendidikan Islam sejak awal 1970an, tetapi juga disebabkan perubahan dalam kehidupan keagamaan, ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam kehidupan secara keseluruhan.

Perkembangan dan perubahan dalam dunia pendidikan Indonesia umumnya, tak bisa tidak juga mempengaruhi pendidikan Islam, khususnya pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di kawasan ini. Tak kurang pentingnya, dinamika perkembangan Islam di tingkat global sedikit banyak juga mempengaruhi perkembangan pesantren.

Mempertimbangkan berbagai perubahan, perlu penyesuaian perspektif, paradigma dan tipologi tentang pesantren. Di sini juga dapat terlihat kontinuitas dan perubahan pesantren sekaligus relevansi dan peluangnya untuk internasionalisasi guna pengembangan Islam Wasathiyyah secara global untuk realisasi Islam rahmatan lil ‘alamin.

Halaqah membincang sekarang tentang pesantren pasti menimbulkan kesan—dan kesimpulan sangat berbeda dengan persepsi konvensional tentang pesantren. Sekali lagi, terjadi sangat banyak perubahan di lingkungan pesantren atau pendidikan Islam umumnya, yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh para pemerhati dan pengembang pendidikan Islam di negeri ini.

Hemat saya, istilah ‘pesantren’ itu sendiri perlu dipertimbangkan dan didefinisikan kembali. Perkembangan kelembagaan—termasuk kepemimpinan dan manajemen, substansi pendidikan dan fasilitas pesantren mengalami perubahan yang hampir tak mungkin dimundurkan—dikembalikan ke bentuk asalnya yang tercakup dalam pengertian konvensional ‘pesantren’.

Dalam pengertian ‘konvensional’, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk tafaqquh fi al-din dalam halaqah melalui metode pembelajaran bandongan dan sorogan. Dalam perkembangannya, metode pembelajaran berubah menjadi klasikal dengan lebih banyak ceramah dari guru atau kiai. Dalam masa kontemporer, pembelajaran kemudian juga menggunakan medium teknologi informasi, sehinggga kiai dan guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan.

Perubahan atau perkembangan metode pembelajaran yang melibatkan akses lebih besar pada informasi dan ilmu pengetahuan menimbulkan konsekuensi tertentu. Para kiai, guru dan kitab kuning tidak lagi merupakan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan; para santri kini juga dapat memperoleh banyak pengetahuan dari dunia maya. Tetapi, tentu saja peran kiyai dan guru tetap sangat vital juga sebagai contoh teladan kepribadian dan keilmuan.

Perubahan substansi keilmuan pesantren adalah salah satu perkembangan paling signifikan sejak awal 1970an. Dari sudut substansi keilmuan, pesantren kini lebih lengkap; tidak hanya bertumpu pada ilmu-ilmu keagamaan (al-‘ulum al-diniyyah), tetapi juga ilmu-ilmu umum (ilmu sosial/humaniora lain dan eksakta/ilmu alam) yang secara epistimologis juga bersumber dari Allah SWT. Berbekal berbagai macam ilmu, santri lulusan pesantren memiliki potensi untuk lebih dapat menjawab tantangan yang terus berubah dan sekaligus memainkan peran lebih besar dalam kehidupan keumatan-kebangsaan. []

REPUBLIKA, 24 Desember 2016
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)

Dua Pesantren, Dua Budaya (3)

Sumber Tulisan : Disini

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra

Dua pesantren, dua budaya. Kedua pesantren: an-Nuqayah Guluk-guluk, Sumenep, Madura, dan MTI Candung, Bukittinggi, Sumatra Barat, jelas menampilkan gambaran berbeda. Sistem sosial, adat, dan corak Islam yang tumbuh dan berkembang dalam masing-masing suku sangat memengaruhi dinamika-pasang dan surutnya pesantren dan juga lembaga pendidikan Islam lain semacam madrasah.

Dalam masyarakat Madura, keterkaitan kuat antara pesantren dan masyarakat masih bertahan. Meminjam kategori klasik Deliar Noer, Islam tradisionalis yang menekankan ketundukan pada ulama yang berpusat di pesantren sebagian besar juga masih berlanjut. Karena itu, pesantren tetap bertahan.

Sementara dalam masyarakat Minang terlihat ada kerenggangan-jika tidak keterputusan-di antara masyarakat dan adat yang konon ‘tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas’ dengan pesantren. Islam modernis yang hegemonik di Sumatra Barat, justru menggugat otoritas ulama yang berpusat pada surau, lembaga pendidikan Islam tradisional Minang. Melekatnya citra yang tidak positif terhadap surau memaksa para pengasuhnya mengadopsi istilah pesantren.

Adopsi istilah pesantren khususnya sejak 1970-an oleh lembaga pendidikan Islam tradisional di luar Pulau Jawa menjadi momentum yang tidak pernah bisa lagi dimundurkan. Perubahan ini sekaligus merupakan konsolidasi lembaga pendidikan Islam tradisional yang sangat krusial bagi perjalanan pesantren dalam masa selanjutnya sampai sekarang.

Penting dicatat, sejak masa awal sejarahnya berbarengan dengan peningkatan penyebaran Islam sejak akhir abad ke-13, pesantren memainkan peran lebih daripada sekadar lembaga pendidikan. Sejak awal, pesantren menjadi salah satu lembaga sentral dalam proses Islamisasi. Adalah dari pesantren bermula transmisi keilmuan dan kecakapan keislaman.

Mengalami ekspansi dan konsolidasi secara fenomenal sejak abad ke-19, pesantren menjadi pusat keilmuan dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Hal terakhir ini terjadi tidak lain karena pesantren sekali menjadi pusat tasawuf dan tarekat yang sejak akhir abad ke-18 mengalami ‘eksklusivisasi’ dan ‘radikalisasi’. Seperti dicatat sejawaran Sartono Kartodirdjo, semua perkembangan terkait pesantren dan tarekat ini memunculkan ‘kebangkitan agama’ (religious revivalism) dengan semangat antikolonial yang terus meningkat.
Masa Orde Lama menyaksikan pesantren yang tetap bertahan dalam kesendiriannya -tanpa kemajuan berarti. Dalam perspektif perbandingan, lembaga pendidikan Islam tradisionalis berupa madrasah konvensional di wilayah dunia Arab, misalnya sejak 1960-an, mengalami integrasi ke dalam sistem pendidikan umum. Hasilnya, sekarang hampir tidak ada lagi lembaga pendidikan sebanding (comparable) dengan pesantren. Karena itulah, Indonesia merupakan negara Muslim terkaya dengan warisan lembaga pendidikan Islam tradisionalnya.

Pesantren menemukan momentum sejak masa Orde Baru ketika pemerintah menginginkan pesantren tidak hanya sebagai ‘objek’, tetapi lebih lagi sebagai ‘subjek’, pelaku pembangunan masyarakat Muslim, khususnya di perdesaan. Di sini pesantren diharapkan meningkatkan perannya dalam pembinaan koperasi; ekonomi mikro, kecil, dan menengah; kesehatan masyarakat; pemeliharaan lingkungan hidup, keluarga berencana, dan seterusnya.
Harapan pada pesantren datang tidak hanya dari pemerintah, tetapi lebih-lebih lagi dari masyarakat Muslim sendiri. Secara konvensional, harapan umat itu mencakup pesantren sebagai lokus transmisi ilmu Islam, pemeliharaan ortodoksi dan tradisi Islam Indonesia, dan kaderisasi calon ulama.

Mobilitas pendidikan, sosial, dan ekonomi umat sejak 1980-an sampai sekarang meningkatkan ekspektasi pada pesantren. Pesantren diharapkan tidak hanya membekali para santri dengan ilmu keislaman, tetapi juga dengan ilmu umum yang memperbesar ruang gerak mereka untuk melanjutkan pendidikan. Atas alasan itu, pesantren juga mengembangkan pendidikan umum yang umumnya terbentuk melalui madrasah umum sejak dari tingkat dasar (ibtida’iyah), menengah pertama (tsanawiyah), dan menengah atas (aliyah). Dalam bidang pendidikan ini saja, banyak pesantren kini menjadi holding instution, lembaga induk yang mengikat berbagai institusi pendidikan sejak dari tingkat TK/RA, dasar, menengah, dan tinggi, baik yang berbasiskan pendidikan ilmu umum maupun agama.

Pesantren juga menjadi holding institution dalam bidang nonkependidikan, tegasnya dalam lapangan pengembangan masyarakat, baik terkait ekonomi, teknologi, kesehatan, dan seterusnya. Dengan demikian, pesantren menjadi lembaga yang sangat esensial dalam lingkungan masyarakatnya.

Dua pesantren, dua budaya. Banyak pesantren tidak memiliki kapasitas menjadi holding institution. Namun, harapan masyarakat tidak berkurang. Menyangkut pesantren besar semacam an-Nuqayah, misalnya, Usep Fathuddin, peneliti senior yang terlibat aktif dalam program LP3ES sejak pertengahan 1970-an untuk pengembangan pesantren, menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut tentang berapa besar hasil pesantren terhadap lingkungannya; apakah masyarakat sekitarnya menjadi lebih terdidik, lebih makmur, lebih damai -tidak lagi berlaku seperti zaman jahiliyah dengan balas membalas secara kekerasan? Pertanyaan-pertanyaan dapat menjadi langkah awal meneliti pesantren masa kini.

Dua Pesantren, Dua Budaya (2)

Sumber Tulisan : Disini

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra

Dua pesantren, dua budaya. Masa dua puluh tahun terakhir, setidaknya sejak 1990-an sampai sekarang, pesantren mengalami transformasi baik secara fisik, kelembagaan maupun substansi pendidikan. Perubahan-perubahan itu agaknya mungkin tidak pernah dibayangkan kalangan pesantren sendiri dan pemerhati lembaga pendidikan ini—yang sejak masa awal pembangunan Orde Baru pada awal 1970-an telah berbicara tentang ‘krisis pesantren’.

Apa yang disebut sebagai ‘krisis’ terutama terkait identitas tradisional pesantren seperti otoritas kiyai yang mutlak, santri yang mandiri, bersahaja, dan bekerja keras untuk menuntut ilmu. Modernisasi yang dilancarkan pemerintah Orde Baru juga masuk ke pesantren menyangkut pembaruan kurikulum dan fasilitas seperti ‘listrik masuk pesantren’ yang membuat tersingkirnya sumur dan ember untuk digantikan mesin pompa air, sehingga para santri tidak perlu lagi menimba air—yang diasumsikan mengurangi kemandirian mereka.

Kedua pesantren, an-Nuqayah dan MTI Candung—seperti juga kebanyakan pesantren lain, khususnya di pulau Jawa dan Madura—mengalami banyak perubahan baik fisik maupun substansi. Perubahan dalam berbagai aspek pesantren itu tidak bisa lain juga menimbulkan perubahan citra pesantren dalam masyarakat Indonesia.

Dari sudut populasi, Pesantren al-Nuqayah yang terdiri dari berbagai lembaga pendidikan memiliki lebih dari 8.000 santri dengan pesantren cabang daerah sekitar 14. Sedangkan Pesantren MTI Candung memiliki sepersepuluhnya, sekitar 800 santri. Cabang pesantren MTI juga memiliki sejumlah cabang yang tersebar di berbagai tempat di Sumatera Barat.

Dalam hal perubahan citra, para santri pada kedua pesantren itu sudah lama tidak lagi merupakan ‘santri budug’ (kudisan) karena asrama dan kamar tidur yang tidak bersih, sehingga tempat tidur mereka dipenuhi budug alias kepinding. Kini mereka hidup di lingkungan lebih higienis, bersih dan sehat. Perubahan ini dimungkinkan karena perubahan lingkungan fisik pesantren secara keseluruhan.

Perubahan fisik itu sangat jelas terlihat. Pesantren an-Nuqayah misalnya kini berdiri di atas lahan seluas 14 hektar. Di atas lahan itu ada dua masjid jami’; satunya warisan lama, dan satunya lagi masih baru dan megah. Lalu masih ada sembilan mushalla, 525 asrama santri 19 fasilitas perkantoran, 100 ruang kelas, satu kantor pos, dua gedung sekolah tinggi, 102 kamar mandi dan kakus, satu perpustakaan pesantren dan 14 perpustakaan daerah dan sekolah. Sebagian besar gedung di lingkungan pesantren ini permanen berlantai tiga

Data fisik an-Nuqayah jelas mengagumkan. Tak banyak lembaga pendidikan baik umum maupun Islam yang memiliki fasilitas selengkap itu. Bahkan bisa dengan mudah ditemukan masih cukup banyak lembaga pendidikan di negeri ini yang memiliki fasilitas pas-pasan.

Pesantren MTI Candung agaknya termasuk ke dalam kelompok yang disebut terakhir. Pesantren ini berada di lokasi tanah tidak begitu luas. Menjawab pertanyaan penulis Resonansi, seorang Tuanku Mudo (‘kiyai muda’) menyatakan lahan MTI Candung sekitar 1,2 hektar yang sudah penuh sesak dengan bangunan—yang beberapa di antaranya bertingkat dua. Ia menuturkan, MTI Candung sedang mengusahakan pembelian lahan seluas 8.000 meter, tidak jauh dari lokasi pesantren sekarang; tetapi harga sudah relatif mahal, hampir tidak terjangkau kemampuan keuangan pesantren. Itulah kendala utama Pesantren MTI, sehingga tidak bisa ekspansi, misalnya saja asrama santri putra yang sudah lama direncanakan hingga kini belum bisa dibangun karena ketiadaan lahan.

Dua pesantren, dua budaya. Di sinilah terletak kontras kedua pesantren dalam konteks budaya masyarakatnya. Masyarakat Madura sering disebut sebagai ‘miskin’ karena tanahnya yang berkapur dan tandus. Berbeda dengan lingkungan Candung yang subur. Tetapi kedua masyarakat ini, baik Madura maupun Minang sama-sama punya tradisi merantau; kelompok pertama karena susah penghidupan di negeri sendiri, sedangkan kelompok kedua lebih karena tradisi sosial budaya yang mengidealisasikan dan meromantisasi merantau.

Meski banyak orang Madura pergi merantau, mereka adalah Muslim sangat bersemangat. Sepanjang jalan sejak dari ujung jembatan Suramadu menuju Sumenep orang bisa menyaksikan deretan masjid demi masjid megah di sepanjang jalan. Hal ini kontras dengan Sumatera Barat. Jika orang berkendara dari Bandara Internasional Minang (BIM) di Kataping Padang Pariaman menuju Bukittingi, jelas tidak terlihat deretan masjid yang sambung menyambung seperti yang bisa ditemukan sepanjang perjalanan menuju Sumenep.

Karena semangat itu pula, kelihatan Pesantren an-Nuqayah tidak menemui kesulitan berarti dalam hal lahan. Bahkan pesantren ini memiliki lahan wakaf yang dikelola menjadi perkebunan tanaman palawija seluas sedikitnya 26 hektare. Pesantren an-Nuqayah juga memiliki lahan wakaf lain seluas 19 hektare lebih.

Sementara itu, ketersediaan lahan merupakan masalah sangat pelik di Sumatera Barat. Terkait kerumitan soal hak ‘ulayat’ atau ‘pusaka tinggi’, amat sulit memperoleh lahan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan keagamaan dan pendidikan. Seperti terlihat dalam kasus Pesantren MTI dan lembaga pendidikan lain, sulit sekali menemukan adanya pemberian wakaf lahan dalam jumlah hektaran di Sumatera Barat.

Dua Pesantren, Dua Budaya (1)

Sumber Tulisan : Disini

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Azyumardi Azra

Dua pesantren, dua budaya, dan dua realitas. Meski keduanya sama-sama pesantren, masing-masing mencerminkan sejarah panjang relatif berbeda. Perjalanan masing-masing pesantren hari ini dan ke depan meski memiliki banyak kesamaan, tetapi tantangan yang dihadapi juga sangat berbeda.

Pesantren bisa dipastikan adalah salah satu warisan (legacy) Islam Indonesia yang sulit ditemukan tolok bandingnya di wilayah Dunia Muslim lain. Pesantren bukan hanya menjadi lembaga pendidikan tertua di Pulau Jawa khususnya, tetapi juga merupakan salah satu simbol eksistensial pendidikan Islam Indonesia.

Meski zaman berganti, penguasa juga datang dan pergi, pesantren tetap bertahan. Kenapa bisa? Tidak lain karena kemampuan adaptif pesantren yang sangat tinggi. Karenanya, zaman boleh berlanjut dan musim pun berganti; tetapi kebanyakan pesantren bukan surut, tapi menemukan momentum baru di tengah perubahan sangat cepat dan berdampak luas di lingkungan yang mengitarinya.

Tetapi kondisi masing-masing berbeda. Yang satunya berkembang pesat dengan fasilitas relatif amat lengkap, sedangkan yang satunya lagi menampilkan perkembangan tidak fenomenal.

Perbedaan kondisi, fasilitas dan kelengkapan yang berbeda banyak terkait dengan posisi masing-masing pesantren di lingkungannya. Watak, realitas dan kecenderungan sosial-budaya keagamaan dalam kaitan dengan lembaga pendidikan Islam semacam pesantren menjadi faktor pembeda sangat penting. Begitu juga perspektif pemahaman dan praksis keagamaan yang berlaku menjadi faktor penting dalam dinamika pesantren di ranah kaum Muslimin Indonesia yang berbeda.

Jadi, meski pengamatan langsung tentang perkembangan dan dinamika pesantren terbatas hanya pada dua pesantren, tetapi keduanya cukup representatif untuk relevan dengan konteks lebih luas di wilayah-wilayah lain. Keduanya dapat menjadi tipologi pesantren yang berbeda kondisinya karena pola hubungan dan posisi yang berbeda dalam lingkungan masyarakat dengan realitas sosial-budaya dan distingsinya masing-masing.

Dengan hujjah seperti itu, penulis Resonansi ini merasa beruntung belum lama ini dapat mengunjungi dua pesantren; melihat dan merasakan langsung denyut pesantren. Pengamatan itu memperkuat argumen yang selama ini dipegangi penulis terkait dinamika pesantren terkini secara keseluruhan.

Yang pertama terkunjungi adalah Pesantren an-Nuqayah, Guluk-guluk Sumenep, kabupaten paling timur pulau Madura, pada akhir Desember 2014 lalu. Sedangkan satunya lagi adalah ‘Pesantren’ Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Candung, di pinggiran timur Kota Bukittinggi, Sumatera Barat menjelang akhir Februari 2015. Dengan lokasi ini, Pesantren an-Nuqayah merupakan pesantren tipikal di perdesaan (rural pesantren), sementara Pesantren MTI sudah berada di wilayah perkotaan dan, karena itu, dapat disebut sebagai ‘pesantren urban’.

Meski usia masing-masing berjarak hampir setengah abad, keduanya termasuk pesantren tua. Pesantren an-Nuqayah didirikan pada 1887 oleh KH Muhammad Syarqawi, ulama yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah.

Masa perempatan terakhir abad 19 ini penting dicatat, seperti pernah dikemukakan sejarawan terkemuka Indonesia, Sartono Kartodirdjo dalam satu bab bukunya The Peasant’s Revolt of Banten 1888 (1966) adalah periode ‘religious revival in Java’. Kebangkitan agama—dalam hal ini Islam—ditandai terus meningkatnya jumlah pesantren yang didirikan kiyai-kiyai dan/atau haji yang baru kembali dari Tanah Suci Haramayn.

Sedangkan ‘pesantren’ MTI Candung didirikan pada Mei 1928 oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli yang belakangan juga dikenal sebagai ‘Inyiak Canduang’. Periode ini dikenal sebagai masa kebangkitan nasional yang antara lain ditandai dengan Sumpah Pemuda. Masa ini juga dikenal sebagai periode gejolak dan kontestasi sosial, budaya dan agama di antara ‘Kaum Muda’ pada satu pihak berhadapan dengan ‘Kaum Tua’ di pihak lain. Ar-Rasuli umumnya dipandang sebagai salah satu representasi Kaum Tua.

MTI adalah contoh tipikal tepatnya transformasi surau, lembaga pendidikan Islam tradisional khas Minangkabau. Semula berasal dari pengajian kitab turats (warisan atau kitab kuning) sejak 1908 di Surau Baru Pakankamis, Candung, ar-Rasuli berada dalam posisi defensif ketika Kaum Muda memperkenalkan tidak hanya gagasan modernisme Islam, tetapi lembaga pendidikan moderen baik dengan model persekolahan Belanda maupun lembaga pendidikan Islam modernis dalam bentuk madrasah klasikal semacam Adabiyah (1909) di Padang atau Sumatera Thawalib (1918) atau Diniyah Putri (1923) di Padangpanjang.

Ekspansi sekolah dan madrasah modernis, sebagian besar dimungkinkan melalui transformasi surau. Inilah gelombang transformasi kedua surau setelah pertama kali terjadi Pasca-Perang Padri (1821-37). Berhadapan dengan tantangan tersebut, Sulaiman ar-Rasuli tidak melihat alternatif lain kecuali mengubah suraunya menjadi madrasah klasikal dengan mempertahankan tradisionalismenya.

Pada pihak lain, an-Nuqayah seperti pesantren umumnya di Madura dan tempat-tempat lain di pulau Jawa muncul tidak sebagai hasil transformasi dari lembaga pendidikan sebelumnya. Pesantren tidak tergoyahkan modernisme Islam yang belakangan sampai ke pulau Jawa dan wilayah lain di Nusantara.